cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
M. Natsir Asnawi
Contact Email
syafiuddin@judexlaguens.ikahi.or.id
Phone
+6221-3449335
Journal Mail Official
mail@judexlaguens.ikahi.or.id
Editorial Address
Jl. Medan Merdeka Utara No.9, RT.2/RW.3, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Judex Laguens
Published by Ikatan Hakim Indonesia
ISSN : -     EISSN : 30257182     DOI : https://doi.org/10.2032023/ikahi
Core Subject : Science, Education, Social,
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science
ISSN: 3025-7182 Penerbit: Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) 0009-0000-1749-8018 : ORCID Fokus dan Ruang Lingkup Judex Laguens bertujuan untuk menyediakan wadah bagi akademisi, peneliti, dan praktisi untuk mempublikasikan artikel penelitian asli atau artikel review. Ruang lingkup artikel yang dimuat dalam jurnal ini membahas berbagai topik di bidang hukum dan peradilan. Frekuensi: 3 terbitan per tahun (April, Agustus, dan Desember) Judex Laguens merupakan jurnal akses terbuka dan peer-review yang bertujuan untuk menyebarkan hasil penelitian atau pemikiran asli yang fokus pada isu-isu di bidang hukum dan peradilan. Penulis diundang untuk mengirimkan naskah yang termasuk dalam lingkup Judex Set Lex Laguens. Artikel-artikel yang diterbitkan di Judex Set Lex Laguens melalui proses peer-review double-blind. Oleh karena itu, diterima atau tidaknya karya ilmiah tersebut merupakan hak Dewan Redaksi berdasarkan rekomendasi peer reviewer. Silakan baca informasi tentang proses peer-review. Mohon membaca dan memahami pedoman penulis dalam penyusunan naskah. Penulis yang menyerahkan naskah ke editor harus mematuhi pedoman dan template penulis. Jika naskah yang dikirimkan tidak sesuai dengan pedoman atau menggunakan format yang berbeda, maka naskah tersebut akan ditolak oleh tim editorial sebelum ditinjau. Tim redaksi hanya akan menerima naskah yang memenuhi persyaratan format yang ditentukan.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 108 Documents
 1   2   3   4   5 
MENINGKATKAN PERAN HAKIM Marcellino Gonzales
Judex Laguens Vol 2 No 1 (2024)
Publisher : Ikatan Hakim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/ikahi.2.1.4.2024.108-120

Abstract

The forum for organizing judges in Indonesia is the Indonesian Judges Association (IKAHI). IKAHI oversees the judges by carrying out a special mission and vision, which makes Indonesian judges qualified and professional so that they can synergize with the Supreme Court of the Republic of Indonesia. However, in its development, many judges have not been motivated by the role of IKAHI itself. Thus, in this article, the author focuses on the discussion of Has IKAHI as an organization carried out its role to motivate its members to realize modern justice? The discussion focuses on the theory of motivation and the organization's role in answering these questions. From the discussion, it was concluded that IKAHI had provided sufficient support for the development of modern justice, but more efforts are needed to build real motivation so that the performance of the judges who take shelter in it can grow optimally.
PANGGILAN SECARA ELEKTRONIK DALAM PROSEDUR SIPIL, DALAM UPAYA PENYELESAIAN WARISAN KOLONIAL bagus sujatmikp
Judex Laguens Vol 2 No 1 (2024)
Publisher : Ikatan Hakim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/ikahi.2.1.4.2024.121-140

