Parlementer : Jurnal Studi Hukum Dan Administrasi Publik
Jurnal ini mengeksplorasi peran parlemen, proses legislatif, serta hubungan eksekutif-legislatif. Artikel-artikelnya membahas struktur konstitusional parlementer, pembagian kekuasaan antara parlemen dan pemerintah, serta pengawasan terhadap kebijakan publik
Articles
100 Documents
<![CDATA[Evaluasi Kinerja Pegawai Pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BKPSDM) Kota Palembang ]]>
<![CDATA[Bilqisti Bilqisti]]>;
<![CDATA[Alamsyah Alamsyah]]>;
<![CDATA[Sunarto Sunarto]]>
<![CDATA[ Parlementer : Jurnal Studi Hukum dan Administrasi Publik Vol. 1 No. 3 (2024): September: Parlementer: Jurnal Studi Hukum dan Administrasi Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62383/parlementer.v1i3.111
<![CDATA[Kinerja pegawai akan menentukan kinerja instansi secara keseluruhan. Masalah kinerja sangat perlu diperhatikan karena kinerja merupakan kontribusi terbesar yang diharapkan instansi dari aparaturnya. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis hasil penilaian kinerja pegawai Badan Ketenagakerjaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Palembang. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data meliputi: observasi, wawancara, dan studi pustaka, sedangkan teknik analisis data adalah analisis interaktif miles dan huberman. Hasil penelitian ; (1) Penilaian kinerja pegawai pada Kantor BKPSDM Kota Palembang cukup baik. Hal ini terlihat dari sikap dan ketegasan kepala BKPSDM dalam memantau perkembangan atau pencapaian target kinerja pegawai dan instansi, dimana secara keseluruhan target indikator kinerja terealisasi. Adapun pencapaian indikator kinerja yang melampaui target yaitu presentase indikator penanganan pelanggaran disiplin pegawai ASN, (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi penilaian kinerja pegawai pada Kantor BKPSDM Kota Palembang adalah sebagai berikut: (a) faktor pendukung meliputi dimensi konteks, input, produk, dan (a) faktor penghambat yaitu dimensi proses.]]>
<![CDATA[Evaluasi Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Prabumulih ]]>
<![CDATA[Dian Brori]]>;
<![CDATA[Ignasius Hendrasmo]]>;
<![CDATA[Mega Nugraha]]>
<![CDATA[ Parlementer : Jurnal Studi Hukum dan Administrasi Publik Vol. 1 No. 3 (2024): September: Parlementer: Jurnal Studi Hukum dan Administrasi Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62383/parlementer.v1i3.112
<![CDATA[Dian Brori. Evaluasi Sekretariat DPRD Kota Prabumulih. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan evaluasi kinerja Sekretariat DPRD Kota Prabumulih. Penelitian ini dilakukan selama tiga bulan dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan cara penyajian data, reduksi data, dan penarikan simpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari aspek konteks kelembagaan sekretariat DPRD Kota Prabumulih secara organisasi menunjukkan kinerjanya belum optimal, hal ini dapat dilihat dari sisi kinerja organisasi juga ditentukan oleh kinerja masing-masing bagian dan tentunya sangat penting bagi kinerja pegawai yang menjadi titik tolak atau ujung tombak. Selanjutnya dari aspek input, saling berkoordinasi dan bekerja sama menjadikan sisi kekuatan kinerja organisasi sekretariat DPRD Kota Prabumulih. Kemudian dari segi kinerja organisasi pada lembaga sekretariat diawali dengan melakukan evaluasi pada level individu pegawai, kemudian melakukan evaluasi pada sub bidang dan bidang baru secara keseluruhan, evaluasi terhadap berbagai proses sangat penting dilakukan karena dinilai berguna untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang dan mencari atau menemukan alternatif-alternatif strategi yang tepat. Terakhir dari aspek produk yaitu mendapatkan informasi tentang kekuatan dan kelemahan Lembaga dalam hal ini sekretariat DPRD Kota Prabumulih, maka hasilnya seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa organisasi ini banyak sekali sisi-sisi lemahnya mulai dari unsur yang terkecil yaitu individu pegawai sampai pada bidang dan keseluruhan Lembaga. Faktor pendukung dari penelitian ini yaitu kerjasama tim serta koordinasi dan komunikasi yang baik yang tertanam dalam hati setiap pegawai serta rasa kekeluargaan yang kuat dan saling membutuhkan satu sama lain menjadi faktor pendukung dalam menunjang kinerja pada Sekretariat DPRD Kota Prabumulih. Kemudian didukung oleh kualitas pegawai yang mumpuni, sedangkan faktor penghambatnya adalah kelemahan atau faktor penghambat kinerja organisasi atau lembaga sekretariat DPRD Kota Palembang yaitu belum semua pegawai menguasai sarana berbasis IT, hal ini memang menjadi kendala, namun kedepannya akan dilakukan perbaikan untuk mengatasi kendala tersebut.]]>
