cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
lppm@unw.ac.id
Phone
+62246925408
Journal Mail Official
lppm@unw.ac.id
Editorial Address
Jl. Diponegoro No.186, Ngablak, Gedanganak, Ungaran, Kabupaten Semarang
Location
Kab. semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Adil Indonesia Journal
Published by Universitas Ngudi Waluyo
ISSN : 26558041     EISSN : 26555727     DOI : 10.35473
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
ADIL INDONESIA JOURNAL MERUPAKAN LAYANAN PUBLIKASI ILMIAH DALAM LINGKUP HUKUM, MASRAKAT DAN SOSIAL YANG TERBIT SETIAP SATU TAHUN DUA KALI, DI BULAN JANUARI DAN JULI.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 54 Documents
 2   3   4   5   6 
Fungsi Lembaga Apraissal (Penilai Agunan) Dalam Pengikatan Sempurna Di Sektor Perbankan Agneta Az Zahra; Binov Handitya
ADIL Indonesia Journal Vol. 4 No. 2 (2023): Adil Indonesia Jurnal
Publisher : Universitas Ngudi Waluyo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35473/aij.v4i2.2370

Abstract

Copyright as an intangible movable object can become collateral for banks in fiduciary collateral. Copyright arrangements can be used as a fiduciary guarantee contained in the provisions of article 16 paragraph (3) of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright (UUHC). The article gave rise to an interpretation, because there was no further regulation concerning the technical assessment of collateral in the UUHC or in Law Number 42 of 1999 Concerning Fiduciary Guarantees (UUJF). Article 40 paragraph (1) of the UUHC if it is related to Article 16 paragraph (3) of the UUHC concerning the assessment of collateral raises the interpretation that not all creations protected by Copyright can be used as fiduciary guarantees. There is a void in implementing regulations concerning collateral valuation, so in practice banks do not accept copyrights as objects of fiduciary security. Article 16 paragraph (3) of the UUHC cannot be applied due to the absence of an appraisal of copyright collateral in banks in Indonesia. Abstrak Hak Cipta sebagai suatu benda bergerak tidak berwujud dapat menjadi agunan pada perbankan dalam jaminan fidusia. Pengaturan Hak Cipta dapat dijadikan jaminan fidusia terdapat pada ketentuan pada pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC). Pasal tersebut memunculkan penafsiran, karena tidak ada pengaturan lebih lanjut menyangkut teknis penilaian agunan di dalam UUHC maupun didalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (UUJF). Pasal 40 ayat (1) UUHC jika dikaitkan terhadap Pasal 16 ayat (3) UUHC menyangkut penilaian agunan memunculkan Penafsiran bahwa tidak semua ciptaan yang dilindungi oleh Hak Cipta dapat dijadikan objek jaminan fidusia. Terjadi kekosongan peraturan pelaksana menyangkut penilaian agunan, maka dalam pelaksanaannya perbankan tidak menerima hak cipta sebagai objek jaminan fidusia. Pasal 16 ayat (3) UUHC tidak dapat diterapkan dikarenakan tidak adanya penilai agunan hak cipta dalam perbankan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum. Preskripsi dari penelitian ini, bahwa harus dibentuk lembaga yang berfungsi sebagai penilai agunan Hak Cipta, sehingga ketentuan bahwa Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia dapat terwujud secara nyata.
Perlindungan Hukum Tembakau Lembutan Temanggung Sebagai Potensi Indikasi Geografis Menurut Undang-Undang No 20 Tahun 2016 Setiawan Budi Santoso; Adhi Budi Susilo
ADIL Indonesia Journal Vol. 4 No. 2 (2023): Adil Indonesia Jurnal
Publisher : Universitas Ngudi Waluyo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35473/aij.v4i2.2371