Abstract

The court summon is the first spearhead of the entire trial process, especially for the civil cases. Court summon has an essential role, even the summon process may decide the legitimation of a trial that conducted by the judge. The court summon is conducted in order to inform the parties when they should appear before the judge. It becomes important due to its impact to the parties’ life fate, either its right over goods or its legal status on a family. Therefore, the laws shall ensure that every person shall know whenever their rights being challenged before the court. In civil cases the court summon is regulated under Article 390 HIR (718 RBg), which is one of its kind is known as public summon. The legal basis to conduct the public summon in last 170 years has not been changed, only public summon in certain case that amended, such as in divorce case. Even then, the change does not really change the summoning process, the summoning still conducted by using a announcing paper that put in the government building and announcing through conventional media mass such as newspaper, radio or television. However nowadays, this kind of media has been left by the people, their popularity has been stolen by the internet like youtube, facebook, Instagram and etc. The Supreme Court (Mahkamah Agung, hereafter as “MA”) shall adapt to this era, MA shall re-innovate the way public summon conducted in last 170 years, by using the innovation of the 21th century which is the “internet”, by using the “Electronic Public Summon”.
MENAKAR KEKUATAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DI DEPAN PERSIDANGAN DALAM MENJAWAB TANTANGAN DI ERA DISRUPSI Safri Safri
Judex Laguens Vol 1 No 3 (2023)
Publisher : Ikatan Hakim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kehadiran robot ROSS telah mendisrupsi peran para konsultan hukum. Hal ini berdampak pula pada kerumitan dan kompleksitas hukum juga merambah ke ranah hukum pembuktian (the law of evident), lebih-lebih menyangkut keabsahan pembuktian elektronik dalam teori dan praktik peradilan di Indonesia. Karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui respon jajaran peradilan terhadap disrupsi yang terjadi di dunia hukum khususnya yang berkait dengan pembuktian di persidangan serta penerapan alat bukti elektronik di persidangan beserta keabsahannya dalam putusan hakim. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif analitik. Hasil penelitian menunjukkan, perubahan yang terus menerus terjadi menuntut dunia hukum dan peradilan untuk merespon perubahan itu. Para pelaku hukum harus menjadi adaptive disruption atau beradaptasi dengan pembawa disrupsi atau menjadi agen disrupsi. Dengan demikian disrupsi tidak perlu menjadi sesuatu yang menakutkan karena sesungguhnya hakikat inovasi disrupsi hanyalah sebuah model yang berusaha menyederhanakan tata kerja di dunia hukum dan peradilan menjadi lebih sederhana dan efisien. Disrupsi hanya berusaha meninggalkan praktik-praktik dan tata kerja konvensional yang kenyamanannya tergerus oleh inovasi-inovasi dan kebiasaan baru yang bermunculan. Menolak dan menghindari disrupsi seperti menolak perubahan.
PROYEKSI OPTIMALISASI PERADILAN ELEKTRONIK SEBAGAI UPAYA PEMBANGUNAN SISTEM PAKAR (EXPERT SYSTEM) Trisoko Sugeng Sulistyo
Judex Laguens Vol 1 No 3 (2023)
Publisher : Ikatan Hakim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengembangan sistem pakar dalam sistem peradilan elektronik berdampak disrupsi teknologi di pengadilan, ada perubahan fundamental penggunaan teknologi dalam memberikan input bagi pengambilan putusan hakim. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab fokus penelitian tentang mungkinkan pembangunan sistem pakar dengan batasan-batasan tertentu dan diintegrasikan dengan sistem peradilan elektronik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, dengan metode analisa deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan, pengoptimalan peradilan elektronik dilakukan terhadap teknis pengembangan berupa; peningkatan fleksibilitas guna mengakomodasi proses persidangan yang tidak terduga, peningkatan tampilan dan performa, serta peningkatan dan penambahan fitur agar e-court mengakomodasi seluruh proses peradilan, termasuk proses pembuatan advisblaad walau fitur tersebut bersifat rahasia dengan tingkat keamanan yang tinggi. Sedangkan pembangunan sistem pakar yang dapat membantu memberikan input pada putusan hakim. Input tersebut sesuai kaidah penalaran, lebih cepat dan konsisten
Menjawab Problematika Sistem Pembuktian dalam Penerapan Alat Bukti Elektronik Asimah, Dewi
Judex Laguens Vol 1 No 3 (2023)
Publisher : Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/ikahi.1.3.12.2023.381-294