<![CDATA[Evaluasi Pemanfaatan Jampersal Di Kota Prabumulih Tahun 2020 ]]>
<![CDATA[Djoko Listyano]]>;
<![CDATA[Ignasius Hendrasmo]]>;
<![CDATA[Mega Nugraha]]>
<![CDATA[ Parlementer : Jurnal Studi Hukum dan Administrasi Publik Vol. 1 No. 3 (2024): September: Parlementer: Jurnal Studi Hukum dan Administrasi Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62383/parlementer.v1i3.113
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Evaluasi Pemanfaatan Jampersal di Kota Prabumulih Tahun 2020. Penelitian ini dilakukan selama tiga bulan dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan cara penyajian data, reduksi data, dan pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fokus utama program ini adalah memberikan pelayanan ekstra dan jaminan khusus bagi ibu dan bayi sejak hamil sampai setelah melahirkan, adalah untuk menyelamatkan nyawa manusia, menghindari kematian ibu dan anak serta membantu kesehatan dalam artian memastikan dalam kondisi baik dan aman. Pemanfaatan Jampersal kurang diminati oleh masyarakat, hal ini dikarenakan adanya pola pikir dari masyarakat bahwa program pemerintah tidak memberikan pelayanan yang bermutu seperti yang diluar program pemerintah atau secara umum baik di rumah sakit maupun di tempat praktik bidan atau rumah bersalin. Program Jampersal merupakan salah satu terobosan dan solusi dari pemerintah bagi masyarakat kurang mampu, meskipun kondisi pelayanannya belum sesuai dengan yang diharapkan, artinya program dari pemerintah tanpa biaya ini jangan sampai kualitasnya jelek dan tidak layak, karena tentu saja hal tersebut bertentangan dengan keadilan sosial. Kendala dalam pelaksanaan kebijakan program Jampersal terletak pada sarana dan prasarana sekolah yang masih belum dapat dipenuhi oleh Pemerintah melalui Dinas Kesehatan dalam rangka memberikan pelayanan bagi ibu hamil. Faktor pendukung. Kualitas dan adanya sumpah profesi dan kemanusiaan membuat tenaga medis memberikan pelayanan yang prima dan ekstra kepada masyarakat, khususnya kepada ibu yang akan melahirkan. Sedangkan faktor penghambat. Belum semua sarana yang dimiliki oleh Puskesmas di Kota Prabumulih memenuhi syarat dan kriteria yang cukup untuk mendorong terlaksananya program Jampersal, sehingga kedepannya harus banyak dilakukan pembenahan.]]>
<![CDATA[Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Perwako No 42 Tahun 2016 Bagian Ke 3 Pasal 5 Tentang Tufoksi Dinas PUPR: (Studi Kasus Dinas Pupr Kota Prabumulih) ]]>
<![CDATA[Bristian Firdaus]]>;
<![CDATA[Achmad Muftizar]]>;
<![CDATA[Aris Munandar]]>
<![CDATA[ Parlementer : Jurnal Studi Hukum dan Administrasi Publik Vol. 1 No. 3 (2024): September: Parlementer: Jurnal Studi Hukum dan Administrasi Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62383/parlementer.v1i3.114
<![CDATA[Penelitian Ini Bertujuan Untuk Mendeskripsikan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Perwako No. 42 Tahun 2016 Bagian 3 Pasal 5 Tentang Tugas Dinas PUPR (Studi Kasus Dinas Pekerjaan Umum Kota Prabumulih). Penelitian Ini Dilakukan Selama Tiga Bulan Dengan Menggunakan Pendekatan Kualitatif Deskriptif. Pengumpulan Data Dilakukan Melalui Wawancara, Observasi, Dan Dokumentasi. Teknik Analisis Data Dilakukan Dengan Cara Penyajian Data, Reduksi Data, Dan Penarikan Simpulan. Hasil Penelitian Menunjukkan Bahwa Salah Satu Permasalahan Yang Dihadapi Pegawai PUPR Adalah Pada Kondisi Tertentu Tidak Selalu Dapat Mengikuti Aturan Atau Tugas Pokok Dan Fungsi Yang Ada, Terkadang Pegawai Harus Lebih Fleksibel Dalam Menyesuaikan Diri Dengan Kondisi Di Lapangan Dan Terkadang Tidak Mengikuti Tugas Pokok Dan Fungsi Yang Telah Dibuat. Perwako No. 42 Tahun 2016 Bagian 3 Pasal 5 Tentang Tugas Dinas PUPR Yang Kemudian Diubah Menjadi Peraturan Wali Kota (PERWALI) Kota Prabumulih No. 10 Tahun 2017 Merupakan Suatu Kebijakan Yang Baik, Hanya Saja Bagaimana Dalam Pelaksanaanya Sangat Tergantung Pada Pegawai PUPR, Karena Kebijakan Tersebut Hanyalah Sebuah