cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
lppm@unw.ac.id
Phone
+62246925408
Journal Mail Official
lppm@unw.ac.id
Editorial Address
Jl. Diponegoro No.186, Ngablak, Gedanganak, Ungaran, Kabupaten Semarang
Location
Kab. semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Adil Indonesia Journal
Published by Universitas Ngudi Waluyo
ISSN : 26558041     EISSN : 26555727     DOI : 10.35473
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
ADIL INDONESIA JOURNAL MERUPAKAN LAYANAN PUBLIKASI ILMIAH DALAM LINGKUP HUKUM, MASRAKAT DAN SOSIAL YANG TERBIT SETIAP SATU TAHUN DUA KALI, DI BULAN JANUARI DAN JULI.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 54 Documents
 1   2   3   4   5 
Implementasi Bimbingan Perkawinan Sebagai Bagian Dari Upaya Membangun Keluarga Muslim Yang Ideal Muhammad Andri
ADIL Indonesia Journal Vol. 2 No. 2 (2020)
Publisher : Universitas Ngudi Waluyo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Lahirnya peraturan tentang bimbingan perkawinan dilandasi adanya tingginya angka perceraian di masyarakat, faktor yang memicu salah-satunya adalah kurangnya pengetahuan dan rasa tanggung jawab suami dan isteri sehingga memicu konflik diantara mereka, namun dalam ajaran islam terdapat konsep ashulh yaitu upaya mendamaikan. Bahwa penelitian ini adalah penelitian normatif atau doctrinal research. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan (bimwin) yang selama ini dilaksanakan hanya sekedar formalitas saja, dan hanya sebagai pemenuhan ketentuan undang-undang, faktanya nilai angka perceraian masih tinggi, maka pemerinta melalui program yang baru yaitu Bimbingan Perkawinan (bimwin) sekaligus dijadikan program nasional penanggulangan angka perceraian dan pembentukan keluarga sakinah dalam rangka membangun SDM unggul dan berkualitas sesuai dengan nilai-nilai Nawa Cita. Namun demikian patut kita apresiasi niat dan tujuan pemerintah yang ingin mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah serta harmonis dan ideal, degan harapan mampu melahirkan generasi yang kompeten, unggul dan berkualitas sesuai harapan bangsa. Kata Kunci: Bimibingan Perkawinan, Ideal, Keluarga
Urgensi Penerapan Local Lockdown Guna Pencegahan Penyebaran Covid-19 Ditinjau Dari Perspektif Negara Kesatuan Roni Sulistyanto Luhukay; Hartanto Hartanto
ADIL Indonesia Journal Vol. 2 No. 2 (2020)
Publisher : Universitas Ngudi Waluyo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kebijkan local lockdown yang dilakukan oleh pemerintah daerah diperoleh  dengan  alat-alat  logika  dan mengesampingkan  peraturan-peraturan  hukum  yang  telah  ditentukan  dan hanya  memperhatikan  nilai-nilai yang baik atau buruk kebijakan local lockdown tersebut, untuk itu banyak konsep yang di kesampingkan  mengenai konsep negara kesatuan yang mengatut asas desentralisasi, Kebijakan Local  Lockdown yang di lakukan Pemerintah Daerah di tinjau dalam perspektif Negara Kesatuan merupakan kebijakan yang kurang relevan hal ini di karenakan dalam negara kesatuan  tidak boleh terdapat negara dalam negara yang memiliki berdaulatnya sendiri,  walaupun dalam negara kesatuan wilayah wilayah negara di bagi dalam beberapa bagian serta beberapa bagian tersebut tidak dapat memiliki kewenangan  asli. Upaya local lockdown yang di lakukan dapat menciptakan kewenangan asli dalam suatu pemerintahan akan tetapi pemerintah pusat lah yang memiliki kedaulatan atas seluruh wilayah yang terdiri dari daerah daerah.  Selanjutnya Kewenangan Pemerintah Pusat yang tidak di limpahkan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan local lockdown atau kekarantinaan wilayah dapat menimbulkan Tindakan keseweng wenangan hukum yakni muncul suatu  “kekuasaan yang tidak formal”.serta Urgensi Local  Lockdown atau karantinaan wilayah oleh Pemerintah Daerah adalah untuk menghentikan laju infeksi virus corona yang terjadi hingga saat ini yang di prediksikan oleh Badan Intelegen Nasional akan berakhir pada akhir bulan juni. Hal ini dianggap sangat penting dilakukan sebagai bagian dari pada menyelamatkan sebanyak banyaknya orang yang ada di daerah tersebut. Local lockdown atau karantinaan wilayah yang di lakukan mempertimbangakan kesenangan atau kemanfaatan dari Tindakan yang dilakukan dapat di ukur dengan akibat (konsekuensi) yang akan di dapatkan oleh daerah tersebut dan Tindakan tersebut di anggap dapat menyelamatkan sebanyak banyaknya orang.Kata Kunci : Kebijakan, Lockdown, Covid-19, Negara Kesatuan
Tinjauan Tentang Warisan Bagi Anak Angkat Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Hukum Adat Jawa Desa Pudakpayung Kec. Banyumanik) Bayu Kisworo; Arista Candra Irawati
ADIL Indonesia Journal Vol. 4 No. 1 (2023): Januari 2023
Publisher : Universitas Ngudi Waluyo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35473/aij.v4i1.1990

