cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Aminah
Contact Email
aminah@usk.ac.id
Phone
+6285370328875
Journal Mail Official
aminah@usk.ac.id
Editorial Address
Gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Syiah Kuala, Kopelma Darussalam, Syiah Kuala, Banda Aceh, Aceh 24415 Prov. Aceh, Indonesia.
Location
Kab. aceh besar,
Aceh
INDONESIA
Journal of Political Sphere
Published by Universitas Syiah Kuala
ISSN : -     EISSN : 27461955     DOI : 10.24815
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
The Journal of Political Sphere is published by the Political Science Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Indonesia. This multidisciplinary journal focuses on political science, governance, and public policy in Indonesia and Asia. It features both theoretical and empirical research aimed at advancing and disseminating scholarly knowledge about the region. The journal covers various topics including political science, Indonesian and Asian politics, governance issues, public policy, decentralization, political parties, and national and local elections. It also publishes research notes, conference and workshop announcements, seminar notices, and book reviews. The Journal of Political Sphere is released biannually, in June and December.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Sosiologi dan Ilmu Politik
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 4, No 2 (2023)" : 7 Documents clear
Kepemimpinan Perempuan dalam Jabatan Publik (Studi Kasus pada Kantor Badan Pengawas Pemilu Aceh) Anggraini, Trisia Diva
Journal of Political Sphere Vol 4, No 2 (2023)
Publisher : Program Studi Ilmu Politik, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jps.v4i2.34173

Abstract

Women's leadership in the context of public office is a topic that attracts attention in an effort to achieve gender equality and women's empowerment. For this reason, it is necessary to realize an increase in women's representation in government institutions and agencies. This study aims to investigate women leaders' strategies in overcoming steorotypes against women's leadership and investigate women's leadership styles in leadership in the Election Supervisory Agency (Bawaslu) office environment in Aceh province, Indonesia. This research uses Gender theory to look at both equality and inequality. As well as the concept of leadership to see how women walk as a leader. This research uses a qualitative approach with a descriptive approach. Data was collected through in-depth interviews with women who served in leadership positions in the Aceh Bawaslu Office, as well as document analysis related to recruitment and promotion policies. The focus of this research is to understand the Strategy of women leaders in overcoming stereotypes of women's leadership in the Aceh Election Supervisory Agency Office. As well as understanding the leadership style of women in the Aceh Election Supervisory Agency Office. The results of this study identified various factors that influence the presence of women in leadership in the Aceh Election Supervisory Agency Office, including persistent gender stereotypes, limited access to resources and opportunities, and social views related to women's roles in the public sphere. However, this study also revealed positive efforts that have been made by the Aceh Bawaslu Office to encourage women's participation in leadership, such as inclusive policies and training opportunities from institutions. The results showed that the strategies carried out included leadership abilities possessed by female leaders by carrying out leadership styles using emotional approaches and family principles. As well as institutionally, women leaders make efforts to increase gender-sensitive critical awareness through their work programs to reduce steorotypes against women.
Upaya Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Banda Aceh Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Disabilitas Guna Mewujudkan Pemilu yang Inklusif Asra, Nurul; Sari, Novita; Putri, Annisah
Journal of Political Sphere Vol 4, No 2 (2023)
Publisher : Program Studi Ilmu Politik, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jps.v4i2.36819

