Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam

almanahij
Website

Published by Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto

ISSN : 19786670 EISSN : 25794167 DOI : -

Core Subject : Education,

Education

AL-MANAHIJ is a scholarly journal of Islamic law studies. It is a forum for debate for scholars and professionals concerned with Islamic Laws and legal cultures of Muslim Worlds. It aims for recognition as a leading medium for scholarly and professional discourse of Islamic laws. It is a joint initiative of the members of the APIS (Asosiasi Peminat Ilmu Syariah) and the Syariah Faculty of the State Institute of Islamic Studies of Purwokerto (IAIN Purwokerto).

Arjuna Subject : -

Articles 288 Documents

18 19 20 21 22

Pembatalan Hukuman Mati terhadap Terpidana Narkotika dalam Perspektif Fikih Jinayah Ali MD, Ahmad
Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 8 No 1 (2014)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Purwokerto

Kasus pembatalan hukuman mati atas terpidana Henky dan Hillary dalam kasus narkoba berdasarkan putusan Peninjauan Kembali (PK) menuai polemik karena jika tinjauan dari aspek keadilan sosial dipandang belum sepenuhnya memenuhi tuntutan masyarakat. Kajian ini berusaha melihat kasus tersebut dari sisi hukum Islam. Kesimpulan kajian ini menunjukkan bahwa hukuman mati terhadap pelaku kejahatan/ penyalah guna narkotika golongan I dan golongan II yang bukan untuk diri sendiri, misalnya produsen, dan pengedar, dibenarkan berdasarkan fikih jinayah (fiqh al-jinayah). Hukuman mati, yang bertujuan untuk kemaslahatan sosial tersebut, lebih tepat dimasukkan ke dalam kategori jarimah al-taâ€˜zir, bukan hudud, dan bukan pula qisas, karena tidak ada ketentuan secara qatâ€˜i (definitif dan pasti) dalam nas Alquran dan Hadis. Oleh karena itu, putusan hakim yang menjatuhkan vonis pembebasan terpidana narkotika dari hukuman mati menjadi hukuman penjara seumur hidup atau beberapa tahun dan denda ditinjau dari perspektif fiqh jinayah bisa dibenarkan karena sejalan dengan kriteria penerapan taâ€˜zir dan atas pertimbangan maslahat. Selain itu, taâ€˜zir dengan bentuk eksekusi mati masih diperdebatkan (mukhtalaf fih).

Two Tier Mudarabah di Bank Syariah: Transformasi Fikih dalam Bisnis Dahlan, Ahmad
Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 8 No 1 (2014)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Purwokerto

Secara konseptual, two-tier mudarabah merupakan praktik fikih dalam bisnis lembaga bank yang menjadi dasar pengembangan model sistem keuangan ekonomi Islam modern. Dalam two-tier mudarabah, mekanisme profit and loss sharing terintegrasi antara mudarabah pada pendanaan dengan mudarabah pada pembiayaan. Bank syariah diposisikan sebagai lembaga intermediari laksana manager investasi, walaupun bank juga terlibat dalam investasi langsung didasarkan pada penyertaan modal bank. Dalam praktik, two-tier mudarabah kurang berjalan efektif pada pembiayaan yang sangat didominasi produk debt-financing. Hal tersebut menjadi kritik besar di kalangan pakar dan peminat bank syariah. Ironisnya, kritik tersebut menjadi hal yang kurang diperhatikan oleh praktisi bank syariah yang disebabkan karena banyak faktor. Epistemologi bank syariah lebih mendahulukan shareholder value daripada stackholder value, serta kultur sosial yang belum siap dengan produk mudarabah secara total.

Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 Desky, Harjoni
Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 8 No 1 (2014)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Purwokerto

Islam sebagai agama yang membawa rahmat bagi alam semesta, sangat peduli terhadap pengelolaan lingkungan, karena itu Islam sangat menganjurkan hubungan harmonis antara manusia dan lingkungan. Artikel ini bertujuan untuk melihat bagaimana pengelolaan lingkungan hidup ditinjau dari perspektif hukum Islam dikaitkan juga dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan. Melalui metode deskriptif, artikel ini akan menjelaskan urgensi pengelolaan lingkungan dari versi hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Melalui UU tersebut, hukum positif di Indonesia menerapkan tindakan pidana bagi penyalahgunaan dan perusakan lingkungan hidup. Demikian juga Islam mengharamkan orang berbuat kerusakan di bumi, dan para ulama menetapkan hukuman taâ€™zir untuk perusak lingkungan. Berdasarkan pendapat para ulamaâ€™ ini, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa penetapan pidana bagi perusak lingkungan dalam hukum positif sejalan dengan ketentuan taâ€™zir dalam hukum Islam.

Hukum Islam dan Gagasan Fikih AqalliyÄt: Problematika Muslim Minoritas Papua Barat Wekke, Ismail Suardi
Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 8 No 1 (2014)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Purwokerto

Diskursus muslim minoritas di Amerika dan Eropa dalam kaitannya dengan kebutuhan hukumnya menjadi salah satu pembahasan mutakhir dalam wacana hukum Islam. Padahal, keberadaan minoritas muslim juga ada dalam konteks Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya untuk mengkaji fikih aqalliyat dalam kondisi Indonesia. Tujuan penelitian difokuskan kepada identifikasi problema hukum yang berlangsung di tengah-tengah muslim minoritas Papua Barat. Penelitian dilaksanakan dengan metode wawancara dan observasi sebagai alat pengumpulan data. Penelitian menunjukkan ada beberapa masalah yang melingkupi muslim minoritas di Papua Barat, antara lain terkait dengan warisan, relasi sosial dengan komunitas lain, begitu juga dengan perkawinan beda agama. Situasi ini berlangsung sebagai hasil interaksi antar umat beragama dengan lingkungannya. Adaptasi dan persaudaraan memberikan peluang untuk senantiasa membangun kesepahaman dan pengertian di antara mereka tanpa memandang perbedaan agama. Akhirnya, penelitian ini menyimpulkan perlunya penetapan hukum yang secara khusus melingkupi keberadaan muslim minoritas. Ada perhatian untuk melihat hubungan mereka dengan penganut agama lain, yang berbeda dengan fikih yang melingkari kepentingan umat Islam Indonesia dalam skala mayoritas.

Manuskrip dan Pribumisasi Fikih di Lombok (Studi atas Peran Manuskrip terhadap Persebaran Fikih Lokal) Ariadi, Lalu Muhammad
Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 8 No 1 (2014)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Purwokerto

Sebagai agama yang mensinkronkan teks dengan perkembangan sosio-kultural, Islam menjadi agama yang tidak terpaku kepada pemaknaan ajaran-ajaran agama dalam sebuah teks. Selain ditandai dengan pemahaman keagamaan yang dinamis, sinkronisasi ini juga tercermin dari maraknya penulisan teks keagamaan dalam dunia Islam, sehingga Islam menyebar ke berbagai wilayah dunia sebagai agama yang konstruktif dan damai. Di Indonesia, perkembangan ini tercermin pada pola kulturisasi isi naskah-naskah kuno secara sosio-kultural. Hal ini di antaranya bisa dilihat dari cara orang-orang Sasak di Lombok mempelajari dan menghayati ajaran-ajaran fikih dalam naskah-naskah kuno, baik itu yang berbahasa Jawi, maupun Kawi. Selain merefleksikan akulturasi antara aksara Jawi dan Kawi dengan kebudayaan-kebudayaan lokal yang menyebar di antara berbagai pulau di Indonesia, kulturisasi literatur-literatur tersebut menandakan dinamisnya pemahaman orang-orang Islam di Indonesia. Baik dari sisi fikih, tasawuf, maupun dari sisi kebudayaan. Artinya bahwa pemahaman suku-suku bangsa yang menganut Islam di Indonesia tentang fikih tidak seragam.