Abstract

AbstrakKehadiran seorang anak di dalam rumah tangga sangatlah dinanti-nantikan dan diharapkan bagi semua keluarga, namun tidak semua keluarga bisa merasakan mempunyai anak sehingga bagi keluarga tersebut harus mengadopsi anak. Dalam adat Jawa pengangkatan anak tersebut dilakukan dengan tujuan sebagai pancingan bagi keluarga yang belum dikaruniai anak, karena masyarakat adat Jawa meyakini bahwa dengan mengangkat anak sebagai pancingan maka keluarga tersebut nantinya akan dikaruniai anak turun sendiri. Tetapi dari pengangkatan anak tersebut mengakibatkan timbul hubungan darah dan kewarisan, sedangkan di dalam hukum Islam tidaklah demikian. Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah, Mengapa anak angkat bisa mendapatkan harta warisan menurut hukum Adat masyarakat Jawa di Desa Pudakpayung Kecamatan Banyumanik dan Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap kewarisan anak angkat dalam Adat Jawa Desa Pudakpayung Kecamatan Pudakpayung.Kata Kunci : Pembagian, Harta Waris, Anak Angkat
Analisis Yuridis Tentang Sengketa Tanah Waris Yang Telah Terjadi Peralihan Hak Atas Dasar Jual Beli (Studi Kasus Nomor 237/Pdt.G/2021/PA.Sal.) Fina Rahmawati; Adhi Budi Susilo
ADIL Indonesia Journal Vol. 4 No. 1 (2023): Januari 2023
Publisher : Universitas Ngudi Waluyo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35473/aij.v4i1.1991