Abstract

Salah satu indikator keberhasilan pemilu adalah tingkat partisipasi yang tinggi. Dalam pelaksanaan pemilu tentunya mutlak dibutuhkan partisipasi politik dari semua kalangan masyarakat termasuk penyandang disabilitas. Mengacu pada pemilu di Kota Banda Aceh sebelumnya, partisipasi pemilih disabilitas baik secara nasional maupun di Kota Banda Aceh masih terbilang rendah. Indikasi dari permasalahan ini disebabkan karena masih ada TPS yang belum aksesibel serta penyampaian informasi dan edukasi yang belum merata. Oleh karena itu dibutuhkan perhatian khusus dari KIP Kota Banda Aceh untuk meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas pada pemilu mendatang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya KIP Kota Banda Aceh dalam meningkatkan partisipasi pemilih disabilitas, serta hambatan dalam meningkatkan partisipasi tersebut. Penelitian ini menggunakan teori Strategi Chandler. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan KIP Kota Banda Aceh dalam meningkatkan partisipasi pemilih disabilitas yaitu (1). Mendata dan memastikan penyandang disabilitas terdaftar dalam DPT. (2). Memberikan pendidikan politik melalui sosialisasi dan edukasi. (3). Membentuk relawan demokrasi. (4). Membuat Rumah Pintar Pemilu. (5). Meningkatkan kerjasama organisasi dan yayasan peyandang disabilitas Kota Banda Aceh (6). Memastikan ketersediaan aksesibilitas sarana dan prasarana pendukung bagi pemilih disabilitas guna memberikan hak pilihnya. Upaya yang dilakukan sudah sejalan dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan Undang-undang dan PKPU. Namun dalam meningkatkan partisipasi disabilitas masih menghadapi hambatan dari sisi apatisme penyandang disabilitas yang tidak mau menggunakan hak pilih, adanya sifat acuh, kurangnya percaya diri baik dari aspek lingkungan maupun psikologis. Kata Kunci : Partisipasi, Upaya KIP, Penyandang Disabilitas
Swasembada dan Keberlangsungan Trans Koetaradja di Aceh (Kota Banda Aceh-Aceh Besar) Humaira, Zilda
Journal of Political Sphere Vol 4, No 2 (2023)
Publisher : Program Studi Ilmu Politik, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jps.v4i2.36567

Abstract

ABSTRAK Transportasi umum di Aceh yakni Trans KoetaRadja yang merupakan satu-satunya transportasi Umum di Indonesia bersumber dari Dana Otonomi Khusus mencangkup Biaya Operasional Kendaraan (BOK), Tarif, Pemeliharaan Bus, Gaji Pegawai Bus, Honor pembersih Halte, hingga jasa pengelola. Dinas Perhubungan Aceh mengambil langkah kebijakan pengadaan Transportasi Umum Bus Trans Koetaradja dari Pemerintah Pusat yang bertujuan untuk memperbaiki sistem Transportasi umum di Aceh. Pengelolaan Trans KoetaRadja diatur dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 47 Tahun 2016. Namun permasalahan yang didapati dari pelaksanaan kebijakan pengadaan Trans Koetaradja yaitu Qanun Retribusi no.2 Tahun 2021 tentang penetapan tarif yang belum ditetapkan oleh pihak berwenang sehingga menciptakan kekhawatiran untuk keberlangsungan Trans Koetaradja kedepan jika saat ini pemerintah tidak berusaha membantu untuk berswasembada. Dalam konteks ini Trans KoetaRadja berarti usaha untuk menjadi mandiri dalam operasional tanpa ketergantungan pada subsidi pemerintah atau sumber pendanaan eksternal. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk dapat mengetahui bagaimana Swasembada dan Keberlangsungan Trans Koetaradja di Aceh dalam menghadapi berakhirnya dana otsus pada tahun 2028. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teori yang digunakan merupakan teori Evaluasi Kebijakan Oleh William Dunn. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi pada 9 orang informan. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Evaluasi Kebijakan terhadap swasembada dan keberlangsungan Trans Koetaradja telah dilaksanakan. Akan tetapi masih ada kekurangan yang terjadi seperti probematika internal yang rumit terjadi mencangkup anggaran, kesepahaman kerjasama dan sanksi yang ditegakkan. Evaluasi Kebijakan diharapkan menjadi jalan keluar dari permasalahan yang ada. Gubernur Aceh, Dinas Perhubungan Aceh, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Trans Koetaradja, hingga Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Memiliki peran penting dalam kemandirian dan keberlangsungan Moda transportasi umum satu-satunya di Aceh yaitu Trans Koetaradja. Evaluasi ini menjadi kunci dalam memastikan bahwa tujuan dari Trans Koetaradja dapat tercapai dengan sukses. Kata Kunci : Trans Koetaradja, Swasembada, Evaluasi Kebijakan
IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL) DALAM TAHAPAN VERIFIKASI MENUJU PEMILU 2024 (Studi Kasus Pada Partai PDA, SIRA, PAS, GABTHAT) Sari, Dian Permata
Journal of Political Sphere Vol 4, No 2 (2023)
Publisher : Program Studi Ilmu Politik, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jps.v4i2.36771

