cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Irfan Amir
Contact Email
irfanamir066@gmail.com
Phone
+6285255661201
Journal Mail Official
colreveditorialjurnal@gmail.com
Editorial Address
Kampus 1 IAIN Bone Jalan H. S. Cokroaminoto, Watampone Kab. Bone, Sulawesi Selatan, Indonesia
Location
Kab. bone,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Constitutional Law Review
Published by Institut Agama Islam Negeri Bone
ISSN : -     EISSN : 29873436     DOI : https://doi.org/10.30863/clr.v3i1.5595
Core Subject : Social,
Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Contitutional Law Review (Colrev) is an open access and peer-reviewed journal that aims to offer an international academic platform for cross-border legal research in goverment regulation, particularly in developing and emerging countries. These may include but are not limited to various fields such as: the practice of international law, human rights law, civil law, criminal law, constitutional and administrative law, legal pluralism governance, and another section related to contemporary issues in legal scholarship.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 40 Documents
 1   2   3   4 
Cyberbullying Formulative Problems Against Child Protection in Indonesia Nansi, Wencislaus Sirjon
Constitutional Law Review Vol. 2 No. 2 (2023)
Publisher : IAIN Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/clr.v2i2.5593

Abstract

The article entitled "Cyberbullying Formulative Problems Against Child Protection in Indonesia" is the result of a normative study with a qualitative approach that intends to examine normatively Cyberbullying policies in regulations in Indonesia. The research results found that cyberbullying has been regulated in the ITE Law No. 11 of 2008 which has been amended by Law no. 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions. However, from the provisions of the law, for researchers it is not clear and clear about the boundaries of the concept and forms of cyberbullying. The ITE Law is only based on the criminal Criminal Code, where Bullying is understood as "humiliation", which in fact this definition is far from the development of Bullying crimes that occur in the digital world. Therefore for researchers, it is necessary to regulate new regulations regarding cyberbullying, especially in the context of protecting children
Otoritas Kepala Negara Dalam Membuat Undang-Undang Nurhayani Nurhayani; Ima Fatimah
-
Publisher : IAIN Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/clr.v1i2.4154

Abstract

Sistem pemerintahan Presidensiil yang dianut oleh Indonesia memberikan konsekuensi terhadap kewenangan Presiden yang tidak hanya sebagai kepala Negara (symbol Negara), namun sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Secara teoritis dalam teori pembagian kekuasaan, maka Presiden berada dalam lingkup eksekutif, yang berarti memiliki kewenangan melaksanakan pemerintahan. Kewenangan Presiden sebagai eksekutif tentu berkaitan dengan pelaksanaan roda pemerintahan yang akan lebih banyak berkaitan dengan permasalahan administrasi pemerintahan atau pelaksanaan riil urusan-urusan rumah tangga Negara dimana Presiden sebagai yang mengepalai dari setiap urusan tersebut
Affirmative Action Terhadap Perempuan dalam Bidang Politik; Sebuah Tinjauan di Negara Hukum Pancasila Ayu Annisa Akmaliyah; Irfan Amir; Ismail Keri; Rosita Rosita
-
Publisher : IAIN Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/clr.v1i2.3972

Abstract

Penelitian ini menganalisis terkait kebijakan affirmative action terhadap perempuan dalam bidang politik. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami konsep dan urgensi terkait affirmative action terhadap perempuan di Indonesia.Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan affirmative action di Indonesia dimulai pasca ratifikasi konvensi CEDAW yang menuntut untuk dibuatkannya peraturan perundang-undangan terkait penghapusan deskriminasi terhadap perempuan. Implikasinya, khususnya dalam bidang politik, affirmative action diakomodir dalam Undang-Undang Pemilu dan Partai Politik yang mengatur kuota 30% keterlibatan perempuan dan menegaskan penerapan zipper system dalam pemilu 2009. Namun dalam perkembangannya, zipper system diputus inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi karena melanggar hak konstitusional warga dan menetapkan keterpilihan calon anggota legislatif didasarkan pada suara terbanyak.
Pelaksanaan Legislasi Hukum Islam Bidang Hukum Keluarga di Indonesia Fajriani, Eka; Fajra, Nur Fadhylatul; Fathurahman, H.
Constitutional Law Review Vol. 2 No. 1 (2023)
Publisher : IAIN Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/clr.v2i1.5246

