cover
Contact Name
Andriyus
Contact Email
andriyus@soc.uir.ac.id
Phone
+6281268785353
Journal Mail Official
jmp@journal.uir.ac.id
Editorial Address
Gedung Laboratorium Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisipol Universitas Islam Riau Jl. Kaharuddin Nasution No. 113 Perhentian Marpoyan, Pekanbaru
Location
Kota pekanbaru,
Riau
INDONESIA
JMP : Jurnal Mahasiswa Pemerintahan
Published by Universitas Islam Riau
ISSN : -     EISSN : 30641675     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
JMP : Jurnal Mahasiswa Pemerintahan merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Laboratorium Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, Jurnal Mahasiswa Pemerintahan telah terverifikasi pada Online Journal System (OJS) dibawah naungan jounal.uir.ac.id sejak 2023. JMP : Jurnal Mahasiswa Pemerintahan merupakan wadah publikasi karya ilmiah yang diperuntukkan bagi para mahasiswa, dosen dan praktisi. JMP : Jurnal Mahasiswa Pemerintahan terbit 4 edisi per tahun yaitu dibulan Januari, April, Agustus dan Desember. Ruang lingkup karya yang diterbitkan mencakup Multidisiplin diantaranya yaitu: Pemerintahan, Politik, Kebijakan Publik dan Sosial. Mohon dibaca panduan dengan baik. Penulis yang ingin menyerahkan artikel ke JMP : Jurnal Mahasiswa Pemerintahan, harus mematuhi panduan penulisan. Jika artikel yang dikirim tidak sesuai atau ditulis dalam format yang berbeda dengan panduan, maka akan DITOLAK oleh editor sebelum ditinjau lebih lanjut. Para editor hanya menerima artikel yang sesuai dengan format yang telah ditetapkan. Artikel ditulis dalam bahasa indonesia. JMP : Jurnal Mahasiswa Pemerintahan menggunakan prosedur penilaian Double Blind. Di mana antara penulis dengan mitra bestari tidak saling mengenal identitasnya masing-masing.
Articles 20 Documents
Search results for , issue "Vol. 2 No. 4 Desember 2025" : 20 Documents clear
Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam Dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kota Batam Rahmi, Maidya; Syafhendry
Jurnal Mahasiswa Pemerintahan Vol. 2 No. 4 Desember 2025
Publisher : Laboratorium Program Studi Ilmu Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25299/JMP.2025.23655

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam dalam pelaksanaan pembangunan infrastuktur jalan. Sebagai Lembaga legislative daerah, DPRD memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan oleh pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan peraturan, rencana, dan kebutuhan masyarkat. Penelitian ini menggunankan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara, dokumentasi, dan observasi terhadap kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh DPRD kota Batam. Hasil penelitian menunjukan bahwa DPRD Kota Batam melaksakan fungsi pengawasan melalui beberapa mekanisme, seperti rapat kerja dengan mitra pemerintah, kunjungan lapangan, dan evaluasi terhadap laporan pelaksanaan pembangunan. Pengawasan dilakukan dalam bentuk preventif, dan represif yang bertujuan untuk menjamin efektivitas, efisiensi, dan akuntabiltas pembangunan infrastuktur jalan. Namun demikian, pelaksaan fungsi pengawasan masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan data teknis, rendahnya partisipasi masyarakat, serta kurang optimalnya koordinasi antara DPRD data OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait. Meskipun demikian, pengawasan DPRD terbukti memberikan dampak terdampak terhadap peningkatan transparansi dan perbaikan kualitas pembangunan jalan Kota Batam.
Evaluasi Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Banjar Guntung Kecamatan Kuantan Mudik Azizah, Muctia; Syafhendry
Jurnal Mahasiswa Pemerintahan Vol. 2 No. 4 Desember 2025
Publisher : Laboratorium Program Studi Ilmu Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25299/JMP.2025.23800

Abstract

Penelitian ini menjelaskan mengenai evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Banjar Guntung Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi. Indikator penelitian yang digunakan pada penelitian ini ada 4 (empat) yaitu: Planning (Perencanaan), Organizing (Pengorganisasian), Actuating (Pelaksanaan), Controlling (Pengawasan). Tipe penelitian yang berlokasi di Desa Banjar Guntung Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan singingi menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang terkumpul dari hasil wawancara maupun observasi dan dilengkapi dengan dokumentasi dianalisis kemudian ditarik kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian ini disimpulkan bahwa pengelolaan PKH dilaksanakan dengan baik secara keseluruhan, tetapi masih ada kekurangan dalam proses seleksi KPM. Hal ini karena kurang selektifnya pemerintah desa dalam menentukan calon peserta PKH serta kurangnya koordinasi antara pendamping PKH dengan pemerintah desa dan Kepala Dusun dalam masalah pendataan sehingga masih terdapat salah sasaran dan masih terdapat masyarakat kurang mampu dan memiliki kriteria komponen belum mendapatkan bantuan PKH.
Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas : Studi Kasus Di Desa Sungai Geringging Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Firdaus; Prihatin, Panca Setyo
Jurnal Mahasiswa Pemerintahan Vol. 2 No. 4 Desember 2025
Publisher : Laboratorium Program Studi Ilmu Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25299/JMP.2025.23819

