cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Rezza Meirani
Contact Email
tjlnestor@gmail.com
Phone
+6285386796004
Journal Mail Official
tjlnestor@gmail.com
Editorial Address
Jl. Daya Nasional No. 1 Pontianak Tenggara Kota Pontianak Kalimantan Barat
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
Nestor Tanjungpura Journal Of Law
Published by Universitas Tanjungpura
ISSN : -     EISSN : 3031044X     DOI : https://doi.org/10.2648/nestor.v3i1.87914
Core Subject : Economy, Humanities, Education, Social,
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Nestor: Tanjungpura Journal Law (Nestor: TJL) adalah jurnal yang diterbitkan oleh Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura. Terbitan Nestor dimulai pada tahun 2022 dengan frekuensi penerbitan dua kali dalam satu tahun (Juni,Desember). Jurnal ini adalah media komunikasi dan pengembangan ilmu. Redaksi menerima naskah artikel laporan hasil penelitian dari mahasiswa, akademisi maupun praktisi, sepanjang relevan dengan misi redaksi.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 3, No 1 (2024)" : 6 Documents clear
TINJAUAN YURIDIS ATAS PERJANJIAN ASURANSI KREDIT TERHADAP NASABAH ATAS AGUNAN KLAIM YANG DIBAYARKAN OLEH ASURANSI Hendrawan, Muhammad Galih; Kamarullah, Kamarullah; Itasari, Endah Rantau
Nestor : Tanjungpura Journal of Law Vol 3, No 1 (2024)
Publisher : Faculty Of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/nestor.v3i1.88007

Abstract

Abstract  This research intends to conceptually examine the legal status of credit insurance agreements on customer collateral and customer obligations towards claims paid by insurance. This research uses a normative or doctrinal legal research form that is descriptive analysis. The data used is secondary data obtained through literature studies. The analysis of this research data was carried out qualitatively through legal argumentation reasoning. From the results of the study, it was found that the status of collateral guaranteed to the bank in credit insurance is entirely the responsibility of the bank and if there is a default by the debtor, the collateral will be an addition to the repayment of the remaining credit if the claim made by the insurance party to the bank is not sufficient for the nominal remaining credit of the debtor. The debtor's obligations have been clearly regulated in the credit agreement clause where the debtor must insure immovable property that will be used as collateral in the credit agreement by burdening it with a mortgage.  Keywords: Agreements; Bank"™s customers; Claim collateral; Credit insurance  Abstrak  Penelitian ini bermaksud untuk mengkaji secara konseptual mengenai status hukum dari perjanjian asuransi kredit atas agunan nasabah serta   kewajiban nasabah terhadap klaim yang dibayarkan oleh asuransi.Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian hukum normatif atau doktrinal yang bersifat deskriptif analisis. Data yang digunakan adalah data sekunder yang didapatkan melalui studi kepustakaan. Analisis data penelitian ini dilakukan secara kualitatif melalui penalaran argumentasi hukum.Dari hasil penelitian didapatkan temuan bahwa status agunan yang dijaminkan kepada pihak bank dalam asuransi kredit sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak bank dan jika terjadi kegagalan bayar oleh pihak debitur agunan tersebut akan menjadi tambahan dalam pelunasan sisa kredit jika klaim yang dilakukan pihak asuransi kepada bank tidak mencukupi nominal sisa kredit debitur. Kewajiban debitur telah diatur secara jelas di dalam klausa perjanjian kredit dimana debitur untuk mengasuransikan harta benda tidak bergerak yang akan dijadikan jaminan dalam perjanjian kredit dengan cara membebaninya dengan hak tanggungan.  Kata Kunci: Agunan klaim; Asuransi kredit; Nasabah; Perjanjian
PERAN DIREKTORAT INTELEJEN DAN KEAMANAN KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT DALAM MELAKUKAN DETEKSI DINI ANCAMAN GANGGUAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT Safri, Hendra Darwilias; Saptomo, Priyo; Wulandari, Ria
Nestor : Tanjungpura Journal of Law Vol 3, No 1 (2024)
Publisher : Faculty Of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/nestor.v3i1.87918

