cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
lppm@unw.ac.id
Phone
+62246925408
Journal Mail Official
lppm@unw.ac.id
Editorial Address
Jl. Diponegoro No.186, Ngablak, Gedanganak, Ungaran, Kabupaten Semarang
Location
Kab. semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Adil Indonesia Journal
Published by Universitas Ngudi Waluyo
ISSN : 26558041     EISSN : 26555727     DOI : 10.35473
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
ADIL INDONESIA JOURNAL MERUPAKAN LAYANAN PUBLIKASI ILMIAH DALAM LINGKUP HUKUM, MASRAKAT DAN SOSIAL YANG TERBIT SETIAP SATU TAHUN DUA KALI, DI BULAN JANUARI DAN JULI.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 54 Documents
 1   2   3   4   5 
Analisis Kesesuaian Sanksi Yang Diberikan Kepada Anak Sebagai Pelaku Dalam Tindak Pidana Kekerasan Berdasarkan Nilai Keadila S. Herwin
ADIL Indonesia Journal Vol. 1 No. 2 (2019)
Publisher : Universitas Ngudi Waluyo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sangat memprihatinkan sekali kasus yang terjadi di Indonesia khususnya bagi Anak. Karena anak sebagai penerus bangsa Indonesia yang menjadi cikal bakal yang akan mengharumkan nama bangsa. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda haruslah menjadi contoh bagi Anak. Dan ada juga kasus, anak sebagai pelaku pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian yang terjadi di Surakarta. Tujuan Penelitian ini adalah menganalisa  kesesuaian sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana Kekerasan yang menyebabkan kematian dalam putusan perkara Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Skt berdasarkan nilai Keadilan. Dimana Jenis penelitian yang penulis lakukan menggunakan pendekatan secara yuridis normatif, yaitu menjelaskan masalah yang dikaitkan dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku.Pertimbangan Hukum dalam mengambil keputusan sangatlah diperlukan oleh Hakim dalam membuat keputusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam menjatuhkan putusan setelah proses pemeriksaan dan persidangan selesai, maka hakim harus mengambil keputusan yang sesuai. Hal ini sangat perlu untuk menciptakan putusan yang proporsional dan mendekati rasa keadilan, baik itu dari segala pelakutindak pidana, korban tindak pidana, maupun masyarakat. Untuk itu sebelum menjatuhkan hukuman, hakim melakukan tindakan untuk menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan dengan melihat bukti-bukti yang ada (fakta persidangan) dan disertai keyakinan setelah itu mempertimbangkan dan memberikan penilaian atas peristiwa yang terjadi serta menghubungkannya dengan hukum yang berlaku.Sanksi yang diberikan kepada anak pada putusan Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Skt bukan merupakan sarana pembalasan dendam tetapi agar memberikan efek jera sehingga anak tidak mengulanginya lagi perbuatannya. sanksi yang diberikan kepada anak tidak adil. Padahal Anak disini belum pernah dihukum dan hanya ikut-ikutan dan diajak dan anak hanya turut serta melakukan kekerasan. Tapi dengan kejadian ini korban meninggal dunia, maka menurut penulis adil jika hanya melakukan pelatihan kerja tanpa di penjara dengan pertimbangan anak masih memiliki masa depan yang panjang. Kata Kunci: Sansksi, Pidana, Kekerasan, Anak
Kajian Tentang Perkembangan Globalisasi Dalam Formulasi Kebijakan Pembangunan Hukum Nasional Indonesia P. Mahadewi
ADIL Indonesia Journal Vol. 1 No. 2 (2019)
Publisher : Universitas Ngudi Waluyo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan globalisasi di Indonesia dalam perkembangan hokum di Indonesia dibutuhkan sebagai instrumen  dari pembanguan hukum nasional kita, bukan hanya pelindung bagi para investor tetapi juga sebagai pelindung bagi bangsa kita. Namun proses penyesuaian hukum di masa transisi dari era kolonial menuju Indonesia merdeka tidak dapat berlangsung sesuai dengan kelaziman. Lamanya masa penjajahan Belanda tampaknya tidak hanya berdampak pada persoalan sosial, ekonomi, dan politik bagi kepulauan Nusantara, tetapi juga telah memapankan warisan kebudayaan Barat dalam kehidupan masyarakat pribumi. Tujuan dari penulisan ini adalah  Memberikan pengetahuan dan pemahaman terhadap perkembangan Globalisasi dalam formulasi kebijakan pembangunan hokum nasional di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi pustaka. Jenis data yang digunakan yaitu Data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari lapangan yaitu berasal buku-buku, internet dan literatur-literatur lain yang menujang makalah, dan data Sekunder yaitu Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang meliputi Buku dan Peraturan-peraturan dan Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa dokumen-dokumen penujang makalah dan artikel-artikel. