cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
khairuddin
Contact Email
abdurraufinstitute@gmail.com
Phone
+6282286180987
Journal Mail Official
abdurraufsocialscience@gmail.com
Editorial Address
Jl. Kuta Pinang Desa Tanah Bara Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh
Location
Kab. aceh singkil,
Aceh
INDONESIA
Abdurrauf Social Science
Published by Yayasan Abdurrauf Cendekia Nusantara
ISSN : 30633117     EISSN : 30636604     DOI : -
Core Subject : Religion, Humanities, Education, Social,
Religion Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Abdurrauf Social Science adalah jurnal terkemuka yang ditinjau sejawat dan berakses terbuka, yang menerbitkan karya ilmiah, dan mengkhususkan diri dalam Ilmu Sosial yang menekankan isu-isu Asia kontemporer dengan pendekatan interdisipliner dan multidisipliner. Jurnal ini berupaya untuk menerbitkan artikel yang membahas isu-isu ekonomi, politik, sosial budaya, dan pendidikan. Abdurrauf Social Science menawarkan akses terbuka terhadap kontennya dan dilisensikan di bawah Lisensi Internasional Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 ( CC-BY-SA ) sebagai lisensi optimal untuk publikasi, distribusi, penggunaan, dan penggunaan kembali karya ilmiah. Artikel jurnal ini diterbitkan 2 kali setahun, yaitu Maret dan September.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 34 Documents
 1   2   3   4 
Digital Resilience as a Moderator in the Adoption of Digital Tools for Teaching Vocational Subjects in Nigerian Universities: A TAM Perspective Auta, Mohammed; Paul-Mgbeafulike , Vivian Stella; Ikpeama, Frednora Uchenna; Ufondu, Chidiebere Christopher
Abdurrauf Social Science Vol. 2 No. 2 (2025): Abdurrauf Social Science
Publisher : Yayasan Abdurrauf Cendekia Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70742/arsos.v2i2.361

Abstract

This study explores the moderating role of digital resilience in the adoption of digital tools for teaching vocational subjects in Nigerian universities through the lens of Technology Acceptance Model (TAM). Data were collected from 173 lecturers teaching vocational subjects across six universities using a structured questionnaire. Structural equation modeling (SEM) was used to test the relationships among perceived usefulness (PU), perceived ease of use (PEOU), digital resilience (DR), and adoption intention (AI). Results indicate that PU and PEOU significantly predict AI; however, digital resilience moderates only the relationship between PEOU and AI but not between PU and AI. These findings highlight the importance of developing digital resilience to enhance technology adoption especially in educational settings. Implications for policy, practice, and future research are discussed, emphasizing the need for targeted interventions to support lecturers teaching vocational subjects in adopting digital tools for vocational education programmes.
The Influence of Residential Environment on the Character Formation of University Students: A Case Study of UTHM Pagoh, Johor, Malaysia Kirin, Arwansyah; Khairuddin, Khairuddin
Abdurrauf Social Science Vol. 2 No. 2 (2025): Abdurrauf Social Science
Publisher : Yayasan Abdurrauf Cendekia Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70742/arsos.v2i2.362

