cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
lppm@unw.ac.id
Phone
+62246925408
Journal Mail Official
lppm@unw.ac.id
Editorial Address
Jl. Diponegoro No.186, Ngablak, Gedanganak, Ungaran, Kabupaten Semarang
Location
Kab. semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Adil Indonesia Journal
Published by Universitas Ngudi Waluyo
ISSN : 26558041     EISSN : 26555727     DOI : 10.35473
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
ADIL INDONESIA JOURNAL MERUPAKAN LAYANAN PUBLIKASI ILMIAH DALAM LINGKUP HUKUM, MASRAKAT DAN SOSIAL YANG TERBIT SETIAP SATU TAHUN DUA KALI, DI BULAN JANUARI DAN JULI.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 54 Documents
 2   3   4   5   6 
ANALISIS YURIDIS TERHADAP STRATEGI GEOPOLITIK DI INDONESIA SEBAGAI NEGARA KEPULAUAN DALAM MENGHADAPI TENTANG SENGKETA WILAYAH PERBATASAN gultom, martinus; Rizqullah, Fikri Hassan; Muhammad Iqbal; Herry Rahma Cahyadi; Muhammad Syahrin
ADIL Indonesia Journal Vol. 5 No. 2 (2024): Adil Indonesia Jurnal
Publisher : Universitas Ngudi Waluyo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35473/aij.v5i2.3672

Abstract

Indonesia as the world's largest archipelagic state, faces various geopolitical challenges, particularly in managing territorial border disputes. With more than 17,000 islands and a strategic location between two oceans and two continents, Indonesia's border management involves legal, economic, social, and security dimensions. This paper analyzes Indonesia's geopolitical strategies in addressing territorial disputes through a juridical approach. The aspects discussed include the role of international law, particularly the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), national legal policies, and diplomatic efforts to resolve conflicts peacefully. Additionally, the paper explores the impact of disputes on national security and interests, covering issues such as resource exploitation, strengthening border infrastructure, and geospatial technology. This analysis highlights the need for a holistic strategy integrating law, diplomacy, and domestic development to safeguard territorial sovereignty and promote regional stability.   ABSTRAK Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, menghadapi berbagai tantangan geopolitik, khususnya dalam mengelola sengketa wilayah perbatasan. Dengan lebih dari 17.000 pulau dan lokasi strategis di antara dua samudra serta dua benua, pengelolaan perbatasan Indonesia melibatkan aspek hukum, ekonomi, sosial, dan keamanan. Makalah ini menganalisis strategi geopolitik Indonesia dalam menghadapi sengketa wilayah perbatasan melalui pendekatan yuridis. Aspek-aspek yang dibahas meliputi peran hukum internasional, terutama Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982, kebijakan hukum nasional, serta upaya diplomasi dalam menyelesaikan konflik secara damai. Selain itu, makalah ini mengeksplorasi dampak sengketa terhadap stabilitas keamanan dan kepentingan nasional, termasuk isu-isu seperti eksploitasi sumber daya alam, penguatan infrastruktur perbatasan, dan teknologi geospasial. Analisis ini menyoroti perlunya strategi holistik yang mengintegrasikan hukum, diplomasi, dan pembangunan domestik untuk menjaga kedaulatan wilayah dan mempromosikan stabilitas kawasan.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HABITAT KOMODO DI PULAU KOMODO LABUAN BAJO NUSA TENGGARA TIMUR Maria Anastasia Nangkur; Irawati, Arista Candra
ADIL Indonesia Journal Vol. 5 No. 2 (2024): Adil Indonesia Jurnal
Publisher : Universitas Ngudi Waluyo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35473/aij.v5i2.3944