Abstract

Abstract  This research was conducted to find an overview of the implementation of the role of the Security Intelligence Directorate of West Kalimantan Police in carrying out early detection of threats to security and public order disturbances and the factors that influence them.This research is non-doctrinal legal research with data sources in the form of primary data and secondary data. The data obtained was then analyzed using descriptive juridical and qualitative methods and then concluded into answers that answered the research problems.From the research results, it was found that the role of the Security Intelligence Directorate of West Kalimantan Police in carrying out early detection of threats to security and public order disturbances was carried out in accordance with the rules, procedures and mechanisms and also in accordance with the objectives and functions it carries out. There are several influencing factors, both internally, namely human resources, selection of implementation methods and budget and facility limitations. Meanwhile, externally it comes from the fundraising target itself.  Keywords: Early detection; Security and order; Security intelligence  Abstrak  Penelitian ini   dilakukan untuk mencari gambaran mengenai pelaksanaan peran Direktorat Intelejen Keamanan Kepolisian Daerah Kalimantan Barat dalam melakukan deteksi dini ancaman gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.Penelitian ini merupakan penelitian hukum non doktrinal dengan sumber data berupa data primer dan data sekunder. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan metode deskriptif yuridis dan kualitatif untuk kemudian disimpulkan menjadi jawaban yang menjawab permasalahan penelitian.Dari hasil penelitian ditemukan bahwa peran Direktorat Intelejen Keamanan Kepolisian Daerah Kalimantan Barat dalam melakukan deteksi dini ancaman gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat dilakukan sesuai dengan aturan, prosedur dan mekanisme serta juga sesuai dengan tujuan dan fungsi yang diembannya. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi, baik secara internal yaitu sumber daya manusia, pemilihan metode pelaksanaan serta keterbatasan anggara dan fasilitas. Sedangkan secara eksternal adalah berasal dari sasaran penggalangan itu sendiri.
PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI DALAM RANGKA MENJAMIN TERPELIHARANYA TATA TERTIB KELANCARAN PELAKSANAAN TUGAS DI KEJAKSAAN NEGERI PONTIANAK Septian, Muhamad Bayu; Hermansyah, Hermansyah; Hamdani, Hamdani
Nestor : Tanjungpura Journal of Law Vol 3, No 1 (2024)
Publisher : Faculty Of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/nestor.v3i1.87920

Abstract

Abstract  This study aims to discuss and analyze the mechanism for enforcing discipline of Pontianak Prosecutor's Office employees in order to ensure the maintenance of orderly and smooth implementation of duties based on Law Number 20 of 2023 and obstacles in enforcing discipline of Pontianak Prosecutor's   Office employees. This type of research is normative juridical with a statutory regulatory approach and a conceptual approach. The data sources used are primary data obtained through interviews and secondary data obtained through literature studies. The data obtained are analyzed qualitatively and then presented descriptively. From the results of the study, it was concluded that the mechanism for enforcing discipline of Pontianak Prosecutor's Office employees has set standards in accordance with applicable regulations in order to comply with the rules, ethics, and high standards needed to maintain the integrity and public trust in the justice system. The obstacles faced come from several things, including: the lack of strict sanctions, the fading culture of employee discipline and the lack of competence and skills in work.  Keywords: Code of conduct; Employee discipline; Enforcement; Prosecutor's Office  Abstrak  Penelitian ini bertujuan untuk membahas dan menganalisis mekanisme penegakan disiplin pegawai Kejaksaan Negeri Pontianak dalam rangka menjamin terpeliharanya tata tertib kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 dan kendala dalam penegakan disiplin pegawai Kejaksaan Negeri Pontianak.Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang didapatkan dengan wawancara dan data sekunder yang diidapatkan dengan studi literatur. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif selanjutnya dikemukakan secara deskriptif.Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa mekanisme penegakan disiplin pegawai Kejaksaan Negeri Pontianak telah menetapkan standar sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku guna mematuhi aturan, etika, dan standar tinggi yang diperlukan untuk menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Adapun kendala yang dihadapi berasal dari beberapa hal, antaranya: kurang tegasnya sanksi, lunturnya budaya disiplin pegawai serta kurangnya kompetensi dan keterampilan dalam pekerjaan.  Kata kunci: Disiplin pegawai; Kejaksaan; Penegakan; Tata tertib  
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PROGRAM PENGEMBANGAN FOOD ESTATE TELUK KELUANG DALAM PERSPEKTIF PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN Handayani, Trisna; Bangun, Budi Hermawan; Widiyastuti, Sri
Nestor : Tanjungpura Journal of Law Vol 3, No 1 (2024)
Publisher : Faculty Of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/nestor.v3i1.88008

