cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ade Herman Surya Direja
Contact Email
adehermansuryadireja@gmail.com
Phone
+6282182997717
Journal Mail Official
admin@journal.mandiracendikia.com
Editorial Address
Yayasan Pendidikan Mandira Cendikia Bengkulu, Indonesia Jl. Padat Karya No 25 Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu
Location
Kota bengkulu,
Bengkulu
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Multidisiplin Keilmuan Mandira Cendikia (JIMK-MC)
Published by Yayasan Pendidikan Mandira Cendikia
ISSN : -     EISSN : 30321638     DOI : 10.70570
Core Subject : Economy, Education, Agriculture, Social, Engineering,
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Ilmiah Multidisiplin Keilmuan Mandira Cendikia (JIMK-MC) adalah Jurnal Penelitian untuk scope Multidisiplin Ilmu, dengan scope keilmuan seperti Ilmu Komputer, Kemasyarakatan, Manajemen, Ekonomi, Matematika, Humaniora, Agama, Ilmu Hukum, Pendidikan, Pertanian, Sastra, Teknik, Kesehatan (Keperawatan, Kebidanan, Kesehatan Masyarakat, Kedokteran, Analis, Rekam Medis dll) Dan Bidang Ilmu Lainnya.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 2 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 3 No. 3 (2025)" : 2 Documents clear
Faktor Yang Menghambat Proses Pembuktian Hukum Pidana Terhadap Korban Pelecehan Seksual di Lingkungan kampus Faizal Nurkholis; Dian Ekawaty Ismail; Avelia Rahma Y. Mantali
Jurnal Ilmiah Multidisiplin Keilmuan Mandira Cendikia Vol. 3 No. 3 (2025)
Publisher : Yayasan Pendidikan Mandira Cendikia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70570/jimkmc.v3i3.1684

Abstract

Tujuan dari Peneltian ini ialah untuk memastikan bagaimana prosedur pembuktian pidana untuk kasus pelecehan seksual beroperasi di kampus. Menentukan hambatan terhadap proses pembuktian pidana dalam situasi tindak asusila yang umum terjadi di wilayah kampus ialah tujuan lainnya. Peneltian ini memakai teknik Riset hukum empiris yang berasal dari perilaku manusia, termasuk perilaku aktual yang diamati lewat pengamatan langsung dan perilaku verbal yang diperoleh dari wawancara. Temuan studi ini menunjukkan bahwa, meskipun ada undang-undang yang menentang tindak asusila, stigma, kurangnya pengetahuan terkait hukum, dan ketidakberdayaan korban sering kali menyulitkan penegakan hukum ini di area perguruan tinggi. Lebih jauh lagi, banyak kasus tidak dilaporkan karena kekhawatiran akan dampak sosial dan akademisnya. Riset ini merekomendasikan perlunya peningkatan edukasi hukum, penyediaan saluran pelaporan yang aman, serta keterlibatan aktif pihak kampus dalam menciptakan area yang bebas dari tindak asusila
Pengaruh Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Terhadap Sistem Peradilan Perkawinan Abd. Malik Amrullah Karim; Nur Mohamad Kasim; Julius T. Mandjo
Jurnal Ilmiah Multidisiplin Keilmuan Mandira Cendikia Vol. 3 No. 3 (2025)
Publisher : Yayasan Pendidikan Mandira Cendikia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70570/jimkmc.v3i3.1685

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh surat pertanggung jawaban mutlak terhadap system peradilan perkawinan di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian normative dengan pendekatan konseptual, yang dianalis secara dekriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pengaruh SPTJM terhadap sistem peradilan perkawinan di indonesia yaitu, dengan adanya status perkawinan “Kawin Belum Tercatat” menjadikan penanganan perkara terkait permasalahan yang timbul sebagai akibat dari adanya suatu perkawinan menjadi berbeda. Disdukcapil dianggap telah merebut hak Pengadilan Agama dalam melakukan itsbat terhadap suatu pernikahan, serta SPTJM tidak secara langsung dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan, melainkan perlunya pembuktian hukum lebih lanjut terhadap SPTJM tersebut, sehingga dapat menjamin hak-hak anak terhadap kedua orang tuanya. Solusi dari permasalahan yang timbul akibat penerapan SPTJM dalam penerbitan dokumen kependudukan ialah perlunya evaluasi dan pembuatan peraturan lebih lanjut terhadap kebijakan SPTJM ini, dengan memberikan batasan-batasan, sanksi ataupun denda di dalam peraturan tersebut

Page 1 of 1 | Total Record : 2

 1 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 7 (2025) Vol. 3 No. 8 (2025) Vol. 3 No. 6 (2025) Vol. 3 No. 4 (2025) Vol. 3 No. 3 (2025) Vol. 3 No. 2 (2025) Vol. 3 No. 1 (2025) Vol. 2 No. 18 (2024) Vol. 2 No. 17 (2024) Vol. 2 No. 16 (2024) Vol. 2 No. 15 (2024) Vol. 2 No. 14 (2024) Vol. 2 No. 13 (2024) Vol. 2 No. 12 (2024) Vol. 2 No. 11 (2024) Vol. 2 No. 10 (2024) Vol. 2 No. 9 (2024) Vol. 2 No. 8 (2024) Vol. 2 No. 7 (2024) Vol. 1 No. 6 (2023) Vol. 1 No. 5 (2023) Vol. 1 No. 4 (2023) Vol. 1 No. 3 (2023) Vol. 1 No. 2 (2023) Vol. 1 No. 1 (2023) More Issue