Abstract

Temanggung is the highest tobacco-producing city in Indonesia, with this level there are several processed tobacco products such as manufactured tobacco, srintil tobacco and soft tobacco. Lebutan tobacco is tobacco that is thinly sliced as the main ingredient for "Nlinting" soft tobacco as a product of small and medium enterprises which has good potential. From an economic and cultural point of view, therefore if you get legal protection through Geographical Indications it will be very beneficial for the people of Temanggung from a Legal and Economic point of view. The method in this research is Normative Juridical. literature. This secondary data source comes from several relevant legal materials such as Law Number 20 of 2016 Concerning Trademarks and Geographical Indications. Abstrak Temanggung adalah kota penghasil Tembakau tertinggi di Indonesi, dengan tingkat tersebut ada beberapa olahan produk Tembakau seperti tembakau pabrikan, tembakau srintil dan tembakau lembutan. Tembakau lebutan adalah tembakau yang di potong tipis tipis sebagai bahan utama untuk ” Nglinting “ tembakau lembutan sebagi produk Usaha kecil Menengah yang memiliki potensi yang bagus. Dari segi ekonomi dan budaya.oleh sebab itu jika mendapatkan perlindungan hukum lewat Indikasi Geografis akan sangat menguntungkan bagi masyarakat Temanggung dari segi Hukum dan Ekonomi, .Metode dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif, Sumber data dalam penelitian dan penulisan ini adalah menggunakan data sekunder berupa penelusuran kepustakaan. Sumber data sekunder ini berasal beberapa bahan hukum yang relevan seperti Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.
Analisis Pelaksanaan Kegiatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Menurut UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pendapatan Asli Daerah Di Desa Nyatnyono Kecamatan Ungaran Barat Anisa Kumalasari; Binov Handitya
ADIL Indonesia Journal Vol. 4 No. 2 (2023): Adil Indonesia Jurnal
Publisher : Universitas Ngudi Waluyo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35473/aij.v4i2.2372

Abstract

BUMDes can carry out business in the economic sector and or public services in accordance with statutory provisions. The potential of BUMDes as an independent village community business institution in providing the welfare of the village community itself. This study aims to determine whether the implementation of BUMDes in Nyatnyono Village and the management of BUMDes Sejahtera Bersama Nytanyono are in accordance with the applicable laws and regulations. This study uses an empirical approach using interview data with the Head of BUMDes Prosperous Nyatnyono Village and observations of the implementation of BUMDes Prosperous Nyatnyono Village as the main data located at the BUMDes Sejahtera Nyatnyono Village office, West Ungaran District. The results of the final analysis concluded that: BUMDes Sejahtera Bersama has played an effective role in contributing to the village's original income in Nyatnyono village and the management of BUMDes Sejahtera Bersama Nytanyono has been in accordance with applicable laws and regulations in accordance with law number 32 of 2004. Abstrak BUMDes dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Potensi yang dimiliki BUMDes sebagai lembaga usaha mandiri masyarakat desa dalam memberikan kesejahteraan masyarakat desa sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan BUMDes di Desa Nyatnyono dan pelaksanaan pengelolaan BUMDes Sejahtera Bersama Nytanyono apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan empiris dengan menggunakan data wawancara kepada Ketua BUMDes Sejahtera Desa Nyatnyono dan observasi pelaksanaan BUMDes Sejahtera Desa Nyatnyono sebagai data utama yang beraloksikan di kantor BUMDes Sejahtera Desa Nyatnyono Kecamatan Ungaran Barat. Hasil analisis akhir diperoleh kesimpulan bahwa: BUMDes Sejahtera Bersama sudah berperan efektif dalam memberikan kontribusi pendapatan asli desa di desa Nyatnyono dan pelaksanaan pengelolaan BUMDes Sejahtera Bersama Nyatnyono telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan undang-undang nomor 32 tahun 2004.
Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Upaya Memajukan Industri UMKM Di Kabupaten Semarang Iftitah Dwi Aprilyani; Indra Yuliawan
ADIL Indonesia Journal Vol. 4 No. 2 (2023): Adil Indonesia Jurnal
Publisher : Universitas Ngudi Waluyo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35473/aij.v4i2.2373

