Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam
AL-MANAHIJ is a scholarly journal of Islamic law studies. It is a forum for debate for scholars and professionals concerned with Islamic Laws and legal cultures of Muslim Worlds. It aims for recognition as a leading medium for scholarly and professional discourse of Islamic laws. It is a joint initiative of the members of the APIS (Asosiasi Peminat Ilmu Syariah) and the Syariah Faculty of the State Institute of Islamic Studies of Purwokerto (IAIN Purwokerto).
Articles
288 Documents
<![CDATA[Penegakan Hukum terhadap Kekerasan Massa di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam ]]>
<![CDATA[Said, Noor Aziz]]>
<![CDATA[ Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 6 No 1 (2012) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah IAIN Purwokerto ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (4113.145 KB)
|
DOI: 10.24090/mnh.v6i1.591
<![CDATA[Kejahatan-kejahatan kekerasan banyak bersumber dari faktor-faktor kemiskinan, ketamakan, kebodohan umat, ketidakadilan dan kedzaliman para pemegang amanat negara (eksekutif, legislatif, dan yudikatif). Sementara penegakan hukum mengandung ciri-ciri kelas karena cenderung lebih melihat siapa yang berbuat daripada apa yang ia perbuat. Hal ini dibenarkan karena sistem hukum nasional menganut falsafah liberalisme, individualisme, dan rationalisme yang cenderung lebih mempertahankan kemerdekaan individu daripada melindungi kepentingan masyarakat luas. Dari segi hukum Islam, Al-Quran dan Al-Hadis telah memperingatkan tentang telah terjadinya kehancuran umat/ negara sebagai akibat dari penegakan hukum yang bercirikan kelas.]]>
<![CDATA[Praktik Wakaf Uang di Bank Syariah Mandiri ]]>
<![CDATA[Furqon, Ahmad]]>
<![CDATA[ Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 6 No 1 (2012) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah IAIN Purwokerto ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (2999.065 KB)
|
DOI: 10.24090/mnh.v6i1.592
<![CDATA[Tulisan ini memfokuskan pada praktek perwakafan uang di Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang Bank Syariah Mandiri (LKS-PWU BSM). Permasalahan dirumuskan sebagai berikut: (1) Bagaimana bentuk pengelolaan wakaf uang yang dilakukan oleh LKS-PWU BSM?;dan (2). Apa hambatan-hambatan yang dihadapi LKS-PWU BSM dalam mengelola wakaf uang? Tulisan ini menyimpulkan bahwa: LKS-PWU BSM telah melakukan pengelolaan dana wakaf uang akan tetapi masih dalam usaha yang terbatas, misalnya: Dalam hal penggalangan dana wakaf uang, usaha sosialisasi yang dilakukan BSM masih sangat minim, yaitu baru melakukan sosialisasi pada nasabahnya melalui brosur wakaf uang. Dalam mekanisme perwakafan Uang di BSM, BSM tidak memiliki unit khusus yang melayani calon wakif yang ingin berwakaf uang. Hal ini tidak sesuai dengan aturan yang mengamanatkan kehadiran saksi dan nazhir. Dalam hal investasi dana wakaf uang, LKS-PWU BSM bekerjasama dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI) melakukan dua bentuk investasi, yaitu investasi pada sektor riil, dan investasi pada sektor keuangan, dengan menyimpan dana wakaf uang dalam giro BSM dan diinvestasikan dalam Deposito Syariah Mandiri.]]>
<![CDATA[Political Backdrop of the Indonesian Marriage Law of 1974 ]]>
<![CDATA[Munfarida, Elya]]>
<![CDATA[ Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 6 No 1 (2012) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah IAIN Purwokerto ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (3752.307 KB)
|
DOI: 10.24090/mnh.v6i1.593
<![CDATA[Penetapan UU Perkawinan tahun 1974 oleh pemerintah didasari oleh beberapa pertimbangan politis, yaitu, pertama, untuk menciptakan sistem hukum yang sesuai dengan positivisme negara yang memberikan kedaulatan dan kekuasaan bagi negara sebagai sumber makna hukum dan sosial. Kedua, penegasan atas otoritas hukum ini dimotivasi oleh keinginan untuk membangun kesadaran dan identitas national yang mengatasi kekuatan-kekuatan disintegratif dari perbedaan afiliasi etnis, agama dan bahasa. Ketiga, perhatian untuk meningkatkan status hukum dan sosial perempuan Indonesia. Keempat, politik akomodasi Orde Baru yang dipengaruhi oleh pragmatisme politik untuk menurunkan ketegangan sosial dan untuk mendapatkan dukungan dari kelompok-kelompok Muslim untuk melawan kekuatan militer yang mengancam kekuasaan Orde Baru. Pendeknya, UU Perkawinan tahun 1974 diharapkan dapat dijadikan alat untuk melakukan transformasi politik dan sosial menuju masyarakat sipil dan negara yang beradab.]]>
<![CDATA[Reinterpretasi Hukum Larangan Bepergian tanpa Mahram bagi Perempuan ]]>
<![CDATA[Hajar, Imam Ibnu]]>