Abstract

Komodo Island in Labuan Bajo, East Nusa Tenggara (NTT), is home to the Komodo dragon (Varanus komodoensis), a protected rare species, one of the Seven Natural Wonders of the World. To maintain its preservation, given the threat to its habitat and the sustainability of its ecosystem. Law No. 5 of 1990 concerning the Conservation of Biological Natural Resources and Their Ecosystems and government policies related to the management of Komodo National Park. Several relevant laws and regulations are studied in this study through a descriptive-qualitative approach. The protection of Komodo dragon habitat on Komodo Island, the designation of Komodo Island and its surrounding area as Komodo National Park is an important step in protecting this habitat, including the regulation of conservation areas, the supervision of human activities, and the restriction of tourist access to prevent environmental damage. As a result, various conservation regulations and policies are strictly enforced. There are various laws and regulations that support legal protection, there are still some problems in its implementation. Legal protection must be balanced with stricter surveillance efforts and increased public and tourist awareness of the importance of preserving nature. Violations of the law such as illegal logging, poaching, and environmentally damaging fishing activities require the cooperation of the government, local communities, and non-governmental organizations to improve the supervision and enforcement system. The legal protection of Komodo dragon habitat on Komodo Island requires a comprehensive and integrated approach.   ABSTRAK Pulau Komodo di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT), adalah rumah bagi komodo (Varanus komodoensis), spesies langka yang dilindungi, merupakan salah satu dari Tujuh Keajaiban Alam Dunia. Untuk menjaga kelestariannya, mengingat ancaman terhadap habitatnya dan keberlanjutan ekosistemnya. Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pengelolaan Taman Nasional Komodo. Beberapa peraturan perundang-undangan yang relevan yang dikaji dalam penelitian ini melalui pendekatan deskriptif-kualitatif. Perlindungan habitat komodo di Pulau Komodo, penetapan Pulau Komodo dan wilayah sekitarnya sebagai Taman Nasional Komodo merupakan langkah penting dalam melindungi habitat ini, mencakup pengaturan wilayah konservasi, pengawasan aktivitas manusia, dan pembatasan akses wisatawan untuk mencegah kerusakan lingkungan. Sebagai hasilnya, berbagai regulasi dan kebijakan konservasi diterapkan secara ketat. Terdapat berbagai peraturan per-undang-undangan yang mendukung perlindungan hukum, masih ada beberapa masalah dalam penerapannya. Perlindungan hukum harus diimbangi dengan upaya pengawasan yang lebih ketat dan peningkatan kesadaran masyarakat dan wisatawan tentang pentingnya mempertahankan kelestarian alam. Pelanggaran pertauran per-undang-undangan seperti logging ilegal, perburuan liar, aktivitas perikanan yang merusak lingkungan memerlukan kerja sama peningkatan sistem pengawasan dan penegakan hukum pemerintah, masyarakat lokal, dan organisasi non-pemerintah. Perlindungan hukum habitat komodo di Pulau Komodo memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi.
URGENSI CYBER LAW DALAM MENJAGA PRIVASI PASIEN DI RUMAH SAKIT ERA DIGITAL Hana Nur Hanifah; Irawati, Arista Candra
ADIL Indonesia Journal Vol. 5 No. 2 (2024): Adil Indonesia Jurnal
Publisher : Universitas Ngudi Waluyo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35473/aij.v5i2.3945

Abstract

In the digital era, cyber crime has become one of the biggest problems in Indonesia, especially in hospital environments. The security and privacy of patient data in hospitals is an example of a very important aspect in the digitalization era. Implementing Cyber ​​Law is the key to protecting sensitive patient data from the threat of data theft, illegal access and information leakage. This article discusses the application of Cyber ​​Law in the hospital environment, including the protection of patient data which is regulated in several laws, such as Law Number 8 of 1999 concerning consumer protection, Law Number 29 of 2004 concerning medical practice, Law Number 44 of 2009 concerning Hospitals to Law Number 19 of 2016 concerning electronic information and transactions (ITE).This research uses a qualitative method with a descriptive approach, analyzing how existing legal policies are implemented to maintain the confidentiality of patient data. The research results show that even though regulations are available, challenges such as a lack of understanding of the law by health workers, limited technological infrastructure, and the threat of cyber attacks are still the main challenges. Therefore, there is a need to increase education, strengthen security systems in each hospital, and collaborate between stakeholders to ensure patient data is protected in accordance with legal principles and medical ethics.   ABSTRAK Di era digital, kejahatan siber telah menjadi salah satu masalah terbesar yang ada di Indonesia terutama di lingkungan rumah sakit. Keamanan dan Privasi data pasien di rumah sakit merupakaan salah satu contoh aspek yang sangat penting dalam era digitalisasi. Implementasi Cyber Law menjadi kunci untuk melindungi data sensitive pasien dari ancaman pencurian data, akses illegal, dan kebocoran informasi. Artikel ini membahas penerapan hukum Cyber Law di lingkungan rumah sakit, termasuk perlindungan data pasien yang diatur dalam beberapa UU, seperti Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik Kedokteran, Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah sakit hingga UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE). Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif dengan Pendekatan deskriptif, menganalisis bagaimana kebijakan hukum yang ada diimplementasikan untuk menjaga kerahasiaan data pasien. Hasil penelitian menunjukan bahwa meskipun regulasi tersedia, tantangan seperti kurangnya pemahaman hukum oleh tenaga Kesehatan, keterbatasan infrastruktur teknologi, dan ancaman serangan siber masih menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, perlu peningkatan edukasi, penguatan sistem keamanan di setiap rumah sakit, dan kolaborasi antar pemangku kepentingan untuk memastikan data pasien terlindungi sesuai dengan prinsip hukum dan etika medis.
MEMBANGUN HUKUM LINGKUNGAN YANG BERKELANJUTAN: TANTANGAN DAN SOLUSI GLOBAL Rochmad; Irawati, Arista Candra
ADIL Indonesia Journal Vol. 5 No. 2 (2024): Adil Indonesia Jurnal
Publisher : Universitas Ngudi Waluyo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35473/aij.v5i2.3946