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara trianggulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Pendekatan kualitatif bertujuan membuat diskripsi kualitatif.Perkembangan Globalisasi di Indonesia dirasa semakin cepat, dampak yang diberikan dari globalisasi dapat dirasakan dalam segala bidang baik bidang ketahahan, keamanan dan hukum, bidang ekonomi, sosial, budaya dan politik. Dari berbagai bidang tersebut memiliki pengaruh yang positif dan negatif efek dari globalisasi. Perkembangan globalisasi dalam membuat sebuah kebijakan Pembangunan Hukum Nasional, tentunya tidak dapat kita pungkiri menimbulkan pengaruh yang besar pada sistem hukum suatu negara, karena globalisasi misalnya saja dalam bidang ekonomi menyebabkan terjadinya globalisasi hukum. Pondasi yang perlu di perhatikan adalah Pancasila dan UUD 1945 dalam setiap dasar pembuatan hukum negara Indonesia. Perjanjian-perjanjian atau instrumen-intrumen yang dibuat juga hendaknya berpijak pada sumber-sumbur hukum bangsa Indonesia. Kata Kunci: Globalisasi, Kebijakan, Hukum, Nasional
Kajian Praktik Money Politics Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Sebagai Cikal Bakal Tindak Pidana Korupsi R. Sacipto
ADIL Indonesia Journal Vol. 1 No. 2 (2019)
Publisher : Universitas Ngudi Waluyo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Praktik Money Politics (politik uang) telah mencedrai demokrasi Bangsa Indonesia yang bersifat kebebasan (freedom), persamaan derajat (equality), dan kedaulatan rakyat (people’s sovereghty). Kancah perpolitikan Indonesia seakan sudah terbiasa dengan metode suap menyuap, baik dalam bentuk uang, barang maupun jasa. Dan hal itu terjadi mulai dari tingkat Desa hingga tingkat Nasional sekalipun tidak luput dari money politics (politik uang). Secara tidak langsung, masyarakat kecil diuntungkan dengan pola “haram” yang marak terjadi menjelang pemilu. Namun, “keuntungannya” yang diperoleh mesti dibayar mahal oleh masyarakat umum. Para calon pemimpin tentunya memiliki perhitungan sendiri akan dana besar yang digelontorkan dalam Pemilu. Maka tidak heran jika selama memimpin, praktik tindak pidana korupsi akan sering dijumpai. Terdapat korelasi antara pemimpin yang menggunakan cara illegal untuk dapat terpilih (money politics) dengan praktik tindak tidana korupsi yang terjadi selama masa kepemimpinannya. Dengan kata lain Money Politics (politik uang) dalam pemilihan umum memiliki peran besar dalam menghidupkan dan memelihara tindak pidana korupsi di Indonesia. Kata Kunci: Money, Politik, Koruspi, Masyrakat
FILM DRAMA JEPANG DAN PENGAJARAN RAGAM BAHASA HORMAT BAHASA JEPANG : KAJIAN LINGUISTIK S. Sulhiyah; A. B. Susilo
ADIL Indonesia Journal Vol. 2 No. 1 (2020)
Publisher : Universitas Ngudi Waluyo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dari beragam jenis media yang tersedia, media audio visual merupakan salah satu media pengajaran yang mampu meningkatkan animo dan antusiasme siswa dalam menggali ilmu dan keterampilan. Melalui film drama jepang maka pengajaran akan lebih mudah ditangkap oleh pembelajar, begitu pula dengan pengajaran ragam bahasa hormat bahasa Jepang (keigo). Metode Penelitian yang digunakan adalah analisa deskriptif kualitatif yaitu pengolahan data yang didasarkan pada hasil studi lapangan yang kemudian dipadukan dengan data yang diperoleh dari Studi Kepustakaan, sehingga dari sana akan diperoleh data yang akurat.Pembelajaran ragam hormat bahasa Jepang (keigo) lebih sulit baik untuk pembelajar asli orang jepang, terutama untuk pembelajar asing bahasa Jepang. Kesulitan memahami keigo, akan membuat kesalah pahaman yang besar dalam mengungkapkan ucapan atau perasaan.Kata Kunci: Film, Pengajaran, Ragam Hormat