Abstract

Subjek penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan legislasi hukum Islam di bidang  hukum keluarga di Indonesia yang bertujuan untuk menghasilkan argumentasi mengenai legislasi hukum keluarga yang ditinjau dari hukum Islam. Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan dengan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridus yaitu pendekatan perundang-undangan dan normatif. Sumber data dalam penelitian ini data sekunder berupa dokumen yang dianggap relevan dengan penelitian dan mendukung penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kategorisasi hukum  perkawinan meliputi batas usia kawin, pencatatan perkawinan, perjanjian perkawinan, wali nikah, pembatalan perkawinan, pencegahan perkawinan, larangan pernikahan, kawin hamil, poligami, harta bersama dalam pernikahan, pernikahan beda agama dan putusnya perkaawinan. Bidang kewarisan dan wasiat meliputi sistem kewarisan, ahli waris pengganti, penghalang penerima warisan dan wasiat, dan wasiat wajibah. Posisi hukum Islam yang mandiri ditandai dengan keberlakunya Inpres Nomor 1 tahun 1991 mengenai Kompilasi Hukum Islam dan terintegrasinya hukum Islam dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
Politik Setengah Hati Mewujudkan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin; Sebuah Tinjauan di Kabupaten Bone Uleng, Andi Tenri; Amir, Irfan
Constitutional Law Review Volume 1 No. 1 (2022)
Publisher : IAIN Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/clr.v1i1.3550

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang political will pemerintah daerah dalam mewujudkan bantuan hukum bagi masyarakat miskin.  Penilitian ini merupakan penelitian yuridis normati dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan analisis. Data diperoleh melalui studi literatur yang kemudian dianalisis menggunakan tehnik deskriptif kualitatif.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah kabuapten Bone masih setengah hati dalam mewujudkan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di wilayahnya. Hal ini tercermin dari peraturan bupati yang tidak kunjung diterbitkan sebagai aturan pelaksanaan terkait pemberian bantuan hukum.
Women and Terrorism; Analysis of the Repatriation Policy for the Wives and Children of Former Indonesian Citizens from ISIS Shodiq, Shubhan
Constitutional Law Review Vol. 2 No. 2 (2023)
Publisher : IAIN Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/clr.v2i2.5594

Abstract

The defeat of ISIS in 2019 still causes polemic. The polemic that occurred was the repatriation of sympathizers to their countries. In response to this problem, countries take different policies. Indonesia takes a policy of not repatriating its citizens. This decision has pros and cons in society. This paper examines the policy from the perspective of fiqh and human rights. This research is qualitative research. The approach used is the fiqh and human rights approach. The result of the study view that the government needs to review the policy. Furthermore, the author proposes that repatriation be carried out by assessment (especially for women and children), deradicalization program after returning home and punishment in accordance with statutory regulations.
Independensi dan Integrasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia Widodo, Panggih; Hamzah, Hamzah; Syahabuddin, Syahabuddin
Constitutional Law Review Vol. 2 No. 1 (2023)
Publisher : IAIN Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/clr.v2i1.5174

Abstract

Penelitian ini membahas tentang sifat independen dan integrasi hukum keluarga Islam berdasarkan posisinya dalam tata hukum di negara Indonesia. Metode yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan berbagai sumber data primer dan sekunder yang dianalisis secara mendalam, sehingga mendapatkan hasil data yang valid untuk membantu kepentingan ilmiah. Penelitian ini memberikan hasil yaitu, pertama, status pemberlakuan hukum keluarga Islam di Indonesia terjadi beberapa perubahan pada waktu ke waktu.. Kedua, sifat independen hukum kekeluargaan pada ajaran Islam di Indonesia tercermin dari pelaksanaannya yang mengikat dan berlaku nasional bagi penduduk muslim serta pihak lembaga kegamaan Islam dalam pelaksanaanya tidak dapat di intervensi dari pihak lain. Ketiga, Sifat intergrasi hukum keluarga tercermin dalam pemberlakuan hukum keluarga Islam dalam bentuk peraturan dan perundang-undangan yang diberlakukan secara menyeluruh (nasional), khusunya bagi umat Islam di Indonesia.
Pemenuhan Hak Aksebilitas Pelayanan Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum Kalbianti, Kalbianti; Rosita, Rosita; Amir, Irfan
Constitutional Law Review Volume 1 No. 1 (2022)
Publisher : IAIN Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/clr.v1i1.3039

