Articles
12 Documents
Search results for
, issue
"Vol 1 No 1 (2017): Juni 2017"
:
12 Documents
clear
<![CDATA[POTENSI NILAI EKONOMI TALAS BENENG (Xanthosoma undipes K.Koch) BERDASARKAN KANDUNGAN GIZINYA ]]>
<![CDATA[Moh. Sofyan Budiarto]]>;
<![CDATA[Yunia Rahayuningsih]]>
<![CDATA[ Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah Vol 1 No 1 (2017): Juni 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56945/jkpd.v1i1.1
<![CDATA[Talas Beneng merupakan sumber pangan alternatif yang banyak ditemukan di sekitar Gunung Karang di Kabupaten Pandeglang, baik berupa tanaman liar maupun hasil budidaya. Masyarakat sudah mengolah tales beneng menjadi tepung dan berbagai makanan olahan. Tales beneng merupakan sumber pangan alternatif selain beras yang belum dimanfaatkan secara maksimal sehingga diperlukan perencanaan pengembangan tales beneng dari hulu sampai hilir. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kandungan gizi tepung dan makanan olahan tales beneng sehingga dapat membantu Industri Kecil Menengah (IKM) pengolah talas beneng dalam menyediakan informasi kandungan gizi produk olahan kepada konsumen. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan uji laboratorium terhadap tepung dan keripik talas beneng. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan parameter mutu talas beneng telah mendekati SNI tepung terigu. Kadar air dan kadar abu lebih rendah dari SNI terigu, begitu juga kandungan protein, Fe, Zn, lebih tinggi dari SNI terigu. Mutu mikrobiologis tepung tales beneng terhadap kandungan E. colli lebih tinggi, begitu pula dengan kandungan asam oksalat. Pada keripik tales beneng, kadar abu cukup tinggi meskipun masih dibawah keripik pisang, sedangkan kadar lemak dan beta karoten pada talas beneng cukup tinggi.]]>
<![CDATA[DAMPAK SOSIAL KEBERADAAN INDUSTRI TERHADAP MASYARAKAT SEKITAR KAWASAN INDUSTRI CILEGON ]]>
<![CDATA[Yunia Rahayuningsih]]>
<![CDATA[ Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah Vol 1 No 1 (2017): Juni 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56945/jkpd.v1i1.2
<![CDATA[Industrialisasi merupakan salah satu bentuk pendorong menuju modernisasi yang diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Perubahan pembangunan yang pesat akibat industri selain akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, juga akan berdampak langsung padakehidupan sosial budaya masyarakat setempat. Seperti dua sisi mata uang logam yang berbeda, memiliki dampak positif dan negatif tertentu bagi masyarakat sekitar. Oleh karena itu, perkembangan kawasan industri harus memperhitungkan dampaknya. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mendapatkan gambaran terkait potensi dan sumberdaya masyarakat sekitar kawasan industri; 2) mendapatkan gambaran mengenai dampak positif dan negatif keberadaan industri terhadap masyarakat sekitar kawasan. Penelitian ini menggunakan mixed methode, dan pengambilan sampel dengan menggunakan teknik purposive random sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Kota Cilegon memiliki kekuatan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang potensial menunjang pembangunan sosial ekonomi wilayahnya dalam mencapai kesejahteraan masyarakat sekitarnya; 2) dampak positif kawasan industri diantaranya mengurangi pengangguran, terbuka peluang usaha, kesempatan kerja, dan peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat. Sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan antara lain lingkungan tercemar, kemacetan lalu lintas, terjadinya kasus-kasus kriminal, menimbulkan kesenjangan, masyarakat bergaya konsumtif, dan pergeseran nilai-nilai luhur budaya masyarakat setempat.]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PERLINDUNGAN MASYARAKAT ADAT DI PROVINSI BANTEN: STUDI KASUS MASYARAKAT ADAT BADUY DAN CITOREK ]]>
<![CDATA[Muhlisin Muhlisin]]>;
<![CDATA[Helmy Faizi Bahrul Ulumi]]>;
<![CDATA[Ayatullah Humaeni]]>
<![CDATA[ Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah Vol 1 No 1 (2017): Juni 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56945/jkpd.v1i1.4
