cover
Contact Name
Anita Maulina
Contact Email
anita@stiami.ac.id
Phone
+6285888660606
Journal Mail Official
jiapjournal@stiami.ac.id
Editorial Address
Jl. Pangkalan Asem Raya No. 55, Johar Baru, Jakarta Pusat
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Ilmu Administrasi Publik
ISSN : -     EISSN : 27755053     DOI : https://doi.org/10.31334/jiap.v4i5
Core Subject : Humanities, Social,
Jurnal Ilmu Administrasi Publik merupakan jurnal akademik yang diterbitkan setiap dua bulan sekali sebagai wadah bagi mahasiswa, akademisi, peneliti, dan praktisi untuk mendiseminasikan hasil penelitian dan kajian ilmiah di bidang administrasi publik. Jurnal ini mengakomodasi berbagai topik yang berkaitan dengan administrasi publik, kebijakan publik, tata kelola pemerintahan, perpajakan, serta isu-isu kontemporer dalam sektor publik. Fokus Jurnal Jurnal ini berfokus pada pengembangan teori, konsep, dan praktik dalam administrasi publik yang relevan dengan dinamika pemerintahan, kebijakan publik, pelayanan publik, serta sistem perpajakan di tingkat lokal, nasional, maupun global. Ruang Lingkup Jurnal Jurnal Ilmu Administrasi Publik mencakup berbagai topik penelitian dan kajian ilmiah, antara lain: 1. Administrasi Publik Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan Inovasi dalam administrasi publik E-Government dan transformasi digital dalam sektor publik Manajemen organisasi publik Kepemimpinan dalam sektor publik 2. Kebijakan Publik Formulasi, implementasi, dan evaluasi kebijakan publik Kebijakan sosial, ekonomi, dan lingkungan Analisis kebijakan berbasis bukti Partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan Regulasi dan deregulasi dalam kebijakan publik 3. Pelayanan Publik Model dan strategi peningkatan kualitas layanan publik Inovasi dalam pelayanan publik Responsivitas dan akuntabilitas sektor publik Pelayanan publik berbasis teknologi informasi Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik 4. Keuangan dan Anggaran Publik Pengelolaan keuangan daerah dan negara Akuntabilitas dan transparansi keuangan publik Efektivitas kebijakan fiskal dalam pembangunan Pendanaan dan investasi dalam sektor publik 5. Perpajakan dalam Administrasi Publik Kebijakan perpajakan dan dampaknya terhadap perekonomian Administrasi perpajakan dan efisiensi sistem perpajakan Digitalisasi dan modernisasi sistem perpajakan (e-filing, e-billing, e-invoice) Tax compliance dan strategi peningkatan kepatuhan pajak Pengelolaan penerimaan pajak daerah dan nasional Pajak sebagai instrumen kebijakan fiskal Tax justice dan dampaknya terhadap pembangunan ekonomi 6. Desentralisasi dan Otonomi Daerah Tata kelola pemerintahan daerah Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah Pembangunan daerah berbasis partisipasi masyarakat Inovasi kebijakan daerah dalam pelayanan publik 7. Isu Kontemporer dalam Administrasi Publik Good governance dan anti-korupsi Administrasi publik dalam menghadapi krisis dan bencana Digitalisasi sektor publik dan kebijakan smart city Peran sektor swasta dan masyarakat dalam pembangunan publik Jurnal ini menerima artikel hasil penelitian, studi literatur, dan kajian konseptual yang memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu administrasi publik. Setiap naskah yang diterbitkan telah melalui proses peer-review untuk memastikan kualitas akademik dan orisinalitasnya. Dengan terbit setiap dua bulan sekali, jurnal ini diharapkan dapat menjadi referensi akademik yang berkelanjutan bagi mahasiswa dalam memahami dinamika administrasi publik serta berkontribusi dalam pengembangan ilmu dan kebijakan publik, termasuk bidang perpajakan, di Indonesia.
Articles 384 Documents
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FASILITAS KAWASAN DAUR ULANG BERIKAT (KDUB) PADA DIREKTORAT FASILITAS KEPABEANAN TAHUN 2025 Wahyu Ardiyansah; Citra Novlyani
Jurnal Ilmu Administrasi Publik Vol. 6 No. 3: Mei 2026
Publisher : Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31334/62d74737

