JMP : Jurnal Mahasiswa Pemerintahan
JMP : Jurnal Mahasiswa Pemerintahan merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Laboratorium Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, Jurnal Mahasiswa Pemerintahan telah terverifikasi pada Online Journal System (OJS) dibawah naungan jounal.uir.ac.id sejak 2023. JMP : Jurnal Mahasiswa Pemerintahan merupakan wadah publikasi karya ilmiah yang diperuntukkan bagi para mahasiswa, dosen dan praktisi. JMP : Jurnal Mahasiswa Pemerintahan terbit 4 edisi per tahun yaitu dibulan Januari, April, Agustus dan Desember. Ruang lingkup karya yang diterbitkan mencakup Multidisiplin diantaranya yaitu: Pemerintahan, Politik, Kebijakan Publik dan Sosial. Mohon dibaca panduan dengan baik. Penulis yang ingin menyerahkan artikel ke JMP : Jurnal Mahasiswa Pemerintahan, harus mematuhi panduan penulisan. Jika artikel yang dikirim tidak sesuai atau ditulis dalam format yang berbeda dengan panduan, maka akan DITOLAK oleh editor sebelum ditinjau lebih lanjut. Para editor hanya menerima artikel yang sesuai dengan format yang telah ditetapkan. Artikel ditulis dalam bahasa indonesia. JMP : Jurnal Mahasiswa Pemerintahan menggunakan prosedur penilaian Double Blind. Di mana antara penulis dengan mitra bestari tidak saling mengenal identitasnya masing-masing.
Articles
138 Documents
<![CDATA[Implementasi Kebijakan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kota Pekanbaru Terhadap Aplikasi Layanan Tunggu ]]>
<![CDATA[ Jurnal Mahasiswa Pemerintahan Vol. 1 No. 3 Agustus 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Laboratorium Program Studi Ilmu Pemerintahan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25299/jmp..19204
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai bagaimana Implementasi Kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru terhadap Aplikasi “Layanan Tunggu” yang melakukan pengurusan terhadap KTP yang rusak dan hilang serta mengetahui apa saja faktor penghambat dalam Implementasi Kebijakan Disdukcapil Kota Pekanbaru terhadap Aplikasi “Layanan Tunggu” tersebut. Indikator yang digunakan meliputi standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar badan pelaksana, karakteristik badan pelaksana, lingkungan sosial, ekonomi dan politik, dan sikap pelaksana/disposisi. Penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru dengan menggunakan metode penelitian Deskriptif Kualitatif. Pengumpulan data dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa Implementasi Kebijakan Disdukcapil Kota Pekanbaru terhadap KTP yang rusak dan hilang dapat dikatakan masih belum memenuhi standar pelayanan. Dalam menerapkan aplikasi “Layanan Tunggu” masih banyak kendala yang dialami oleh masyarakat yang mencoba mengakses aplikasi tersebut, diantaranya: tampilan aplikasi yang masih membingungkan terutama bagi para lansia, tindak lanjut setelah pendaftaran di aplikasi serta kondisi jaringan yang kurang stabil membuat aplikasi Layanan Tunggu sulit untuk diakses di area yang minim dengan teknologi informasi dalam hal ini jaringan]]>
<![CDATA[Inovasi Pelayanan ANDONG (Anterin Dong) Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru ]]>
<![CDATA[ Jurnal Mahasiswa Pemerintahan Vol. 1 No. 4 Desember 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Laboratorium Program Studi Ilmu Pemerintahan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25299/jmp..19214
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana inovasi pelayanan ANDONG (ANTERIN DONG) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru dan apa saja yang menjadi faktor-faktor penghambat dalam inovasi pelayanan ANDONG (ANTERIN DONG) Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru. Adapun masalah yang dihadapi adalah sistem pelayanan ANDONG mengalami beberapa kendala diantaranya tidak semua masyarakat menggunakan pembayaran melalui OVO sehingga membutuhkan layanan pembayaran melalui via Dana, Transfer Bank dan lain-lain, sering terjadi server down pada layanan ANDONG. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan pengumpulan dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru memiliki peranan penting dalam mengkoordinasikan, dan mengendalikan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil seperti pembuatan KTP, KIA dan lain sebagainya. Dalam rangka mempermudah masyarakat dalam melakukan pembuatan KTP dan KIA Dinas Kepndudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru membuat sebuah layanan yang disebut dengan ANDONG. Sejauh ini mayarakat yang dapat menggunak layanan ANDONG adalah masyarakat yang mampu menggunakan handphone android, namun sebaliknya ada sebagian masyarakat yang tidak mampu menggunakan layanan ANDONG karena gagap teknologi.]]>