Abstract

The residential environment plays a pivotal role in shaping students’ character, yet empirical studies in Malaysia particularly in semi-rural campuses such as UTHM Pagoh remain scarce. The shifting lifestyles of students living away from their families highlight the urgent need to examine how physical conditions, social interactions and prevailing norms within their residential settings influence character formation. This study aims to analyze the impact of residential environment on the character development of UTHM Pagoh students. Employing a quantitative survey design with 304 respondents, data were analyzed using simple regression via SPSS 25. The findings reveal that the residential environment has a statistically significant effect on students’ character (0,000 < 0,05), although its contribution is relatively small (8.6%). These results affirm that residential factors while not dominant, remain integral in shaping students’ moral behavior alongside family background, digital media and academic engagement. Theoretically, this study expands the discourse on character education by highlighting the often-overlooked role of residential context. Practically, the implications offer valuable insights for universities and policymakers in designing dormitory environments and character-building programs that are more conducive, inclusive and effective. [Lingkungan tempat tinggal memainkan peran penting dalam membentuk karakter mahasiswa, namun kajian empiris di Malaysia khususnya pada kampus semi-pedesaan seperti UTHM Pagoh masih sangat terbatas. Perubahan gaya hidup mahasiswa yang tinggal jauh dari keluarga menimbulkan kebutuhan mendesak untuk menilai sejauh mana kondisi fisik, interaksi sosial dan norma di lingkungan tempat tinggal memengaruhi pembentukan karakter mereka. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh lingkungan tempat tinggal terhadap karakter mahasiswa UTHM Pagoh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei terhadap 304 responden dan data dianalisis menggunakan regresi sederhana melalui SPSS 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lingkungan tempat tinggal berpengaruh signifikan terhadap pembentukan karakter mahasiswa yaitu 0,000 < 0,05, meskipun kontribusinya relatif kecil yaitu sebesar 8,6%. Temuan ini menegaskan bahwa faktor lingkungan tempat tinggal tetap penting sebagai salah satu elemen pembentuk karakter di samping pengaruh keluarga, media digital dan interaksi akademik. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya literatur pendidikan karakter dengan menekankan dimensi residensial sebagai faktor yang sering diabaikan. Secara praktis, implikasinya dapat dijadikan rujukan bagi pihak universitas maupun pembuat kebijakan dalam merancang lingkungan asrama serta program pengembangan karakter yang lebih kondusif, inklusif dan efektif.]
Civil Liberties in the Midst of the Threat of Disinformation: Protests and Constitutional Law Challenges in the Post-Truth Era Aringga, Rino Dedi; Meuraksa, M. Amin El-Walad
Abdurrauf Social Science Vol. 2 No. 2 (2025): Abdurrauf Social Science
Publisher : Yayasan Abdurrauf Cendekia Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70742/arsos.v2i2.373

Abstract

This study addresses the growing problem of disinformation in the digital public sphere, which directly affects civil liberties, particularly the right to express opinions through demonstrations. Disinformation in the post-truth era not only intensifies social polarization but also poses new challenges for constitutional law in balancing the protection of fundamental rights and public order. The objective of this research is to analyze the impact of the post-truth era on civil liberties and to examine the implications of constitutional law in regulating demonstrations amid the threat of disinformation. The study applies a normative juridical method with a conceptual and statutory approach, using primary sources such as the 1945 Constitution, Law No. 9 of 1998, the Electronic Information and Transactions Law, and Constitutional Court decisions, complemented by secondary sources including academic literature on disinformation and democracy. The findings reveal that the post-truth era shifts the meaning of civil liberties by prioritizing subjective opinions over facts, leading to the restriction of public expression. Inconsistencies in regulations and weak legal instruments exacerbate constitutional challenges in addressing this issue. The implications highlight the urgency of reformulating balanced and adaptive regulations to respond to digital dynamics, ensuring the protection of civil liberties while preventing the harmful effects of disinformation. Abstrak: Penelitian ini berangkat dari persoalan meningkatnya praktik disinformasi di ruang publik digital yang berimplikasi langsung terhadap kebebasan sipil, khususnya hak menyampaikan pendapat melalui unjuk rasa. Disinformasi yang berkembang di era post-truth tidak hanya menimbulkan polarisasi sosial, tetapi juga menghadirkan tantangan baru bagi hukum tata negara dalam menjaga keseimbangan antara perlindungan hak fundamental dan ketertiban umum. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh era post-truth terhadap kebebasan sipil dan menelaah implikasi hukum tata negara dalam mengatur unjuk rasa di tengah ancaman disinformasi. Metode yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, menggunakan sumber data primer berupa UUD 1945, UU No. 9 Tahun 1998, UU ITE, serta putusan Mahkamah Konstitusi, dan sumber sekunder berupa literatur akademik terkait disinformasi dan demokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa era post-truth menggeser makna kebebasan sipil dengan menempatkan opini subjektif di atas fakta, yang berdampak pada pembatasan ruang berekspresi. Inkonsistensi regulasi dan lemahnya instrumen hukum memperkuat tantangan hukum tata negara dalam merespons fenomena ini. Implikasi penelitian menegaskan perlunya reformulasi regulasi yang seimbang, adaptif, dan kontekstual terhadap dinamika digital, agar kebebasan sipil tetap terjamin tanpa mengabaikan kebutuhan pencegahan disinformasi.
Analysis Of Qris Potential in Mobile Banking to Support Financial Inclusion in The Face of The Post-Pandemic Covid-19 Crisis: A UTAUT2 Model Approach Musyaropah, Musyaropah; Sugianto, Sugianto; Shoolihah, Muhayyijah Fil Qurbah
Abdurrauf Social Science Vol. 2 No. 2 (2025): Abdurrauf Social Science
Publisher : Yayasan Abdurrauf Cendekia Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70742/arsos.v2i2.366

