cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Heru Sugiyono
Contact Email
herusugiyono@upnvj.ac.id
Phone
+6281389067192
Journal Mail Official
jurnalstatuta@upnvj.ac.id
Editorial Address
Gedung Yos Sudarso UPN "Veteran" Jakarta Jalan RS. Fatmawati Raya, Pondok Labu, Cilandak, South Jakarta City, Jakarta 12450
Location
Kota depok,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Hukum Statuta
Published by Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
ISSN : 30637163     EISSN : 30638666     DOI : https://doi.org/10.35586/
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Hukum Statuta adalah jurnal peer review yang diterbitkan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Veteran Jakarta. Naskah yang diterima Jurnal ini adalah naskah dalam Bahasa Indonesia, JHS diterbitkan tiga kali setahun pada bulan April, Agustus, dan Desember. Jurnal ini merupakan salah satu wadah bagi mahasiswa, akademisi, profesional dan peneliti di bidang hukum untuk menerbitkan hasil penelitiannya. Laman ini menyediakan akses terbuka langsung ke konten jurnal, prinsipnya bahwa penelitian harus tersedia secara mudah dan gratis untuk umum guna mendukung penyebarluasan ilmu pengetahuan khususnya di bidanag Ilmu Hukum. Ruang lingkup JHS mencakup semua topik yang berkaitan dengan ilmu hukum. Saat ini Jurnal Hukum Statuta terindeks di Google Schoolar
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 4 No 1 (2024): Volume 4, Nomor 1, Desember 2024" : 5 Documents clear
PERAN MUI DALAM SERTIFIKASI HALAL PADA MAKANAN BAGI MASYARAKAT MUSLIM Maulana, Tubagus Farhan
Jurnal Hukum Statuta Vol 4 No 1 (2024): Volume 4, Nomor 1, Desember 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/jhs.v4i1.9518

Abstract

On October 17 2019, the government through the Halal Product Guarantee Agency (BPJPH) officially took over the management of halal certification. BPJPH is tasked with providing guidance, supervision and setting halal standards. However, the role of the MUI as the institution responsible for halal labeling remains important. As time goes by, many food ingredients that are haram have emerged, including Angciu, Emulsifier E471, Lecithin, Rhum, LARD, white bristle brushes, and alcohol in medicines. LPPOM MUI is responsible for supervising these products and providing halal certificates so that Muslim consumers can consume products that are safe and comply with sharia. This research aims to analyze the role of the Indonesian Ulema Council (MUI) in the halal certification process for food products for Muslim communities in Indonesia. Halal certification is very important considering that the majority of Indonesia's population is Muslim, and halal food is a primary need that must be met in accordance with Islamic law. This research uses qualitative methods with a literature study approach. Data was obtained from various literature, official documents and regulations related to halal certification, such as Law no. 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantees, MUI fatwa, and data from LPPOM MUI. The research results show that the MUI plays a central role in the process of determining and monitoring the halalness of food products, although after 2019, part of the authority for halal certification has been transferred to the Halal Product Guarantee Organizing Agency (BPJPH). MUI remains the institution that has the authority to determine halal fatwas and collaborates with BPJPH in the certification process. In addition, this research found that the implementation of halal certification by the MUI provides halal guarantees which can increase Muslim consumers' confidence in the products they consume, as well as support producers in meeting the halal standards that apply in Indonesia.
POTENSI OVERKRIMINALISASI PADA PENGATURAN TINDAK PIDANA KOHABITASI DALAM KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PIDANA: PERSPEKTIF FAIR TRIAL Prawira, M. Rizki Yudha
Jurnal Hukum Statuta Vol 4 No 1 (2024): Volume 4, Nomor 1, Desember 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/jhs.v4i1.9530

