cover
Contact Name
Irfan Amir
Contact Email
irfanamir066@gmail.com
Phone
+6285255661201
Journal Mail Official
colreveditorialjurnal@gmail.com
Editorial Address
Kampus 1 IAIN Bone Jalan H. S. Cokroaminoto, Watampone Kab. Bone, Sulawesi Selatan, Indonesia
Location
Kab. bone,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Constitutional Law Review
ISSN : -     EISSN : 29873436     DOI : https://doi.org/10.30863/clr.v3i1.5595
Core Subject : Social,
Contitutional Law Review (Colrev) is an open access and peer-reviewed journal that aims to offer an international academic platform for cross-border legal research in goverment regulation, particularly in developing and emerging countries. These may include but are not limited to various fields such as: the practice of international law, human rights law, civil law, criminal law, constitutional and administrative law, legal pluralism governance, and another section related to contemporary issues in legal scholarship.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
Search results for , issue "Vol. 2 No. 1 (2023)" : 5 Documents clear
Pelaksanaan Legislasi Hukum Islam Bidang Hukum Keluarga di Indonesia Fajriani, Eka; Fajra, Nur Fadhylatul; Fathurahman, H.
Constitutional Law Review Vol. 2 No. 1 (2023)
Publisher : IAIN Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/clr.v2i1.5246

Abstract

Subjek penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan legislasi hukum Islam di bidang  hukum keluarga di Indonesia yang bertujuan untuk menghasilkan argumentasi mengenai legislasi hukum keluarga yang ditinjau dari hukum Islam. Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan dengan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridus yaitu pendekatan perundang-undangan dan normatif. Sumber data dalam penelitian ini data sekunder berupa dokumen yang dianggap relevan dengan penelitian dan mendukung penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kategorisasi hukum  perkawinan meliputi batas usia kawin, pencatatan perkawinan, perjanjian perkawinan, wali nikah, pembatalan perkawinan, pencegahan perkawinan, larangan pernikahan, kawin hamil, poligami, harta bersama dalam pernikahan, pernikahan beda agama dan putusnya perkaawinan. Bidang kewarisan dan wasiat meliputi sistem kewarisan, ahli waris pengganti, penghalang penerima warisan dan wasiat, dan wasiat wajibah. Posisi hukum Islam yang mandiri ditandai dengan keberlakunya Inpres Nomor 1 tahun 1991 mengenai Kompilasi Hukum Islam dan terintegrasinya hukum Islam dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
Independensi dan Integrasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia Widodo, Panggih; Hamzah, Hamzah; Syahabuddin, Syahabuddin
Constitutional Law Review Vol. 2 No. 1 (2023)
Publisher : IAIN Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/clr.v2i1.5174

Abstract

Penelitian ini membahas tentang sifat independen dan integrasi hukum keluarga Islam berdasarkan posisinya dalam tata hukum di negara Indonesia. Metode yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan berbagai sumber data primer dan sekunder yang dianalisis secara mendalam, sehingga mendapatkan hasil data yang valid untuk membantu kepentingan ilmiah. Penelitian ini memberikan hasil yaitu, pertama, status pemberlakuan hukum keluarga Islam di Indonesia terjadi beberapa perubahan pada waktu ke waktu.. Kedua, sifat independen hukum kekeluargaan pada ajaran Islam di Indonesia tercermin dari pelaksanaannya yang mengikat dan berlaku nasional bagi penduduk muslim serta pihak lembaga kegamaan Islam dalam pelaksanaanya tidak dapat di intervensi dari pihak lain. Ketiga, Sifat intergrasi hukum keluarga tercermin dalam pemberlakuan hukum keluarga Islam dalam bentuk peraturan dan perundang-undangan yang diberlakukan secara menyeluruh (nasional), khusunya bagi umat Islam di Indonesia.
Eksistensi Legislasi Hukum Keluarga Melayu Nusantara Rahmiana, A. ST.; Sinrang, A.; Ridhwan, Ridhwan
Constitutional Law Review Vol. 2 No. 1 (2023)
Publisher : IAIN Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/clr.v2i1.5173