Abstract

Abstract  This study aims to conclude the food estate development program plan in Keluang Bay meets the aspects of sustainable development, and conclude the implications of the food estate development program plan in Teluk Keluang for sustainable development policies. The type of research used is normative legal research with several approaches, namely the legislative approach, case approach and conceptual approach. This research is prescriptive-analytical using secondary data. Data collection is carried out through literature studies, after the data has been collected, the author analyzes it using qualitative analysis techniques. This study concludes that the food estate development plan in Keluang Bay meets most of the criteria for sustainable development from the legal aspect and its potential benefits, but its implementation must be carried out with a holistic approach, paying attention to the balance between economic growth, environmental preservation, and social welfare. The implications of this plan for sustainable development policies indicate that a balance between socio-economic benefits and environmental impacts must be achieved to ensure long-term sustainability.  Keywords: Food estate; Implication; Sustainable development  Abstrak  Penelitian ini bertujuan untuk menyimpulkan rencana program pengembangan food estate di Teluk Keluang memenuhi aspek pembangunan berkelanjutan, dan menyimpulkan implikasi dari rencana program pengembangan food estate di Teluk Keluang terhadap kebijakan pembangunan berkelanjutan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan beberapa pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Penelitian ini bersifat preskriptif-analisis dengan menggunakan data sekunder. Pengumpulan data yang dilakukan melalui studi kepustakaan, setelah data telah terkumpul, maka penulis menganalisis dengan teknik analisis kualitatif.Penelitian ini menyimpulkan bahwa rencana pengembangan food estate di Teluk Keluang memenuhi sebagian besar kriteria pembangunan berkelanjutan dari aspek yuridis dan potensi manfaatnya, namun implementasinya harus dilakukan dengan pendekatan yang holistik, memperhatikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan kesejahteraan sosial. Adapun implikasi dari rencana ini terhadap kebijakan pembangunan berkelanjutan menunjukkan bahwa keseimbangan antara manfaat sosial ekonomi dan dampak lingkungan harus dicapai untuk memastikan keberlanjutan jangka panjang.    Kata Kunci: Implikasi; Lumbung pangan; Pembangunan berkelanjutan  
STRATEGI PENAGIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR ATAS NAMA PERUSAHAAN DI KABUPATEN KAPUAS HULU GUNA MENINGKATKAN PENDAPATAN DAERAH Paulus, Vitalius; rohani, Siti; Suasono, eddy
Nestor : Tanjungpura Journal of Law Vol 3, No 1 (2024)
Publisher : Faculty Of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/nestor.v3i1.88101