Abstract

Kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi berdampak pada hampir semua lini kehidupan manusia. Kemajuan teknologi tersebut berdampak pula pada sistem hukum Indonesia, diantaranya sistem hukum pembuktian di persidangan dengan ditandai munculnya sistem pembuktian elektronik. Menjawab kemajuan teknologi tersebut, Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang di dalamnya mengatur tentang bukti elektronik. Namun demikian dalam praktiknya masih terdapat beberapa kendala karena itu penelitian ini akan fokus pada kajian tentang kendala penerapan pembuktian alat bukti elektronik di persidangan serta pembaharuan hukum acara pembuktian. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode analisa deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan, dalam praktiknya masih terdapat kendala penerapan alat bukti elektronik seperti belum diaturnya alat bukti elektronik dalam hukum acara, tata cara penyerahan dan cara memperlihatkan alat bukti elektronik dan autentikasi alat bukti elektronik dan tanda tangan elektronik. Sedangkan pembaharuan hukum acara merupakan jawaban terhadap kendala-kendala penerapan alat bukti elektronik.
MENILAI SAHNYA KEPUTUSAN ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI DI PERADILAN TATA USAHA NEGARA Tiar Mahardika
Judex Laguens Vol 1 No 3 (2023)
Publisher : Ikatan Hakim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Era industry 4.0 yang ditandai dengan kemajuan teknologi menjadikan akses internet sebagai kebutuhan hampir pada setiap aktivitas manusia. Begitu pula dalam kegiatan persidangan juga mengalami perkembangan pesat termasuk di dalamnya berkaitan dengan bukti elektronik. Pada praktiknya bukti elektronik dalam persidangan tata usaha negara mengalami berbagai kendala yang dapat menyulitkan dalam menilai bukti elektronik tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengupas cara menilai surat keputusan elektronik sebagai alat bukti yang sah di Peradilan Tata Usaha Negara dan kendala dalam menilai surat keputusan elektronik sebagai alat bukti di Peradilan Tata Usaha Negara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan metode analisis deskriptip. Hasil penelitian menunjukkan, keputusan elektronik dapat dikatakan sebagai alat bukti yang sah di Peradilan Tata Usaha Negara apabila menggunakan sistem elektronik yang berlaku di Indonesia dan dapat dijamin keutuhannya, dapat dipertanggungjawabkan, dapat diakses, dan dapat ditampilkan. Adapun kendala dalam menilai keputusan elektronik sebagai alat bukti di Peradilan Tata Usaha Negara adalah kendala yang bersifat teknis seperti ketidaksesuaian antara surat keputusan elektronik dengan surat keputusan.
KEPASTIAN HUKUM JUDICIAL RESTRAINT DALAM PENYELENGGARAAN KEKUASAAN KEHAKIMAN OLEH MAHKAMAH AGUNG Shan Angela Irena; Shan Angela Irena; Arethusa Arethusa
Judex Laguens Vol 1 No 3 (2023)
Publisher : Ikatan Hakim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Judicial restraint merupakan upaya pembatasan terhadap lembaga kekuasaan kehakiman. Namun Mahkamah Agung sering kali dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman menerbitkan aturan-aturan yang materi muatannya menyimpangi undang-undang. Penelitian ini fokus pada kajian tentang kedudukan peraturan Mahkamah Agung dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dan kepastian judicial Restraint terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukkan, kepastian hukum judicial restraint dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman memiliki tujuan agar Mahkamah Agung dalam menghadapi atau menemukan perkembangan-perkembangan dinamika masalah harus menahan diri atau tidak membuat peraturan-peraturan yang sifatnya bertentangan dengan undang-undang ataupun peraturan-peraturan yang materi muatanya sama dengan undang-undang.
AKSELERASI PENYELENGGARAAN ELEKTRONIK PERADILAN DI SATUAN KERJA PENGADILAN BARU: Refleksi Penerapan e-Court dan e-Litigasi di Pengadilan Agama Kuala Pembuang Eko Apriandi Apriandi
Judex Laguens Vol 1 No 3 (2023)