Abstract

A holistic approach in environmental law offers a strategic paradigm to address increasingly urgent global challenges, such as climate change, deforestation, and transboundary pollution. This article emphasizes the importance of a comprehensive understanding of the interconnected ecological, social, and economic dimensions. By integrating analysis of international policies, national regulations, and local implementation. This qualitative approach research with a literature study design to analyze environmental law in this broad aspect analyzes that environmental law enforcement depends not only on policy, but also on cross-sectoral collaboration, community empowerment, and the application of evidence-based science. Ever-changing global dynamics. The recommendations included strengthening a progressive and innovative legal framework to ensure long-term sustainability. Environmental issues are one of the biggest challenges of the 21st century, which demands an adaptive, collaborative, and sustainable legal approach. Amid the complexity of national and international jurisdictions, various challenges arise, including weak law enforcement, capacity inequality between countries, and conflicts between economic and ecological interests. Through comparative studies and multidisciplinary approaches, this article identifies potential global solutions, such as strengthening international legal instruments, increasing community participation, and integrating environmental justice principles. The goal is to encourage a fairer, more inclusive, and sustainable legal framework for current and future generations.   ABSTRAK Pendekatan holistik dalam hukum lingkungan menawarkan paradigma strategis untuk mengatasi tantangan global yang semakin mendesak, seperti perubahan iklim, deforestasi, dan pencemaran lintas batas. Artikel ini menekankan pentingnya pemahaman yang menyeluruh terhadap dimensi ekologis, sosial, dan ekonomi yang saling terhubung. Dengan mengintegrasikan analisis terhadap kebijakan internasional, regulasi nasional, dan implementasi lokal. Penelitian pendekatan kualitatif dengan desain studi kepustakaan untuk menganalisis hukum lingkungan dalam aspek luas ini menganalisis penegakan hukum lingkungan tidak hanya bergantung pada kebijakan, tetapi juga pada kolaborasi lintas sektor, pemberdayaan masyarakat, dan penerapan ilmu pengetahuan berbasis bukti. Dinamika global yang terus berubah. Rekomendasi yang diajukan mencakup penguatan kerangka hukum yang progresif dan inovatif untuk memastikan keberlanjutan jangka panjang. Isu lingkungan menjadi salah satu tantangan terbesar abad ke-21, yang menuntut pendekatan hukum yang adaptif, kolaboratif, dan berkelanjutan. Di tengah kompleksitas yurisdiksi nasional dan internasional, berbagai tantangan muncul, termasuk lemahnya penegakan hukum, ketimpangan kapasitas antarnegara, serta konflik antara kepentingan ekonomi dan ekologi. Melalui kajian perbandingan dan pendekatan multidisipliner, artikel ini mengidentifikasi solusi global yang potensial, seperti penguatan instrumen hukum internasional, peningkatan partisipasi masyarakat, dan integrasi prinsip keadilan lingkungan. Tujuannya adalah untuk mendorong kerangka hukum yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan bagi generasi kini dan mendatang.

Page 6 of 6 | Total Record : 54

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2019 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 2 (2024): Adil Indonesia Jurnal Vol. 5 No. 1 (2024): Adil Indonesia Jurnal Vol. 4 No. 1 (2023): Januari 2023 Vol. 4 No. 2 (2023): Adil Indonesia Jurnal Vol. 2 No. 2 (2020) Vol. 2 No. 1 (2020) Vol. 1 No. 2 (2019) Vol. 1 No. 1 (2019)