Abstract

Intellectual Property as defined in Law Number 7 of 1994 concerning ratification of the WTO or (World Trade Organization Agreement). has shown the government's seriousness in supporting a free/open economic system, and indirectly spurring companies in Indonesia to further increase their competitiveness. The implementation of Intellectual Property can spur economic growth, including in the MSME sector. Regulations for MSME Empowerment have been regulated in Government Regulation Number 7 of 2021 concerning facilitation, protection, and empowerment of cooperatives for micro, small and medium enterprises MSME actors must understand MSME protection regarding intellectual property rights, because they can avoid losses when their intellectual property is recognized by perpetrators. another economy. The government will always try to support the development of small and medium enterprises in Indonesia. This study aims to determine the Implementation of Intellectual Property Rights in MSME Actors in Semarang Regency and the Obstacles that occur in the Implementation of Intellectual Property Rights in MSME. This study uses a juridical-empirical approach using interview data with UMPRI staff at the Office of Cooperatives, Micro Enterprises, Industry and Trade and the Head of UKM Semarang Regency, observation of implementation at the Office of Cooperatives, Micro Enterprises, Industry and Trade as the main data that is relevant to the office at Office of Cooperatives, Micro Enterprises, Industry and Trade in Candirejo, West Ungaran District. The results of the final analysis concluded that: Intellectual Property Rights in Semarang Regency have an activity program to facilitate the ease of licensing for MSMEs, namely the implementation of socialization and or registration on Brand Rights. One of the factors hindering the growth of Micro, Small and Medium Enterprises in Semarang Regency is their obstacles in Capital, Human Resources and Market Segments. Abstrak Kekayaan Intelektual sebagaimana di definisikan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan WTO atau (World Trade Organization Agreement). telah menunjukan keseriusan Pemerintah dalam mendukung sistem perekonomian yang bebas/terbuka, dan secara tidak langsung memacu perusahaan di Indonesia untuk lebih meningkatkan daya saingnya. Pelaksanaan Kekayaan Intelektual dapat memacu pertumbuhan perekonomian, termasuk pada sektor UMKM. Peraturan terhadap Pemberdayaan UMKM telah di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi usaha mikro kecil dan menengah Pelaku UMKM harus memahami perlindungan UMKM tentan hak kekayaan intelektual, karena mereka dapat terhindar dari kerugian ketika kekayaan intelektualnya diakui oleh pelaku ekonomi lain. Pemerintah akan selalu berusaha untuk mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Hak Kekayaan Intelektual pada Pelaku UMKM di Kabupaten Semarang dan Hambatan yang terjadi atas Pelaksanaan Hak Kekayaan Intelektual pada UMKM. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-empiris dengan menggunakan data wawancara kepada Staff umpri Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan dan Ketua UMKM Kabupaten Semarang, observasi pelaksanaan di Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan sebagai data utama yang beraloksikan di kantor di Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan di Candirejo, Kecamatan Ungaran Barat. Hasil analisis akhir diperoleh kesimpulan bahwa: Hak Kekayaan Intelektual di Kabupaten Semarang terdapat program kegiatan memfasilitasi kemudahan perizinan bagi UMKM yaitu pelaksanaan sosialisasi dan atau pendaftaran di Hak Merek. Faktor yang menghambat Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Menengah di Kabupaten Semarang salah satunya hambatan mereka di Modal, Sumber Daya Manusia dan Segmen Pasar.
Tinjauan Yuridis Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui Lelang Hak Tanggungan Rena Anggi Permatasari; Binov Handitya
ADIL Indonesia Journal Vol. 4 No. 2 (2023): Adil Indonesia Jurnal
Publisher : Universitas Ngudi Waluyo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35473/aij.v4i2.2396

Abstract

Non-performing Loan is a condition where the debtor cannot pay his debts to creditors on time. In this credit, of course, there are guarantees that must be given to creditors, one of which is the guarantee of a Mortgage. If there is a problem with credit and the debtor cannot fulfill his obligations, then this Mortgage guarantee can be up for auction. This research was conducted with the aim of finding out how the process of settling non-performing loans through auctions of mortgages is in accordance with predetermined rules. This research was conducted at the Semarang State Property and Auction Service Office using qualitative methods and a normative juridical approach, combining secondary and primary data materials. The secondary data the researcher took was from the library while the primary data the researcher took was from the results of the interviews that the researchers carried out at the Semarang State Property and Auction Services Office. From the results of the research that the researchers have done, the problem of loans made by debtors can be caused by several factors, namely internal factors, debtor factors, or external factors. If in the process of solving problem loans carried out by the bank, the debtor does not fulfill them, then it can be carried out through the Mortgage auction stage according to Minister of Finance Regulation Number 213 of 2020 and Law Number 4 of 1996. Abstrak Kredit bermasalah merupakan suatu keadaan dimana debitur tidak mampu membayar hutang yang dimilikinya kepada kreditur dengan tepat waktu. Dalam perkreditan ini tentu ada jaminan yang harus diberikan kepada kreditur, salah satunya adalah jaminan Hak Tanggungan. Jika terjadi kredit bermasalah dan debitur tidak mampu dalam memenuhi kewajibannya, maka jaminan Hak Tanggungan ini dapat sampai pada lelang. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian kredit bermasalah melalui lelang Hak Tanggungan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan yuridis normatif yaitu menyatukan bahan-bahan dari data sekunder dan data primer. Data sekunder peneliti mengambil dari kepustakaan sedangkan data primer peneliti mengambil dari hasil wawancara yang telah peneliti laksanakan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang. Dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, bahwa kredit bermasalah yang dilakukan oleh debitur dapat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor internal, faktor debitur, atau faktor eksternal. Jika dalam proses penyelesaian kredit bermasalah yang dilaksanakan oleh pihak bank tidak terpenuhi oleh debitur, maka dapat dilakukan melalui tahap lelang Hak Tanggungan sesuai dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213 Tahun 2020 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996.
Analisis Yuridis Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Dalam Hubungan Hukum Vivit Choirul Nisya; Indra Yuliawan
ADIL Indonesia Journal Vol. 4 No. 2 (2023): Adil Indonesia Jurnal
Publisher : Universitas Ngudi Waluyo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35473/aij.v4i2.2397