Abstract

AbstrakPewarisan merupakan salah satu cara untuk memperoleh hak milik, karena benda (hak) milik salah satu unsur pokok benda. Seorang ahli waris secara otomatis akan memperoleh harta peninggalan pewaris, jika benar memiliki harta bendanya sendiri yang dibuktikan dengan dokumen yang sah menurut hukum. Apabila seseorang menganggap memiliki hak atas bidang tanah, maka ia harus bisa membuktikan hak kepemilikannya. Apabila ternyata tidak dapat membuktikan, maka tidak berhak menguasai sepenuhnya bidang tanah tersebut. Penelitian ini menggunakan metode normatif deskriptif, dengan data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi literatur, dan studi lapangan. Data dikumpulkan melalui studi literatur, lapangan, menggunakan analisis data kualitatif. Pertimbangan hukum atas sengketa waris yang telah terjadi peralihan hak atas dasar jual beli berdasarkan Kitab UndangUndang Hukum Perdata adalah perjanjian jual beli yang telah dilakukan dapat batal demi hukum. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara sengketa waris atas harta warisan yang telah terjadi peralihan hak atas dasar jual beli dalam Putusan Nomor 237/Pdt.G/2021/PA Sal. belum berkeadilan, karena hasil dari putusan tersebut menyatakan menolak gugatan yang diajukan oleh Pengggugat, karena objek yang disengketakan masih dalam agunan di PT BRI Persero Tbk Pringsurat Temanggung. Seharusnya sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Penggugat harus menyelesaikan dulu tunggakan yang belum dibayarkan dan jaminannya adalah sertifikat asli no 136 an. Soegiarto dengan debiturnya Susi Setyani yang dimana adalah istri dari Penggugat dengan PT. BRI Persero Tbk Pringsurat Temanggung. Diperlukan kesungguhan dari para profesi hukum menjembatani pihak bersengketa dalam penyelesaian sengketa, guna mewujudkan nilai keadilan bersama tanpa adanya perselisihan dikemudian hari, memberikan rasa aman, kepercayaan dan kepastian hukum.Kata Kunci : Analisis Yuridis, Sengketa Tanah Waris, Peralihan Hak Atas Dasar Jual Beli
Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Magelang Pada Masa Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Perkantoran Ana Nisa'us Sholikhah; Adhi Budi Susilo
ADIL Indonesia Journal Vol. 4 No. 1 (2023): Januari 2023
Publisher : Universitas Ngudi Waluyo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35473/aij.v4i1.1992

Abstract

Pelaksanaan pendaftaran tanah sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Pokok Agraria bahwa pendaftaran tanah bertujuan untuk menjamin kepastian hukum. Dalam rangka penanganan Pandemi Covid-19 Pemerintah menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Kegiatan birokrasi dan pelayanan masyarakat, juga telah diatur melalui Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara. Kementerian ATR/BPN telah mengeluarkan Surat Edaran No. KP.03/978-100/VII/2021 tentang penyesuian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada masa PPKM. Oleh karena itu peneliti memunculkan rumusan masalah terkait bagaimana pelaksanaan dan tata cara/prosedur Pendaftaran Tanah di Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan dan hambatan yang muncul dalam proses Pendaftaran Tanah yang telah diberikan Negara di Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang. Metode yang digunakan adalah metode pendekatan Kualitatif. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Untuk melengkapi data penelitian, penulis melakukan wawancara kepada pihak terkait sebagai Crosscheck dari data sekunder. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa Pendaftaran Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang selama masa Pembatasan Kegiatan Perkantoran telah mematuhi aturan sesuai dengan Intruksi Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang dengan Surat Edaran NOMOR 1/SE-33.08.UP.02.03/III/2020 Tentang Tindak Lanjut Upaya Pencegahan Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Penelitian ini adalah BPN Kabupaten Magelang melakukan pelayanan secara online dengan menyediakan layanan yang dapat diakses melalui website yang telah disediakan. Hambatan yang muncul dalam pelayanannya yaitu terbatasnya waktu. Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang dalam proses pelayanan secara konvensional jauh berkurang, dan lebih mengandalkan pelayanan online yang bisa dilayani dengan sistem work from home. Kata Kunci : Pendaftaran Tanah, Badan Pertanahan Nasional, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
Implementasi Dspensasi Nikah Pasca Disahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Pengadilan Agama Purwodadi) Kasmudi; Adhi Budi Susilo
ADIL Indonesia Journal Vol. 4 No. 1 (2023): Januari 2023
Publisher : Universitas Ngudi Waluyo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35473/aij.v4i1.1993