<![CDATA[ Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 6 No 1 (2012) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah IAIN Purwokerto ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (3318.611 KB)
|
DOI: 10.24090/mnh.v6i1.594
<![CDATA[Sudah sangat lama diterima oleh para ulama, bahwa seorang wanita, tidak dipebolehkan sendirian bepergian, tanpa mahram, dengan dasar yang jelas yaitu hadis Nabi Muhammad saw. Dalam konteks modern, pengamalan hadis ini sangat sulit. Harus ada terobosan dari perspektif hukum Islam untuk memberikan kesempatan bagi wanita Muslim untuk bergerak bebas, terutama untuk perjalanan agama wajib. Ahli hukum Islam harus memperkirakan bahwa suatu hari, sangat mungkin, seorang wanita muslimah akan melakukan perjalanan dari tempat yang jauh untuk melakukan haji tanpa mahram. Hal itu sejalan dengan prediksi Nabi dalam hadisnya bahwa kelak, pada suatu waktu tertentu, karena baiknya keamanan dalam perjalanan, akan terdapat seorang wanita Muslim yang pergi ke Mekkah dari wilayah yang sangat jauh untuk melakukan haji tanpa mahram. Pada akhirnya, artikel ini berusaha untuk mencari hukum baru dengan mengkompromikan dua hadis yang kelihatannya bertentangan sesuai dengan konteks.]]>
<![CDATA[Perdamaian dalam Pembagian Harta Warisan (Kritik atas Konsep Qat’iy dalam Hukum Kewarisan Islam) ]]>
<![CDATA[Suhairi, Suhairi]]>
<![CDATA[ Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 6 No 1 (2012) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah IAIN Purwokerto ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (2528.716 KB)
|
DOI: 10.24090/mnh.v6i1.595
<![CDATA[Dalam masalah kewarisan, qat’i - zanni mengidealkan bahwa anak laki-laki mendapat bagian dua kali lipat dari anak perempuan. Sebaliknya praktek hukum sebagian masyarakat di Indonesia menghendaki bahwa anak laki-laki mendapat bagian yang sama dengan anak perempuan. Sebagai kompromi, terwujudlah kedua pasal 182 dan 183 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Qat’i al-dalalah nash kewarisan menurut sebagian ulama tidak mutlak diberlakukan, sebagaimana pendapat ulama Hanafi. Demikian pula dinyatakan oleh Muhammad Abu Zahrah, bahwa hak kewarisan adalah hak hamba atau perseorangan, sehingga yang bersangkutan dapat menggugurkan haknya. Perdamaian dalam pembagian harta warisan yang didasarkan pada kesepakatan dan kerelaan semua ahli waris dibenarkan secara syara’. Berdasarkan hal tersebut, pembagian harta warisan, bilamana setiap pihak ahli waris secara sukarela membaginya secara kekeluargaan, bisa dibagi secara kekeluargaan atau secara damai sesuai dengan kesepakatan setiap pihak yang terkait.]]>
<![CDATA[Transformasi Filsafat dalam Penerapan Syariat Islam (Analisis Kritis terhadap Penerapan Syariat Islam di Aceh) ]]>
<![CDATA[Fahmi, Chairul]]>
<![CDATA[ Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 6 No 2 (2012) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah IAIN Purwokerto ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (2568.804 KB)
|
DOI: 10.24090/mnh.v6i2.596
<![CDATA[Artikel ini bertujuan untuk mengkaji konsep penerapan syari’at Islam di Aceh, di mana pada umumnya lebih banyak ditonjolkan simbolik dari pada subtansi. Sementara, tujuan utama dari penerapan syari’at Islam sering tidak teraktualisasikan. Khususnya ketika substansi tersebut dituangkan dalam ketentuan perundangan-undangan (qanun) tentang penerapan syari’at Islam. Sehingga nilai hukum Islam dalam penerapannya menjadi sangat sempat. Lebih jauh, kepentingan politik diantara para pengambil kebijakan dalam membuat qanun tersebut juga sangat kompleks. Penelitian ini akan mengkaji suatu perspektif yang berbeda dalam proses pelaksanaan hukum Islam di Aceh. Sementara penelitian ini akan dilakukan dengan metode kajian kepustakaan, di mana akan berfokus pada sumber-sumber yang membahas tentang hukum Islam dan sumber lainnya yang berkaitan dengan isu ini. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dibutuhkan banyak pendekatan untuk menerapkan nilai-nilai Islam seperti halnya mewujudkan tujuan dari filosofi syari’at dibandingkan dengan penerapan syari’at yang berperspektif fikih semata.]]>
<![CDATA[Wujud Keadilan dalam Sistem Hukum Kewarisan Islam ]]>
<![CDATA[Pongoliu, Hamid]]>
<![CDATA[ Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 6 No 2 (2012) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah IAIN Purwokerto ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (3812.965 KB)
|
DOI: 10.24090/mnh.v6i2.597