Abstract

Penelitian ini membahas tentang pemenuhan hak aksebilitas pelayanan peradilan bagi penyandang disabilitas. Tujuan penelitian untuk mengetahui dan memahami peran sejauh mana Pengadilan Negeri Watampone Kelas 1A dalam memenuhi hak aksesibilitas penyandang disabilitas serta faktor pendukung dan penghambat dalam realisasinya. Penilitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dan dianalisas menggunakan pendekatan struktural fungsional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa segala jenis peraturan perundang-undangan telah mengakomodir pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di wilayah peradilan. Namun, tidak terealisasi sepenuhnya di Pengadilan Negeri Watampone Kelas 1A
Rekonstruksi Dewan Perwakilan Daerah Sebagai Upaya Memperkuat Cheks and Balances di Lingkup Legislatif Sunardi, Sunardi
Constitutional Law Review Vol. 2 No. 2 (2023)
Publisher : IAIN Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/clr.v2i2.5590

Abstract

The main problem of this paper is how to strengthen the Regional Representative Council towards the implementation of the representation system in Indonesia and how to prevent the interference of political parties against Regional Representative Concil institutions. This problem is analysed using a normative and conseptual legal approach and is qualitative study. The Regional Representative Council has very limited authority causes the Regional Representative Council to not be able to contribute optimally to the development of democracy in Indonesia, especially in terms of regional development as the basis for Regional Representative Council representation in parliament. The Regional Representative Council also has the potential to be undermined and interfered with by the interests of political parties, due to the absence of statutory regulations that frmly and explicitly regulate the prohibition of the entry of political parties into the Regional Representative Council. This causes and interest conflict between the interests of political parties and their independence as regional representatives for Regional Representative Council members who come from political parties.
Analisis Yuridis Empiris Pencatatan Nikah Siri Pasangan Di Bawah Umur A. Rahmaniar; Irfan Amir; Ismail Keri; Ilmiyati Ilmiyati; Asni Zubair; Rosita Rosita
-
Publisher : IAIN Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/clr.v1i2.3995

Abstract

Secara yuridis normatif, perkawinan dibawah umur dilarang. Perkawinan yang diizinkan oleh negara adalah bagi mereka pasangan calon yang telah memenuhi syarat usia minimal 19 tahun. Akan tetapi, negara tetap membuka peluang terjadinya perkawinan dibawah umur, yakni melalui pengajuan dispensasi kawin pengadilan dengan syarat “alasan mendesak”.  Akan tetapi, fakta empris di Kecamatan Cenrana, masih terdapat temuan kasus dimana pasangan calon yang menikah tergolong dalam klasifikasi perkawinan dibawah umur dan dilangsungkan secara siri/dibawah tangan tanpa melibatkan KUA. Pasangan calon yang menikah dibawah umur dan dilangsungkan secara siri pada dasarnya telah menyampaikan ke KUA untuk dicatatkan perkawinannya, namun ditolak oleh KUA dengan alasan belum cukup umur. Pasangan ini, jika tetap akan melangsungkan perkawinan, agar sah menurut agama dan diakui oleh negara, KUA memberikan nasihat dan mengarahkan untuk terlebih dahulu mengajukan dispensasi kawin di pengadilan agama. Namun, jarak tempuh antara Kec. Cenrana dengan Pengadilan cukup jauh dan didukung oleh persepsi masyakat yang memandang pengurusan dispensasi kawin di pengadilan ribet dan berbelit-belit, Keluarga kedua mempelai beserta pasangan calon, lebih memilih untuk melangsungkan perkawinan secara siri dan menunda penerbitan buku nikah

Page 1 of 4 | Total Record : 40

 1   2   3   4 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No.2 (2025) Vol. 4 No. 1 (2025) Vol. 3 No. 2 (2024) Vol. 3 No. 1 (2024) Vol. 2 No. 2 (2023) Vol. 2 No. 1 (2023) Volume 1 No. 1 (2022)