cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
M. Natsir Asnawi
Contact Email
syafiuddin@judexlaguens.ikahi.or.id
Phone
+6221-3449335
Journal Mail Official
mail@judexlaguens.ikahi.or.id
Editorial Address
Jl. Medan Merdeka Utara No.9, RT.2/RW.3, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Judex Laguens
Published by Ikatan Hakim Indonesia
ISSN : -     EISSN : 30257182     DOI : https://doi.org/10.2032023/ikahi
Core Subject : Science, Education, Social,
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science
ISSN: 3025-7182 Penerbit: Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) 0009-0000-1749-8018 : ORCID Fokus dan Ruang Lingkup Judex Laguens bertujuan untuk menyediakan wadah bagi akademisi, peneliti, dan praktisi untuk mempublikasikan artikel penelitian asli atau artikel review. Ruang lingkup artikel yang dimuat dalam jurnal ini membahas berbagai topik di bidang hukum dan peradilan. Frekuensi: 3 terbitan per tahun (April, Agustus, dan Desember) Judex Laguens merupakan jurnal akses terbuka dan peer-review yang bertujuan untuk menyebarkan hasil penelitian atau pemikiran asli yang fokus pada isu-isu di bidang hukum dan peradilan. Penulis diundang untuk mengirimkan naskah yang termasuk dalam lingkup Judex Set Lex Laguens. Artikel-artikel yang diterbitkan di Judex Set Lex Laguens melalui proses peer-review double-blind. Oleh karena itu, diterima atau tidaknya karya ilmiah tersebut merupakan hak Dewan Redaksi berdasarkan rekomendasi peer reviewer. Silakan baca informasi tentang proses peer-review. Mohon membaca dan memahami pedoman penulis dalam penyusunan naskah. Penulis yang menyerahkan naskah ke editor harus mematuhi pedoman dan template penulis. Jika naskah yang dikirimkan tidak sesuai dengan pedoman atau menggunakan format yang berbeda, maka naskah tersebut akan ditolak oleh tim editorial sebelum ditinjau. Tim redaksi hanya akan menerima naskah yang memenuhi persyaratan format yang ditentukan.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 108 Documents
 3   4   5   6   7 
Formulation Of Judicial Compensation Commission As An Effort To Improve Judges' Performance Towards A Prosperous Judiciary Ingrit Dilla Farizna
Judex Laguens Vol 2 No 3 (2024)
Publisher : Ikatan Hakim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/ikahi.2.3.12.2024.399-421

Abstract

Peran hakim sebagai figur utama lembaga peradilan nyatanya masih dihadapkan pada problematika yang pelik. Sebagai seorang pejabat yang bertugas menangani perkara, hakim harus menjaga integritas dirinya dari tindakan intervensi. Ditengah kekompleksitasan hukum dan beban pekerjaan yang kian meninggi, faktanya para hakim di Indonesia justru mengalami kesenjangan, salah satunya belum terpenuhinya hak kesejahteraan hakim. Selain itu, ketidaksesuaian status ganda yang melekat pada hakim juga berpengaruh terhadap kompensasi yang diberikan. Kondisi tersebut sangat beresiko tentunya bagi integritas hakim dalam menjaga marwah lembaga peradilan. Nampaknya kekuasaan kehakiman sedang membutuhkan angin segar guna mereformasi kembali sistem peradilan yang akuntabilitas dan sejahtera. Oleh sebab itu, Judicial Compensation Comission dibentuk sebagai solusi dalam mengatasi isu krusial ini guna merancang kembali harmonisasi penegakan hukum yang adil dan makmur di Indonesia.
Pengawasan Hakim Melalui Pembaharuan Sistem Eksaminasi Terintegrasi di Indonesia : (Penguatan Badan Pengawasan Mahkamah Agung dan Implementasi Sistem Terintegrasi Eksaminasi Nasional (SITENAS) guna Menjaga Kualitas, Integritas, dan Kredibilitas Hakim) Daviena Putri Anjani; Maritza Lasya Darmawan; Muhammad Atmakeno Daniswara; Mika Abdurrahman Saleh
Judex Laguens Vol 2 No 3 (2024)
Publisher : Ikatan Hakim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/ikahi.2.3.12.2024.357-381