Abstract

ABSTRAK Sipol sebagai seperangkat sistem teknologi informasi berbasis web dengan tujuan melayani partai politik sebagai calon peserta Pemilu. Melalui Sipol partai politik dapat melakukan penyusunan input data kelayakan pendaftaran sebagai calon peserta Pemilu. Namun tetap adanya surat keberatan dari beberapa partai lokal terhadap verifikasi faktual bahkan ada yang melakukan gugatan ke (Pengadilan Tata Usaha Negara) PTUN. Pada dasarnya Pemilu akan selalu berkaitan dengan kekuasaan dan pembentukan pemerintahan baru. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan bagaimana implementasi Sipol dalam tahapan verifikasi menuju Pemilu 2024. Penelitian ini menggunakan teori implementasi, yaitu perpaduan antara tanggung jawab dan kepercayaan untuk merealisasikan visi yang terkandung dalam kebijakan publik dan konsep Pemilu, yaitu instrumen penting di negara demokrasi yang menganut sistem perwakilan. Metode dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dua sumber yaitu data primer melalui hasil wawancara langsung dengan narasumber, dan data sekunder dengan mengumpulkan dokumen yang terkait dengan topik penelitian. Hasil penelitian menunjukkan adanya dinamika dan proaktif di partai politik lokal dengan pentingnya integritas dalam pelaksanaan Pemilu, dimana akan menghadirkan tata kelola Pemilu yang baik sehingga mencegah terjadinya pelanggaran atau hal serius lainnya. Kendati demikian jaringan yang tidak stabil menghambat proses penerapan serta adanya nama masyarakat yang menjadi anggota partai tertentu, dimana hal ini seharusnya lebih diperhatikan lagi guna tidak merugikan pihak-pihak yang bersangkutan. Sosialisasi bagi masyarakat tidak kalah pentingnya dengan pelatihan yang dilaksanakan pada partai politik. Kata Kunci : Implementasi, Sipol, Partai Politik, Pemilu ABSTRACT Sipol as a web based information technology system with the purpose of serving political parties as prospective election participants. With Sipol, political parties can prepare data input for eligibility to register as candidates for election. However, there are still objection letters from several local parties to factual verification and some have even filed a lawsuit to the State Administrative Court (PTUN). Basically, elections will always be related to power and the formation of a new government. This research is intended to describe how the implementation of Sipol in the verification stage towards the 2024 elections. This research uses implementation theory, which is a combination of responsibility and trust to realize the vision contained in public policy and the concept of elections, which is an important instrument in a democratic country that adheres to a representative system. The method in this study used descriptive type of research with a qualitative approach. Data collection techniques were carried out with two sources, namely primary data through direct results of interviews with resource persons, and secondary data by collecting documents related to the research topic. he results show that there is dynamism and proactivity in local political parties with the importance of integrity in the implementation of elections, which will present good election governance so as to prevent violations or other serious things. However, unstable networks hinder the implementation process and the names of people who are members of certain parties, which should be given more attention so as not to harm the parties concerned. Socialization for the community is no less important than training for political parties. Keywords: Implementation, Sipol, Political Party, Election
Implementasi Kebijakan Kurikulum Perbankan Syariah Fadhil, Fadhil
Journal of Political Sphere Vol 4, No 2 (2023)
Publisher : Program Studi Ilmu Politik, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jps.v4i2.36800

Abstract

Penelitian ini merujuk kepada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Permendikbud Nomor 81A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum, Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah yang mengatur tentang kegiatan Lembaga Keuangan dalam rangka mewujudkan ekonomi masyarakat Aceh yang adil dan sejahtera dalam naungan syariat Islam. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 pasal 5 ayat 2 yang menjelaskan tentang sistem pendidikan nasional di Aceh diselenggarakan secara Islami dan terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan
Analisis Fungsi Politik Underbow Wnita Persatuan Pembangunan (WPP) Partai PPP Aceh Safira, Nia
Journal of Political Sphere Vol 4, No 2 (2023)
Publisher : Program Studi Ilmu Politik, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jps.v4i2.36817

