cover
Contact Name
Anita Maulina
Contact Email
anita@stiami.ac.id
Phone
+6285888660606
Journal Mail Official
jiapjournal@stiami.ac.id
Editorial Address
Jl. Pangkalan Asem Raya No. 55, Johar Baru, Jakarta Pusat
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Ilmu Administrasi Publik
ISSN : -     EISSN : 27755053     DOI : https://doi.org/10.31334/jiap.v4i5
Core Subject : Humanities, Social,
Jurnal Ilmu Administrasi Publik merupakan jurnal akademik yang diterbitkan setiap dua bulan sekali sebagai wadah bagi mahasiswa, akademisi, peneliti, dan praktisi untuk mendiseminasikan hasil penelitian dan kajian ilmiah di bidang administrasi publik. Jurnal ini mengakomodasi berbagai topik yang berkaitan dengan administrasi publik, kebijakan publik, tata kelola pemerintahan, perpajakan, serta isu-isu kontemporer dalam sektor publik. Fokus Jurnal Jurnal ini berfokus pada pengembangan teori, konsep, dan praktik dalam administrasi publik yang relevan dengan dinamika pemerintahan, kebijakan publik, pelayanan publik, serta sistem perpajakan di tingkat lokal, nasional, maupun global. Ruang Lingkup Jurnal Jurnal Ilmu Administrasi Publik mencakup berbagai topik penelitian dan kajian ilmiah, antara lain: 1. Administrasi Publik Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan Inovasi dalam administrasi publik E-Government dan transformasi digital dalam sektor publik Manajemen organisasi publik Kepemimpinan dalam sektor publik 2. Kebijakan Publik Formulasi, implementasi, dan evaluasi kebijakan publik Kebijakan sosial, ekonomi, dan lingkungan Analisis kebijakan berbasis bukti Partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan Regulasi dan deregulasi dalam kebijakan publik 3. Pelayanan Publik Model dan strategi peningkatan kualitas layanan publik Inovasi dalam pelayanan publik Responsivitas dan akuntabilitas sektor publik Pelayanan publik berbasis teknologi informasi Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik 4. Keuangan dan Anggaran Publik Pengelolaan keuangan daerah dan negara Akuntabilitas dan transparansi keuangan publik Efektivitas kebijakan fiskal dalam pembangunan Pendanaan dan investasi dalam sektor publik 5. Perpajakan dalam Administrasi Publik Kebijakan perpajakan dan dampaknya terhadap perekonomian Administrasi perpajakan dan efisiensi sistem perpajakan Digitalisasi dan modernisasi sistem perpajakan (e-filing, e-billing, e-invoice) Tax compliance dan strategi peningkatan kepatuhan pajak Pengelolaan penerimaan pajak daerah dan nasional Pajak sebagai instrumen kebijakan fiskal Tax justice dan dampaknya terhadap pembangunan ekonomi 6. Desentralisasi dan Otonomi Daerah Tata kelola pemerintahan daerah Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah Pembangunan daerah berbasis partisipasi masyarakat Inovasi kebijakan daerah dalam pelayanan publik 7. Isu Kontemporer dalam Administrasi Publik Good governance dan anti-korupsi Administrasi publik dalam menghadapi krisis dan bencana Digitalisasi sektor publik dan kebijakan smart city Peran sektor swasta dan masyarakat dalam pembangunan publik Jurnal ini menerima artikel hasil penelitian, studi literatur, dan kajian konseptual yang memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu administrasi publik. Setiap naskah yang diterbitkan telah melalui proses peer-review untuk memastikan kualitas akademik dan orisinalitasnya. Dengan terbit setiap dua bulan sekali, jurnal ini diharapkan dapat menjadi referensi akademik yang berkelanjutan bagi mahasiswa dalam memahami dinamika administrasi publik serta berkontribusi dalam pengembangan ilmu dan kebijakan publik, termasuk bidang perpajakan, di Indonesia.
Articles 384 Documents
PENGARUH DIGITALISASI SISTEM PEMBAYARAN DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA UNIT PELAYANAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH KECAMATAN PENJARINGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA Sazha Adella Azhari; Winda Wulandari
Jurnal Ilmu Administrasi Publik Vol. 6 No. 3: Mei 2026
Publisher : Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31334/dw3cgj83

