cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Zufri Hasrudy Siregar
Contact Email
rudysiregar7@gmail.com
Phone
+628116221919
Journal Mail Official
jurnalnormatif@gmail.com
Editorial Address
Jl. Pintu Air IV No.214, Kwala Bekala, Kec. Medan Johor, Kota Medan, Sumatera Utara 20142
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
Jurnal NORMATIF
Published by Universitas Al Azhar Medan
ISSN : 27973670     EISSN : 27973689     DOI : https://doi.org/10.54123/jn.v4i1
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Normatif adalah wadah menerbitkan artikel penelitian yang asli dibidang Ilmu Hukum, Hukum Bisnis dan Hukum Acara. Jurnal ini dekelola oleh Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Medan terbit 2 kali setahun yaitu bulan Juni dan Desember. Tim editorial bertujuan untuk mempublikasikan penelitian dan inovasi yang kreatif, berkualitas tinggi dengan mengangkat berbagai hasil riset atau penelitian maupun studi kasus yang terjadi dilapangan dari berbagai aspek dan perspektif yang berkembang dalam masyarakat.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 2 No. 2 (2022): Desember 2022" : 7 Documents clear
Analisis terhadap kekuatan Hukum Surat Perintah Kerja dalam pelaksanaan proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah (Studi Putusan Nomor : 190/Pdt.G/2017/PN.BTM dan putusan kasasi Register Nomor : 2091 K/Pdt/2011) Suheri Angga; Ningrum Natasya Sirait; Hasim Purba; Mahmul Siregar
Jurnal Normatif Vol. 2 No. 2 (2022): Desember 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54123/jn.v2i2.224

Abstract

Pengadaan Barang dan Jasa menetapkan prosesnya melalui Swakelola dan Penyedia. Hubungan hukum Pengadaan barang/jasa yang digunakan adalah surat perintah kerja (SPK). SPK adalah adalah surat yang digunakan untuk memberikan perintah kepada seseorang agar melakukan suatu pekerjaan. Keberadaan SPK muncul sebagai bagian dari proses terlaksananya pengadaan barang/jasa yang merupakan program kerja pemerintah yang sangat signifikan, untuk memacu pertumbuhan dan perkembangan potensi ekonomi nasional. Tujuan dilakukan penelitian ini untuk mengetahui kekuatan hukum mengikat dari surat perintah kerja menurut hukum perjanjian di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan memiliki sifat deskriptif analitis serta menggunakan analisis data yakni data kulitatif. SPK merupakan proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang melibatkan para pihak dengan memberikan adanya hak dan kewajiban yang telah disepakati dan mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian yang sesuai dengan hukum perjanjian di Indonesia. Kata Kunci : Kekuatan Hukum Mengikat dan Surat Perintah Kerja
Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Kpg Jo Putusan Nomor 77/PID/2021/PT KPG dan Putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 341/Pid.Sus/2021/PN IDM) Silfia Agustina; Madiasa Ablisar; Edi Yunara; Dedi Harianto
Jurnal Normatif Vol. 2 No. 2 (2022): Desember 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54123/jn.v2i2.225

Abstract

Perdagangan orang yang terjadi di Indonesiadapat dikatakan sebagai tindak pidana. Tindak pidana perdagangan orang merupakan kejahatan yang berbentuk kejahatan modern dengan bentuk perbudakan manusia dan dapat terjadi secara luar biasa, baik dari segi kuantitasnya maupun dari aspek kualitasnya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan memiliki sifat deskriptif analitis serta analisis data yang digunakan yakni metode analisis data kualitatif. Tujuan dilakukan penelitian ini adanya perbedaan putusan dalam pemberian restitusi. Dalam Putusan Kupang, tidak diberikan restitusi dan mengedepankan hukuman pidana penjara, sedangkan Putusan Indramayu memberikan restitusi dan memperberat hukuman pidana penjara selama 8 (delapan) tahun.  
Tanggung jawab developer dalam perolehan Sertifikat Hak Milik satuan rumah susun berdasarkan PPJB (studi apartement City Deli Medan) Putri Mardiah Harahap; Muhammad Yamin Lubis; Zaidar Zaidar; Maria Kaban
Jurnal Normatif Vol. 2 No. 2 (2022): Desember 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54123/jn.v2i2.226