Publisher : Ikatan Hakim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The development of information technology has an impact on the world of law and justice, one of which is the implementation of electronic courts in the Supreme Court and the judicial bodies under it. The implementation of electronic justice is an obstacle for newly formed courts such as the Kuala Pembuang Religious Court. Therefore, this research aims to describe the implementation of electronic justice in the new court work unit of the Kuala Pembuang Religious Court and describe efforts to accelerate the implementation of electronic justice in the Kuala Pembuang Religious Court. This research is a qualitative legal research with a normative approach and uses a descriptive analysis method. The results showed: first, the Kuala Pembuang Religious Court as a new court work unit has implemented electronic justice through e-Court and e-Litigation well since 2019. Second, acceleration efforts have been maximized to improve the implementation of electronic justice at the Kuala Pembuang Religious Court with the result of a significant increase.
Verifikasi Keabsahan Fotokopi Bukti Surat Bertandatangan Elektronik QR Code pada Sidang Daring dan Sidang Tatap Muka Novritsar Hasintongan Pakpahan
Judex Laguens Vol 1 No 3 (2023)
Publisher : Ikatan Hakim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The development of judicial information technology is increasingly felt its function when the world is experiencing a global COVID-19 pandemic in 2020. The pandemic requires a health protocol, namely the limitation of distance and contact between individuals in order to prevent the chain of spread of the COVID-19 outbreak. As a result, trials that are usually conducted face-to-face must be limited in order to prevent the spread of the COVID-19 outbreak. Problems arise when a lot of evidence in legal practice involves the use of letter evidence with electronic QR Code signatures that have not been regulated in procedural law, especially in terms of submitting photocopies as proof of letters such as family cards and marriage certificates. This research aims to find out and describe the techniques for judges in verifying the validity of copies or photocopies of letters with electronic QR Code signatures submitted as letter evidence in court both online and face-to-face. This type of research is normative legal research using descriptive analysis method. The results showed that the implementation of checking the validity of letter evidence must still be carried out in accordance with the provisions of criminal procedural law and civil procedural law using an android-based mobile phone through the VeryDS application issued by the Indonesian Electronic Certification Centre or through sending QR Code electronic signature samples via the web
Pengenalan Amicus Curiae sebagai Instrumen Hukum Formal untuk Meningkatkan Integritas Peradilan Johannes Edison Haholongan
Judex Laguens Vol 2 No 2 (2024)
Publisher : Ikatan Hakim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/ikahi.2.2.8.2024.237-264

Abstract

The submission of Amicus Curiae’s brief in the court has created a new paradigm that emerges and develops within the society itself. Such practice, which had already been developed in many judiciaries in other countries, could in fact be utilized by the Indonesian judiciary as a means to improve its integrity, namely by capturing the development of legal values and sense of justice within the society at large. Nevertheless, currently there have been no formal legal grounds to regulate the Amicus Curiae. Consequently, such condition has created confusion within those who presented themselves to become Amicus Curiae in the court. This paper intends to examine the possibility of formal recognition of Amicus Curiae as a full-fledged legal instrument in the court. Moreover, this paper also investigates various appropriate legal basis to accommodate the formal application of the Amicus Curiae in the court. Finally, this paper will endeavor to argue that the application of the Amicus Curiae as a formal legal instrument could be used by the Indonesian judiciary to enhance its integrity within the society itself.

Page 3 of 11 | Total Record : 108

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2023 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 3 No 2 (2025) Vol 3 No 1 (2025) Vol 2 No 3 (2024) Vol 2 No 2 (2024) Vol 2 No 1 (2024) Vol 1 No 3 (2023) Vol 1 No 2 (2023) Vol 1 No 1 (2023)