cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Heru Sugiyono
Contact Email
herusugiyono@upnvj.ac.id
Phone
+6281389067192
Journal Mail Official
jurnalstatuta@upnvj.ac.id
Editorial Address
Gedung Yos Sudarso UPN "Veteran" Jakarta Jalan RS. Fatmawati Raya, Pondok Labu, Cilandak, South Jakarta City, Jakarta 12450
Location
Kota depok,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Hukum Statuta
Published by Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
ISSN : 30637163     EISSN : 30638666     DOI : https://doi.org/10.35586/
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Hukum Statuta adalah jurnal peer review yang diterbitkan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Veteran Jakarta. Naskah yang diterima Jurnal ini adalah naskah dalam Bahasa Indonesia, JHS diterbitkan tiga kali setahun pada bulan April, Agustus, dan Desember. Jurnal ini merupakan salah satu wadah bagi mahasiswa, akademisi, profesional dan peneliti di bidang hukum untuk menerbitkan hasil penelitiannya. Laman ini menyediakan akses terbuka langsung ke konten jurnal, prinsipnya bahwa penelitian harus tersedia secara mudah dan gratis untuk umum guna mendukung penyebarluasan ilmu pengetahuan khususnya di bidanag Ilmu Hukum. Ruang lingkup JHS mencakup semua topik yang berkaitan dengan ilmu hukum. Saat ini Jurnal Hukum Statuta terindeks di Google Schoolar
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 55 Documents
 1   2   3   4   5 
MANIPULASI PASAR DALAM PERDAGANGAN SAHAM DI PASAR MODAL DITINJAU DARI ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR Meiline Maria Margareth Panjaitan; Rani Apriani
Jurnal Hukum Statuta Vol 1 No 1 (2021): Volume 1, Nomor 1, Desember 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/jhs.v1i1.2804

Abstract

Manipulasi pasar merupakan suatu usaha yang dilakukan melalui perantaraan anggota bursa,secara mandiri ataupun Bersama-sama yang memberikan gambaran bahwa transaksi efek atau harga yang terjadi adalah sesuai dengan kebutuhan pasar pada saat itu. Manipulasi pasar dapat dilakukan dengan melakukan serangkaian transaksi maupun mempergunakan informasi dengan maksud untuk memanipulasi. Perbuatan manipulasi pasar dilarang dalam UUPM, dapat dilihat pada Pasal 91 dan Pasal 92 UUPM. Dalam Pasal 91 UUPM berbunyi: “setiap pihak dilarang melakukan Tindakan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan untuk menciptakan gambaran atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga efek di bursa. Pengaturan mengenai manipulasi pasar modal berkaitan dengan manipulasi harga, volume, spoofing serta manipulasi keterbukaan informasi. Bentuk perlindungan hukum bagi investor yang dirugikan akibat praktik manipulasi pasar modal adalah perlindungan yang diberikan oleh Lembaga terkait seperti Bapepam, BEI serta OJK yang penjatuhan sanksi berupa sanksi pidana, perdata maupun administrasi serta tindakan reprensif dan preventif. Perlindungan hukum terhadap Investor publik atau yang dikenal pemegang saham minoritas, dalam perakteknya masih terdapat beberapa kendala, terutama menyangkut hukum acara misalnya derivative suit dan class action. Prinsip derivative suit dalam hukum acara adalah membenarkan seseorang atau lebih, pemegang saham untuk membawa kasus ke pengadilan atas tindakan-tindakan yang merugikan perusahaan. Jadi “Cause of Action” terhadap perusahaan bukan “direct” terhadap pribadi pemegang saham yang bersangkutan sehingga pemegang saham tidak dapat mengajukan perusahaan kepada pengadilan melainkan pribadi direkturnya.
Pemenuhan Hak Dan Kesempatan Kerja Pada Pekerja Yang Mengalami Disabilitas Fisik Akibat Kecelakaan Kerja Muhamad Alief Hidayat
Jurnal Hukum Statuta Vol 1 No 1 (2021): Volume 1, Nomor 1, Desember 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/jhs.v1i1.2930