<![CDATA[Evaluasi Pelaksanaan Tugas UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dalam Mengawasi dan Mengendalikan Parkir di Kota Pekanbaru ]]>
<![CDATA[ Jurnal Mahasiswa Pemerintahan Vol. 1 No. 3 Agustus 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Laboratorium Program Studi Ilmu Pemerintahan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25299/jmp..19224
<![CDATA[Banyak sekali permasalahan parkir terutama yang berhubungan dengan juru parkir mulai dari atribut yang tidak lengkap, hingga sikap petugas parkir yang arogan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Evaluasi tentang Pelaksanaan Tugas dan Untuk mengetahui kendala yang dihadapi UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dalam Mengawasi dan Mengendalikan Parkir Kota Pekanbaru. Metode yang digunakan ialah metode kualitatif. Hasil Penelitian ini adalah Efektivitas Pelaksanaan pengawasan parkir di Kota Pekanbaru belum efektif karena masih dijumpai para petugas atau juru parkir yang melakukan penjagaan tidak sesuai jam operasional Efisiensi pengelolaan Kawasan parkir di kota Pekanbaru masih belum tertata dengan baik. Kecukupan dalam Penyediaan parkir di Kota Pekanbaru belum mengcover semua kebutuhan parkir umum masyarakat kota Pekanbaru. Pemerataan dapat disimpulkan bahwa penyerahan uang retribusi oleh pihak UPT Perparkiran diserahkan seluruhnya. Responsivitas dalam peran masyarakat ialah memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan perilaku para juru parkir. Ketepatan dapat dilihat dari masyarakat dan pemerintah saling bekerjasama dan juga harus saling berkolaborasi untuk menentukan lokasi-lokasi yang mana yang boleh dan tidak boleh untuk parkir. Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan dan pengawasan terhadap pengelolaan parkir di Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut : Kendalanya ialah luasnya wilayah kota pekanbaru. Masih kurangnya kamera pengawas cctv pada setiap titik parkir. Masyarakat yang juga terkadang tidak mendukung pengawasan dengan tidak memberikan laporan sehingga evaluasi.]]>
<![CDATA[Analisis Pengelolaan Aset Daerah Di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Dumai ]]>
<![CDATA[ Jurnal Mahasiswa Pemerintahan Vol. 1 No. 4 Desember 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Laboratorium Program Studi Ilmu Pemerintahan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25299/jmp..19233
<![CDATA[Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengelolaan aset daerah di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Dumai. Indikator penelitian yang digunakan penulis pada penelitian ini ada 2 (dua) yaitu: Pengamanan dan Pemeliharaan, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di lapangan maupun wawancara dengan narasumber, Pengelolaan Aset Daerah Di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Dumai melakukan Pengelolaan aset daerah menurut Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik daerah. Fokus penelitian terhadap pengelolaan pengamanan dan pemeliharaan aset tetap yaitu berupa tanah milik daerah Kota Dumai. Pelaksanaan pengamanan yaitu adanya aturan tentang pengamanan aset, Inventarisasi aset, Pengamanan Hukum, Pengamanan Fisik. Pelaksanaan Pemeliharaan yaitu pemeliharaan aset dan Evaluasi Pemeliharaan. Kendala dalam pelaksanaan Pengamanan aset yaitu pada pencatatan alamat tanah yang masih kurang lengkap, terdapat aset tanah yang belum memilki sertfikat serta adanya aset tanah yang belum memiliki papan plang. Secara Pemeliharaan terdapat tanah yang belum diberi papan plang dan terdapat tanah yang belum terawat secara baik.]]>