Abstract

Pembangunan sistem perumahan susun atau apartemen juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dengan meningkatkan daya guna dan hasil guna tanah di daerah-daerah yang berpenduduk padat dan luas tanah yang terbatas. Pembangunan superblok Podomoro City Deli Medan, PT Sinar Menara Deli mengatakan serta memastikan pembangunan dan serah terima unit apartemen kepada konsumen untuk terus berlangsung. Proses serah terima pada proyek yang dikembangkan anak usaha PT Agung Podomoro Land Tbk. sebelumnya pelanggaran kendala dalam hal penyerahan sertifikat yang menjanjikan oleh pengembang kepada pembeli belum terlaksana sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.Permasalahan yang terjadi adalah walaupun sudah ada Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) antara pihak pengembang/pengembang selaku penjual dan pihak pembeli rumah, tetapi pelaksanaan dari perjanjian tersebut tidak dapat dipenuhi oleh pihak pengembang. Hak pembeli untuk mendapatkan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah rumah tidak dipenuhi sesuai dengan apa yang sudah diperjanjikan oleh kedua belah pihak.Metode penelitian pada penelitian ini adalah yuridis empiris, bersifat deskriptif kualitatif, dengan sumber data primer yaitu wawancara dengan Manajer Bagian Legal Apartemen Podomoro (Developer) dan juga kepada pihak pembeli dengan nama inisial AM dan JM, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi ke Apartemen Podomoro dan melakukan wawancara. Analisa data dengan cara pengumpuland ata, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Kekuatan ikatan pengikatan jual beli antara pihak developer dengan pihak konsumen dalam jual beli apartemen mempunyai kekuatan hukum serta mengikat apabila mengikatkan pada ketentuan pasal 1320 KUH Perdata. Akibat hukum dan perlindungan hukum konsumen akibat terjadinya wanprestasi perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) antara developer dengan konsumen terhadap penerbitan shm apartemen podomoro dapat ditinjau melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Perumahan dan Kawasan Pemukiman dapat terealisasi berkat adanya pemenuhan hak dan kewajiban baik dari pelaku usaha kepada konsumen atau dari konsumen kepada pelaku usaha.
Kedudukan objek jaminan dengan dibebani hak tanggungan yang dipersengketakan oleh pihak ketiga (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 858 K/Pdt/2021 Winni Winni; Zaidar Zaidar; Suprayitno Suprayitno; Edi Yunara; Maria Kaban
Jurnal Normatif Vol. 2 No. 2 (2022): Desember 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54123/jn.v2i2.227

Abstract

Hak tanggungan adalah hak jaminan atas tanah dalam pembayaran utang tertentu untuk diberikan kedudukan yang diutamakan pada kreditur tertentu dengan kreditur lainnya, yang artinya apabila debitur melakukan wanprestasi maka kreditur sebagai pemegang hak. tanggungan mempunyai hak untuk mengeksekusi barang melalui pelelangan. umum hak atas. tanah yang menjadi jaminan hutang tersebut. Rumusan masalah yang dalam tesis ini yaitu bagaimana. kedudukan objek jaminan yang dibebani dengan hak tanggungan dipersengketakan oleh pihak ketiga, bagaimana perlindungan hukum penerima hak tanggungan (bank) terkait objek hak. tanggungan dipersengketakan oleh pihak ketiga. bagaimana tanggungjawab debitur (pemberi hak tanggungan) terhadap objek jaminan yang diberikan diperseketakan oleh pihak ketiga.Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan. penelitian hukum yaitu. yusridis normatif yang sifatnya deskriptif analitis merupakan penelitian dengan tujuan untuk menggambarkan keadaan objekatau kejadian tanpa maksud untuk menarik kesimpulan secara umum. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan study kepustakaan. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa kedudukan objek jaminan yang dibebani dengan hak tanggungan yang dipersengketakan oleh pihak ketiga dalam kasus putusan Nomor 858 K/Pdt/2021 bukan merupakan perbuatan melawan hukum sebab debitur yang menjaminkan hak tanggungan memiliki hak atas sertifikat hak milik secara sah dan pada saat diletakkan hak tanggungan objek sertifikat hak milik sudah atas nama debitur. Perlindungan hukum penerima hak tanggungan (bank) terkait objek hak tanggungan dipersengketakan oleh pihak ketiga jika debitur menggugat objek jaminan, maka Bank memiliki hak terhadap pelunasan utang dari debitur. Tanggungjawab debitur (pemberi hak tanggungan) atas perjanjian. kredit yang dijaminkan. hak tanggungan adalah debitur bertanggung jawab atas pelunasan hutang yang telah diberikan oleh pemberi kredit sesuai. peraturan yang telah. disepakati. oleh para pihak. didalam perjanjian. Debitur wajib memberikan keseluruhan. sertifikat tanah yang telah dijaminkan dan yang tidak dalam sengketa, tidak dalam jaminan, yang bebas dari sitaan, tidak sedang disewa atau diperjualbelikan kepada pihak lain
Tinjauan yuridis tentang penganiayaan akibat rasa sakit hati (Kajian Kepada Putusan nomor : 2142/Pid.B/2021/PN Medan) maswita maswita; M. Sakti Pulungan; Indra Gunawan Purba
Jurnal Normatif Vol. 2 No. 2 (2022): Desember 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54123/jn.v2i2.228