Abstract

Jurnal yang berjudul “Pemenuhan hak dan kesempatan kerja pada pekerja yang mengalami disabilitas fisik akibat kecelakaan kerja” ini menguraikan mengenai permasalahan tidak terpenuhinya perlindungan dan hak pekerja yang mengalami disabilitas fisik yang diakibatkan karena kecelakaan kerja yang dialami dilingkungan kerja. Hal ini dibuktikan dengan adanya pemutusan hubungan kerja sepihak yang dilakukan oleh suatu perusahaan diakibatkan karena adanya cacat fisik atau penyakit yang memiliki efek berkepanjangan, dimana atas adanya hal ini seorang pekerja dianggap tidak lagi akan bekerja secara baik dan mengganggu produktivitas perusahaan. Dewasa ini dengan adanya perkembangan kebutuhan kerja dan perkembangan perusahaan menyebabkan pekerja dihadapkan dengan adanya berbagai tuntutan kerja yang sangat tinggi, sehingga para pekerja diharuskan berhadapan langsung dengan berbagai resiko kerja yang besar serta tuntutan produktivitas dan efektivitas yang tinggi. Sebagai konsekuensinya perlindungan pada pekerja menjadi hal yang dikesampingkan oleh perusahaan, diantaranya yaitu kesempatan kerja bagi para pekerja yang memiliki disabilitas fisik yang tidak terpenuhi. Hal ini tentu menjadi perhatian masyarakat berkaitan dengan kesejahteraan kehidupan pekerja yang mengalami cacat fisik akibat kecelakaan kerja. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum sosio-legal. Hasil akhir dari penelitian ini yaitu kajian mengenai regulasi perlindungan pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja akibat disabilitas fisik karena kecelakaan kerja, pelaksanaan kebijakan pemerintah yang didasarkan seperti dalam Pasal 150 sampai Pasal 172 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 dan rekomendasi bagi pemerintah serta evaluasi pada pelaksanaan pemberian ganti rugi, pelatihan kerja dan kesempatan kerja atas pemutusan hubungan kerja tersebut.
DELIK PENCEMARAN NAMA BAIK ATAS PEMBERITAAN PERS DI INDONESIA Mohamad Agil Effendi; Habib Adjie
Jurnal Hukum Statuta Vol 2 No 2 (2023): Volume 2, Nomor 2, April 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/jhs.v2i2.3335

Abstract

ABSTRAKBerbicara tentang informasi kita tidak bisa menafikkan peran dari pada pers, Pada zaman dimana informasi menjadi unsur dominan dalam perkembangan kehidupan masyarakat saat ini, peran pers sangatlah Vital. Pers mutlak diperlukan dalam tata kehidupan bermasyarakat, apalagi dalam suatu negara yang mengalami modernisasi. Sebagai sarana penyebarluasan informasi dan alat kontrol social yang ada di masyarakat, pers berharap memiliki kebebasan dalam melakukan peranannya. Kebebasan yang memungkinkan para insan pers bisa memilih, menentukan, mengerjakan tugas mencari, meliputi berita, dan melakukan penyiaran berita kepada publik untuk memenuhi hak publik untuk mendapatkan informasi. Kebebasan pers bahkan ditempatkan sebagai salah satu syarat mutlak bagi negara yang menganut sistem demokrasi.Dalam konteks pertanggungjawaban dalam korporasi terdapat asas “siapa yang bertanggung jawab maka ia yang berbuat” dan oleh karena perusahaan pers harus berbentuk badan hukum, maka Pemimpin Redaksilah yang dianggap bertanggung jawab apabila terjadi pelanggaran hukum pidna pers. Dalam pertimbangannya majelis hakim menyebutkan bahwa pimpinan redaksi dianggap mempunyai pengalaman, pemahaman, dan pengetahuan dalam bidang jurnalistik serta mempunyai wewenang untuk menentukan layak tidaknya suatu berita atau gambar untuk dimuat.Kata Kunci : Delik Pencemaran nama baik di Indonesia.ABSTRACT                    Talking about information, we cannot ignore the role of the press. In an era where information is the dominant element in the development of people's lives today, the role of the press is vital. The press is absolutely necessary in the order of social life, especially in a country undergoing modernization. As a means of disseminating information and a means of social control in society, the press hopes to have the freedom to carry out its role. Freedom that allows members of the press to choose, determine, carry out the task of searching, covering news, and broadcasting news to the public to fulfill the public's right to obtain information. Freedom of the press is even placed as one of the absolute requirements for a country that adheres to a democratic system.               In the context of accountability in a corporation, there is the principle of "who is responsible then he who acts" and because a press company must be a legal entity, it is the Chief Editor who is considered responsible if there is a violation of the criminal law of the press. In their consideration, the panel of judges stated that the editor-in-chief is considered to have experience, understanding, and knowledge in the field of journalism and has the authority to determine whether or not a news or image is appropriate for publication.Keywords: Defamation offense in Indonesia.
PERAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA DALAM PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL (PEN) SEBAGAI UPAYA MEMPERKUAT KETAHANAN NASIONAL Eveline Julieta Dortia Sianipar
Jurnal Hukum Statuta Vol 2 No 2 (2023): Volume 2, Nomor 2, April 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/jhs.v2i2.3476