Abstract

The agreement is one of the legal relations that is often carried out in social life in society. An agreement according to Article 1313 of the Civil Code is an act by which a person or more binds himself to one or more other people. Without realizing it, verbal agreements are often carried out in social life. The purpose of this paper is to determine the legal power of oral agreements in legal relations, especially accounts payable and legal relations in the settlement of receivables as a result of oral agreements. The method used by researchers in this research is descriptive qualitative. With this method the researcher wants to analyze the oral agreement in Semarang Regency which was carried out by Vicri and Daryoto. This is where Daryoto and Vicri entered into a receivables agreement where Vicri acts as Daryoto's Creditor as the Debtor. Daryoto owed a sum of money to Vicri without a letter or written statement from both parties, however the transfer of money was known to the wives of both parties and Vicri's parents. This is done on the basis of trust and kinship. Daryoto promised to pay his installments every month to Vicri, but it turned out that Daryoto was unable to fulfill his achievements. Under these circumstances it was difficult for Vicri to collect Daryoto's debt, because there was no written evidence. Article 1313 of the Civil Code contains the essence that an agreement occurs because of an agreement. Whereas Article 1320 of the Civil Code has regulated the legal terms of the agreement both formally and materially, the parties who promise to carry out the agreement that has been made must fulfill the elements of Article 1320 of the Civil Code. Therefore a request made orally if it complies with Article 1320 of the Civil Code is valid. However, when the other party denies it, in order to have legal force, it must meet the evidence in accordance with Article 1866 of the Civil Code. Oral agreements are very risky and in practice there are still many obstacles due to the difficulty of making agreements in oral agreements. Abstrak Perjanjian merupakan salah satu hubungan hukum yang kerap kali dilakukan dalam pergaulan hidup di dalam masyarakat. Perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata adalah suatu perbuatan dengan mana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Tanpa disadari, perjanjian lisan kerap kali dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui kekuatan hukum perjanjian lisan dalam hubungan hukum khusunya hutang piutang dan hubungan hukum dalam penyelesaian terhadaphutang piutang sebagai akibat dari perjanjian lisan. Metode yang digunakan peneliti dalampenelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Dengan metode tersebut peneliti ingin menganalisiskasus perjanjian lisan di Kabupaten Semarang yang dilakukan oleh Vicri dan Daryoto. Halmana Daryoto dan Vicri melakukan perjanjian hutang piutang dimana Vicri selaku KrediturDaryoto selaku Debitur. Daryoto hutang sejumlah uang kepada Vicri tanpa surat ataupernyataan secara tertulis kedua belah pihak namun penyerahan uang diketahui oleh istri darikedua belah pihak dan kedua orangtua Vicri. Hal ini dilakukan atas dasar kepercayaan dankekeluargaan. Daryoto berjanji membayarkan angsurannya setiap bulan kepada Vicri, ternyatapihak Daryoto tidak mampu memenuhi prestasinya. Dalam keadaan demikian Vicri sulit untukmenagih hutang kepada Daryoto, karena tidak ada bukti tertulis. Dalam Pasal 1313 KUHPerdata mengandung inti bahwa perjanjian terjadi karena kesepakatan. Sedangkan dalam Pasal1320 KUH Perdata telah mengatur syarat sah perjanjian baik secara formil dan materiil makaterhadap para pihak yang berjanji untuk melakukan kesepakatan yang sudah dibuat harusmemenuhi unsur unsur Pasal 1320 KUH Perdata. Oleh karena itu perjanjian yang dibuat secaralisan bilamana memenuhi Pasal 1320 KUH Perdata termasuk sah. Akan tetapi pada saat pihaklain mengingkari maka agar memiliki kekuatan hukum harus memenuhi bukti-bukti sesuaiPasal 1866 KUH Perdata. Perjanjian lisan sangat beresiko dan dalam pelaksanaannya masihbanyak kendala-kendala karena sulitnya melakukan pembuktian dalam perjanjian lisan. 
Tanggungjawab Pemerintah dan Kesenjangan Sosial Dalam Pendidikan Dianawati Lega; Hartanto
ADIL Indonesia Journal Vol. 4 No. 2 (2023): Adil Indonesia Jurnal
Publisher : Universitas Ngudi Waluyo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35473/aij.v4i2.2404