Abstract

Judges are essentially officium nobile; the main component of the judiciary as law enforcers. In carrying out their noble duties, a judge must uphold quality, integrity and credibility in carrying out their duties. However, the reality shows a paradoxical condition where there are serious problems within the judiciary, namely the rampant abuse of authority committed by judges related to violations of the code of ethics. This is due to the weak internal supervision of judicial bodies towards judges. One of the efforts that can be made to tighten supervision of judges‘ performance is through strengthening the examination of judges’ decisions. This effort is carried out as a form of quality control over decisions because a judge's decision is a reflection of its quality. The implementation of the examination itself is not new in Indonesia because the implementation has been mandated in the Supreme Court Circular Letter (SEMA) Number 1 of 1967. However, the examination system in Indonesia has not been implemented effectively because it still experiences several obstacles in its implementation, such as weak and ageing regulations that have led to suboptimal implementation of the examination. These problems are exacerbated by the lack of clarity of the examination mechanism in Indonesia, causing uncertainty about the parameters and procedures used. For this reason, solutive measures are needed to maximise the implementation of the examination in an effort to strengthen the integrity, quality and credibility of judges through strengthening the Supreme Court Supervisory Agency accompanied by confirmation of the procedures and mechanisms of examination in Indonesia.
Digital Transformation: Implementation of 100 Percent Electronic Trial in Civil Cases: Transformasi Digital: Penerapan 100 Persen Persidangan Elektronik Perkara Perdata Muhammady, Alfian
Judex Laguens Vol 3 No 1 (2025)
Publisher : Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/ikahi.3.1.4.2025.1-16

Abstract

Perkembangan teknologi informasi pada era Revolusi Industri 5.0 berdampak pada segala aspek kehidupan masyarakat Indonesia, tidak terkecuali merambah pada sistem persidangan di pengadilan. Salah satu dampak besar tersebut adalah diterapkannya inovasi persidangan elektronik atau e-litigasi menggunakan aplikasi e-court dalam peradilan Indonesia dengan tujuan mewujudkan sistem pelayanan yang lebih cepat, sederhana dan biaya ringan. Penelitian ini bertujuan untuk mengelaborasi implementasi persidangan elektronik dalam perkara perdata di Pengadilan Agama Tondano. Penelitian ini dapat bermanfaat untuk bahan evaluasi dalam rangka penyempurnaan kebijakan penerapan e-court pada masa mendatang di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan kasus dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan Pengadilan Agama Tondano telah berhasil mengimplementasikan sistem persidangan elektronik (e-court) secara baik sesuai dengan regulasi, kendala yang dihadapi mampu diidentifikasi dan diselesaikan dengan menggunakan strategi yang relevan untuk diterapkan sesuai dengan kondisi di lapangan.
Pengakuan Pengadilan Terhadap Keabsahan Alat Bukti Elektronik di Era Revolusi Industri 5.0 sebagai Upaya Menuju Indonesia Maju: Pengakuan Pengadilan Terhadap Keabsahan Alat Bukti Elektronik di Era Revolusi Industri 5.0 sebagai Upaya Menuju Indonesia Maju Christin, Nelvy
Judex Laguens Vol 3 No 1 (2025)
Publisher : Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/ikahi.3.1.4.2025.37-53

Abstract

Hakim memiliki tugas ganda yang menantang, kompleks dan multidemensional terdiri dari tugas yang bersifat yudisial dan non yudisial. Perubahan teknologi informasi ke arah industri ekonomi global berdampak pada dunia peradilan. Karena itu Revolusi Industri 5.0 juga harus mampu dijawab oleh hakim dalam menangani setiap perkara terlebih pada alat bukti elektronik terlebih pada sengketa ekonomi. Penelitian ini bertujuan mendiskripsikan aktualisasi kebijakan peradilan tentang alat bukti elektronik pada era revolusi industri 5.0. Manfaat penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar pemikiran adaptif bagi hakim dalam menjalankan tugas kesehariannya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan serta menggunakan metode analisis preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan aktualisasi kebijakan peradilan mengenai alat bukti elektronik untuk menjamin kepentingan kepastian hukum pada era Revolusi Industri 5.0 adalah dengan membentuk Peraturan yang mengatur tentang pengakuan dan perlakuan terhadap alat bukti elektronik agar terwujud kesatuan dan konsistensi implementasi hukum pembuktian elektronik.
Perbandingan Pengaturan dan Implementasi Hak-Hak Anak terhadap Harta Bersama Pasca Perceraian di Indonesia dan Malaysia: Perbandingan Pengaturan dan Implementasi Hak-Hak Anak terhadap Harta Bersama Pasca Perceraian di Indonesia dan Malaysia Karmin
Judex Laguens Vol 3 No 1 (2025)
Publisher : Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/ikahi.3.1.4.2025.17-36