<![CDATA[Peran Pemerintah Desa Dalam Mengelola kearifan Lokal Lubuk Larangan Di Desa Teluk Paman Timur Kecamtan Kampar Kiri Kabupaten Kampar ]]>
<![CDATA[ Jurnal Mahasiswa Pemerintahan Vol. 1 No. 4 Desember 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Laboratorium Program Studi Ilmu Pemerintahan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25299/jmp..19235
<![CDATA[Desa Teluk Paman Timur memiliki nilai-nilai khusus yang merupakan kearifan lokal, yang dimana masyarakat di Desa Teluk Paman Timur ini mengelola sumberdaya perikanan berbasis masyarakat tradisional dengan istilah lubuk larangan. Pengelolaan lubuk larangan di Desa Teluk Paman Timur ini merupakan bentuk kepedulian terhadap kelestarian sumber daya alam agar bisa dimanfaatkan hasilnya. Yang dikelola oleh Pemerintah Desa dan Lembaga Adat sebagai penasehat,Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Pemerintah Desa Dalam Mengelola Kearifan Lokal Lubuk Larangan Di Desa Teluk Paman Timur Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar dan mengetahui faktor-faktor penghambatnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode Kualitatif dengan Teknik pengumpulan data melalui Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Hasil penelitian terkait Peran Pemerintah Desa dalam mengelola lubuk larangan di Desa Teluk Paman Timur Keamatan Kampar Kiri sudah di kelola cukup baik namun ada beberapa kendala yang menjadi hambatan Pemerintah Desa dalam mengelola kearifan lokal lubuk larangan ini di antaranya yang disebabkan oleh faktor alam dimana di setiap tahunnya terjadi banjir yang mengakibatkan ikan-ikan yang berada di sungai ini keluar dari area lubuk larangan tersebut, selain itu terjadinya perubahan arah aliran sungai yang disebabkan erosi sehingga membuat aliran sungai baru yang dimana aliran sungai baru ini tidak mengalir lagi pada aliran sungai lama yang merupakan kawasan lubuk larangan itu sendiri. Kata kunci: Peran, Pemerintah Desa, Pengelolaan Lubuk Larangan.]]>
<![CDATA[Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan ]]>
<![CDATA[ Jurnal Mahasiswa Pemerintahan Vol. 1 No. 4 Desember 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Laboratorium Program Studi Ilmu Pemerintahan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25299/jmp..19401
<![CDATA[Menurut Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 10 tahun 2011 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, SKPDKB, SKPDBT, STPD, surat keputusan pembetulan,surat keputusan keberatan, dan putusan banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak yang harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 bulansejak tanggal yang ditentukan. Tujuan penelitian Untuk Mengetahui Pelaksanaan dan Untuk mengetahu hambatan – hambatan dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 10 tahun 2011 Pasal 15 Tentang Cara Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Rokan Hilir. Bentuk penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dan menggunakan tipe penelitian deskriptif. Hasil penelitian adalah sebagai berikut Efektifitas Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang sudah diterapkan. Efisiensi usaha yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pembayarn pajak mineral bukan logam dan batuan menggunakan sistem self assesment. Kecukupan dalam Pelaksanaan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan sudah mulai tertib melakukan pembayaran pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Responsivitas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir menyediakan layanan Pengaduan atau menampung aspirasi atau saran dari masyarakat yang bisa disampaikan langsung kebidang pelayanan Bapenda Rokan Hilir. Hambatan nya ada beberapa oknum baik itu orang ataupun badan hukum yang memanipulasi pendapatan mereka untuk mengurangi tanggungan pajak. yang kedua ada beberapa okunum dan atau perusahan yang kurang koperatif dalam melakukan pembayaran pajak dan pajak terhutang dengan kata lain wajib pajak lalai dalam melunasi kewajibannya. yang ketiga ada juga pemerintah desa yang tidak menyampaikan informasi seputar pajak yang di terima dari pertambangan sehingga menimbulkan dugaan korupsi oleh masyarakat. Ada juga pemerintah desa yang lambat dalam melaksanakan proses pembangunan sehingga masyarakat merasakan kurangnya manfaat dari adanya pertambanngan dikampung mereka.]]>