Abstract

The Education Budget has been allocated at least 20%, but education issues remain an interesting study, one of which is the issue of educational equity related to inequality in Indonesia. This research is to examine the condition of education which still creates social inequality and how the Government's responsibility in it. Education is a container that facilitates what is meant by educating and developing one's potential. Gaps in social inequality are a form of inequality or unequal opportunities to access resources that occur in a society. The research method uses a normative juridical approach to examine the role of government in education Based on the 1945 Constitution Article 31 paragraph (2) and paragraph (4) concerning education and culture. The analysis shows that there are several factors that cause social inequality in education, namely; economic factors, geographic location and conditions, government constraints in equal distribution of education, lack of quality human resources, and in the future efforts must always be made to equalize education Abstrak Anggaran Pendidikan telah dialokasikan sekurang-kurangnya 20%, namun permasalahan pendidikan tetap menjadi kajian yang menarik, salah satunya pada permasalahan pemerataan pendidikan yang berkaitan dengan kesenjangan di Indonesia. Penelitian ini guna mengkaji kondisi pendidikan yang masih menimbulkan kesenjangan sosial dan bagaimana tanggungjawab Pemerintah didalamnya. Pendidikan adalah salah satu wadah yang memfasilitasi sebagaimana yang dimaksud adalah Mencerdaskan dan mengembangkan potensi dalam diri. Celah kesenjangan sosial adalah suatu bentuk ketimpangan ataupun ketidaksamaan kesempatan untuk mengakses sumber daya yang terjadi dalam suatu masyarakat. Metode Penelitian dengan mengunakan pendekatan yuridis normatif menelaah peran pemerintah dalam pendidikan Berdasarkan UUD 1945 Pasal 31 ayat (2) dan ayat (4) tentang pendidikan dan kebudayaan. Analisis menunjukkan terdapat beberapa faktor yang yang menjadi penyebab kesenjangan sosial dalam pendidikan yaitu; faktor ekonomi, letak dan kondisi geografis, kendala-kendala pemerintah dalam pemerataan pendidikan, kurangnya SDM yang berkualitas, dan dimasa depan senantiasa harus dilakukan upaya-upaya memeratakan pendidikan.
Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika Dengan Double Track System Dalam Pemidanaan Di Indonesia Sitta Saraya; Yusrina Handayani
ADIL Indonesia Journal Vol. 4 No. 2 (2023): Adil Indonesia Jurnal
Publisher : Universitas Ngudi Waluyo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35473/aij.v4i2.2418