Abstract

AbstrakDalam penulisan skripsi ini penulis membahas masalah Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Purwodadi (studi kasus pada Pengadilan Agama Purwodadi). Hal ini dilatarbelakangi oleh adanya kasus Dispensasi Kawin di Pengadialan Agama Purwodadi yang mengundang tanya mengenai bagaimana prosedur pelaksanaan dispensasi kawin di pengadilan Agama Purwodadi dan Apakah Faktor penyebab dan pertimbangan hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Purwodadi. Tujuan penulisan ini adalah untuk Mengetahui prosedur pelaksanaan dispensasi kawin di pengadilan Agama Purwodadi, dan mengetahui serta menganalisis faktor penyebab dan pertimbangan hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin pada Pengadilan Purwodadi. Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka penulis menggunakan metodelogi Penelitian Hukum Normatif Empiris, dimana pendekatan penelitian yang digunakan ialah Pendekatan yuridis dan Pendekatan social/sosiologis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur pelaksanaan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Purwodadi yaitu, permohonan didaftarkan di kepanitraan kemudian hakim memeriksa perkara dipersidangan berdasarkan banyak pertimbangan maka hakim membacakan penetapannya, faktor penyebab diajukannya dispensasi kawin antara lain hamil di luar nikah, faktor ekonomi dan faktor pendidikan yang tentunya menjadi pertimbangan hakim yang berdasar pada maslahat mursalah dalam menetapkan sesuatu bukan hanya berpacu pada undang-undang semata. Kata Kunci : Perkawinan, Bawah Umur, Dispensasi.
Tinjauan Yuridis Pemberian dan Perlindungan Hak Royalti Atas Karya Cipta Lagu Atau Musik Berdasarkan Pp No 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Musik Di Kemenkumham M Taopik; Indra Yuliawan
ADIL Indonesia Journal Vol. 4 No. 1 (2023): Januari 2023
Publisher : Universitas Ngudi Waluyo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35473/aij.v4i1.1994

Abstract

AbstrakAdanya permasalahan mengenai penyimpangan penggunaan hak cipta khususnya karya lagu dan musik yang di gunakan secara komersial tanpa memperoleh ijin dari pencipta lagu maupun pemegang hak cpta. Tujuan penuisan ini untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum hak cipta lagu dan musik dan kendala apa yang terjadi dalam penarikan royati lagu dan musik kepada pencipta maupun pemegang hak cipta. Metode yang digunakan metode yuridis normative dan bersifat deskriptip analisis. Metode pengumpulan data ini diperoleh dari wawancara dan library research. Analisis data di lakukan dengan metode kualitatif. Hasil studi ini menunjukkan apabila terdapat penyimpangan dan pelanggaran hukum seperti halnya mempergunakan hak cipta lagu tanpa memperoleh izin dari pencipta atau pemegang hak cipta, maka dapat dikenakan sanksi hukum berupa ancaman pidana penjara dan/atau denda, sebagaimana ketentuan dalam undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Untuk mewujudkan suatu pengelolaan royalti atas lagu dan/atau musik, diperlukan adanya kesadaran dari pihak Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait untuk melakukan Pencatatan atas lagu dan/atau musik dan perlu adanya kesadaran dari pihak yang memanfaatkan lagu dan/atau musik dalam bentuk pelayanan public yang bersifat komersial untuk melakukan pemenuhan kewajiban berupa pembayaran royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait melalui LMKN. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak Cipta, Lagu, Royalti.
Kajian Yuridis Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Narkotika (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Yogyakarta) Bagas Hermanu Adi Utomo; Arista Candra Irawati
ADIL Indonesia Journal Vol. 4 No. 1 (2023): Januari 2023
Publisher : Universitas Ngudi Waluyo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakKejahatan berkembang seiring dengan perkembangan peradaban manusia. Peredaran dan penyalahgunaan narkoba bukan saja merupakan tantangan pemerintah, tetapi juga merupakan masalah bangsa yang amat rumit, karena di samping merusak fisik dan mental generasi bangsa juga dapat mengganggu keamanan dan ketahanan nasional. Yogyakarta juga merupakan kota kedua di Indonesia dengan konsentrasi penggunaan narkoba terbesar. Untuk mencegah narkotika dilakukan pembinaan terhadap Narapidana yang telah melakukan kejahatan penyalahgunaan narkotika melalui Lembaga Pemasyarakatan. Sistem Pemasyarakatan menitikberatkan pada usaha perawatan, pembinaan, pendidikan, dan bimbingan bagi warga binaan yang bertujuan untuk memulihkan kesatuan hubungan yang asasi antara individu warga binaan dan masyarakat. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan wawancara terhadap narasumber dan didukung dengan data sekunder yang berasal dari literatur. Hambatan yang terjadi dalam proses pelaksanaan pembinaan narapidana meliputi hambatan dalam faktor internal maupun eksternal. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan secara internal yakni para petugas pemasyarakatan lebih mendekatkan diri terhadap warga binaan pemasyarakatan, sedangkan upaya dalam mengatasi hambatan eksternal yaitu menggunakan sarana dan prasarana dengan baik, pegawai pembinaan harus memiliki integritas dalam melaksanakan pembinaan.Kata Kunci: Pembinaan, Narkotika, Hambatan
Implementasi Sila Ketiga Pancasila Butir Ke 6 Mengembangkan Persatuan Indonesia Atas Dasar Bhineka Tunggal Ika Dalam Kehidupan Sehari-Hari Terkait Informasi Teknologi R Arie Febrianto; Didik Nugroho
ADIL Indonesia Journal Vol. 4 No. 1 (2023): Januari 2023
Publisher : Universitas Ngudi Waluyo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35473/aij.v4i1.1996