<![CDATA[Evaluasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Kinerja Kepala Desa di Kuala Semundam Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan: Evaluasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Kinerja Kepala Desa ]]>
<![CDATA[ Jurnal Mahasiswa Pemerintahan Vol. 1 No. 4 Desember 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Laboratorium Program Studi Ilmu Pemerintahan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25299/jmp..19464
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana evaluasi fungsi dan untuk mengetahui apa hambatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan kinerja Kepala Desa di Desa Kuala Semundam Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan. Jika dilihat dari sifat-sifatnya penelitian ini masuk kedalam kelompok penelitian kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilihat dari konteks indikator evaluasi terkait judul “Evaluasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Kinerja Kepala Desa di Kuala Semundam Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan” bahwasanya fungsi pegawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap kinerja Kepala Desa telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Peraturan yang berlaku memungkinkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk mengawasi kinerja Kepala Desa. BPD membantu kepala desa dalam menjalankan administrasi desa. Hubungan kerja antara BPD dan pemerintah desa didasarkan pada konsultasi dan koordinasi. BPD dan kepala desa menetapkan peraturan desa bersama-sama melalui aspirasi masyarakat. Hambatan utama dalam pelaksanaan pengawasan yang dilakukann oleh BPD terhadap kinerja Kepala Desa seperti kurangnya pendanaan dan tidak adanya pelatihan khusus untuk meningkatkan kemampuan pengawasan. Anggota BPD seringkali tidak menerima pelatihan yang cukup tentang teknik manajemen dan pengawasan, sehingga mereka memiliki keterampilan yang kurang efektif. Selain itu, pengawasan yang kurang efektif dapat disebabkan oleh jumlah anggota BPD yang terbatas.]]>
<![CDATA[Kualitas Pelayanan Riau Safety Driving Center Kota Pekanbaru Dalam Pembuatan Surat Izin Mengemudi Kendaraan Roda Dua ]]>
<![CDATA[ Jurnal Mahasiswa Pemerintahan Vol. 1 No. 4 Desember 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Laboratorium Program Studi Ilmu Pemerintahan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25299/jmp..19567
<![CDATA[Permasalahan yang masih cenderung terjadi pada pelayanan public tidak lain pada pelayanan pembuatan SIM terutama pembuatan SIM C bagi pemilik kendaraan roda dua. Pembuatan SIM C di Riau Safety Driving Center Kota Pekanbaru diketahui belum memberikan kepuasan bagi pemohon pembuatan SIM dikarenakan lambannya penyelesaian pembauatan SIM. pelayanan pemberian kepuasan tersebut tidak terlepas dari Bukti Langsung, Keandalan, Ketanggapan, Jaminan, dan Empati. Tujuan pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui serta faktor hambatan Kualitas Pelayanan Riau Safety Driving Center Kota Pekanbaru Dalam Pembuatan Surat Izin Mengemudi Kendaraan Roda Dua. Metode penelitian digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode kualitatif dengan Teknik dalam pengumpulan data dengan Observasi, wawancara, dan Dokumentasi. Hasil penelitian diketahui bahwa Pelayanan pembuatan Surat Izin Mengemudi Kendaraan Roda Dua masih dirasakan belum terlaksana maksimal yang didasarkan Standar Operasional Prosedur tentunya hal ini belum menghambat pencapaian kepuasan mbagi pemohon. Kesimpulan penelitian bahwa kegiatan pelayanan pembuatan Surat Izin Mengemudi Kendaraan Roda Dua belum memberikan kepuasan bagi pemohon hal ini tidak lain dikarenakan jumlah pegawai yang maish kurang memadai, loket dan sarana prasarana pendukung dalam memberikan pelayanan. Saran peneliti yaitu terhadap hendaknya menambah jumlah pegawai dalam pemberian pelayanan, penambahan loket pelayanan, kerjasama pegawai dalam memberikan pelayanan guna pencapaian pelayanan yang maksimal. Kata Kunci : Kualitas, Pelayanan Publik, Surat Izin Mengemudi Kendaraan Roda Dua]]>
