cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Abdul Hamid
Contact Email
jurnalposita@gmail.com
Phone
+6285217900078
Journal Mail Official
jurnalposita@gmail.com
Editorial Address
UPPM Building, Floor 1, Banda Aceh - Medan Street, KM. 165, Meunasah Bie Village, Meurah Dua District, Pidie Jaya Regency, Aceh province, Indonesia, Postal Code 24186.
Location
Kab. pidie jaya,
Aceh
INDONESIA
POSITA
Published by Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Ummul Ayman
ISSN : 29882958     EISSN : 29882338     DOI : https://doi.org/10.52029/pjhki
Core Subject : Religion, Social,
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam (EISSN. 2988-2338) is an open-access journal published by Sekolah Tinggi Ilmu Syarian Ummul Ayman Pidie Jaya, Aceh, Indonesia. This journal publishes research articles within the scope of Islamic Family Law which are published twice a year, namely in June and December. This journal is a forum for researchers around the world to publish the results of their research in the field of Islamic Family Law in the form of scientific articles. Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam has the ambition to become a quality scientific journal and aspires to present scientific articles that can be used as reference material for researchers as well as recommendation material for policymakers in the field of Islamic Family Law. Information about submitting articles in this journal can be seen in the writing guidelines available in the journal. Incoming articles will go through a review process by reviewers to then be considered for publication.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 1 No. 2 (2023)" : 5 Documents clear
Tinjauan Gaya Hidup yang Memengaruhi Kesuburan Pasangan Suami-Istri di Bayang Utara: Faktor Penyebab Ketidakberhasilan Keturunan Adrianto Adrianto; Haslinda Haslinda
Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 1 No. 2 (2023)
Publisher : STIS Ummul Ayman, Pidie Jaya, Aceh, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52029/pjhki.v1i2.147

Abstract

Alasan gaya hidup sebagai penyebab pasangan suami dan istri yang belum mendapatkan keturunan, disarankan untuk melakukan pengobatan tradisional atau modern, baik itu dari factor genetic atau factor pola hidup yang tidak sehat. Metode yang digunakan adalah studi lapangan yang mengkaji kebiasaan yang dilakukan pada masyarakat yang ada di kecamatan baying utara tentang permasalahan pada pasangan suami dan istri yang belum mendapatkan keturunan. Masyarakat pada umumnya menyetujui 100% infertile mesti diobati. 80% masyarakat menyetuji bahwa pengobatan dilakukan dengan mengkonsumsi tanaman herbal. 10% masyarakat menyetuji pengobatan infertile dengan tenaga medis atau dokter. Tidak ada illah pasangan suami istri yang belum mendapatkan keturunan, sebagaimana dari kiisah nabi zakariya dalam surat Maryam ayat 09. Dan ada illah pasangan suami istri yang belum mendapatkan ketturunan yaitu melakukan pengobatan infertile, sebagaimana dalam hadis nabi Muhammad saw. Pengobatan secara alami pernah dicontohkan oleh nabi Muhammad saw dan diperbolehkan untuk ummat manusia melakukannya serta pengobatan secara medis atau melalui dokter diperbolehkan, selama dalam prinsip prinsip islam, yaitu pertama Tidak berobat dengan zat yang diharamkan, kedua Berobat kepada ahlinya (ilmiah), ketiga Tidak menggunakan mantra (sihir).
Implikasi Pernikahan Dini Terhadap Keberhasilan Rumah Tangga (Studi Kasus Kecamatan Pekalongan Selatan) Putri Tsilvya Syafana; Tyas Gina Pramesti; Widodo Hami
Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 1 No. 2 (2023)
Publisher : STIS Ummul Ayman, Pidie Jaya, Aceh, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52029/pjhki.v1i2.149

Abstract

Penelitian ini di latar belakangi oleh masalah pernikahan dini di Kecamatan Pekalongan Selatan. Di Indonesia, kasus pernikahan dini merupakan sebuah masalah kontroversial di kalangan masyarakat muslim. Dalam Islam sendiri tidak ada ketentuan yang eksplisit mengenai usia pernikahan, namun ada beberapa pendapat bahwa salah satu syarat dari pernikahan adalah baligh. Sedangkan di Indonesia ketentuan usia dalam pernikahan diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan dikuatkan oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami mengenai hakikat pernikahan dini, faktor pendorong pernikahan dini, dan dampak dari pernikahan dini terhadap keberhasilan rumah tangga. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research). Instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan data-data yang diperoleh melalui proses wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Pekalongan Selatan diperoleh hasil bahwa usia pernikahan berimplikasi terhadap keberhasilan rumah tangga, karena seorang remaja dengan usia dini cenderung belum siap untuk berumah tangga, terutama jika pernikahan tersebut terjadi karena keterpaksaan akibat faktor-faktor yang mengharuskan terjadinya pernikahan, sehingga cenderung lebih sulit untuk mewujudkan keharmonisan dalam rumah tangga.
Pengaruh Pemerintah dalam Membina Keluarga Pasangan Usia Dini Menurut Ketentuan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Pertumbuhan Penduduk dan Pembangunan Keluarga: Sebuah Analisis Akademis Husaini Husaini
Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 1 No. 2 (2023)
Publisher : STIS Ummul Ayman, Pidie Jaya, Aceh, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52029/pjhki.v1i2.152