PENERAPAN ACTIO PAULINA SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM KREDITUR DALAM KEPAILITAN F. D. Navisa
ADIL Indonesia Journal Vol. 2 No. 1 (2020)
Publisher : Universitas Ngudi Waluyo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Actio pauliana dalam kepailitan merupakan suatu upaya hukum untuk membatalkan transaksi yang dilakukan oleh debitur untuk kepentingan debitur sendiri, dimana dinilai tindakan tersebut dapat merugikan kepentingan para krediturnya, Actio pauliana diatur dalam pasal 41 sampai dengan 47 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Dalam hal ini kreditur dibagi menjadi tiga yakni: kreditur separatis, kreditur preferen, dan kreditur konkuren. Namun dalam prakteknya masih banyak ditemukan pelanggaran dan permasalahan yang diperoleh kreditur atas tindakan yang dilakukan debitur. Dengan demikian, peneliti mengkaji bagaimana upaya actio pauliana dalam menjalankan fungsinya sebagai perlindungan hukum bagi kreditur.Guna menjawab permasalahan dari tema yang peneliti angkat, peneliti menerapkan penelitian ini dengan menggunakan metode normatif, dimana penelitian ini lebih lebih ditekankan pada doktrin-doktrin hukum,perundang-undangan, dan prinsip-prinsip hukum. Dari hasil penelitian peneliti upaya perlindungan hukum yang dilakukan adalah dengan melindungi semua harta atau aset-aset debitur dengan tujuan untuk menghindari adanya itikad tidak baik dari debitur, kemudian terhadap aset-aset yang sudah di tangan pihak ketiga, untuk dikembalikan kepada kurator dan akan dimasukkan kembali pada boedel pailit. Kata Kunci: Actio Pauliana, Perlindungan Hukum, Kepailitan
PENGUATAN KETAHANAN BANGSA BERBASIS PANCASILA DALAM PENCEGAHAN KORUPSI DIERA DISRUPSI H. Sejati
ADIL Indonesia Journal Vol. 2 No. 1 (2020)
Publisher : Universitas Ngudi Waluyo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa karena korban yang diakibatkan oleh korupsi adalah sangat masif karena dengan korupsi, kerugian yang diderita oleh suatu negara dapat menjadi begitu gradual. Korupsi sangat dekat dengan kekuasaan (para penyelenggara negara) dan diyakinikejahatan ini telah ada seiring dengan berdirinya negara kesatuan Republik Indonesia. paper ini memberikan gagasan tertulis tentang Penguatan Ketahanan Bangsa Berbasis Pancasila dalam Mencegah Korupsi di Era Disrupsi”.Gerakan nasional pencegahan korupsi di era disrupsi harus dilaksanakan secara sistematis, terintegrasi dengan seluruh system pemerintahan, masyarakat secara berkesinambungan guna mewujudkan ketahanan nasional dengan langkah-langkah sebagai berikut : (1) Menanamkan nilai-nilai anti korupsi seperti kepedulian, keberanian, kejujuran dan transparansi mesti dikembangkan sejak dini sebagai tindakan preventif seperti dilaksanakannya pendidikan anti korupsi mulai dari PAUD/TK hingga perguruan tinggi yang memberikan bekal pengetahuan dan kesadaran anti korupsi. (2) Menciptakan system perekrutan pegawai  (ASN) yang akuntabel dan transparan berdasarkan kompetensinya. Bila perlu, dalam setiap rekruitmen pegawai calon ASN (CPNS) harus disertai dengan tes kompetensi yang mengukur pengetahuan, nilai-nilai sikap, dan perilaku antikorupsi calon PNS, (3) Melaksanakan Pendidikan dan Latihan (Diklat) dengan pola baru Materi Anti Korupsi yang memfasilitasi peserta diklat dengan pembentukan nilai-nilai dasar antikorupsi pada peserta Diklat melalui pembelajaran penyadaran anti korupsi, menjauhi perilaku korupsi, membangun system integritas,. (4) Menciptakan budaya kerja atau organisasi sesuai prinsip-prinsip ASN yang harus memiliki Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika publik, Komitmen mutu serta Anti korupsi (ANEKA), (5) Perlunya kajian (studi) yang terintegrasi (integrated) antara materi peningkatan kompetensi, kinerja, dan agama secara ruitn dan berkelanjutan bagi pegawai (ASN) dengan periode misalnya 1-2 kali dalam satu bulan melalui ceramah agama, seminar, dan pelatihan untuk konsistensi