Abstract

Economic growth followed by increased consumption and production activities contributes to an increase in waste that needs to be managed, one of which is by recycling. The government through DJBC, especially the Directorate of Customs Facilities, introduced the Bonded Recycling Area (KDUB) facility in order to support the recycling process in Indonesia. This study aimed to analyze the implementation of the Bonded Recycling Area (KDUB) facility policy in increasing the added value of recycled products at the Directorate of Customs Facilities in 2025. This study used a qualitative approach with a descriptive method, through data collection in the form of in-depth interviews, documentation studies, and observations. The analysis of policy implementation was carried out using George C. Edward III’s policy implementation model which emphasizes four main variables, namely communication, resources, implementing disposition, and bureaucratic structure. The results of the study conclude that the implementation of the KDUB facility policy has not been carried out effectively. This is due to the lack of technical regulations and standard operating procedures (SOPs) as guidelines for policy implementation at the operational level. In addition, policy implementation also encounters various challenges, including the complexity of coordination across agencies involved, the low priority of recycling policies compared to other customs facilities, and the lack of clear differentiation between KDUB facilities and customs facilities that have been running previously. Keywords Policy Implementation, Recycling, Customs and Excise, Edwards III
ANALISIS PENGAWASAN LALU LINTAS BARANG IMPOR PADA DAERAH PABEAN OLEH KANTOR BEA DAN CUKAI TIPE A TANJUNG PRIOK TAHUN 2024 Theresia Alvionita; Notika Rahmi
Jurnal Ilmu Administrasi Publik Vol. 6 No. 3: Mei 2026
Publisher : Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31334/1ep4wc93

Abstract

This research is motivated by the high flow of imported goods through Tanjung Priok Port, which serves as Indonesia’s main gateway for international trade, yet is not always accompanied by an optimal supervision system. This situation gives rise to issues such as customs violations, smuggling, and the entry of illegal goods. The purpose of this study is to analyze the implementation of import goods traffic supervision, identify the obstacles encountered, and examine the efforts made by the Type A Customs and Excise Office of Tanjung Priok in improving the effectiveness of supervision. This study employs a descriptive qualitative method, with data collected through observation, interviews, and documentation, and analyzed using George R. Terry’s supervision theory, which consists of setting standards, measuring performance, comparing results, and corrective actions. The findings indicate that supervision has been carried out in accordance with established procedures; however, several challenges remain, including limited human resources, suboptimal use of technology, weak inter-agency coordination, and the increasing volume and complexity of imported goods. Efforts undertaken include capacity building for human resources, utilization of information technology, strengthening inter-agency coordination, and continuous evaluation of supervision procedures. The study concludes that the effectiveness of import goods traffic supervision at Tanjung Priok Port has not yet reached an optimal level, thus requiring more comprehensive strategies to support customs compliance while safeguarding national economic stability. Keywords : Monitoring , Imported Goods, Customs Administration,Customs and Excise,,Tanjung Priok
PENGARUH LITERASI DIGITAL DAN PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA CAKUNG 2026 Tesa Triandika Simatupang; Muhammad Firzah
Jurnal Ilmu Administrasi Publik Vol. 6 No. 3: Mei 2026
Publisher : Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31334/rfvp5v21

Abstract

Individual taxpayer compliance at the Primary Tax Office (KPP Pratama) Jakarta Cakung has shown a significant downward trend from 2023 to 2025. This research aims to analyze the Impact of Digital Literacy and Understanding of Tax Regulations on Individual Taxpayer Compliance at KPP Pratama Jakarta Cakung in 2026. The research employs a quantitative method with data collected through questionnaires. The sampling technique used is purposive sampling, resulting in 100 respondents who are registered individual taxpayers at KPP Pratama Jakarta Cakung. Data were analyzed using multiple linear regression with SPSS version 30. The findings indicate that, partially, Digital Literacy has a positive and significant effect, while Understanding of Tax Regulations has a negative and significant effect on compliance. Simultaneously, both variables have a significant effect on Individual Taxpayer Compliance, while the remaining variance is influenced by other factors beyond the scope of this research. Keywords : Digital Literacy, Understanding of Tax Regulations, Taxpayer Compliance
EVALUASI PROGRAM JAKARTA ENTREPRENEUR (JAKPRENEUR) DI RUSUNAWA TOWER CAKUNG BARAT TAHUN 2025 Melani Kariri Hara; Tulus Santoso
Jurnal Ilmu Administrasi Publik Vol. 6 No. 3: Mei 2026
Publisher : Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31334/sgmve075

Abstract

Program Jakarta Entrepreneur (Jakpreneur) merupakan program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang bertujuan mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya pemerataan informasi, partisipasi peserta, pendampingan, dan dukungan pengembangan usaha dalam pelaksanaan program di Rusunawa Tower Cakung Barat. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan Program Jakpreneur serta mengetahui kendala dan upaya yang dilakukan dalam pelaksanaannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña, sedangkan evaluasi menggunakan enam kriteria William N. Dunn, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Jakpreneur telah memberikan manfaat dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pelaku UMKM melalui pelatihan, pendampingan, dan pelayanan program, tetapi pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal. Kendala meliputi pemerataan informasi, partisipasi, waktu kegiatan, keberlanjutan pendampingan, dan dukungan pengembangan usaha. Upaya yang dilakukan berupa peningkatan koordinasi dan penyesuaian kegiatan dengan kebutuhan peserta. Keywords : Evaluasi Program, Jakpreneur, UMKM, Pelatihan, Pendampingan
EVALUASI PROGRAM JAKARTA ENTREPRENEUR (JAKPRENEUR) DI RUSUNAWA TOWER CAKUNG BARAT TAHUN 2025 Melani Kariri Hara; Tulus Santoso
Jurnal Ilmu Administrasi Publik Vol. 6 No. 3: Mei 2026
Publisher : Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31334/3v07ww89