Aturan Yang Dibuat Berdasarkan Kesepakatan Bersama Untuk Dipatuhi. Lingkungan Kerja Pada Kantor PUPR Sudah Cukup Baik, Hal Ini Dapat Dilihat Dari Sikap Kerja Para Pegawai Yang Ada Di Kantor Tersebut, Kemudian Didukung Dengan Sarana Dan Prasarana Yang Memadai, Hal Ini Mengindikasikan Secara Empiris, Lingkungan Kerja Kantor PUPR Sangat Mendukung Untuk Membentuk Dan Meningkatkan Kinerja Pegawai. Ruang Kerja Pegawai Cukup Luas, Bersih Dan Dilengkapi Dengan Fasilitas Lainnya, Dengan Adanya Dukungan Tersebut, Sudah Pasti Akan Memberikan Kenyamanan Bagi Pegawai Dalam Menyelesaikan Segala Pekerjaan Dan Tugas Kantor. Kemudian Didukung Dengan Kemampuan Pegawai Dalam Bekerja Sama Dalam Tim, Pegawai Mampu Memahami Karakter Masing-Masing Dengan Setiap Kekurangan Dan Kelebihannya Sehingga Pegawai Mampu Bekerja Sama Dalam Menyelesaikan Suatu Pekerjaan Yang Menjadi Tujuan Atau Sasaran Organisasi. Situasi Di Lapangan Yang Terkadang Berbeda Dengan Apa Yang Direncanakan Dan Ditargetkan Sejak Awal Membuat Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi Pegawai PUPR Tidak Dapat Terlaksana Dengan Baik.]]>
<![CDATA[Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Pelayanan Pada Kantor Camat Rambutan Kabupaten Banyuasin ]]>
<![CDATA[Iin Triyanti]]>;
<![CDATA[Mega Nugraha]]>;
<![CDATA[Sunarto Sunarto]]>
<![CDATA[ Parlementer : Jurnal Studi Hukum dan Administrasi Publik Vol. 1 No. 3 (2024): September: Parlementer: Jurnal Studi Hukum dan Administrasi Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62383/parlementer.v1i3.115
<![CDATA[Iin Triyanti. Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Pelayanan Pada Kantor Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan gaya kepemimpinan terhadap kinerja pelayanan pada Kantor Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin. Penelitian ini dilakukan selama tiga bulan dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan cara penyajian data, reduksi data, dan penarikan simpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan Camat Rambutan bersifat partisipatif, dimana Camat Rambutan tidak mengambil keputusan secara sepihak melainkan melakukan koordinasi atau sharing kepada bawahan, mulai dari sekretaris, camat, camat dan staf, sehingga gaya kepemimpinan seperti itu dapat meningkatkan kinerja pegawai, karena pegawai merasa dilibatkan dan dihargai. Bukan hanya sebagai suruhan. Camat mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah Kabupaten di wilayah kerjanya, yaitu meliputi bidang pemerintahan, perekonomian, pembangunan, kesejahteraan rakyat dan pembinaan kehidupan bermasyarakat serta urusan pelayanan umum lainnya yang diserahkan oleh Bupati. Dan peran Camat dalam hal ini sebagai pemimpin adalah memastikan segala sesuatunya berjalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan. Faktor pendukung dalam peningkatan kinerja pegawai adalah adanya sistem koordinasi yang baik antara atasan kepada staf dan sesama staf, sehingga tidak terjadi salah pengertian. Faktor penghambat adalah kualitas pegawai dilihat dari jenjang pendidikan yang masih belum strata satu (S1).]]>
<![CDATA[Implementasi Pp No. 30 Tahun 2019 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pada Bagian Perencanaan Dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Prabumulih ]]>
<![CDATA[Hermilawati Hermilawati]]>;
<![CDATA[Mega Nugraha]]>;
<![CDATA[Ignasius Hendrasmo]]>
<![CDATA[ Parlementer : Jurnal Studi Hukum dan Administrasi Publik Vol. 1 No. 3 (2024): September: Parlementer: Jurnal Studi Hukum dan Administrasi Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62383/parlementer.v1i3.116
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi PP No. 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Prestasi Kerja pada Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Prabumulih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakmampuan sebagian pegawai dalam beradaptasi dengan sistem yang ada, hal ini tentu saja membuat beberapa indikator pengukuran kinerja tidak dapat berjalan dengan baik. Dan permasalahan selanjutnya adalah karakter pegawai yang tidak dapat diatur dan sering melakukan pelanggaran terhadap sistem, maka dari permasalahan tersebut dapat dipahami bahwa komunikasi dan pemahaman terhadap kebijakan pegawai masih belum optimal dalam hal implementasi. Kualitas sumber