Abstract

Penelitian yang dilakukan pada saat penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan keuangan desa melalui penggunaan aplikasi Siskeudes di Desa Sungai Geringging, Kecamatan Kampar Kiri. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskripti,f dengan teknik wawancara serta observasi,. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Siskeudes telah digunakan sejak 2023, implementasinya masih terkendala oleh keterbatasan SDM, minimnya infrastruktur, rendahnya literasi digital, lemahnya pengawasan, serta ketidaktegasan struktur organisasi. Hambatan tersebut menyebabkan keterlambatan pelaporan dan belum optimalnya transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
Kualitas Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi Lisfita, Lela; Rauf, Rahyunir
Jurnal Mahasiswa Pemerintahan Vol. 2 No. 4 Desember 2025
Publisher : Laboratorium Program Studi Ilmu Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25299/JMP.2025.23866

Abstract

Penelitian yang dilakukan ini bertujuan untuk mengevaluasi kualitas pelayanan kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat, Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi. Permasalahan yang menjadi topik utama yang ditemukan dalam penelitian ini adalah keterbatasan tenaga kesehatan dan sarana prasarana yang belum memadai. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan tergolong cukup baik, namun masih terdapat kendala pada aspek struktur, proses, dan hasil seperti sistem pencatatan manual, beban kerja yang tinggi, dan distribusi tenaga kesehatan yang tidak merata antar wilayah. Penelitian ini berkontribusi sebagai dasar perumusan kebijakan perbaikan distribusi tenaga kesehatan dan peningkatan mutu pelayanan di wilayah terpencil.
Strategi Bawaslu Provinsi Riau dalam Upaya Pencegahan Pelanggaran pada Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 Alivia, Alvi; Prihatin, Panca Setyo
Jurnal Mahasiswa Pemerintahan Vol. 2 No. 4 Desember 2025
Publisher : Laboratorium Program Studi Ilmu Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25299/JMP.2025.23871

Abstract

Penelitian yang dilakukan ini membahas strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Riau dalam mencegah terjadinya pelanggaran pada saat tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024. Fenomena yang melatarbelakangi penelitian ini adalah masih maraknya terjadi pelanggaran administrasi, kode etik, dan pidana pemilu di berbagai wilayah Riau. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis strategi Bawaslu dalam mengatasi permasalahan tersebut. Pendekatan yang dilakukan dan digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan dokumentasi. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa Bawaslu menerapkan strategi generik Porter yang meliputi cost leadership (efisiensi sumber daya), differentiation (inovasi pengawasan), dan focus strategy (pengawasan wilayah rawan). Penelitian ini berkontribusi dalam penguatan sistem pengawasan pemilu yang lebih efektif dan adaptif di tingkat daerah.
Kinerja Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau Dalam Penanganan Laporan Masalah Pelayanan Publik Di Kota Pekanbaru Badriyyah, Annisa; Syaprianto
Jurnal Mahasiswa Pemerintahan Vol. 2 No. 4 Desember 2025
Publisher : Laboratorium Program Studi Ilmu Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25299/JMP.2025.23935

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kinerja dan kendala kinerja Ombudsman Republik Indonesia (Perwakilan Provinsi Riau) dalam menangani laporan permasalahan pelayanan publik Kota Pekanbaru. Metodologi yang digunakan adalah metode kualitatif dan teori kinerja Dwayanti. Dari hasil penelitian produktivitas dapat disimpulkan bahwa Ombudsman telah menjalankan atau melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kualitas pelayanan Ombudsman telah berjalan sesuai dengan waktu yang diharapkan, namun keterlambatan biasanya disebabkan oleh kurangnya kerjasama dari pihak pelapor. Daya Tanggap: Kemampuan organisasi dalam mengenali kebutuhan masyarakat. Kemampuan Ombudsman Riau dalam menyusun program dan prioritas pelayanan. Kemampuan Ombudsman dalam mengembangkan program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Akuntabilitas: Ombudsman merupakan lembaga yang melakukan pengawasan terhadap kinerja lembaga penyelenggara pelayanan publik seperti Dinas Catatan Kependudukan, Dinas Kesejahteraan Sosial, Imigrasi, bank BUMN dan swasta, serta BUMN lainnya. Tanggung Jawab Ombudsman: Dalam melaksanakan tugasnya, Ombudsman mengutamakan pemberian bantuan pelayanan masyarakat dengan menerima dan memproses pengaduan yang terkait dengan sikap dan perilaku pemerintah dalam pelaksanaan tugasnya.
Evaluasi Tugas Kepala Desa Dalam Pengelolaan Aset Desa Pematang Tinggi Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan Ropandi, Syahrul; Wardana, Data
Jurnal Mahasiswa Pemerintahan Vol. 2 No. 4 Desember 2025
Publisher : Laboratorium Program Studi Ilmu Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25299/JMP.2025.24010