Pembagian Harta Waris dalam Tradisi Masyarakat Muslim di Gorontalo Pongoliu, Hamid
Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 13 No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Purwokerto

Gorontalo has a customary principle derived from sharia law, and the sharia law is sourced from the Qur'an, hadith, ijmak and qiyas (adati-hula'a to syara'a, syara'a hula'a to Kitabi), which should reflect the existence of the implementation of the distribution of inheritance in Islam in the Gorontalo community. This customary principle can be a source of law if it is a rational act, not immorality, done always repeatedly, does not bring harm and does not conflict with the law of sharak. But in reality there is the implementation of inheritance that violates Islamic law, namely the distribution by way of deliberation, the determination of the amount of heirs equally, the delay in the distribution of inheritance, wills with houses given to girls, wills not to distribute inheritance, distribution of assets it depends on the will of the heir and the delay in the distribution of inheritance on the grounds that one of the parents is still alive. The distribution by deliberation and determination of the amount of the portion for each heir are equally acceptable as long as they follow the guidelines of the Compilation of Islamic Law article 183 and the concept of takharruj which was previously preceded by the Shari'a division. After the heirs know the size of the portion, then they may agree to share it in their own way or leave the inheritance according to Shari'a and agree to give to each other with other heirs.

Konsep Nusyuz dalam Mazhab Syafi'i Perspektif Keadilan Gender Meitayani, Dwi
Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 4 No 1 (2010)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Purwokerto

The idea of nusyuz in Syafiâ€™i mazhab is interesting because it supports gender equity and can be seen from two perspectives, men and women.

Grasi dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia Imdadurrouf, Imdadurrouf
Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 4 No 1 (2010)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Purwokerto

As one of the rights owned by the president, clemency is controlled by the Indonesian Constitution, UUD 1945. In Islamic law there is also a possibility to forgive oneâ€™s mistake in the name of justice and truthful.

Good Governance dalam Perspektif Hukum Islam Rachman, Arief Aulia
Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 4 No 1 (2010)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Purwokerto

Governance system refers to all systems in bureaucracy which conducts its role to order the citizen. The study of governance is not only talk about a little part of it, but it refers to all important elements in a state.

Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) dalam Perspektif Hukum Islam Mustofa, Imam
Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 4 No 1 (2010)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Purwokerto

The study of violation toward intellectual property from the Islamic law perspective is not much. Meanwhile, it really needs protection from the laws itself. This paper begins its discussion with the protection of property in Islam, the importance of fiqh for intellectual property, defining the violation law toward intellectual property and the last point is about the violation from a fiqh perspective.

Page 20 of 29 | Total Record : 288

18 19 20 21 22

Filter by Year

2007 2021

Filter By Issues

All Issue Vol 15 No 1 (2021) Vol 14 No 2 (2020) Vol 14 No 1 (2020) Vol 13 No 2 (2019) Vol 13 No 1 (2019) Vol 12 No 2 (2018) Vol 12 No 1 (2018) Vol 11 No 2 (2017) Vol 11 No 1 (2017) Vol 10 No 2 (2016) Vol 10 No 1 (2016) Vol 9 No 2 (2015) Vol 9 No 1 (2015) Vol 8 No 2 (2014) Vol 8 No 1 (2014) Vol 7 No 2 (2013) Vol 7 No 1 (2013) Vol 6 No 2 (2012) Vol 6 No 1 (2012) Vol 5 No 2 (2011) Vol 5 No 1 (2011) Vol 4 No 2 (2010) Vol 4 No 1 (2010) Vol 3 No 2 (2009) Vol 3 No 1 (2009) Vol 2 No 2 (2008) Vol 2 No 1 (2008) Vol 1 No 2 (2007) Vol 1 No 1 (2007) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kab. banyumas,

Jawa tengah

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kab. banyumas, Jawa tengah INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kab. banyumas,

Jawa tengah

INDONESIA