Abstract

Rasa sakit hati dapat berakhir dengan perlakuan tindak pidana penganiayaan, padahal rasa sakit hati itu hanya dipicu oleh perkataan ataupun kejadian yang sangat sederhana. Rasa sakit hati sebenarnya juga dapat diselesaikan dengan musyawarah dan pemupakatan. Kajian Kepada Putusan nomor: 2142/Pid.B/2021/PN Medan ini dilakukan bertujuan, untuk mengetahui pengaturan tindak pidana penganiayaan di Indonesia, dan untuk mengetahui unsur-unsur tindak pidana penganiayaan di dalam Putusan Perkara Nomor 2142/Pid.B/2021/PN Mdn. Melalui studi pustaka dan studi dokumen keputusan pengadilan negeri medan, penelitian ini menyimpulkan bahwa penganiayaan merupakan tindak pidana sesuai dengan unsur-unsur yang terdapat dalam peraturan perundang undangan
Analisis hukum atas tanggung jawab lembaga penyedia layanan terpadu berbasis gender dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga menurut Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 Ervina Sari Sipahutar; Warsiman Warsiman; Apri Amalia
Jurnal Normatif Vol. 2 No. 2 (2022): Desember 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54123/jn.v2i2.229

Abstract

Tindak kekerasan dalam masyarakat sebenarnya bukan suatu hal yang baru. Berbagai pendapat, persepsi dan definisi mengenai kekerasan dalam rumah tangga berkembang dalam masyarakat, kekerasan dalam rumah tangga biasanya menimpa istri atau anak, sebab wanita dianggap sebagai kaum yang lemah, Upaya normatif dari negara untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan, dilanjutkan dengan dikeluarkannya Undang Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang secara tegas dan luas merumuskan kekerasan dalam rumah tangga sebagai suatu tindak pidana. Mengingat banyaknya kasus yang terjadi terhadap kekerasan dalam rumah tangga pada saat ini dan juga kejamnya tindakan yang dilakukan terhadap korban maka, kepentingan korban sangat perlu diperhatikan. Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga khususnya istri maupun anak, diperlukan juga suatu pemulihan korban, yang mengalami suatu penderitaan baik itu secara kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran rumah tangga. Maka disusunlah PP No.4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Pengaturan pemberian kredit pada dunia perbankan di indonesia Indra Gunawan Purba; Anjani Sipahutar; Irwansyah Irwansyah
Jurnal Normatif Vol. 2 No. 2 (2022): Desember 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54123/jn.v2i2.230

Abstract

Bank merupakan kembaga intermediasi, fungsi utama perbankan sebagai lembaga intermediasi yaitu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat serta bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Menyalurkan dana ke masyarakat artinya dalam bentuk kredit. Kredit dalam dunia perbankan sangat penting pernanya, oleh karena itu dalam menyalurkan kredit bank dibatasi oleh aturan-aturan. Pengaturan pemberian kredit di dunia perbankan untuk menjaga penyalahgunaan kewenangan yang diberikan bank dalam mengelola uang yang dititpkan masyarakat kepadanya. Penyalahgunaan kekuasaan yang dalam memberikan kredit memiliki konsekuensi antara lain diatur dalam Undang-undang perbankan yang dapat dipidana. Oleh karena itu mengetahui pengaturan pemberian kredit pada usaha perbankan memicu peneliti untuk melakukan penelitian ini. Penelitian ini berjudul Pengaturan Pemberian Kredit pada dunia perbankan di Indonesia

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 1 (2024): 30 Juni 2024 Vol. 4 No. 2 (2024): Desember 2024 Vol. 3 No. 2 (2023): Desember 2023 Vol. 3 No. 1 (2023): Juni 2023 Vol. 2 No. 2 (2022): Desember 2022 Vol. 2 No. 1 (2022): Juni 2022 Vol. 1 No. 2 (2021): A Innovative Study About Law and ethics Vol. 1 No. 1 (2021)