Abstract

Virus Corona saat ini menjadi ancaman serius bagi Indonesia dari sisi pertahanan dan keamanan. Pemerintah selaku pemegang kendali dalam membuat kebijakan negara harus bisa mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan dan potensi merapuhnya pertahanan nasional, dimana efek berkepanjangan akibat pandemik Covid-19 bisa berdampak massif, salah satunya terhadap ketahanan ekonomi. Untuk mempersiapkan negara dalam menghadapi ancaman yang bisa membahayakan stabilitas keuangan maka Pemerintah Indonesia membuat Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan tujuan melindungi, mempertahankan dan meningkatkan ekonomi pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Penelitian ini bertujuan untuk menunjukan Peran Kejaksaan R.I. dalam mendukung pelaksanaan Program PEN sebagai upaya mendorong percepatan pemulihan ekonomi dan penegakan hukum guna memperkuat ketahanan nasional. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan metode normatif yaitu menekankan pembahasan pada aturan dan ketentuan legal-formal. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer termasuk peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder seperti buku-buku dan literatur, dan bahan hukum tersier yang didapat melalui penelusuran kepustakaan (library reseach). Hasil penelitian menunjukan Peran Kejaksaan R.I khususnya bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dalam mendukung program PEN dilaksanakan dengan melakukan kegiatan pendampingan hukum dan bantuan hukum (litigasi dan non litigasi) oleh Jaksa Pengacara Negara sebagai upaya pemulihan dampak Covid-19 guna memperkuat ketahanan nasional, dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada hukum dan pemerintah.
Kerjasama Internasional Dalam Pemberantasan Perdagangan Senjata Api Illegal di Kawasan Asia Tenggara Alifia Michelle Usman; Alvina Ahmadi Putri; Fatihana Ulya Nasution; Muhammad Hafiz Ramadhan; Nurul Annisa
Jurnal Hukum Statuta Vol 1 No 3 (2022): Volume 1, Nomor 3, Agustus 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/jhs.v1i3.3730

Abstract

Istilah perdagangan gelap senjata api yang digunakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah gerakan perdagangan senjata api secara ilegal yang dikendalikan oleh kelompok kriminal terorganisir. Gerakan tersebut khususnya terjadi di kawasan ASEAN dan bertentangan dengan hukum Nasional dan Internasional. Oleh karena itu, pertumbuhan perdagangan senjata api illegal akan meningkatkan kekhawatiran negara-negara Asia Tenggara. Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji upaya kerjasama dalam pemberantasan perdagangan senjata api illegal di negara-negara ASEAN, serta tantangan dan hambatan dalam pelaksanaannya. Pendekatan kasus yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan menggunakan metode penelitian statuta yang dikombinasikan dengan pendekatan komparasi kasus di negara-negara Asia Tenggara. Penelitian ini menunjukkan bahwa negara-negara ASEAN telah memanfaatkan sarana diplomatik yaitu ASEAN Regional Forum (ARF) dan pembentukan ASEAN Police (ASEANAPOL). Forum-forum tersebut diusulkan oleh ASEAN Political Security Community (APSC) dengan cara berkoordinasi dengan kepala polisi nasional negara-negara ASEAN yang meliputi, kebijakan penegakan hukum, pengadilan pidana dan kejahatan transnasional untuk memerangi perdagangan senjata api illegal di kawasan ASEAN. Namun, efektivitas APSC masih dipertanyakan karena perdagangan gelap senjata api belum bisa diberantas.
ANALISIS PENJATUHAN SANKSI PIDANA BAGI MASYARAKAT YANG MENOLAK VAKSINASI Aditama Candra Kusuma; Fachri Fadillah Fadillah; Ni Wayan Widya Pratiwi
Jurnal Hukum Statuta Vol 1 No 2 (2022): Volume 1, Nomor 2, April 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/jhs.v1i2.3758