Abstract

Program Jakarta Entrepreneur (Jakpreneur) merupakan program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang bertujuan mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya pemerataan informasi, partisipasi peserta, pendampingan, dan dukungan pengembangan usaha dalam pelaksanaan program di Rusunawa Tower Cakung Barat. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan Program Jakpreneur serta mengetahui kendala dan upaya yang dilakukan dalam pelaksanaannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña, sedangkan evaluasi menggunakan enam kriteria William N. Dunn, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Jakpreneur telah memberikan manfaat dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pelaku UMKM melalui pelatihan, pendampingan, dan pelayanan program, tetapi pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal. Kendala meliputi pemerataan informasi, partisipasi, waktu kegiatan, keberlanjutan pendampingan, dan dukungan pengembangan usaha. Upaya yang dilakukan berupa peningkatan koordinasi dan penyesuaian kegiatan dengan kebutuhan peserta. Keywords : Evaluasi Program, Jakpreneur, UMKM, Pelatihan, Pendampingan
ANALISIS IMPLEMENTASI PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAAN BERMOTOR DALAM MENDORONG KEPATUHAN WAJIB PAJAK STUDI KASUS SAMSAT KOTA DEPOK I TAHUN 2025 Siti Maghfira; Idar Rachmatulloh
Jurnal Ilmu Administrasi Publik Vol. 6 No. 3: Mei 2026
Publisher : Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31334/h5yerf23

Abstract

This study was motivated by the low level of motor vehicle taxpayer compliance at Samsat Kota Depok I, reflected in the high number of unregistered vehicles (KTMDU). It aims to analyze the implementation of the Motor Vehicle Tax (PKB) Amnesty Policy based on Edwards III model, identify implementation obstacles, and examine the efforts to address them. This study employed a qualitative case study approach using interviews, documentation, and secondary data. The findings indicate that policy implementation has been effective in terms of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. However, taxpayer compliance remains reactive. The main obstacles include limited service capacity, low taxpayer awareness, incomplete administrative documents, and limited public outreach. Efforts to address these issues include optimizing services, strengthening digitalization and public outreach, and expanding Mobile Samsat (Samling) services. Keywords : Policy Implementation, Motor Vehicle Tax reduction, Taxpayers Compliance
Analisis Implementasi Coretax Dalam upaya Optimalisasi Pelaporan Ppn Wajib Pajak Cakung Tahun 2025 Safitri; Notika Rahmi
Jurnal Ilmu Administrasi Publik Vol. 6 No. 3: Mei 2026
Publisher : Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31334/p9ezs774

Abstract

Indonesia is accelerating digital transformation in its tax administration system. In 2025, the Government intensified tax administration reform through the development of the Core Tax Administration System (Coretax) to optimise tax revenue collection. Coretax is an integrated tax administration system designed to consolidate all tax business processes into a single information technologybased platform. This research aims to analyse the implementation of Coretax, identify the challenges encountered during its implementation, and examine the efforts undertaken to overcome these challenges in optimising Value Added Tax (VAT) reporting by corporate taxpayers at the Pratama Tax Office of Jakarta Cakung in 2025. This research was motivated by the implementation of the Coretax system as part of Indonesia's tax administration reform, which continues to encounter several challenges, including system disruptions, taxpayer adaptation to the new system, and the suboptimal efficiency of VAT reporting. This research employed a qualitative approach using a descriptive research design. Data were collected through observations, indepth interviews, and documentation. The findings indicate that the implementation of Coretax has not yet been fully effective. This is reflected in the limited readiness of the technological infrastructure and the difficulties experienced by corporate taxpayers in adapting to the new system. To address these challenges, several improvement measures have been undertaken, including strengthening taxpayer education programs, providing technical assistance to taxpayers, enhancing the competencies of tax officers, and continuously improving the Coretax system. This research concludes that the successful implementation of Coretax requires not only reliable digital infrastructure but also continuous taxpayer assistance, institutional capacity building, and ongoing system refinement to optimise VAT reporting and improve the overall effectiveness of tax administration. Keywords Implementation, Coretax, Value Added Tax (VAT) Reporting Optimisation, Corporate Taxpayer.
Analisis Implementasi Modernisasi Perpajakan Atas Kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di PT API Precision Tahun 2023-2025 Evelyne Rhachel Nafthalie; Mainita Hidayati
Jurnal Ilmu Administrasi Publik Vol. 6 No. 3: Mei 2026
Publisher : Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31334/jyjtzn80