<![CDATA[Perlindungan terhadap masyarakat adat terpencil dewasa ini masih sekadar menganggap masyarakat adat terpencil sebagai suku terasing yang merupakan aset budaya yang harus dilindungi tanpa melihat adanya penghormatan terhadap hak-haknya. Kabupaten Lebak sudah memilikidua peraturan daerah yang berkaitan dengan perlindungan masyarakat adat Baduy dan Kasepuhan Banten Kidul. Namun demikian, belum ada payung hukum di tingkat Provinsi Banten baik berupa Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Gubernur (Pergub) yang mengatur tentangMasyarakat Hukum Adat. Selain itu pula belum ada pedoman pelaksanaan untuk kedua payung hukum tersebut, sehingga payung hukum yang ada belum mangokomodir keseluruhan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat adat yang kompleks. Untuk mengetahui kebijakan Daerah mengenai perlindungan masyarakat adat dilakukan penelitian dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui studi kepustakaan dan wawancara. Pengambilan data lapangan dilakukan pada 15 Mei – 15 Juli 2016 di Desa Kanekes dan Kasepuhan Citorek dengan mewawancari 13 informan kunci. Hasil studi menunjukkan bahwa secara umum, perhatian pemerintah Kabupaten Lebak terkait masyarakat adat/kasepuhan sudah dilakukan dengan mengeluarkan dua Perda dan Peraturan Desa Kanekes. Namun, Perda terkait masyarakat Baduy baru mengakomodir masalah hak ulayat, belum pada hal-hal lain yang sebenarnya sangat krusial dan perlu segera diatasi. Masyarkat Baduy dan Masyarakat Kasepuhan Citorek secara umum menilai bahwa dua Perda tersebut sudah membantu mengatasi permasalahan yang ada, walaupun dalam tataran teknis masih ditemui beberapa permasalahan. Masyarakat adat/kasepuhan berharap ada Perda lain yang dapat mengatasi berbagai permasalahan yang muncul terkait masyarakat adat. Selain itu juga pemerintah perlu proaktif mengawal iplementasi Perda tersebut.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT UNTUK PELAYANAN PUBLIK DI PROVINSI BANTEN ]]>
<![CDATA[Yana Suharyana]]>
<![CDATA[ Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah Vol 1 No 1 (2017): Juni 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56945/jkpd.v1i1.5
<![CDATA[Implementasi e-government untuk memberikan pelayanan kepada publik sangat diharapkan demi terjalinnya komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Namun demikian masih terjadi ketidakseimbangan antara informasi yang diharapkan masyarakat dengan informasi yang disajikan oleh pemerintah terutama informasi melalui media elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi e-government di Pemerintah Provinsi Banten didasarkan kebijakan tentang pelayanan publik dan evaluasi kebijakan e-government dengan metodologi penelitiankualitatif. Hal ini dilakukan dengan cara membandingkan amanat Inpres No. 3 tahun 2003 tentang pengembangan pelaksanaan e-government, dengan konten pelayanan publik pada situs web bantenprov.go.id. Hasil yang ditemukan dari penelitian ini adalah adanya pengelolaan sisteminformasi yang belum terintegrasi dengan unit kerja lainnya, selain itu masih adanya sistem layanan informasi yang dibutuhkan masyarakat tetapi masih belum tersedia didalam sistem tersebut. Untuk meningkatkan pelaksanaan e-government tersebut perlu diberikan rekomendasiyang mendukung upaya peningkatan dalam pelayanan e-government tersebut melalui penyediaan regulasi atau kebijakan pengelolaan e-government, penyempurnaan pengelolaan perangkat lunak (software), perangkat keras (hardware), sumber daya manusia (brainware).]]>
<![CDATA[DAMPAK GLOBALISASI TERHADAP KETIMPANGAN WILAYAH: STUDI DI TUJUH NEGARA ASEAN ]]>
<![CDATA[Sugeng Setyadi]]>
<![CDATA[ Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah Vol 1 No 1 (2017): Juni 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56945/jkpd.v1i1.6
<![CDATA[Makalah ini menguji hubungan antara globalisasi ekonomi dan tingkat ketimpangan wilayah di negara-negara anggota ASEAN, menggunakan data panel dari tahun 2000 sampai 2012. Hasil penelitian ini menunjukkan pengaruh positif dan signifikan secara statistik antara globalisasi ekonomi terhadap tingkat kesenjangan di negara anggota ASEAN. Negara dengan tingkat integrasi ekonomi lebih besar dengan negara ASEAN cenderung tercatat dengan tingkat ketimpangan wilayah yang lebih tinggi. Temuan ini juga memasukkan variabel penjelas lain yang hubungan yang relevan terhadap ketimpangan spasial yang terjadi di negara ASEAN. Analisis ini juga mengungkapkan secara spasial dampak globalisasi ekonomi terhadap negara dengan populasi penduduk yang lebih besar yang menunjukkan tingkat disparitas wilayah negara-negara ASEAN.]]>
<![CDATA[POTENSI PESISIR UTARA BANTEN SEBAGAI PENGHASIL GARAM ]]>
<![CDATA[Yusniah Anggraini]]>;
<![CDATA[Aris Munandar]]>
<![CDATA[ Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah Vol 1 No 1 (2017): Juni 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56945/jkpd.v1i1.7