Abstract

Infeksi virus Corona atau yang lebih dikenal dengan covid-19 masih sangat masif, hal tersebut membuat semua negara yang rakyatnya terjangkit virus ini menjadi lebih waspada dan mempersiapkan segala cara untuk melawan covid-19, salah satu cara yang ditempuh adalah vaksinasi. Vaksinasi merupakan salah satu terobosan mutakhir dalam dunia kesehatan karena bersifat preventif. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penegakan hukum terhadap masyarakat yang menolak vaksinasi serta untuk mengkaji sanksi ideal terhadap masyarakat yang menolak vaksinasi. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. sifat penelitian ini adalah literer atau penelitian kepustakaan (library research). Hasil penelitian menunjukan bahwa Pasal 93 Undang- Undang Karantina Kesehatan bersifat Lex Specialis Sistematis sehingga dapat mengesampingkan Undang - Undang yang lainnya, maka sudah tepat penggunaannya sebagai upaya paksa pemerintah untuk kekebalan komunitas.
PERAN TNI DI MASA PANDEMI COVID 19 DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN BELA NEGARA Arlis Karlina
Jurnal Hukum Statuta Vol 2 No 1 (2022): Volume 2, Nomor 1, Desember 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/jhs.v2i1.3923

Abstract

The TNI, as a national component, is involved in handling the COVID-19 virus and administering COVID-19 vaccinations throughout Indonesia. TNI soldiers have been actively involved on the front lines with Health Workers in battling the COVID-19 pandemic since it first entered Indonesia. The TNI's task in dealing with the epidemic is to carry out Military Operations Other Than War (OMSP), as mandated by TNI Law Number 34 of 2004, namely assisting the Regional Government's tasks and providing humanitarian assistance. As the enforcer of state sovereignty, the TNI plays a variety of roles, including economic, social, cultural, security, health, and logistics distribution. The urgency of TNI involvement in dealing with the COVID-19 pandemic is influenced by risk factors, specifically the very high rate of transmission of the COVID-19 disease outbreak, the ability of civil institutions to deal with COVID-19, and the impact of the COVID-19 pandemic on socioeconomic and political stability of Indonesia as a country.
Pemberantasan Revenge Porn di Lingkungan Sekolah Menengah Atas Ditinjau dengan Hukum Positif di Indonesia Muhammad Fauzan; Hanif Fil'Awalin; Davina Dewi Aulyanti; Meurina Desthabu; Biyandra Timothee A; Lintang Aulia Zahra; Zefanya Angelica Situmeang; Feby Welgaputri; Muhammad Naufal; Karina Josephine Siregar; Adnasohn Aqilla Respati; Handar Subhandi Bakhtiar
Jurnal Hukum Statuta Vol 2 No 3 (2023): Volume 2, Nomor 3, Agustus 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/jhs.v2i3.5692