Abstract

Tindak pidana kohabitasi diatur dalam Pasal 412 KUHP yang melarang setiap individu untuk hidup bersama sebagaimana suami istri, kendatipun hubungan tersebut dilakukan di luar perkawinan. Adapun ancaman bagi setiap orang yang terbukti melanggar ketentuan ini adalah sanksi pidana penjara paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak kategori II (sepuluh juta rupiah). Pengaturan mengenai tindak pidana kohabitasi telah menimbulkan berbagai kekhawatiran, khususnya mengenai potensi kriminalisasi yang berlebihan atau dikenal dengan istilah overkriminalisasi. Menggunakan hukum pidana untuk mengatasi sebuah permasalahan haruslah menjadi upaya terakhir, sebagaimana diartikulasikan dalam prinsip ultima ratio. Douglas Husak telah memperingatkan bahaya overkriminalisasi, dimana negara diberikan wewenang yang terlalu luas untuk mengontrol individu di wilayah yurisdiksinya dengan menggunakan hukum pidana. Kriminalisasi suatu perbuatan harus mempertimbangkan pembatasan internal dan eksternal. Pembatasan internal berfokus pada tingkat kerusakan, kerugian dan niat jahat yang diakibatkan oleh sebuah tindakan, yang menjamin klasifikasinya sebagai tindak pidana. Selanjutnya, pembatasan eksternal juga menjadi faktor lainnya yaitu fokusnya pada kepentingan negara dan bagaimana kriminalisasi suatu tindakan dapat berkontribusi terhadap tujuan tersebut. Selain itu, terdapat kekhawatiran mengenai potensi terjadinya overkriminalisasi akibat dimasukkannya kohabitasi ke dalam KUHP, yang dapat bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, khususnya hak atas peradilan yang adil. Di balik tujuan kriminalisasi tindakan kohabitasi dimana pendekatannya merujuk pada moral dan norma umum, diperlukan sebuah penelitian untuk mengkritisi pandangan tersebut sebagai bentuk sumbangan pemikiran baru khususnya kepada perkembangan hukum pidana di Indonesia.
PRAKTIK ILLEGAL FISHING DI PERAIRAN INDONESIA SEBAGAI TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME (STUDI KASUS KAPAL RUN ZENG DI LAUT ARAFURA) Tampubolon, Bona Jevon; Raden Roro Kamilia Hana Putri; Abqary Faraz Darmawan
Jurnal Hukum Statuta Vol 4 No 1 (2024): Volume 4, Nomor 1, Desember 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/jhs.v4i1.9763

Abstract

As one of the largest archipelagic countries in the world with a larger marine area than its land, Indonesia has abundant potential for marine resources. For example, the Arafura Sea has the highest fisheries potential compared to other Indonesian waters. However, this also increases the potential for fisheries crimes that threaten the security of Indonesian waters, such as illegal fishing. The method used in this research is juridical-normative, or what is commonly called doctrinal legal research with case studies to be analyzed. This research also uses a statute approach and historical approach. The results obtained from this research are that the practice of illegal fishing is classified as a transnational organized crime, and analysis is carried out on cases that occur in the Arafura Sea as a real example. The practice of illegal fishing is regulated through UNCLOS, which is the international legal basis for marine management. This practice has significant implications, not only on the economy but also the sustainability of Indonesia's marine ecosystem. Enforcement is carried out through the sinking and burning of foreign vessels proven to have violated the law and the establishment of Task Force 115 as an effort to deal with illegal fishing. In addition, international collaboration and cooperation between countries is needed to minimize the practice of illegal fishing.
PERAN LEMBAGA LEGISLATIF DALAM KONFIGURASI POLITIK HUKUM: ANTARA ASPIRASI PUBLIK DAN KEPENTINGAN POLITIK UNTUK MENCAPAI KARAKTERISTIK PRODUK HUKUM Kusuma, Aditama Candra; Tesalonika, Ligina; Ayyasy, Rofi; Halim, Wahidul; Fauzan, Anis; Prasetyo, Handoyo; Winanti, Atik
Jurnal Hukum Statuta Vol 4 No 1 (2024): Volume 4, Nomor 1, Desember 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/jhs.v4i1.9930