internal, serta meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan YME. (6) Pengawasan atau audit eksternal dari para ahli/pakar independen di bidang yang terkait dalam proyek-proyek pembangunan (kontruksi infrastruktur, pengadaan barang dan jasa pemerintah, dsb) yang memberikan penilaian (evaluasi) dari proyek-proyek pemerintah pusat maupun daerah, (7) Implementasi dari system informasi dan komunikasi (e-procurement) dalam setiap proyek-proyek pemerintah yang dapat diakses oleh auditor, LSM, maupun masyarakat sehingga senantiasa ada pengawasan melekat secara eksternal. Kata Kunci: Ketahanan bangsa, korupsi, disrupsi
PENGENAAN PAJAK TERHADAP PENGHASILAN YOUTUBER DI INDONESIA V. Simon
ADIL Indonesia Journal Vol. 2 No. 1 (2020)
Publisher : Universitas Ngudi Waluyo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang terbesar dan sangat penting bagi pelaksanaan pembangunan nasional guna meningkatkan kesejahteraan hidup dan masyarakat. Ada beberapa pendapatan yang tidak tersentuh oleh pajak, salah satunya pendapatan yang diperoleh dari penghasilan penyiaran Youtube. Di Indonesia banyak Youtuber yang seharusnya bisa memberikan sumbangan terhadap pendapatan negara dengan pendapatan mereka yang fantastis, namun secara realita belum tersentuh oleh pengenaan pajak. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah Untuk menganalisis dan merumuskan pengenaan pajak terhadap youtuber di Indonesia dan sanksi yang dapat dikenakan.Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian yuridis empiris dan spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis. Pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data primer dan data sekunder. Teknik analisis adalah analisis kualitatif.Dari analisa penulis yang telah dilakukan pengolaha data, bahwa pengenaan pajak terhadap youtuber di Indonesia dan sanksi yang dapat dikenakan Pekerjaan bebas adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja (Pasal 1 angka 24 UU KUP No 16 Tahun 2009). Penghasilan RD sebagai yuotubers merupakan penghasilan dari pekerjaan bebas. Diharapkan Youtuber seharusnya menaati peraturan perpajakan walaupun belum ada peraturan yang secara spesifik dan diharapkan pemerintah sebaiknya cepat untuk merumuskan peraturan perundang-undangan yang spesifik mengatur ketentuan perpajakan yang ditujukan untuk youtuber.Kata Kunci: Pajak, Youtube, PPH
Analisa Pengetahuan Generasi Milenial Terhadap Warna Surat Suara Pemilu 2019 Kabupaten Semarang R. Sacipto; K. K. Rufaida
ADIL Indonesia Journal Vol. 2 No. 1 (2020)
Publisher : Universitas Ngudi Waluyo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kaum muda memiliki kontribusi tinggi dalam perkembangan situasi politik nasional bangsa, termasuk di Indonesia. Para pendiri bangsa kita, ketika mereka memproklamasikan kemerdekaan, mereka masih muda dalam memperjuangkan negara ini. Mereka adalah orang luar biasa yang memiliki integritas pada negara kita untuk kebebasan Indonesia. Pemahaman serta pengetahuan dan kontribusi generasi milenial dalam situasi berbasis pendidikan untuk menyukseskan dan mengawasi jalannya demokrasi yang sehat dan tindakan globalisasi demi mencapai kemajuan bangsa. Penelitian dilakukan di wilayah Kabupaten Semarang dengan mengambil data survey kepada para generasi millenial akan wawasan dan intelektual yang mereka ketahui terhadap pelaksanaan pemilihan umum khususnya pengetahuan akan warna surat suara saat pencblosan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPRD,DPR RI, DPD. Wujud dari pelaksanaan penelitian ini guna mempunyai pemahaman pendidikan politik untuk para generasi yang nantinya juga akan ikut menjadi bagian dari penerus kemajuan bangsa ini. Pendekatan sosiologis dalam penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan hasil yang diharapkan sehingga, generasi millenial dapat menjadikan wawasan dan pengetahuan yang positif untuk ikut serta mensukseskan jalannya pesta demokrasi dengan memberikan hak konstituen yang tepat serta benar agar kemajuan dan berkembangnya negara ini sesuai dengan harapan yang termaktub dalam Mukadimah UUD 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kata Kunci : Generasi, Millenial, Pemilihan Umum, Negara
Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Melalui Model Pendidikan Akhlak Guna Membangun Masyarakat Anti Korupsi Ira Alia Maerani; Nuridin
ADIL Indonesia Journal Vol. 2 No. 2 (2020)
Publisher : Universitas Ngudi Waluyo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap model manajemen pembinaan mahasiswa berbasis pembinaan karakter anti korupsi. Dalam rangka memberantas tindak pidana korupsi melalui pendidikan akhlak guna membangun masyarakat akademik anti korupsi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis, spesifikasi penelitian deskriptif analisis dan sumber data yang digunakan menggunakan data primer dan sekunder. Lokasi penelitian di Pesantren Mahasiswa Unissula (Pesanmasa) Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang. Sebagai miniatur masyarakat Indonesia yang memiliki latar belakang yang heterogen. Berasal dari status sosial dan ekonomi yang berbeda, suku, dan latar belakang budaya yang berbeda dari penjuru nusantara. Penelitian dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, penyebaran angket (kuisioner) ini menghasilkan bahwa perilaku korup diawali oleh mental korup yang berawal dari minimnya pemahaman akan nilai-nilai dari diri pelaku. Kemudian didukung oleh birokrasi, lemahnya pengawasan, kultur masyarakat dan regulasi yang kurang mendukung terhadap upaya pemberantasan korupsi.Hasil penelitian ditemukan bahwa model pendidikan akhlak berbasis penguatan karakter anti korup diharapkan mampu mengembangkan budaya hukum yang kondusif bagi upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Untuk itu diperlukan upaya edukasi, penelitian dan pengabdian masyarakat akan arti penting pemahaman terhadap pengertian korupsi, faktor penyebab korupsi, dampak masif korupsi, nilai dan prinsip anti korupsi, upaya pemberantasan korupsi, dan pemahaman hukum akan tindak pidana korupsi dan peraturan perundang-undangan terkait beserta ancaman pidananya. Baik ancaman menurut hukum pidana positif Indonesia maupun ancaman menurut Hukum Pidana Islam. Sehingga terbangun budaya hukum masyarakat anti korup yang mengedepankan nilai-nilai akhlak secara holistik.Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Pendidikan Akhlak, Masyarakat Anti Korupsi
Implikasi Pasca Pencabutan Kewenangan Pemerintah Untuk Membatalkan Peraturan Daerah Mulyani Tri; Binov Handitya
ADIL Indonesia Journal Vol. 2 No. 2 (2020)
Publisher : Universitas Ngudi Waluyo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Selama ini telah terjadi dualisme kewenangan pembatalan Peraturan Daerah, yaitu oleh Mahkamah Agung melalui judicial review, dan oleh Pemerintah melalui excecutive review. Namun melalui PutusanMahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Nomor 56/PUU-XIV/2016, kewenangan Pemerintah untuk membatalkan Peraturan Daerah telah dicabut, dan kewenangan hanya dimiliki oleh Mahkamah Agung. Sehingga Implikasi Pasca PutusanMahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Nomor 56/PUU-XIV/2016menjadi topik kajian utama dalam artikel ini. Jenis penelitian yuridis normatif ini, menggunakanpendekatan kasus dan perundang-undangan,sertaanalisis data deskriptif kualitatif. Hasil analisis menunjukan bahwa implikasi pasca PutusanMahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Nomor 56/PUU-XIV/2016, yaitu kualitas dan daya eksekusi putusan Mahkamah Agung atas judicial review menjadisangat rendah, menimbulkan potensi konflik kebijakan antara pusat dan daerah, serta antara pemohon dengan pemerintah daerah, dan pengawasan terhadap Peraturan Daerah menjadi terhambat, karena sifat Mahkamah Agung menunggu permohonan. Kata Kunci : Implikasi, Pencabutan, Kewenangan, Pembatalan, Peraturan Daerah

Page 2 of 6 | Total Record : 54

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2019 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 2 (2024): Adil Indonesia Jurnal Vol. 5 No. 1 (2024): Adil Indonesia Jurnal Vol. 4 No. 1 (2023): Januari 2023 Vol. 4 No. 2 (2023): Adil Indonesia Jurnal Vol. 2 No. 2 (2020) Vol. 2 No. 1 (2020) Vol. 1 No. 2 (2019) Vol. 1 No. 1 (2019)