Abstract

AbstrakSelama ini kurang bisa dilihat pengaruh dari Butir Pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diambil suatu hal baru yang menghubungkan Antara Butir Pengamalan Pancasila dengan hal yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Tuuan dari penelitian ini adalah : (1) Agar mahasiswa mengerti tentang Pancasila terutama Sila Persatuan Indonesia; (2) Mengerti Makna Sila Persatuan Indonesia; (3) Agar pembaca tidak salah persepsi mengenai Sila Persatuan Indonesia; (4) Agar pembaca memahami , mengerti dan melaksanakan Sila Persatuan Indonesia terutama butir ke 6 Mengembangkan Persatuan Indonesia atas dasar Bhineka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari—hari terkait dengan informasi teknologi. Hasil penelitian bahwa Sila Ketiga butir ke 6 Mengembangkan Persatuan Indonesia atas dasar Bhineka Tunggal Ika adalah Indonesia sebagai Bangsa tidak dapat menghindari globalisasi dengan semua pengaruhnya.Termasuk didalamnya kemajuan teknologi yaitu teknologi informasi . Disatu sisi kemajuan teknologi informasi memberi dampak positif yaitu komunikasi dan penyampaian informasi bisa lebih cepat dan lebih efisien dengan tidak memperhitungkan jarak lagi tetapi di sisi lain pengaruh teknologi informasi dapat membawa pengaruh negative yaitu berkurangnya rasa kepedulian terhadap sesame dan mengakibatnya membuat renggang rasa persatuan. Pengaruh tersebut bisa dihadapi dengan mantap karena Indonesia mempunyai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum , sebagai pembimbing atau penuntun agar Indonesia tetap mempertahankan jati dirinya sebagai Bangsa yang mempunyai nilai-nilai luhur budaya dan ciri khas atau identitas yang tidak bisa digandakan atau ditiru oleh bangsa dan Negara lain. Artikel ini menyampaikan bahwa generasi muda yang di asuh dalam semangat nasionalisme semenjak masa kecilnya lebih tangguh dan siap dalam menghadapi pengaruh negative dan dekadensi moral sebagai akibat globalisasi. Sehingga penguatan moral dan etika melalui pendidikan pancasila diharapkan generasi muda lebih siap menghadapi globalisasi dan mempertahankan identitas nasional.Kata kunci : Pancasila, Teknologi Informasi, Pemuda, Butir Pengamalan Pancasila
Pengaruh Penggunaan Model Pembelajaran Kooperatif, Individual Dan Motivasi Belajar Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Pkn Bagi Siswa Kelas VII Smp Negeri 1 Trenggalek Sumarwoto
ADIL Indonesia Journal Vol. 4 No. 1 (2023): Januari 2023
Publisher : Universitas Ngudi Waluyo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35473/aij.v4i1.1997