Abstract

Penelitian ini membahas peran lembaga legislatif dalam menghadapi dilema antara memperjuangkan aspirasi publik dan kepentingan politik partai dalam proses legislasi di Indonesia. Sebagai salah satu pilar utama dalam sistem pemerintahan, lembaga legislatif memiliki fungsi penting dalam pembentukan undang-undang, pengawasan, dan pengesahan anggaran negara. Namun, anggota legislatif sering kali dihadapkan pada ketegangan antara kepentingan publik dan tuntutan politik dari partai yang mendukung mereka, yang dapat mempengaruhi kualitas produk hukum yang dihasilkan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk menganalisis faktor-faktor hukum, politik, dan sosial yang memengaruhi proses legislasi. Selain itu, penelitian ini menyoroti bagaimana sistem pemilihan umum dan dominasi partai politik menciptakan tekanan pada anggota legislatif, serta pengaruh lobi dari kelompok kepentingan ekonomi dalam proses pembuatan kebijakan. Untuk mengatasi dilema ini, peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam proses legislasi dipandang sebagai solusi penting untuk menciptakan produk hukum yang adil dan inklusif
RESTRUKTURISASI PERUSAHAAN DALAM KONTEKS AKUISISI: IMPLIKASI HUKUM DAN STRATEGI BISNIS DI INDONESIA Fransisca Andriani, Yosephine; Risca Selfeny
Jurnal Hukum Statuta Vol 4 No 1 (2024): Volume 4, Nomor 1, Desember 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/jhs.v4i1.10000

Abstract

This article discusses corporate restructuring in the context of acquisitions, focusing on the legal implications and business strategies in Indonesia. The research begins by examining the legal and regulatory framework governing acquisitions, including their compatibility with corporate law. Next, the study discusses the factors driving companies to use acquisitions as a strategic tool for expansion, such as market competition, financial pressures, and globalization. The study analyzes best practices in the legal and business fields, demonstrating their role in ensuring a smooth acquisition process. The urgency of this study lies in understanding the challenges in mergers and acquisitions (M&A), which involve not only financial and operational issues but also legal disputes and compliance with mandatory laws in Indonesia. Using a qualitative approach, supported by case analysis and literature review, this article identifies important factors that affect the success or failure of acquisitions, such as due diligence, valuation accuracy, and cultural integration. The results show that while acquisitions offer great opportunities for corporate growth and market penetration, they also carry risks if they are not aligned with regulatory standards and strategic objectives. The study provides key recommendations for stakeholders, including improved corporate governance and in-depth legal assessments prior to acquisitions. The conclusion emphasizes that a well-structured acquisition process can support corporate sustainability and long-term economic growth, provided that all legal and strategic aspects are carefully managed.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 3 (2025): Volume 4, Nomor 3, Agustus 2025 Vol 4 No 2 (2025): Volume 4, Nomor 2, April 2025 Vol 4 No 1 (2024): Volume 4, Nomor 1, Desember 2024 Vol 3 No 3 (2024): Volume 3, Nomor 3, Agustus 2024 Vol 3 No 2 (2024): Volume 3, Nomor 2, April 2024 Vol 3 No 1 (2023): Volume 3, Nomor 1, Desember 2023 Vol 2 No 3 (2023): Volume 2, Nomor 3, Agustus 2023 Vol 2 No 2 (2023): Volume 2, Nomor 2, April 2023 Vol 2 No 1 (2022): Volume 2, Nomor 1, Desember 2022 Vol 1 No 3 (2022): Volume 1, Nomor 3, Agustus 2022 Vol 1 No 2 (2022): Volume 1, Nomor 2, April 2022 Vol 1 No 1 (2021): Volume 1, Nomor 1, Desember 2021 More Issue