Abstract

This study investigates the factors that influence the implementation of QRIS in Islamic bank mobile banking services in the post-COVID-19 context. Guided by the Extended Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT2), the research emphasizes the dynamics of Islamic finance and aims to identify aspects requiring further development in QRIS M-Banking. A total of 500 individual customers of Islamic banks who actively use mobile banking services across Indonesia participated in the study. The research employed a quantitative method with purposive sampling. Data were collected through a combination of open- and close-ended questionnaires and analyzed using SPSS 26. The results reveal that Social Influence, Facilitating Conditions, Hedonic Motivation, and Habit significantly affect Behavioral Intention to use QRIS M-Banking, while Performance Expectancy, Effort Expectancy, and Trust show no significant influence. These findings underline the importance of strengthening social and environmental support, improving system infrastructure, and enhancing features that encourage positive user habits and enjoyment in financial transactions. This study contributes theoretically by extending the application of UTAUT2 within the context of Islamic banking and post-pandemic financial behavior. Practically, it provides insights for Islamic banks to design strategies that foster higher QRIS adoption rates, while also offering recommendations for policymakers to strengthen digital financial inclusion and promote sharia-compliant payment systems. Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor yang memperkuat implementasi QRIS pada layanan M-Banking bank syariah pasca pandemi COVID-19. Penelitian ini menggunakan Extended Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT2) dengan fokus pada keuangan syariah, dan bertujuan untuk mengidentifikasi elemen-elemen yang memerlukan perbaikan pada QRIS M-Banking. Penelitian ini terdiri dari dua tahap. Tahap pertama bertujuan untuk memasukkan faktor-faktor yang mempengaruhi keinginan penggunaan QRIS M-Banking pasca pandemi COVID-19. Penelitian tahap kedua ini bertujuan untuk menyoroti faktor-faktor yang memerlukan pengembangan QRIS M-Banking untuk mempercepat dan meningkatkan keuangan syariah pasca pandemi COVID-19. Partisipan penelitian terdiri dari 500 nasabah individu bank syariah yang aktif menggunakan layanan M-Banking yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Metode penelitian yang dipilih adalah kuantitatif, dengan pendekatan pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling. Data dikumpulkan melalui kombinasi pertanyaan terbuka dan tertutup, kemudian dianalisis menggunakan software SPSS 26. Hasil analisis menunjukkan bahwa Social Influence, Facilitating Conditions, Hedonic Motivation, dan Habit mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel Behavioral Intention, sedangkan Performance Expectancy, Effort Expectancy, dan Trust tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel Behavioral Intention. Kontribusi penelitian ini secara teoretis memperluas penerapan model UTAUT2 dalam konteks perbankan syariah dan perilaku keuangan pasca pandemi. Secara praktis, penelitian ini memberikan wawasan bagi bank syariah untuk merancang strategi yang mendorong adopsi QRIS lebih tinggi, serta menawarkan rekomendasi bagi pembuat kebijakan dalam memperkuat inklusi keuangan digital dan pengembangan sistem pembayaran syariah di Indonesia.
The Prisoner Assimilation Policy from a Proportionality Perspective: A Critical Analysis of Rights, Power, and Social Transformation Djian Fadilla; Surya Perdana
Abdurrauf Social Science Vol. 3 No. 1 (2026): Abdurrauf Social Science
Publisher : Yayasan Abdurrauf Cendekia Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70742/arsos.v3i1.506