Abstract

AbstrakPermasalahan yang sering menjadi perhatian dalam dunia pendidikan adalah permasalahan yang berkaitan dengan cara untuk meningkatkan dan mencapai tujuan pembelajaran yang ingin dicapai secara efektif dan efisien. Tujuan pembelajaran dapat dicapai dengan proses pembelajaran yang tepat, menyenangkan, sehingga tujuan dengan sendirinya tercapai. Mata pelajaran PKn bagi sebagian besar siswa Kelas VII sebagai mata pelajaran yang dianggap kurang menarik. Ini menyebabkan siswa cenderung mengabaikan, tidak memperhatikan karena disebabkan oleh banyaknya materi yang harus dihafal, dimana siswa terkadang tidak memahami tujuan diberikannya materi PKn. Model Cooperative Learning dengan berbagai tipe cocok sebagai model pembelajaran dalam kurikulum KTSP disaat ini dan sesuai dengan pendekatan teori belajar konstruktivisme. Konstruktivisme merupakan landasan berpikir (filosofis) pendekatan konsep dalam pembelajaran. Menurut Suparno (1997: 49) mengenai filsafat kontruktifisme adalah pengetahuan dibangun manusia sedikit demi sedikit yang hasilnya diperoleh dari konteks yang terbatas (sempit) dan tidak datang dengan sekonyong-konyong. Pengetahuan bukanlah seperangkat fakta, konsep atau kaidah yang siap untuk diambil dan diingat, melainkan manusia harus mengkonstruksi pengetahuan itu dan memberi makna melalui pengetahuan nyata”. Penelitian yang dilakukan mengangkat permasalahan sebagai berikut: 1) Apakah ada pengaruh hasil belajar antara model pembelajaran kooperatif dan individual yang diterapkan pada siswa Kelas VII pada mata pelajaran PKn di SMP Negeri 1 Trenggalek?; 2) Apakah ada perbedaan hasil belajar antara siswa yang memiliki motivasi belajar tinggi dan siswa yang memiliki motivasi rendah pada siswa Kelas VII pada mata pelajaran PKn di SMP Negeri 1 Trenggalek?; 3) Apakah ada interaksi antara model pembelajaran kooperatif, individual dan motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa Kelas VII pada mata pelajaran PKn di SMP Negeri 1 Trenggalek. Hasil penelitian di dapat sebagai berikut: 1) Metode Kooperatif memiliki hasil belajar yang lebih baik dengan jika dibandingkan dengan metode Individual; 2) Siswa dengan motivasi tinggi memiliki hasil belajar yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan siswa yang memiliki motivasi rendah; 3) Terdapat interaksi antara penerapan metode pembelajaran kooperatif dan motivasi belajar siswa terhadap hasil belajar.Kata kunci : Pembelajaran, Cooperative Learning, Konstruktivisme.

Page 3 of 6 | Total Record : 54

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2019 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 2 (2024): Adil Indonesia Jurnal Vol. 5 No. 1 (2024): Adil Indonesia Jurnal Vol. 4 No. 1 (2023): Januari 2023 Vol. 4 No. 2 (2023): Adil Indonesia Jurnal Vol. 2 No. 2 (2020) Vol. 2 No. 1 (2020) Vol. 1 No. 2 (2019) Vol. 1 No. 1 (2019)