Abstract

Dalam jurnal ini di bahas tentang bagaimana eksistensi legislasi hukum Islam bidang hukum keluarga melayu nusantara dengan menggunakan beberapa pendekatan, yaitu; Pendekataan tujuan dan pendekatan definisi secara yuridis, Pendekatan politik pembangunan hukum, Pendekatan konstitusi dan religious nation state. Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian pustaka (library research) literatur kepustakaan yang digunakan adalah buku-buku, jurnal, ataupun materi-materi yang terkait dengan penelitian. Hasil penelitian menunjukan bahwa Keberadaan hukum islam dalam tatanan hukum mampu mewujudkan tujuan hukum yakni adanya keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Secara yuridis hukum islam telah terkodifikasi dan menjadi bagian dari hukum nasional. Dalam upaya pembangunan hukum, hukum islam telah memberi konstribusi yang sangat besar paling idak dari segi jiwanya. Dalam konstitusi, hukum Islam menjadi bagian integral dan juga menjadi sumber dan filter bagi hukum nasional. Sebagai Negara (Religious Nation State) hukum agama adalah unsur mutlak dalam pembangunan hukum nasional, tertib hukum masyarakat memerlukan adanya peraturan yang sesuai dengan sumber dari ajaran agama.
Prospek Legislasi Hukum Kewarisan, Hibah dan Wasiat Jayadi, Ahmad
Constitutional Law Review Vol. 2 No. 1 (2023)
Publisher : IAIN Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/clr.v2i1.5176

Abstract

Artikel ini memiliki tujuan dalam melihat legislasi hukum kewarisan, hibah dan wasiat. Dalam hal ini bagaimana penerapan regulasi yang ada di Indonesia. Penelitain ini termasuk penelitian kepustakaan yang disebut penelitian hukum normatif melalui metode kualitatif. Metode pengumpulan data diterapkan melalui dokumentasi dan deskriptif komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Indonesia sistem hukum waris yang di anut meliputi hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum perdata (BW). Hukum waris tunduk kepada hukum yang di anut oleh pewaris. hukum Islam dan ukum perdata pada penerapan hibah, kemudian ada persamaan juga memiliki perbedaan. Persamaan dapat dilihat dari fungsi dan tujuan.Sedangkan salah satu perbedaan batasan jumlah yang dihibahkan.Penerapan wasiat tidak hanya dilakukan pengaturan pada hukum Islam dan KHI, hukum perdata di Indonesia juga mengatur tentang wasiat. Dalam masalah wasiat peneliti memiliki pandangan bahwa wasiat sesuai KHI yang lebih cocok digunakan di Indonesia.
Legislasi dan Dinamika Hukum Islam di Bidang Hukum Keluarga dalam Yurisprudensi Yadi, Ambul; Rahmawati, Hj.St.
Constitutional Law Review Vol. 2 No. 1 (2023)
Publisher : IAIN Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/clr.v2i1.5179

Abstract

Artikel ini memiliki tujuan dalam melihat legislasi dan dinamika hukum Islam di bidang hukum keluarga dalam yurisprudensi. Dalam hal ini bagaimana penerapan regulasi yang ada di Indonesia. Penelitain ini termasuk penelitian kepustakaan yang disebut penelitian hukum normatif melalui metode kualitatif. Metode pengumpulan data diterapkan melalui dokumentasi dan deskriptif komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Indonesia diakuinya yurisprudensi sebagai sumber hukum di Indonesia mempertegas tugas dan kewenangan hakim dalam melakukan penemuan hukum sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang kekuasaan kehakiman. Dengan demikian, kedudukan yurisprudensi menjadi penting sekalipun di negara yang menganut sistem hukum civil law seperti Indonesia, terutama ketika undang-undang tidak jelas, undang-undang tidak sesuai dengan keadaan yang ada atau undang-undang tidak mengatur perkara yang sedang dihadapi. Sehingga, oleh hakim di Indonesia yurisprudensi dijadikan sebagai salah satu sumber hukum dalam menyelesaikan perkara. Peranan yurisprudensi di dalam pembaruan hukum keluarga Islam Indonesia merupakan suatu kenyataan.

Page 1 of 1 | Total Record : 5