Abstract

This study examines the problems of the inmate assimilation policy that creates tension between the protection of prisoners' rights and the interests of public security in the perspective of the principle of proportionality. The main problem lies in the lack of optimal application of the principle of proportionality in assimilation policies, especially in the context of emergency conditions that affect the direction of policies and their implementation in the field. The purpose of this study is to critically analyze how the principle of proportionality is applied, as well as identify the influence of power relations on the formation and implementation of assimilation policies and their implications for social transformation. This research uses a literature method with a normative-critical approach through analysis of relevant laws and regulations, policy documents, and academic literature. The data used includes primary sources in the form of regulations and policies, as well as secondary sources in the form of books, scientific journals, and the results of previous research. The results of the study show that the application of the principle of proportionality in assimilation policies is not consistent and tends to be influenced by power dynamics and emergency situations. In conclusion, a reconstruction of assimilation policies that are more proportionate, transparent, accountable, and oriented towards the balance of justice is needed.
Optimizing Prison Law Enforcement to Prevent Recidivism Muhammad Rizki Manurung; Ismail Koto
Abdurrauf Social Science Vol. 3 No. 1 (2026): Abdurrauf Social Science
Publisher : Yayasan Abdurrauf Cendekia Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70742/arsos.v3i1.507

Abstract

Recidivism of inmates in Indonesian prisons is still a serious problem, especially related to narcotics abuse and possession of illegal communication devices. This phenomenon shows that there are gaps in the law enforcement system and coaching programs, which has implications for the low effectiveness of rehabilitation and the risk of repetition of criminal acts. This study aims to analyze the optimization of prison law enforcement as a strategy to prevent recidivism of inmates. The method used is library research with the collection of primary and secondary data from literature, books, journals, official reports, and previous research related to the correctional system, criminal law, and inmate development programs. Data is analyzed using content analysis techniques to identify patterns, relationships, and important information relevant to the research objectives. Research findings show that formal law enforcement without the support of a holistic coaching program tends to be less effective in preventing recidivism. The integration between strict disciplinary sanctions, educational coaching, psychological rehabilitation, and inmate independence training has proven to be more effective in reducing the risk of repetition of criminal acts. This research provides a basis for the development of correctional policies that are more responsive, fair, and oriented towards the social reintegration of prisoners, while enriching the study of correctional law theoretically and practically.
New Penal Paradigm: Proportional and Restorative Strategies to Manage Overcrowding at Class I Tanjung Gusta Detention Center Agung Adipa Dewantara Siregar; MHD. Teguh Syuhada Lubis
Abdurrauf Social Science Vol. 3 No. 1 (2026): Abdurrauf Social Science
Publisher : Yayasan Abdurrauf Cendekia Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70742/arsos.v3i1.508

Abstract

This study highlights overcrowding in the Class I State Prison Tanjung Gusta Medan as a consequence of the dominance of prison sentences and excessive detention practices in the Indonesian criminal justice system. This problem is structural because it is rooted in the orientation of repressive penal policies and the application of alternative sanctions has not been optimal. This research uses a normative juridical method with a statute approach and is supported by literature studies on primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of the study show that Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code marks a paradigm shift from a retributive approach to a corrective, rehabilitative, and restorative approach, with imprisonment as the ultimate remedium. The implementation of alternative criminal justices, such as social work crimes, supervision crimes, diversion, restorative justice, and the optimization of integration programs (assimilation and parole), has been proven to have the potential to suppress the influx of new prisoners, increase the effectiveness of coaching, and maintain the proportionality of punishment. Preventing overcrowding requires consistency in the application of the new paradigm so that the penal system runs rationally, risk-based, and fair.
Enhancing Reading Culture in Nigerian TVET Institutions: Institutionalizing Structured Library-Based Reading Sessions for Academic Improvement Olayemi Tosin Ajayi; Lambert A. Ihebuzor
Abdurrauf Social Science Vol. 3 No. 1 (2026): Abdurrauf Social Science
Publisher : Yayasan Abdurrauf Cendekia Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70742/arsos.v3i1.525