<![CDATA[Efektivitas Pelayanan Publik Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Desa Panglima Raja Kecamatan Concong Luar Kabupaten Indragiri Hilir ]]>
<![CDATA[ Jurnal Mahasiswa Pemerintahan Vol. 1 No. 4 Desember 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Laboratorium Program Studi Ilmu Pemerintahan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25299/jmp..19618
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana Pelayanan Desa Dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Desa Di Desa Panglima Raja Kecamatan Concong Luar Kabupaten Indragiri Hilir. Untuk mengetahui factor-faktor penghambat yang mempengaruhi Pelayanan Desa Dalam Menyelenggarakan Pemerntahan Desa Di Desa Panglima Raja Kecamatan Concong Luar Kabupaten Indragiri Hilir Dalam penelitian ini menggunakan metode Kualitatif. Teori yang digunakan yaitu Efektivitas Menurut Sutrisno. Terkait Efektivitas pelayanan publik. pertama terkait pemahaman program yang dilakukan kepala desa kepada masyarakat dapat diketahui bahwa kepala desa telah menerapkan pelayanan publik khususnya yang berkaitan dengan berbagai keperluan administrasi. kedua yaitu tepat sasaran dapat diketahui bahwasanya kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan publik belum berjalan secara efektif dan efisien. Hal ini dapat dilihat pada saat proses penyelesaian surat-surat administrasi memerlukan waktu yang cukup lama ketiga berkaitan dengan tepat waktu dapat diketahui bahwa pelayanan publik yang dilakukan sudah berjalan cukup baik. Hal ini tentunya membutuhkan kesadaran penuh dari kepala desa beserta perangkat desa untuk dapat lebih optimal dalam memberikan pelayanan. keempat berkaitan dengan tercapainya tujuan dimana tujuan pelayanan publik hampir tercapai, kelima terkait perubahan nyata yang dilakukan oleh kepala desa berjalan dengan optimal.]]>
<![CDATA[Strategi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru Dalam Penerapan Aplikasi Kartu Tanda Penduduk Dikecamatan Sail ]]>
<![CDATA[ Jurnal Mahasiswa Pemerintahan Vol. 1 No. 4 Desember 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Laboratorium Program Studi Ilmu Pemerintahan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25299/jmp..19629
<![CDATA[Pelayanan aplikasi kartu tanda penduduk masih menjadi permasalahan bukan saja pada penyelesaiannya melainkan aplikasi yang sulit untuk digunakan. Penerapan aplikasi kartu tanda penduduk di kecamatan Sail masih belum memberikan kepuasan bagi masyarakat dalam penggunannya dikarenakan syarat yang harus dipenuhi. Strategi penerapan aplikasi kartu tanda penduduk tidak terlepas dari kinerja, implementasi kebijakan dan kebijakan publik sehingga memberikan pencapaian pelayanan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui serta faktor hambatan Strategi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru Dalam Penerapan Aplikasi Kartu Tanda Penduduk Dikecamatan Sail. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan Teknik pengumpulan data melalui Observasi, wawancara dan Dokumentasi. penerapan aplikasi kartu tanda penduduk dikecamatan Sail belum terlaksana dengan maksimal dan memberikan kepuasan bagi pengguna aplikasi kartu tanda penduduk sehingga masyarakat masih banyak yang belum melakukan pendaftaran pada aplikasi yang telah dibuat. Kesimpulan bahwa penerapan aplikasi kartu tanda penduduk dikecamatan Sail belum terlaksana dengan maksimal dikarenakan persyratan yang sulit dan jaringan yang bermasalah sehingga penyelesaian kartu tanda penduduk online masih harus menunggu lama. Saran peneliti yaitu sebaiknyan persyaratan pengguna aplikasi kartu tanda penduduk tidak terlalu rumit sehingga banyak yang tidak mengurus kartu tanda penduduk online, perlunya memperbaiki jaringan sehingga kegiatan online dapat digunakan]]>