Abstract

Anak memiliki kedudukan penting dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, maka anak harus mendapatkan hak-haknya baik secara natural maupun secara konstitusi. Perlindungan terhadap pemenuhan hak anak tidak boleh berhenti sewaktu hubungan orang tuanya masih harmonis akan tetapi juga tetap harus dilakukan ketika orang tuanya bercerai bahkan perlindungan tersebut harus terus dilakukan sampai anak tumbuh kembang menjadi manusia dewasa. Salah satu hak anak yang perlu dilindungi adalah hak anak atas harta bersama pasca perceraian orang tuanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkomparisi pengaturan dan implementasi upaya perlindungan hak anak atas harta bersama di Indonesia dan Malaysia. Manfaat dari penelitian ini adalah dapat digunakan oleh para hakim dan pemerintah sebagai salah satu referensi dalam melakukan kebijakan terhadap perlindungan hak anak atas harta bersama pasca perceraian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan menggunakan metode analisis deskriptip. Hasil penelitian menunjukkan di Indonesia belum ada pengaturan khusus tentang perlindungan hak anak atas harta bersama pasca perceraian sedangkan di Malaysia sudah diatur. Adapun implementasi perlindungan hak anak atas harta bersama di Indonesia dilakukan pada putusan-putusan pengadilan sedangkan di Malaysia telah dilakukan melalui Badan Sokongan Keluarga (BSK).
Pengaduan Sebagai Syarat Esensial Tindak Pidana e-Criminal Defamation pada Putusan MA Nomor 1605 K/Pid.Sus/2022: Pengaduan Sebagai Syarat Esensial Tindak Pidana e-Criminal Defamation pada Putusan MA Nomor 1605 K/Pid.Sus/2022 Rani Nurbaeti
Judex Laguens Vol 3 No 1 (2025)
Publisher : Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/ikahi.3.1.4.2025.54-73

Abstract

Hukum acara merupakan kunci masuk dan memiliki fungsi sebagai rambu dalam penegakan hukum materiil di depan persidangan pengadilan. Dalam perkembangannya, banyak pembaharuan hukum acara pidana dalam perkara tertentu, salah satunya adalah perkara e-criminal defamation. Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai salah satu referensi baru dalam praktik hukum acara pidana khususnya berkaitan dengan syarat formil dakwaan perkara e-criminal defamation. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan pertimbangan hukum Mahkamah Agung menjadikan surat pengaduan sebagai syarat esensial dakwaan perkara e-criminal defamation sebagaimana maksud ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE adalah penegakan hukum materiil dan hukum acara pidana yaitu memberikan jaminan perlindungan hak, kebenaran dan keadilan; sebagai panduan (hukum acara) dalam proses hukum lebih lanjut; serta menghindari penyalahgunaan dan pengedepanan asas sederhana, cepat, biaya ringan.
Mewujudkan Independensi Hakim melalui Reaktualisasi Behavioral Jurisprudence pada Pasal 65 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 : Mewujudkan Independensi Hakim melalui Reaktualisasi Behavioral Jurisprudence pada Pasal 65 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Amanda Sheilla Rahma Zahbrita; Fatika Az Zahra Khairunnisa; Rizal Surya Handika; Salma Fitriya Nur Hanifah
Judex Laguens Vol 3 No 1 (2025)
Publisher : Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/ikahi.3.1.4.2025.74-94

Abstract

The law functions to maintain public interests in society, safeguard human rights, and realise justice. Judges as the enforcers of justice have independence and self-reliance in every law enforcement process that is guaranteed in the legislation. Unfortunately, the independence of judges is often limited by the law itself and does not provide a gap for judges to include elements of behavioural jurisprudence and their conscience. This research aims to elaborate the urgency of behavioural jurisprudence in criminal law enforcement by judges. This research can be useful as an evaluation material in solving the problem of overcapacity in correctional institutions in Indonesia. The research method used in this research is normative legal research method with case approach and legislation. The results of the research show that the reform of the punishment system by prioritising behavioural jurisprudence and the conscience of judges will ensure the spirit of law enforcement that prioritises benefit and justice.
COEVOLVING: A WAY WHEN A JUDGE BECOMES MORE THAN A JUDGE Aprina Chintya
Judex Laguens Vol 1 No 2 (2023)
Publisher : Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/ikahi.1.2.8.2023.151-168