Abstract

Setiap partai yg ada diindonesia dibenarkan untuk memiliki sayap partai (Underbow). Badan otonom yang bekerja dibawah partai sesuai dengan poksinya masing-masing. Partai PPP memiliki satu sayap partai khusus perempuan yaitu wanita persatuan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kader perempuan di partai PPP Aceh. Namun permasalahan yang terjadi hingga saat ini adalah partai PPP masih kekurangan kader perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fungsi politik underbow wanita persatuan pembangunan dalam kaderisasi perempuan di partai PPP Aceh. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Affirmative Action dan konsep sayap partai. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini adalah fungsi sayap partai yang krusial ada dua yaitu sebagai Supporting System dan Vote Getter, maka sayap partai harus melakukan Supporting System rekrutmen dan kaderisasi. Sayap partai Wanita persatuan pembangunan belum melakukan proses kaderisasi dengan baik dan ideal, kader yang maju pada setiap pemilu merupakan kader yang ditunjuk langsung dan tidak melalui proses kaderisasi dan rekrutmen yang ideal. Kader yang maju adalah kader yang dianggap mampu, sayap partai Wanita persatuan pembangunan lebih sering difungsikan sebagai vote getter yaitu mendukung setiap calon legislatif perempuan yang maju dari partai PPP Aceh dan sebagai pengumpulan suara perempuan. sayap partai Wanita persatuan pembangunan belum melaksanakan fungsi politiknya dengan baik. Kata kunci: Sayap Partai, Perempuan, Fungsi Politik
Analisis Etika Kampanye Politik Partai Aceh Pada Pemilu Legislatif 2019 di Kabupaten Aceh Barat Mauli, Izaton; Aminah, Aminah; Faraidiany, Maghfira
Journal of Political Sphere Vol 4, No 2 (2023)
Publisher : Program Studi Ilmu Politik, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jps.v4i2.36821

Abstract

Dari sekian tahapan dalam pemilu maka tahap kampanye salah satu tahapan yang cukup serius dan harus diawasi, karena pada tahapan inilah momen dimana partai politik dan caleg memiliki kesempatan untuk memperkenalkan diri ke publik, dengan harapan semakin dikenal oleh masyarakat dan pada akhirnya akan banyak yang memilih mereka. Dalam setiap pemilu akan banyak ditemui perbuatan yang melanggar etika dalam kehidupan bermasyarakat khususnya dalam berkampanye politik pada pemilu legislatif, salah satunya adalah pemasangan alat peraga kampanye di zona larangan. Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana etika politik Partai Aceh pada saat berkampanye menjadi peserta pemilu legislatif tahun 2019 di Kabupaten Aceh Barat. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui etika politik Partai Aceh pada saat berkampanye menjadi peserta pemilu legislatif tahun 2019 di Kabupaten Aceh Barat. Penelitian ini menggunakan teori etika politik, konsep partai politik dan konsep kampanye. Pendekatan penelitian yang dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan melakukan observasi dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa etika kampanye politik dari segi hukum dan moral masuk ke kategori rendah dalam pemasangan Alat Peraga Kampanye pada saat berkampanye menjadi peserta pemilu legislatif 2019. Hal itu dapat dilihat dari adanya pelanggaran yang dilakukan terkait pemasangan alat peraga kampanye yang berbentuk spanduk. Terdapat spanduk yang dipasang dizona atau tempat yang dilarang sesuai dengan UU yang ditetapkan oleh KPU dan Bawaslu. Hal tersebut terjadi dikarenakan tidak menerapkan nilai dari butir-butir Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, kurangnya kesadaran moral dan rasa tanggungjawab antar sesama manusia serta kurangnya pengawasan dan hukuman atau sanksi tegas yang diberikan oleh Undang-Undang Pemilu, Bawaslu, KIP dan KPU. Kata Kunci: Etika Politik, Kampanye, Partai Aceh, Pemilu legislatif 2019

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6, No 1 (2025) Vol 5, No 2 (2024) Vol 5, No 1 (2024) Vol 4, No 2 (2023) Vol 4, No 1 (2023) Vol 3, No 2 (2022): Vol 3 no 2 (2022) Vol 3, No 1 (2022) Vol 2, No 2 (2021) Vol 2, No 1 (2021) Vol 1, No 2 (2020): vol 1 No 2 Vol 1, No 1 (2020) More Issue