Abstract

Pernikahan itu bertujuan pada hakikatnya dilakukan untuk suatu tujuan keluarga bahagia sakinah mawaddah wa rahmah. Namun tujuan itu kadang terhambat disebabkan para pasangan belum memasuki usia kematangan dalam melaksanakan pernikahan yang disebut dengan pernikahan dini. Maka pemerintah dalam hal ini perlu terlibat secara langsung agar yang sudah terlanjur menikah dapat mempertahankan keluarga dan bagi yang belum menikah dapat mengantisipasi agar dapat menunda pernikahan. Penelitian ini termasuk dalam penelitian normative karena mengkaji secara konseptual terhadap Undang-undang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah itu sangat urgen karena selain menjelankan “fungsi pelayanan”, namun juga sebagai pengatur dengan lewat undang-undang dalam rangka menjaga keberlangsungan keluarga Indonesia.
Urgensi Mediasi Dalam Penyelesaian Syiqaq Antara Suami Dan Istri Menurut Fiqh Syafi’iyyah Dan Hukum Positif Mahmudi Hanafiah; Muhammad Iqbal
Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 1 No. 2 (2023)
Publisher : STIS Ummul Ayman, Pidie Jaya, Aceh, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52029/pjhki.v1i2.153

Abstract

Setiap pasangan suami istri mendambakan keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah. Akan tetapi, tidak semua orang mampu mewujudkan dambaan tersebut. Perselisihan pendapat antara suami dan istri (syiqāq) sering kali memicu konflik yang berkepanjangan, bahkan kadang-kadang berujung kepada perceraian. Untuk menghindari hal tersebut, perlu adanya penanganan sejak dini dengan melakukan upaya damai melalui mediasi. Mediasi adalah proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan, yang kedudukannya hanya sebagai penasihat, dia tidak berwewenang untuk memberi keputusan untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. Mediasi telah lahir sejak masa Rasulullah yang diawali dengan turunnya surat al-Nisa’ ayat 34 dan 35 sebagai jawaban terhadap persengketaan salah seorang sahabat dengan istrinya ketika itu. Di Indonesia, mediasi secara umum mulai diberlakukan sejak tahun 1999 melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan terus mengalami penegasan dan pembaharuan sampai ditetapkannya PERMA nomor: 01 Tahun 2016.Mediasi merupakan suatu kewajiban dalam mazhab syafi’i. Para mediator tidak mesti dari keluarga para pihak, akan tetapi hukumnya sunat. Para mediator tidak mempunyai wewenang untuk memberlakukan keputusan terhadap para pihak, karena mereka hanya berperan sebagai wakil dari masing-masing para pihak. Ketentuan-ketentuan mediasi di Indonesia telah diatur dalam peraturan perundang-undangan sejak tahun 1989, dan terus dilakukan penegasan dan perubahan sampai lahirnya peraturan yang terakhir, yaitu PERMA no. 1 Tahun 2016.
Penegakan Hukum Kebiri Kimia di Indonesia: Peran Infrastruktur Hukum dalam Implementasinya Nazla Aulia Saadah; Putri Maharani Rahma Aisah
Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 1 No. 2 (2023)
Publisher : STIS Ummul Ayman, Pidie Jaya, Aceh, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52029/pjhki.v1i2.162

Abstract

Kasus kekerasan seksual khususnya pada anak yang dewasa ini semakin marak jumlahnya memerlukan penindakan yang lebih tegas khususnya dalam penjatuhan sanksi pidana. Kebiri kimia menurut Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak menjadi solusi penjatuhan sanksi berupa tindakan yang dilakukan untuk menekan kenaikan kasus kekerasan seksual tersebut. Infrastruktur yang belum maksimal, ditambah dengan pro dan kontra terkait kode etik dokter selaku eksekutor kebiri kimia serta perlindungan HAM bagi pelaku kejahatan mengakibatkan perlu peninjauan kembali terhadap upaya dan kendala yang dihadapi aparatur penegak hukum dalam pengaturan kebiri kimia ini. Melalui metode yuridis normatif, penelitian ini dilakukan dengan mengkaji bahan pustaka atau data sekunder berupa buku atau jurnal dan sumber lain yang terkait kebiri kimia dengan didasarkan pada peraturan perundang-undangan terkait sebagai dasar hukum primer. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa upaya pemerintah dalam penegakan hukum kebiri kimia belum optimal, hal ini dikarenakan keterlibatan dokter, tata cara, hingga pelaksanaan kebiri kimia belum diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga penting bagi pemerintah selaku aparatur penegak hukum untuk memberikan payung hukum terhadap dokter selaku eksekutor dan pengaturan rinci terkait tata cara dan pelaksanaan kebiri kimia.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 1 (2025) Vol. 2 No. 2 (2024) Vol. 2 No. 1 (2024) Vol. 1 No. 2 (2023) Vol. 1 No. 1 (2023)