Abstract

Career development through professional organizations is the central concept in the importance of members joining professional organizations. As a professional organization, IKAHI need to accommodate and develop this professional organization into a strong organization that provides benefits to its members. Judges, however, not only carry out their main duties in examining and resolving cases, but are also bound by other additional duties. The question in this research is what are the strategies that can be carried out by IKAHI to make IKAHI an advanced professional organization? The following article presents a complementary and additional framework within developing and advancing the profession of judges, monitoring and expanding the field of movement of the profession, as well as gathering and providing opportunities for all members to work and play an active role in developing and advancing the profession. This framework is rooted in the theory of coevolving that integrates a responsive understanding of censure and relational responsibility, thus IKAHI become a professional organization that has advantages and collaborates with other organizations. The results of this study indicate that the strategy that IKAHI can take to make IKAHI an advanced professional organization is to carry out cross-organizational synergies through the concept of coevolving with counter-intuitive collaboration, developing competition, reducing concerns about efficiency, and respecting the personal interests of IKAHI members.
PROYEKSI OPTIMALISASI PERADILAN ELEKTRONIK SEBAGAI UPAYA PEMBANGUNAN SISTEM PAKAR (EXPERT SYSTEM Sugeng Sulistyo, Trisoko
Judex Laguens Vol 1 No 2 (2023)
Publisher : Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/ikahi.1.2.8.2023.169-204

Abstract

What is the projection for optimization of information technology systems, especially electronic justice based on the 2010-2035 judicial reform blueprint? and, Does an expert system have the potential to be built and integrated with electronic justice so that it can provide input for judge's judgments? the two aforementioned questions are fundamental questions which in discussion are able to provide an explanation for the public regarding the achievements of the Supreme Court in the development of electronic judicial today and provide input on how electronic justice will be developed in the future so as to be able to improve the quality of judgments. The discussion of this paper is based on the 2010-2035 blueprint and contemporary achievements in the development of electronic judicial. The results of the research indicated that i) MA is developing electronic justice according to the 2010-2035 blueprint and developing the potential E-RIS to become a knowledge database ii) Development of a knowledge database is a major potential in the development of an expert system that may assist to provide input to judge judgments. The input is in accordance with the rules of reasoning, faster and more consistent.
Judicial Wellness Initiative: A Conceptual Framework for Supporting the Sustainable System of Modern Judiciary Ramadhan , Solihin Niar
Judex Laguens Vol 1 No 1 (2023)
Publisher : Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/ikahi.1.1.4.2023.135-150

Abstract

Pandemi Covid-19 memberikan kita pelajaran berharga bahwa aset terpenting lembaga peradilan selain infrastrukturnya adalah kesehatan para hakim. Beberapa faktor seperti masalah keluarga yang berkepanjangan, tingginya tuntutan tugas yudisial dan non yudisial, ketatnya kegiatan pengawasan, dan ekspektasi publik yang tinggi terhadap kinerja pengadilan semakin mempengaruhi tingkat kesehatan hakim. Besarnya tekanan fisik dan psikis yang dialami oleh hakim dalam menjalankan tugasnya berdampak langsung terhadap kinerja pengadilan dan kualitas pelayanan peradilan yang diberikan. Guna mendukung terselenggaranya sistem peradilan modern, kesehatan fisik dan psikis hakim harus diperhatikan dengan seksama. Sayangnya, perlindungan kesehatan hakim di Indonesia sampai saat ini masih belum menjadi perhatian tersendiri. Melalui pendekatan Business Ecosystem, Judicial Wellness Initiative dirumuskan sebagai solusi alternatif yang dapat diimplementasikan sebagai sinergi antara IKAHI dengan pihak terkait lainnya untuk mendukung pemenuhan kesejahteraan hakim. Skema Judicial Wellness Initiative diharapkan dapat membantu para hakim yang mengalami masalah kesehatan fisik dan mental. Penanganan masalah kesehatan hakim secara langsung mempengaruhi kualitas kinerja pengadilan sehingga sistem peradilan modern yang berkelanjutan dapat terwujud.

Page 5 of 11 | Total Record : 108

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2023 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 3 No 2 (2025) Vol 3 No 1 (2025) Vol 2 No 3 (2024) Vol 2 No 2 (2024) Vol 2 No 1 (2024) Vol 1 No 3 (2023) Vol 1 No 2 (2023) Vol 1 No 1 (2023)