Abstract

Compliance with Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2) payment remains uneven at the local level. In Penjaringan Subdistrict, North Jakarta, revenue realization against target ranged from 38.21% to 105.63% during 2021–2025. This study examines how taxpayers' perceptions of the digital payment system and of tax sanctions relate to PBB-P2 payment compliance at the Regional Tax Collection Service Unit (UPPPD) of Penjaringan. The study used a quantitative explanatory design. Survey data were collected from 100 PBB-P2 taxpayers selected through [sebutkan teknik] sampling, with sample size determined by the Cochran formula, and analyzed using multiple linear regression. Both the digital payment system (β = 0.530, p < 0.001) and tax sanctions (β = 0.389, p < 0.001) were positively associated with compliance and together explained 73.2% of its variance. Item-level results show that ease of use was rated higher than perceived usefulness, while the deterrent effect of criminal sanctions received the lowest score. These findings suggest that expanding digital payment channels should be accompanied by communicating their concrete benefits to taxpayers and by clearer information on the consequences of non-compliance. Keywords Payment System Digitalization, Tax Compliance, Tax Sanctions
Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Spt Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi PT Ngk Ceramics Indonesia Dian Wahyudin; Latifah Kamila
Jurnal Ilmu Administrasi Publik Vol. 6 No. 3: Mei 2026
Publisher : Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31334/hjhjxd02

Abstract

This study to analyze the effect of Taxpayer Knowledge, Taxpayer Awareness, and Tax Sanctions on Individual Taxpayers’ Annual Tax Return (SPT) Reporting Compliance. A quantitative approach was employed using a survey method with questionnaires distributed to individual taxpayers. Data were analyzed using validity and reliability tests, descriptive analysis, t-tests, F-test, and coefficient of determination analysis with SPSS. The results show that Taxpayer Knowledge, Taxpayer Awareness, and Tax Sanctions each have a positive and significant effect on Annual Tax Return Reporting Compliance. Simultaneously, the three variables significantly influence taxpayer compliance. The coefficient of determination (R²) value of 0.786 indicates that 78.6% of the variation in taxpayer compliance is explained by these variables, while the remaining 21.4% is influenced by other factors outside this study. Among the independent variables, Taxpayer Awareness has the strongest influence on compliance. The findings suggest that improving taxpayer knowledge, awareness, and the implementation of tax sanctions can enhance compliance in fulfilling tax obligations
Analisis Implementasi Kebijakan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cikarang Selatan Tahun 2023–2025 Azizah Ely Joharni; Agus Subagiyo
Jurnal Ilmu Administrasi Publik Vol. 6 No. 3: Mei 2026
Publisher : Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31334/by2m9t12

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the policy of the Letter of Request for Explanation of Data and/or Information (SP2DK) in improving corporate taxpayer compliance at the Cikarang Selatan Primary Tax Office (KPP Pratama Cikarang Selatan) during 2023–2025, and to identify the obstacles and efforts in its implementation. This study uses a descriptive qualitative approach with interview, observation, and documentation techniques involving tax officials, academics, and corporate taxpayers. The implementation was analyzed using George C. Edward III’s theory, which consists of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The results show that the implementation of SP2DK has generally run quite well. Resources, disposition, and organizational structure have supported the implementation of SP2DK, while communication is not yet fully optimal due to delays of taxpayers in becoming aware of the SP2DK, limited understanding of its purpose and follow-up, and uneven socialization. Other obstacles include difficulties in collecting old transaction documents, data reconciliation, delayed responses, and the lack of cooperation from some taxpayers. The efforts made include coordination with tax consultants and Account Representatives, education and socialization, and improving the competence of tax officials. Suggestions from this study are that the tax office should expand socialization evenly and taxpayers should actively monitor notifications through Coretax and e-mail.
INOVASI PELAYANAN PUBLIK MELALUI IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL (IKD) DI KELURAHAN WARAKAS, JAKARTA UTARA Izzah Atirah; Tulus Santoso
Jurnal Ilmu Administrasi Publik Vol. 6 No. 3: Mei 2026
Publisher : Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31334/0hva4h68

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis inovasi pelayanan publik melalui implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kelurahan Warakas, Jakarta Utara, serta mengidentifikasi hambatan dan upaya yang dilakukan dalam penerapannya. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan terdiri atas aparatur Kelurahan Warakas, petugas Dukcapil, akademisi, dan masyarakat pengguna IKD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi IKD memberikan kemudahan akses layanan administrasi kependudukan, meningkatkan efisiensi pelayanan, serta mendukung transformasi pelayanan publik berbasis digital. Berdasarkan lima dimensi inovasi Rippetoe & Rogers, empat dimensi telah terpenuhi, sedangkan dimensi complexity masih menjadi kendala akibat rendahnya literasi digital, keterbatasan perangkat, jaringan internet, serta masih adanya kebutuhan penggunaan dokumen fisik. Upaya yang dilakukan meliputi sosialisasi, pendampingan aktivasi, dan peningkatan koordinasi antarinstansi. Disimpulkan bahwa inovasi IKD telah berjalan cukup baik, namun memerlukan optimalisasi agar pemanfaatannya lebih efektif dan merata.