<![CDATA[Wujud keadilan dalam sistem hukum kewarisan Islam dapat dilihat pada keadilan distribusi porsi kumulatif, keadilan porsi dalam rumus kewarisan berimbang dan korelasi keadilan kewarisan Islam dalam kesetaraan gender. Keadilan yang pertama bersifat Ijbar, bilateral dan individual. Ijbar terlihat pada pewarisan yang menganut ketentuan Allah, bukan pada kehendak pewaris atau permintaan ahli waris dan didistribusikan tanpa membedakan ahli waris. Pertimbangan dalam keadilan bilateral berasal dari garis pria dan wanita. Keadilan individu adalah ketika warisan didistribusikan secara individu didasarkan pada al-Quran dan hadis. Formula berimbang dalam keadilan distrubusi porsi ada pada keseimbangan hak dan kewajiban pada kedua pihak ahli waris. Sedangkan korelasi keadilan dalam kewarisan Islam dengan kesetaraan gender terlihat pada keseimbangan hak dan kewajiban antara ahli waris pria dan wanita sebagai wujud keadilan gender .]]>
<![CDATA[Syariat Islam: Polemik Panjang Hubungan Islam dan Negara di Indonesia ]]>
<![CDATA[Aziz, Abdul]]>
<![CDATA[ Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 6 No 2 (2012) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah IAIN Purwokerto ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (3892.609 KB)
|
DOI: 10.24090/mnh.v6i2.598
<![CDATA[Fenomena syari’at Islam sebagaimana topik dari studi ini pada dasarnya membahas persoalan hubungan antara Islam dan negara yang sampai saat ini oleh sebagian kalangan masih dianggap dilematis. Sejak berakhirnya kolonialisme di dunia muslim, sistem politik negara bangsa dipandang sebagai kebutuhan paling tepat dan mendasar yang dapat membentuk masyarakat ke dalam sebuah integrasi yang menyeluruh. Tidak terkecuali dengan Indonesia yang dianggap sebagai negara muslim terbesar pasca kolonial. Mengingat pula dalam masyarakat muslim Indonesia sendiri polarisasi begitu nyata yang sebagian besar dilatarbelakangi oleh perbedaan etnis/kesukuan dan mazhab. Sistem politik negara bangsa tersebut meniscayakan adanya sebuah pemisahan antara otoritas agama di satu sisi dan otoritas politik di sisi lain. Maka kemudian berkembang menjadi sebuah dilema dan sekaligus tantangan yang terus saja dialami oleh negara-negara berpenduduk mayoritas muslim seperti Indonesia. Sehingga berbagai upaya dilakukan oleh kalangan Islam politik dan khususnya gerakan Islam -yang memahami Islam secara integral sebagai agama dan politik- untuk meyatukan antara kedua otoritas ini.]]>
<![CDATA[Transformasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional ]]>
<![CDATA[Muwahid, Muwahid]]>
<![CDATA[ Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 6 No 2 (2012) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah IAIN Purwokerto ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (3275.571 KB)
|
DOI: 10.24090/mnh.v6i2.599
<![CDATA[Tulisan ini menguraikan tentang transformasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional. Sebagai hukum yang diyakini, berlaku dan berkembang di masyarakat tentunya hukum Islam harus diberlakukan secara nasional di negara kesatuan Republik Indonesia. Satu cara untuk menerapkan secara nasional dengan mentransformasikan nilai hukum Islam ke peraturan perundang-undangan nasional, baik dalam hukum perdata maupun perdata. Transformasi hukum Islam telah dilakukan dalam beberapa peraturan perundang-undangan seperti undang-undang perkawinan, undang-undang perbankan syari’ah dan undang-undang tentang asuransi syariah. Transformasi hukum Islam belum sepenuhnya dilakukan terhadap hukum pidana karena masih terdapat pertentangan di kalangan ahli hukum. Hal ini baru dapat diwujudkan dalam rancangan undang-undang seperti misalnya tentnag perzinahan yang telah mengacu pada hukum Islam walaupun dalam pemidanaan masih mengadopsi hukum barat.]]>
<![CDATA[Tipologi Pemberlakuan Hukum Perdata Islam di Nangroe Aceh Darussalam ]]>
<![CDATA[M, Sirajuddin]]>
<![CDATA[ Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 6 No 2 (2012) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah IAIN Purwokerto ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (3365.733 KB)
|
DOI: 10.24090/mnh.v6i2.600
<![CDATA[Tulisan ini bermaksud mengkaji pemberlakuan hukum perdata Islam di Provinsi NAD yang sudah berjalan semenjak masa Kesultanan Aceh hingga masa kini. Pemberlakuan hukum perdata Islam itu memiliki landasan hukum yang lebih kuat pada masa reformasi yang didasarkan pada UU No. 44 Tahun 1999, UU No. 11 Tahun 2006 dan aturan hukum lainnya, sehingga hal itu dapat menjadi sebuah contoh yang baik bagi pemberlakuan hukum perdata Islam di wilayah lainnya. Sebab, pemberlakuan hukumnya telah mendukung terhadap pengembangan hubungan simbiotik antara hukum perdata Islam dan negara, sehingga penelitian ini dapat membantah gagasan Abdurrahman Wahid dan Abdullahi Ahmed An-Na’im yang menolak hubungan formal antara urusan agama dan negara.]]>