Abstract

Abstract  This study aims to discuss and analyze strategies and efforts in collecting Motor Vehicle Tax on behalf of companies in Kapuas Hulu Regency can run according to the predetermined targets and the factors that influence it. This study is normative legal with its objects in the form of legal principles, legal systematics, vertical and horizontal synchronization levels, but also pays attention to empirical reality. The data sources used are secondary data in the form of literature, regulations and documents related to the research object and primary data in the form of interview results. The results of the study indicate that the strategies and efforts in collecting Motor Vehicle Tax on behalf of companies in Kapuas Hulu Regency are carried out by: implementing a fine elimination policy, implementing data collection of company tax arrears, conducting socialization to companies, conducting direct tax collection and conducting motor vehicle raids. The influencing factors are: lack of socialization and coordination between agencies and minimal supporting facilities and infrastructure.  Keywords: Companies; Motor vehicle tax; Regional income  Abstrak  Penelitian ini bertujuan untuk membahas dan menganalisis strategi dan upaya dalam penagihan Pajak Kendaraan Bermotor atas nama perusahaan di Kabupaten Kapuas Hulu dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditentukan serta faktor yang mempengaruhinya.Penelitian ini bersifat hukum normatif dengan obyeknya berupa asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, namun juga memperhatikan realitas empirik. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder berupa literatur, peraturan dan dokumen yang berkaitan dengan obyek penelitian serta data primer berupa hasil wawancara.Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi dan upaya dalam penagihan Pajak Kendaraan Bermotor atas nama perusahaan di Kabupaten Kapuas Hulu dilakukan dengan: memberlakukan kebijakan penghapusan denda, melaksanakan pendataan tunggakan pajak perusahaan, melakukan sosialisasi terhadap perusahaan, melakukan penagihan pajak secara langsung serta melakukan razia kendaraan bermotor. Adapun faktor yang mempengaruhi adalah: kurangnya sosialisasi dan koordinasi antar instansi serta minimnya sarana dan prasaran pendukung.Kata kunci: Pajak kendaraan bermotor; Pendapatan daerah; Perusahaan
KOORDINASI ANTARA KEJAKSAAN DAN APARAT PENGAWASAN INTERNAL PEMERINTAH DALAM PENANGANAN LAPORAN ATAU PENGADUAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DI KOTA PONTIANAK Indra Safwatulloh, Mochamad; Syafei, Muhammad; Saptomo, Priyo
Nestor : Tanjungpura Journal of Law Vol 3, No 1 (2024)
Publisher : Faculty Of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/nestor.v3i1.87914

Abstract

 Abstract  This research aims to describe and analyze the implementation of coordination between the Prosecutor's Office and the Government Internal Monitoring Apparatus (APIP) in handling reports or complaints about government administration, especially in Pontianak City as well as obstacles in handling and efforts to overcome these obstacles.Research is divided into two, namely normative legal research and sociological or empirical legal research. Data analysis was carried out using descriptive juridical and qualitative methods, which were carried out according to the information or data obtained when the research was carried out, then processed and applied as a tool for analysis and discussion of research results.The results of the research found that APIP will only submit the Audit Results Report and Minutes files to the Pontianak District Prosecutor's Office if there is a failure to recover state financial losses by government officials in Pontianak City. Factors inhibiting coordination between the Pontianak District Prosecutor's Office and APIP come from regulatory factors, APIP's role will be hampered by its position as a subordinate to the Regional Head as well as the minimal amount of evidence and evidence attached by the reporter as well as the limited number and ability to carry out investigative audits. Optimizing coordination between APIP and the Pontianak District Prosecutor's Office is carried out in accordance with the scope of duties and authorities held individually or jointly.  Keywords: Coordination; Complaint; Government Administrator; Report  Abstrak  Penelitian ini bertujuan menguraikan dan menganalisis pelaksanaan koordinasi antara Kejaksaan dengan APIP dalam menangani penanganan laporan atau pengaduan penyelenggaraan pemerintah, khususnya di Kota Pontianak serta hambatan dalam penanganan dan upaya mengatasi hambatan tersebut.Penelitian terbagi menjadi dua yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris. Analisa data dilakukan dengan metode deskriptif yuridis dan kualitatif, yang dilakukan sesuai informasi atau data yang diperoleh pada saat penelitian dilakukan, kemudian diolah dan diaplikasikan sebagai alat analisis dan pembahasan hasil penelitian.Hasil penelitian menemukan bahwa APIP baru akan menyerahkan berkas Laporan Hasil Pemeriksaan dan Berita Acara kepada Kejari Pontianak bila terjadi kegagalan pengembalian kerugian keuangan negara oleh penyelenggara pemerintah di Kota Pontianak. Faktor penghambat koordinasi antara Kejari Pontianak dan APIP berasal dari faktor regulasi, peran APIP akan terbentur dengan posisinya sebagai bawahan Kepala Daerah serta minimnya jumlah alat bukti dan barang bukti yang dilampirkan pelapor serta terbatasnya jumlah dan kemampuan dalam melakukan audit investigatif. Optimalisiasi koordinasi APIP maupun Kejari Pontianak dilakukan sesuai lingkup tugas dan kewenangan yang dimiliki masing-masing maupun secara bersama.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 3, No 2 (2025) Vol 3, No 1 (2024) Vol 2, No 2 (2024) Vol 2, No 1 (2023) Vol 1, No 2 (2023) Vol 1, No 1 (2022)