Abstract

Rehabilitation for Narcotics Abusers with a Double Track System in Criminal Cases in Indonesia (Case Study of Supreme Court Decision Number 2281 K/Pid.Sus/2016). Narcotics abusers by law must be given a sentence in the form of imprisonment as an effort to provide a deterrent effect for the actions they commit. Abusers should receive rehabilitation in the form of medical and social as an effort to provide awareness to the abusers themselves so that the desire to abuse narcotics disappears after receiving the rehabilitation process even though the imposition of criminal sanctions is still important. The research conducted in this article uses a normative juridical method by applying the legal principles to Article 127 of the Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2009 concerning Narcotics related to the provision of punishment for narcotics abusers accompanied by a stipulation of the obligation to obtain rehabilitation which is deducted from the length of imprisonment imposed on drug abusers narcotics, especially class I, such as methamphetamine or better known as methamphetamine, which is widely abused because it circulates in large quantities in society, as happened to the defendant who was tried for abusing narcotics in the Supreme Court decision Number 2281 K/Pid.Sus/2016. In addition to Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, provisions stipulated in the Attorney General's Regulations and the Supreme Court Circular regarding the placement of narcotics abusers in rehabilitation institutions will also be discussed. In general, this is what is known as the double track system in the criminal justice system in Indonesia. it is concluded that the double track system must be in sentencing for narcotics abusers, although it has not touched on the effectiveness of the length of rehabilitation which will greatly affect the results of rehabilitation for narcotics abusers which consists of medical and social rehabilitation.  Abstrak Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika Dengan Double Track System Dalam Pemidanaan Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2281 K/Pid.Sus/2016). Penyalahguna narkotika secara undang-undang harus diberikan pidana berupa penjara sebagai upaya untuk memberikan efek jera atas perbuatan yang dilakukannya. Penyalahguna seharusnya mendapatkan rehabilitasi berupa medis dan sosial sebagai upaya untuk memberikan kesadaran terhadap diri penyalahguna tersebut sehingga keinginan untuk nmenyalahgunakan narkotika tersebut hilang setelah mendapatkan proses rehabilitas meskipun pemberian sanksi pidana tetaplah penting adanya. Penelitian yang dilakukan dalam artikel ini dengan metode yuridis normatif dengan menerapkan asas hukum pada Pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terkait pemberian pidana bagi penyalahguna narkotika disertai dengan penetapan kewajiban mendapatkan rehabilitasi yang dikurangkan dari lama pidana penjara yang dijatuhkan terhadap penyalahguna narkotika terutama golongan I seperti metamfetamina atau yang lebih dikenal dengan sabu-sabu yang banyak disalahgunakan karena beredar dalam jumlah yang banyak di masyarakat sebagaimana yang terjadi pada terdakwa yang diadili karena menyalahgunakan narkotika dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 2281 K/Pid.Sus/2016. Selain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka akan dibahas pula ketentuan yang diatur dalam Peraturan Jaksa Agung, dan Surat Edaran Mahkamah Agung dalam hubungannya dengan penempatan penyalahguna narkotika di lembaga rehabilitasi. Secara umum inilah yang dikenal dengan double track system dalam system pemidanaan di Indonesia. Kesimpulan penelitian ini adalah harus ada penerapan double track system dalam pemidanaan bagi penyalahguna narkotika meskipun belum menyentuh kepada keefektifitasan lamanya rehabilitasi yang akan sangat mempengaruhi hasil dari rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika yang terdiri dari rehabilitasi medis dan sosial.
Urgensitas Adanya Sentra Gakkumdu Dalam Menangani Tindak Pidana Pemilu Chairil Lutfi Mahendra; Bintari Zulfa Adhinta; Nurlaili Rahmawati; Fathudin
ADIL Indonesia Journal Vol. 5 No. 1 (2024): Adil Indonesia Jurnal
Publisher : Universitas Ngudi Waluyo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35473/aij.v5i1.2969

Abstract

This research aims to discuss the authority of Gakkumdu in the Election Justice system , the urgency of having a Gakkumdu Center in handling election crimes and the problems that hinder the effectiveness of Gakkumdu itself . The method used in this research is normative juridical . The results of this research are that Gakkumdu is an institution that handles election criminal disputes consisting of elements from Bawaslu, the Police and the Prosecutor's Office. The existence of Gakkumdu is very important to realize secret-free, honest and fair direct general elections as a means of democratization. This is also a form of legal certainty in handling election crimes based on agreed mechanisms. However, unfortunately, various problems actually hampered Gakkumdu's effectiveness, resulting in plans to disband Gakkumdu itself. This problem is related to three legal components, both in terms of substance, structure and legal culture. In fact, Gakkumdu's role is very important in ensuring democratic elections. So the dissolution of Gakkumdu will further worsen the situation where there is no certainty about how to handle election crimes themselves, which will lead to public distrust of state officials. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang kewenangan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) dalam sistem Peradilan Pemilu. Urgensitas adanya Sentra Gakkumdu dalam penanganan tindak pidana pemilu serta permasalahan yang menjadi penghambat efektifitas Gakkumdu itu sendiri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah Gakkumdu merupakan lembaga yang menangani sengketa tindak pidana pemilu yang terdiri dari unsur Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Keberadaan Gakkumdu itu sangat penting untuk mewujudkan pemilu langsung umum bebas rahasia jujur dan adil sebagai sarana demokratisasi. Hal ini juga sebagai suatu bentuk kepastian hukum dalam penanganan tindak pidana pemilu berdasarkan mekanisme yang telah disepakati. Namun sayangnya berbagai permasalahan justru menghambat efektifitas Gakkumdu sehingga berujung pada rencana pembubaran Gakkumdu itu sendiri. Permasalahan itu terkait tiga komponen hukum baik dari segi substansinya, strukturnya, maupun budaya hukumnya. Sejatinya peran Gakkumdu sangat penting dalam menjamin pemilu yang demokratis. Maka sudah seharusnya Gakkumdu tidak dibubarkan demi memberikan kepastian dalam penanganan tindak pidana pemilu itu sendiri sehingga nantinya akan membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum negara.
Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Atas Tindak Pidana Peredaran Uang Palsu (Studi Kasus Nomor 347/Pid.B/2021/PN Smg) Indra Prasetya; Arista Candra Irawati
ADIL Indonesia Journal Vol. 5 No. 1 (2024): Adil Indonesia Jurnal
Publisher : Universitas Ngudi Waluyo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35473/aij.v5i1.2972