<![CDATA[Ketimpangan antara luasan lahan potensial dibandingkan dengan lahan yang telah dimanfaatkan merupakan peluang untuk peningkatan produksi garam melalui perluasan tambak garam di Indonesia. Selain peluang, berbagai masalah yang teridentifikasi dalam upaya pencapaian swasembada garam adalah rendahnya produktivitas lahan yang terkait dengan kurangnya pengembangan teknologi, sumberdaya manusia, penyediaan sarana dan prasarana produksi garam,serta aspek tata niaga. Hal yang lebih penting lagi, diperlukan ketersediaan data yang valid untuk dapat menentukan angka kebutuhan garam yang sebenarnya (riil), baik untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga maupun industri. Hal ini terkait dengan kuantitas garam yang harus tersedia agar swasembada garam dapat tercapai. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan kelayakan wilayah untuk menjadi sumber penghasil garam dan inovasi teknologi dalam pembuatan garam di Provinsi Banten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wilayah perairan utara Provinsi Banten memiliki potensi untuk pengembangan produksi garam. Potensi tersebut ditunjukkan dari hasil pengujian kualitas air dan kajian wilayahnya terutama tambak-tambak yang sudah idle.Pengembangan produksi garam di Provinsi Banten perlu diberikan sentuhan inovasi teknologi agar dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas garam yang dihasilkan baik dan sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI). Inovasi teknologi yang sesuai dengan wilayah Banten adalah produksi garam dengan sistem termal dan Teknologi Ulir Filter (TUF). Selain itu, pengolahan limbah dari produksi garam juga dilakukan melalui teknologi Bittern yang dapat dijadikan sebagai bahan baku industri.]]>
<![CDATA[POTENSI NILAI EKONOMI TALAS BENENG (Xanthosoma undipes K.Koch) BERDASARKAN KANDUNGAN GIZINYA ]]>
<![CDATA[Budiarto, Moh. Sofyan]]>;
<![CDATA[Rahayuningsih, Yunia]]>
<![CDATA[ Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah Vol 1 No 1 (2017): Juni 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56945/jkpd.v1i1.1
<![CDATA[Talas Beneng merupakan sumber pangan alternatif yang banyak ditemukan di sekitar Gunung Karang di Kabupaten Pandeglang, baik berupa tanaman liar maupun hasil budidaya. Masyarakat sudah mengolah tales beneng menjadi tepung dan berbagai makanan olahan. Tales beneng merupakan sumber pangan alternatif selain beras yang belum dimanfaatkan secara maksimal sehingga diperlukan perencanaan pengembangan tales beneng dari hulu sampai hilir. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kandungan gizi tepung dan makanan olahan tales beneng sehingga dapat membantu Industri Kecil Menengah (IKM) pengolah talas beneng dalam menyediakan informasi kandungan gizi produk olahan kepada konsumen. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan uji laboratorium terhadap tepung dan keripik talas beneng. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan parameter mutu talas beneng telah mendekati SNI tepung terigu. Kadar air dan kadar abu lebih rendah dari SNI terigu, begitu juga kandungan protein, Fe, Zn, lebih tinggi dari SNI terigu. Mutu mikrobiologis tepung tales beneng terhadap kandungan E. colli lebih tinggi, begitu pula dengan kandungan asam oksalat. Pada keripik tales beneng, kadar abu cukup tinggi meskipun masih dibawah keripik pisang, sedangkan kadar lemak dan beta karoten pada talas beneng cukup tinggi.]]>
<![CDATA[DAMPAK SOSIAL KEBERADAAN INDUSTRI TERHADAP MASYARAKAT SEKITAR KAWASAN INDUSTRI CILEGON ]]>
<![CDATA[Rahayuningsih, Yunia]]>
<![CDATA[ Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah Vol 1 No 1 (2017): Juni 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56945/jkpd.v1i1.2
<![CDATA[Industrialisasi merupakan salah satu bentuk pendorong menuju modernisasi yang diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Perubahan pembangunan yang pesat akibat industri selain akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, juga akan berdampak langsung padakehidupan sosial budaya masyarakat setempat. Seperti dua sisi mata uang logam yang berbeda, memiliki dampak positif dan negatif tertentu bagi masyarakat sekitar. Oleh karena itu, perkembangan kawasan industri harus memperhitungkan dampaknya. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mendapatkan gambaran terkait potensi dan sumberdaya masyarakat sekitar kawasan industri; 2) mendapatkan gambaran mengenai dampak positif dan negatif keberadaan industri terhadap masyarakat sekitar kawasan. Penelitian ini menggunakan mixed methode, dan pengambilan sampel dengan menggunakan teknik purposive random sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Kota Cilegon memiliki kekuatan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang potensial menunjang pembangunan sosial ekonomi wilayahnya dalam mencapai kesejahteraan masyarakat sekitarnya; 2) dampak positif kawasan industri diantaranya mengurangi pengangguran, terbuka peluang usaha, kesempatan kerja, dan peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat. Sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan antara lain lingkungan tercemar, kemacetan lalu lintas, terjadinya kasus-kasus kriminal, menimbulkan kesenjangan, masyarakat bergaya konsumtif, dan pergeseran nilai-nilai luhur budaya masyarakat setempat.]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PERLINDUNGAN MASYARAKAT ADAT DI PROVINSI BANTEN: STUDI KASUS MASYARAKAT ADAT BADUY DAN CITOREK ]]>
<![CDATA[Muhlisin, Muhlisin]]>;
<![CDATA[Ulumi, Helmy Faizi Bahrul]]>;
<![CDATA[Humaeni, Ayatullah]]>
<![CDATA[ Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah Vol 1 No 1 (2017): Juni 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56945/jkpd.v1i1.4
<![CDATA[Perlindungan terhadap masyarakat adat terpencil dewasa ini masih sekadar menganggap masyarakat adat terpencil sebagai suku terasing yang merupakan aset budaya yang harus dilindungi tanpa melihat adanya penghormatan terhadap hak-haknya. Kabupaten Lebak sudah memilikidua peraturan daerah yang berkaitan dengan perlindungan masyarakat adat Baduy dan Kasepuhan Banten Kidul. Namun demikian, belum ada payung hukum di tingkat Provinsi Banten baik berupa Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Gubernur (Pergub) yang mengatur tentangMasyarakat Hukum Adat. Selain itu pula belum ada pedoman pelaksanaan untuk kedua payung hukum tersebut, sehingga payung hukum yang ada belum mangokomodir keseluruhan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat adat yang kompleks. Untuk mengetahui kebijakan Daerah mengenai perlindungan masyarakat adat dilakukan penelitian dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui studi kepustakaan dan wawancara. Pengambilan data lapangan dilakukan pada 15 Mei – 15 Juli 2016 di Desa Kanekes dan Kasepuhan Citorek dengan mewawancari 13 informan kunci. Hasil studi menunjukkan bahwa secara umum, perhatian pemerintah Kabupaten Lebak terkait masyarakat adat/kasepuhan sudah dilakukan dengan mengeluarkan dua Perda dan Peraturan Desa Kanekes. Namun, Perda terkait masyarakat Baduy baru mengakomodir masalah hak ulayat, belum pada hal-hal lain yang sebenarnya sangat krusial dan perlu segera diatasi. Masyarkat Baduy dan Masyarakat Kasepuhan Citorek secara umum menilai bahwa dua Perda tersebut sudah membantu mengatasi permasalahan yang ada, walaupun dalam tataran teknis masih ditemui beberapa permasalahan. Masyarakat adat/kasepuhan berharap ada Perda lain yang dapat mengatasi berbagai permasalahan yang muncul terkait masyarakat adat. Selain itu juga pemerintah perlu proaktif mengawal iplementasi Perda tersebut.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT UNTUK PELAYANAN PUBLIK DI PROVINSI BANTEN ]]>
<![CDATA[Suharyana, Yana]]>
<![CDATA[ Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah Vol 1 No 1 (2017): Juni 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56945/jkpd.v1i1.5
<![CDATA[Implementasi e-government untuk memberikan pelayanan kepada publik sangat diharapkan demi terjalinnya komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Namun demikian masih terjadi ketidakseimbangan antara informasi yang diharapkan masyarakat dengan informasi yang disajikan oleh pemerintah terutama informasi melalui media elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi e-government di Pemerintah Provinsi Banten didasarkan kebijakan tentang pelayanan publik dan evaluasi kebijakan e-government dengan metodologi penelitiankualitatif. Hal ini dilakukan dengan cara membandingkan amanat Inpres No. 3 tahun 2003 tentang pengembangan pelaksanaan e-government, dengan konten pelayanan publik pada situs web bantenprov.go.id. Hasil yang ditemukan dari penelitian ini adalah adanya pengelolaan sisteminformasi yang belum terintegrasi dengan unit kerja lainnya, selain itu masih adanya sistem layanan informasi yang dibutuhkan masyarakat tetapi masih belum tersedia didalam sistem tersebut. Untuk meningkatkan pelaksanaan e-government tersebut perlu diberikan rekomendasiyang mendukung upaya peningkatan dalam pelayanan e-government tersebut melalui penyediaan regulasi atau kebijakan pengelolaan e-government, penyempurnaan pengelolaan perangkat lunak (software), perangkat keras (hardware), sumber daya manusia (brainware).]]>