Abstract

Abstract Revenge Porn is booming among children or high school students who meet. More than that, there are rules for revenge porn itself in the laws and regulations. Therefore, there is a need for further research on revenge porn as a crime, the regulation of revenge porn is reviewed by Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions and Law Number 12 of 2022 concerning the Crime of Sexual Violence, and to know the reporting procedure when there is a porn revenge case. The research method used is normative research with an approach to laws and regulations. The data collection method used in this research is literature study. The results of this study indicate that revenge porn is a crime if there is an intention of the perpetrator to take revenge on the victim due to several factors such as the hurt experienced by the perpetrator. In addition, there can also be coercion and extortion that can aggravate the perpetrator when it is reported by the victim. In the ITE Law, there is a provision for revenge porn which is contained in Article 27 Paragraph (3). The relevance between the ITE Law and TPKS is the opening of electronic devices in the ITE Law that can be used for the needs of victims in reporting victim evidence with the TPKS Law. The procedure for reporting porn revenge cases can be seen in the Regulation of the Head of the Indonesian Police Number 6 of 2019 concerning Criminal Investigations.
Maraknya Fenomena Hate Comment di Kalangan Remaja Indonesia dalam Bermedia Sosial Abyan Zain; Ayu Safa Mutiara; Jeanny Anggita Fitriyani; Agnes Cynthia; Fadiah Tarisa Sabrina; Yunizar Falevi; Sandra Amelia; Nadhif Gilang Bhaswara; Haryadian Setya Abrilrizky; Nadhifa Putri Eriana; Winda Dwiastuti; Muhammad Syahrul Ramadhan; Handar Subhandi Bakhtiar
Jurnal Hukum Statuta Vol 2 No 3 (2023): Volume 2, Nomor 3, Agustus 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/jhs.v2i3.5694

Abstract

Abstract Apart from the many conveniences that are felt, of course there are also negative effects from the current rapid development of technology, the rise of hate comments that occur on social media is a form of the negative impact of current technological developments. This journal was created with the aim of studying the meaning of hate comments and researching the regulations in Indonesia that regulate hate comments, and to understand more about the impact of hate comments so that hate comments can be reduced. This study uses the literature study research method in which the author seeks data and information from various types of references such as documents, both written documents, documents in the form of photographs, documents in the form of images, and documents in electronic form that can be used as sources in research process. It can be concluded that hate speech is a word, deed, writing or action that can lead to acts of violence that demean the dignity of fellow human beings, resulting in stigma from those who commit or are called perpetrators or those who are victims of these actions. hate comments that are often carried out on social media are included in hate speech. Indonesia has several regulations governing hate comments including the ITE Law, the Criminal Code, and the Chief of Police Circular Number: SE/06/X/2015 concerning Handling Hate Speech. In addition, hate comments also have some bad effects for victims. as well as perpetrators. Keywords: Hate comment, Social Media, Hate Speech
Kepastian Hukum Bagi Narapidana Pedofil Yang Diancam Pidana Tambahan Kebiri Kimia Herlin Djaja Waluja
Jurnal Hukum Statuta Vol 1 No 1 (2021): Volume 1, Nomor 1, Desember 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/jhs.v1i1.5700

Abstract

This study aims to find out the ratio legis of chemical castration penalty for convicted paedophiles in the child protection act. this type of research is normative legal research. The research used a statutory approach and a concept approach. the data used in this study is secondary data sources. The data collection technique conducted for this research was literature studies. The research showed that the number of pedophilia cases are increasing and growing in Indonesia, thus requiring a new innovation in implementing penalty towards perpetrators who deviate from the provisions of criminal sanctions in the criminal code.This is because the existing sanctions have not been effective in providing a deterrent effect towards the perpetrators. The ratio legis for additional penalty of chemical castration is based on the threats to children welfare (children's rights from various aspects) due to the increasing number of victims of sexual violence against children (male and female) committed by pedophiles.

Page 1 of 6 | Total Record : 55

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 3 (2025): Volume 4, Nomor 3, Agustus 2025 Vol 4 No 1 (2024): Volume 4, Nomor 1, Desember 2024 Vol 3 No 3 (2024): Volume 3, Nomor 3, Agustus 2024 Vol 3 No 2 (2024): Volume 3, Nomor 2, April 2024 Vol 3 No 1 (2023): Volume 3, Nomor 1, Desember 2023 Vol 2 No 3 (2023): Volume 2, Nomor 3, Agustus 2023 Vol 2 No 2 (2023): Volume 2, Nomor 2, April 2023 Vol 2 No 1 (2022): Volume 2, Nomor 1, Desember 2022 Vol 1 No 3 (2022): Volume 1, Nomor 3, Agustus 2022 Vol 1 No 2 (2022): Volume 1, Nomor 2, April 2022 Vol 1 No 1 (2021): Volume 1, Nomor 1, Desember 2021 More Issue