Abstract

The judge's considerations in imposing a criminal decision on the crime of circulation of counterfeit money (Case Study Number 347/Pid.B/2021/PN Smg) The crime of circulation of counterfeit money is regulated in Law Number 7 of 2011 concerning currency and regulated in Article 244 of the Criminal Code concerning Counterfeiting of currency and paper money, and regulated in Law Number 10 of 1998 concerning Amendments to Law Number 7 of 1992 concerning Banking, money as legal means of payment and illegal money is referred to as counterfeit money. The criminal act of circulating counterfeit money as referred to in the Laws and Regulations so that the judge's sentencing decision gives and imposes on mitigating circumstances and aggravating circumstances for the defendant. This study aims to find out the judge's considerations in imposing criminal decisions on the circulation of counterfeit money and how to convict the circulation of counterfeit money. This study uses a juridical-empirical approach using interview data with Class 1A Semarang District Court judges. The results obtained by the research show that the judge's consideration underlies the existence of an unlawful act to lead to a judge's decision. It can be concluded that: the judge's consideration certainly underlies the facts of the trial after carrying out the trial agenda to be used as the basis for the judge's assessment to give a decision, the judge will assess the facts of the trial with valid evidence that can be accounted for by the Public Prosecutor and the defendant so that the judge gives a decision that is contains certainty, fairness, benefits for all parties. Abstrak Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana atas Tindak Pidana Peredaran Uang Palsu(Studi Kasus Nomor 347/Pid.B/2021/PN Smg) Tindak Pidana peredaran uang palsu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang dan di atur dalam Pasal 244 KUHP tentang Pemalsusan mata uang dan uang kertas, dan di atur dalam Uandang-UndangNomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan,uang sebagai alat pembayaran yang sah dan uang tidak sah sebagaimana dimaksud sebagai uang palsu. Tindak Pidana peredaran uang palsu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-Undangan sehingga Putusan Pemidanaan hakim yang memberikan dan menjatuhkan atas keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan terdakwa.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana Peredaran uang palsu danbagaimana penjatuhan pidana peredaran uang palsu,Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis-empiris dengan menggunakan data wawancara kepada HakimPengadilan Negeri Semarang Kelas 1A.Hasil di peroleh penelitian menunjukkan pertimbangan hakim mendasari adanya perbuatan melawan hukum untuk menuju amar keputusan hakim. diperoleh kesimpulan bahwa:pertimbangan hakim tentunya mendasari fakta persidangan setelah melakukan agenda persidangan untuk dijadikan dasar penilaian hakim untuk memberikan keputusan, hakim akan menilai dari fakta-fakta persidangan dengan alat bukti sah yang dapat di pertanggungjawabkan dari Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa sehingga hakim memberikan keputusan yang mengandung kepastian, keadilan, kemanfaatan bagi semua pihak.

Page 4 of 6 | Total Record : 54

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2019 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 2 (2024): Adil Indonesia Jurnal Vol. 5 No. 1 (2024): Adil Indonesia Jurnal Vol. 4 No. 1 (2023): Januari 2023 Vol. 4 No. 2 (2023): Adil Indonesia Jurnal Vol. 2 No. 2 (2020) Vol. 2 No. 1 (2020) Vol. 1 No. 2 (2019) Vol. 1 No. 1 (2019)