Abstract

The modernization of tax administration through the implementation of e-Faktur and Coretax requires Taxable Entrepreneurs to improve compliance in the calculation, payment, and reporting of Value Added Tax (VAT). This study aims to analyze the implementation of tax administration modernization related to VAT at PT API Precision during 2023–2025, its compliance with tax regulations, and the challenges encountered. This research employed a qualitative descriptive method, with data collected through interviews, observations, documentation, and literature review. Data analysis was conducted using the Miles and Huberman model, consisting of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results indicate that the implementation of tax administration modernization at PT API Precision has been carried out effectively and is in accordance with Law Number 42 of 2009, Law Number 7 of 2021, and Minister of Finance Regulation Number 131 of 2024. The challenges encountered include adjustments to the Coretax system, delays in receiving tax invoices, and errors in data entry. However, these challenges can be addressed through evaluation, coordination, internal supervision, and improvements in human resource competencies, thereby supporting the company's tax compliance. Keywords Tax Administration Modernization, Value Added Tax, Coretax, e-Faktur
EFEKTIVITAS PENERAPAN DENDA ADMINISTRASI ATAS PELANGGARAN STRIPPING CONTAINER LESS THAN CONTAINER LOAD (LCL) DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN NEGARA DI KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE A TANJUNG PRIOK TAHUN 2023 SAMPAI DENGAN 2025 Ariqhi Sinatria Haryawan; Pebriana Arimbhi
Jurnal Ilmu Administrasi Publik Vol. 6 No. 3: Mei 2026
Publisher : Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31334/m01mfc18

Abstract

The implementation of administrative fines for violations of Less than Container Load (LCL) container stripping plays an important role in supporting state revenue collection and customs compliance, particularly amid the high volume of import activities at the Type A Main Customs and Excise Office of Tanjung Priok. This study aims to analyze the effectiveness of administrative fine implementation, identify the challenges encountered, and examine the efforts undertaken to increase state revenue during 2023–2025. The study employed a descriptive qualitative approach, with data collected through interviews, observations, and documentation, and analyzed based on Duncan’s effectiveness dimensions: goal attainment, integration, and adaptation. The findings indicate that the implementation of administrative fines has been effective. The realization of payments under Administrative Sanction Assessment Letters (SPSA) reached 100%, generating total state revenue of IDR 4,768,640,000. Effectiveness was also supported by inter-unit coordination, communication with service users, adaptation to regulatory changes, the utilization of information technology, and human resource development. The main challenges included differences in users’ understanding of customs regulations, the complexity of LCL activities, regulatory changes, and the high volume of imports. Efforts included enhanced socialization, strengthened coordination, technology optimization, human resource development, and periodic evaluation. The findings imply the need for continuous strengthening of customs supervision and enforcement to optimize state revenue and compliance. Keyword Effectiveness, Administrative Fines, LCL Container Stripping, State Revenue, Customs
ANALISIS PENGAWASAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN PERPAJAKAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BEKASI BARAT TAHUN 2023–2025 Vika Nurannastya; Ratih Kumala
Jurnal Ilmu Administrasi Publik Vol. 6 No. 3: Mei 2026
Publisher : Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31334/d0w64s63

Abstract

The phenomenon underlying this study is the continuous increase in the number of Micro, Small, and Medium Enterprise (MSME) Taxpayers registered at the Bekasi Barat Pratama Tax Service Office during the 2023–2025 period. However, this increase has not been accompanied by optimal tax compliance, as indicated by the declining number of Taxpayers filing their Tax Returns (SPT). This study aims to determine and analyze the implementation of compliance supervision of MSME Taxpayers in improving tax compliance at the Bekasi Barat Pratama Tax Service Office during 2023–2025. This study employs a qualitative research method with a descriptive approach. Data were collected through interviews, observation, and documentation. The results indicate that compliance supervision has been implemented through education, tax counseling, consultation services, the delivery of reminders, monitoring of Tax Return (SPT) filing, issuance of the Request for Explanation of Data and/or Information (SP2DK), and the utilization of the Coretax system. Although the implementation of compliance supervision has been carried out well, several challenges remain, including low taxpayer awareness, delays in filing Tax Returns, and technical issues during the initial implementation of Coretax. Therefore, supervision needs to be optimized through enhanced education, communication, and the utilization of information technology to improve the tax compliance of MSME Taxpayers. Keywords : Supervision, MSME Taxpayers, Tax Compliance