daya manusia di Sekretariat Kota Prabumulih sudah cukup berkualitas, namun juga dinilai dari sikap dan kedisiplinan pegawai yang baik. Hal tersebut juga akan menentukan kinerja pegawai, bukan hanya banyaknya pekerjaan yang dapat diselesaikan. Besaran dan penilaiannya pun saling bergantung, mengingat sangat penting dilakukan pengukuran kinerja agar pegawai dapat mengembangkan karir, penghargaan, promosi jabatan hingga mulai menduduki jabatan strategis, dan sejauh mana pemahaman pegawai terhadap kebijakan tersebut sudah cukup baik hanya pada sisi implementasinya saja. Apabila dimaksimalkan dapat dipahami bahwa karyawan mendukung kebijakan tersebut. Variabel karyawan menunjukkan bahwa karyawan telah bekerja sesuai dengan tugas pokoknya dan bekerja sesuai SOP. Setiap karyawan yang bekerja tentunya akan bekerja sesuai dengan SOP-nya. karyawan untuk meningkatkan kinerjanya.]]>
<![CDATA[Peran Badan Usaha Milik Desa Dalam Mengembangkan Usaha Kecil Menengah Di Desa Kemang Tanduk Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih ]]>
<![CDATA[Totok Trisaputro]]>;
<![CDATA[Mega Nugraha]]>;
<![CDATA[Sunarto Sunarto]]>
<![CDATA[ Parlementer : Jurnal Studi Hukum dan Administrasi Publik Vol. 1 No. 3 (2024): September: Parlementer: Jurnal Studi Hukum dan Administrasi Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62383/parlementer.v1i3.117
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Badan Usaha Milik Desa dalam Mengembangkan Usaha Kecil Menengah di Kelurahan Kemang Tanduk Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu peran BUMDes adalah menjadikan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan BUMDes sebagai pedoman dalam menjalankan setiap kegiatan dan program yang terkait dengan tujuan dari BUMDes itu sendiri, sehingga tanpa adanya kebijakan maka BUMDes itu sendiri tidak dapat berjalan dengan baik. BUMDes Kemang Tanduk dalam menyusun strateginya untuk memaksimalkan setiap program BUMDes yang akan dijalankan yaitu melihat dan memastikan apa saja yang menjadi kebutuhan masyarakat, kemudian melihat potensi apa saja yang dapat digali dan disesuaikan dengan sumber daya yang ada. Tentunya harapan untuk membangun lapangan pekerjaan yang dibutuhkan akan terwujud dan tentunya komunikasi serta koordinasi yang dilakukan oleh BUMDes dengan Lembaga Desa dan masyarakat. Dalam pelaksanaan program Badan Usaha Milik Desa ini juga melibatkan pihak lain yaitu lembaga masyarakat lainnya khususnya yang ada di Desa Kemang Tanduk dan organisasi-organisasi yang tergabung dalam kegiatan Badan Usaha Milik Desa serta masyarakat pada umumnya sebagai solusi dan pemecah masalah bagi perekonomian Desa Kemang Tanduk. Masyarakat selalu mendukung setiap program yang dibuat oleh pemerintah desa, namun mereka menyayangkan apabila program tersebut tidak terlaksana dengan baik dan tersosialisasi dengan baik, sehingga masyarakat terkadang tidak mengetahui program apa saja yang telah dibuat oleh pemerintah desa. Faktor penghambatnya yaitu masyarakat Desa Kemang Tanduk masih kurang pengetahuannya mengenai program BUMDes dan belum mampu berinovasi serta lebih kreatif dalam memanfaatkan program BUMDes itu sendiri.]]>
<![CDATA[Peran Bagian Kesejahteraan Rakyat Dalam Menunjang Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuasin ]]>
<![CDATA[Alhadi Alhadi]]>;
<![CDATA[Sunarto Sunarto]]>;
<![CDATA[Alamsyah Alamsyah]]>
<![CDATA[ Parlementer : Jurnal Studi Hukum dan Administrasi Publik Vol. 1 No. 3 (2024): September: Parlementer: Jurnal Studi Hukum dan Administrasi Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62383/parlementer.v1i3.118
<![CDATA[Alhadi, Peran Bagian Kesejahteraan Rakyat Dalam Mendukung Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuasin. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran Bagian Kesejahteraan Rakyat Dalam Mendukung Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuasin. Penelitian ini dilakukan selama tiga bulan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui angket, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan cara penyajian data, reduksi data, dan penarikan simpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Bagian Kesejahteraan Rakyat Dalam Mendukung Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuasin belum berjalan secara optimal hal ini dikarenakan kurangnya koordinasi dengan instansi lain yang masih terkait dengan program dari Kesejahteraan, seperti Baznas dan lain-lain. Faktor pendukung peran bagian Kesejahteraan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuasin sendiri adalah pegawai yang bekerja sesuai aturan, dalam hal ini tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian yang telah ditetapkan. Sedangkan faktor penghambat dalam penelitian ini adalah belum terjalinnya koordinasi yang kuat antara bagian Kesejahteraan Rakyat dengan instansi yang terkait langsung dengan kesejahteraan rakyat, misalnya yang terkait dengan Baznas, Haji dan Umrah serta Tahfidz dan lain sebagainya. Kedepannya perlu ditingkatkan lagi.]]>
<![CDATA[Analisis Upaya Preventif dan Represif Penegakan Hukum Pidana terhadap Kekerasan Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kota Jambi ]]>
<![CDATA[Oktir Nebi]]>
<![CDATA[ Parlementer : Jurnal Studi Hukum dan Administrasi Publik Vol. 1 No. 3 (2024): September: Parlementer: Jurnal Studi Hukum dan Administrasi Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62383/parlementer.v1i3.121
<![CDATA[This study examines the enforcement of criminal law against child violence in the jurisdiction of the Jambi City Police Sector through a preventive and repressive approach. Children are the next generation of the nation who have the right to be protected from all forms of violence. Unfortunately, cases of violence against children still occur frequently, so effective law enforcement is needed to protect them. This study uses the theory of legal sociology to understand the relationship between law and social reality in the context of child protection. The research method used is qualitative, with data obtained through interviews and document analysis. Informants were selected using the Simple Random Sampling technique. The results of the study show that preventive efforts, such as socialization and education involving the Women's Empowerment and Child Protection Office (DP3A), have succeeded in increasing public awareness of child violence. On the other hand, repressive efforts are carried out strictly, where perpetrators of child violence who are proven guilty are subject to criminal sanctions in accordance with Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection. However, challenges remain, especially related to the low reporting of cases of violence due to the culture of silence in the community. Stronger synergy between the government, the community, and law enforcement is needed to create a safer environment for children.]]>
<![CDATA[Peranan Prinsip Good Governance pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Wajo ]]>
<![CDATA[Jamal Qadar]]>;
<![CDATA[Burhanuddin Burhanuddin]]>;
<![CDATA[Yuniarni Yuniarni]]>
<![CDATA[ Parlementer : Jurnal Studi Hukum dan Administrasi Publik Vol. 1 No. 3 (2024): September: Parlementer: Jurnal Studi Hukum dan Administrasi Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62383/parlementer.v1i3.122
<![CDATA[This study aims to determine the application of good governance principles at the Wajo Regency Investment and One-Stop Integrated Services Office (DPM-PTSP), the research informants consist of staff and employees along with the public who want to take care of licensing letters at the Wajo Regency DPM-PTSP Office. This study uses a qualitative method with a descriptive approach.The results of this study show that the application of Good Governance principles at the Wajo Regency Investment and One-Stop Integrated Services Office (DPM-PTSP) has been running well, including accountability that has been effective and efficient in terms of achieving strategic objectives that contain vision, mission, goals and objectives, and activities that are equipped with performance indicators and targets to be achieved, Transparency with the accountability of staff and employees in carrying out their respective duties which are quite professional, Participation shows that the community feels very satisfied with public services, and the Rule of Law is also very good because it is carried out fairly without discriminating against the social status of the community. The conclusion is that the application of the Good Governance Principle at the Wajo Regency DPM-PTSP office has been realized and implemented well.]]>