Abstract

This study investigates the effectiveness of structured, library-based weekly reading sessions as a mechanism for improving reading culture and academic performance among students in Nigerian Technical and Vocational Education and Training (TVET) institutions. Using a mixed-methods longitudinal design, data were collected from 133 National Diploma students through self-reported survey responses, interviews, focus group discussions, and academic records. The intervention consisted of mandatory one-hour weekly reading sessions conducted in the institutional library over one academic session. Findings revealed that 85% of participants reported increased reading engagement, 72% improved motivation, and 65% enhanced comprehension. Academic performance improved significantly, with mean GPA increasing from 2.45 to 2.95, supported by paired sample t-test results (p < .001). Qualitative findings further revealed that structured environments, peer interaction, and accountability mechanisms contributed to sustained reading habits. The study concludes that structured reading sessions represent a viable and scalable institutional strategy for strengthening reading culture in TVET contexts. Policy implications include curriculum integration of reading programs, improved library infrastructure, and interventions to manage digital distractions.  
Revisiting Shi’a Influence in Idrisid Morocco: Governance, Legitimacy, and the Reconfiguration of Religious Identity Muhammad Farhan
Abdurrauf Social Science Vol. 3 No. 1 (2026): Abdurrauf Social Science
Publisher : Yayasan Abdurrauf Cendekia Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70742/arsos.v3i1.559

Abstract

This study revisits the influence of Shi’a in the context of the Idrisid Dynasty in Morocco through a political sociology perspective. It aims to analyze how religious legitimacy, particularly claims of descent from the Prophet Muhammad (Ahl al-Bayt), functioned as a foundation of political authority as well as a mechanism for the construction of religious identity in the early Maghrib. In addition, the study explores how this influence has been represented and reinterpreted in both historical narratives and contemporary socio-religious contexts. This research employs a qualitative approach based on library research, drawing upon classical historical sources and modern academic studies relevant to the Idrisid period and the early development of Shi’a. The analysis focuses on the relationship between power, legitimacy, and identity within society. The findings indicate that Shi’a affiliation in the context of the Idrisid Dynasty was primarily symbolic and political rather than a fully institutionalized theological system. Genealogical claims to the Ahl al-Bayt played a crucial role in strengthening political legitimacy amid social fragmentation and intergroup conflict. Over time, this influence underwent socio-cultural transformation, resulting in diverse interpretations within contemporary Moroccan society, both in the form of cultural practices and religious discourse. This study contributes to a deeper understanding of the relationship between religion and power in Islamic history, while also offering a critical perspective on the process of reconfiguring religious identity within modern social dynamics.
Legal Protection Of Minority Shareholders Of Companies In Indonesia Oloan Tua Partempuan; Adi Mansar
Abdurrauf Social Science Vol. 3 No. 1 (2026): Abdurrauf Social Science
Publisher : Yayasan Abdurrauf Cendekia Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70742/arsos.v3i1.566

Abstract

This research offers a new approach by emphasizing the reconstruction of the decision-making mechanism in the GMS that is not only oriented towards the principle of majority vote (majority rule), but also integrates the principle of substantive justice for minority shareholders. The novelty lies in the effort to formulate a more progressive model of legal protection through the application of the principle of equitable governance, namely the balance between majority power and the protection of minority rights within the structure of a limited liability company. This situation creates an imbalance in legal standing and potentially leads to arbitrary actions by the majority shareholder. This study aims to analyze the form and effectiveness of legal protection for minority shareholders in decision-making at the General Meeting of Shareholders (GMS). Using normative juridical research methods and a statutory approach, as well as case studies, this study finds that legal protection for minority shareholders is regulated in the Limited Liability Company Law (UUPT), but its implementation still faces many obstacles. The dominance of the majority shareholder, information asymmetry, and limited law enforcement mechanisms are the main factors that reduce the effectiveness of this protection. This study recommends strengthening regulations, increasing transparency, and optimizing dispute resolution mechanisms.

Page 3 of 4 | Total Record : 34

 1   2   3   4 

Filter by Year

2024 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 1 (2026): Abdurrauf Social Science Vol. 2 No. 2 (2025): Abdurrauf Social Science Vol. 2 No. 1 (2025): Abdurrauf Social Science Vol. 1 No. 2 (2024): Abdurrauf Social Science Vol. 1 No. 1 (2024): Abdurrauf Social Science