Abstract

Penelitian ini adalah untuk mengetauhi Tugas Kepala Desa dalam Pengelolaan Aset Desa Oleh Pemerintah Desa Pematang Tinggi Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan evaluasi kebijakan William N Dunn. Adapun indicator dalam penelitian ini yakni:efektivitas, efesiensi, kecukupan, pemerataan,ketepatan,dan responsivitas. Penelitian ini dilakukan di DesaPematang Tinggi Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik penentuan informan ditetapkan secara sengaja atas dasar kriteria atau pertimbangan tertentu yaitu dengan cara melibatkan orang-orang yang berkaitan. Berdasarkan hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tugas kepala desa masih kurang baik dalam Pengelolaan Aset Desa,khususnya Aset bangunan. Banyak Aset Desa yang kurang terawat dan belum dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat. Kesimpulan dari penelitian ini adalah perlunya peningkatan kapasitas kepala desa dan perangkatnya dalam Pengelolaan Aset Desa, agar Aset Desa dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat serta mendukung Pembangunan Desa yang berkelanjutan.
Peran Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Penanganan Pelanggaran Netralitas ASN Pada Pemilu 2024 Tessania; Zainal
Jurnal Mahasiswa Pemerintahan Vol. 2 No. 4 Desember 2025
Publisher : Laboratorium Program Studi Ilmu Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25299/JMP.2025.24071

Abstract

Ada dua temuan pelanggaran pemilu tahun 2024 yang terjadi di dua kecamatan pada Kabupaten Kuantan Singingi yaitu kecamatan Taluk Kuantan dan kecamatan Benai yang mana permasalahan tersebut sudah di tangan oleh panwaslu tingkat kabupaten. Untuk mengetahui Peran dan Untuk mengetahui Kendala dan Tantangan Yang dihadapi Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Mengawasi Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Kabupaten Kuantan Singingi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif dan induktif. Penelitian ini menggunakan teori Peran (Soekanto, 2002). Peran Normatif Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi dalam mengawasi Netralitas ASN sudah dilakukan dengan baik. Peran Faktual Perihal pencegahan Bawaslus sudah melakukan sesuai dengan ketentuan yang sudah di tetapkan pertamanya dilakukan pencegahan dimana pencegahan. Peran Ideal Berdasarkan pelaksanaan pemilu tersebut sudah berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang ada maka dengan demikian dapat disimpulkan peran Bawaslu sudah dilakukan dengan baik. Kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan Peran Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Menangani Pelanggaran Nertalitas ASN Pada Pemilu 2024 adalah sebagai berikut: Wilayah kerja yang cukup luas serta personil yang terbatas menyebabkan pengawasan bawaslu kurang optimal, Bawaslu tidak bisa memberikan sanksi langsung kepada ASN dikarenakan kurang kuatnya ketentuan aturan yang ada, Kemudian terkadang ASN juga membutuhkan informasi seputar pemilu sehingga ada beberapa ASN yang dijumpai dilokasi kampanye namun tidak dapat di tindak lanjuti karena tidak cukup bukti sebagai pelanggaran.  
Efektivitas Aplikasi Epdeskel Dalam Mewujudkan Keberhasilan Perkembangan Desa Di Kabupaten Rokan Hilir Herfa, Ulfia; Afrianda, Rendi Tri
Jurnal Mahasiswa Pemerintahan Vol. 2 No. 4 Desember 2025
Publisher : Laboratorium Program Studi Ilmu Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25299/JMP.2025.24072

Abstract

Penelitian ini menjelaskan mengenai Efektivitas Aplikasi Epdeskel Dalam Mewujudkan Keberhasilan Perkembangan Desa di Kabupaten Rokan Hilir. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teori yang digunakan yaitu teori Budiani mengenai Efektivitas Program dan indikator-indikator yang mempengaruhi efektivitas yaitu ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program, pemantauan program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program Aplikasi Epdeskel di Kabupaten Rokan Hilir belum mencapai efektivitas yang optimal dalam mendukung keberhasilan perkembangan desa karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kepenghuluan kepada operator desa baru, lupa username dan password, terjadi kendala jaringan, serta operator desa di rotasi.
Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Dalam Pembangunan Di Kelurahan Limbukan Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh Bodi, Zahratul Jannah; Febrian, Ranggi Ade
Jurnal Mahasiswa Pemerintahan Vol. 2 No. 4 Desember 2025
Publisher : Laboratorium Program Studi Ilmu Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25299/JMP.2025.24073

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK) dalam pembangunan di kelurahan Limbukan Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teori yang digunakan adalah teori peranan menurut Soerjono Soekanto dengan tiga indikator utama yaitu norma, individu, dan inividu dalam struktur sosial. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa LPMK sudah menjalankan perannya dengan baik sebagai mitra pemerintah kelurahan dalam menyusun dan mengawasi program pembangunan. Namun masih terdapat hambatan seperti keterbatasan anggaran operasional, kurangnya dukungan fasilitas penunjang kerja serta pengaruh norma sosial yang bersifat formal dan adat yang kadang membatasi ruang gerak LPMK.

Page 1 of 2 | Total Record : 20