cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ahmad Ulil Albab Al Umar
Contact Email
ahmadulil.asfebi@gmail.com
Phone
+6287831398687
Journal Mail Official
peshum.jurnal@gmail.com
Editorial Address
Slendro rt 02/01,gesi,sragen
Location
Kab. sragen,
Jawa tengah
INDONESIA
PESHUM
Published by CV ULIL ALBAB CORP
ISSN : -     EISSN : 28288017     DOI : 10.56799
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Education Social Sciences
PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Humaniora diterbitkan oleh CV. ULIL ALBAB CORP. PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Humaniora menerbitkan artikel bidang: (1) Pendidikan: Pendidikan dan Pembelajaran, Pendidikan Karakter, Pendidikan Inklusi, Kurikulum Pendidikan. (2) Sosial: Ekonomi, Sosiologi, Psikologi, Sosial, Budaya, Antropologi. (3) Humaniora: Sastra, Sejarah, Bahasa, Seni, Filsafat, Agama, Hukum. PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Humaniora terbit setiap 6 kali dalam setahun.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Pendidikan
Articles 25 Documents
 1   2   3 
Search results for , issue "Vol. 2 No. 4: Juni 2023" : 25 Documents clear
Analisis Peran BNPT Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 Muhammad Khoerul Umam; Fakhris Lutfianto Hapsoro; Hendra Wahanu Prabandani
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 4: Juni 2023
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v2i4.2113

Abstract

Ancaman terbesar bagi sebuah keadulatan negara Indonesia adalah adanya gerakan terorisme. Perkembangannya yang begitu intens dan militan membuat penanganannya juga harus ekstra. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana peran BNPT dalam menanggulangi Tindak Pidana Terorisme berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Hasi penelitian menjelaskan bahwa BNPT memiliki dua strategi dalam upaya penanggulangan tindak pidana terorisme, yaitu strategi deradikalisasi dan strategi kontra radikalisasi. Selain itu, BNPT juga diperkuat oleh Negara melalui kenaian level organisasinya menjadi Badan Setingkat Kementerian agar bisa membuat keputusan politik ketika harus melakukan sinergi dengan lembaga lain seperti TNI atau Polri. Adapun tantangan BNPT dalam menjalankan program penanggulangan tindak pidana terorisme ditimbulkan dari sisi internal dan eksternal. Dari sisi internal, kelembagaan BNPT belum diatur secara khusus dalam suatu Undang-Undang dan hanya sebatas Peraturan Presiden sehingga eksistensinya dapat kapan saja diputus sesuai keinginan Presiden. Sedangkan dari sisi eksternal, rendahnya tingkat literasi masyarakat terhada kejahatan terorisme yang masih dianggap hanya musuh Pemerintah saja, mengakibatkan sulit dalam memberantas terorisme sampai ke akarnya karena kurangnya partisipan dari masyarakat.
Deradikalisasi Sebagai Bentuk Pencegahan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 4345 K/Pid.Sus/2022) Sokhibul Amin; Feny Windiyastuti
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 4: Juni 2023
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v2i4.2114

Abstract

One of the cases of criminal acts of terrorism that reflects efforts to deradicalize the accused or convict is the Supreme Court Decision Number 4345 K/Pid.Sus.2022. The purpose of this research is to see how the deradicalization program is carried out as a form of preventing criminal acts of terrorism in Indonesia. This research is included in normative legal research using descriptive qualitative research methods. The approach used is the approach of statutory regulations. The results of the study concluded that the deradicalization program was carried out through 4 (four) stages, namely Identification and Assessment, Rehabilitation, Re-eduction, and Social Reintegration aimed at parties in conflict with the law, such as suspects, accused, convicts, convicts, ex-convicts, and people or groups who exposed to radical terrorism. The Supreme Court Decision Number 4345 K/Pid.Sus.2022 implicitly conveys a message that the Supreme Court supports the deradicalization program because it does not comply with the demands of the Public Prosecutor who wants life imprisonment for the defendant. This is in line with the deradicalization program for terrorism convicts which is being optimized by the Government. This is because life imprisonment closes the final stage of the deradicalization program. As for some of the obstacles or obstacles in the implementation of the deradicalization program in general, that is due to two factors, namely internal factors and external factors. Internal factors such as lack of human resources, lack of synergy between agencies/ministry related to counter-terrorism. While external factors include Indonesia's vast and difficult to reach geographical location, several terrorist groups do not want to cooperate in eradicating their networks, as well as policy misalignment between institutions related to terrorism prevention
Analisa Yuridis Dalam Kasus Kejahatan Siber Terhadap Internet Banking di Indonesia Delvyan Putri Surya Ningrum; Jamiatur Robekha
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 4: Juni 2023
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v2i4.2115

Abstract

Internet banking atau mobile banking merupakan bukti perkembangan di dunia teknologi yang bersangkutan dengan dunia perbankan. Perkembangan teknologi tersebut menjadi salah satu hasil dari semakin pesatnya dunia teknologi informasi sehingga memudahkan masyarakat terutama nasabah untuk melakukan transaksi melalui internet. Fitur internet banking menjadi salah satu pemanfaatan melalui media internet serta informasi guna mempromosikan dan juga memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi. Baik yang bersifat konvensional maupun dengan fitur-fitur terbaru. Perkembangan teknologi tersebut tentu saja memiliki dampak buruk terutama di sisi kejahatan dunia siber. Kejahatan ini merupakan bentuk kejahatan yang memanfaatkan dunia teknologi informasi dan perkembangannya dengan memanfaatkan internet. Kasus yang baru-baru saja terjadi yaitu pencurian data nasabah milik Bank Syariah Indonesia menjadi salah satu bukti bagaimana kejahatan dunia siber masih terus menghantui. Kasus kejahatan siber kembali terjadi terutama di sektor perbankan setelah sebelumnya Bank Rakyat Indonesia yang juga merupakan bank pemerintah harus mengalami kasus yang sama pada salah satu layanan BRI yaitu BRI Life tahun 2021 lalu. Pada penelitian yang menggunakan metode kualitatif ini ditujuan untuk menguji analisa yuridiksi mengenai kejahatan dunia siber terhadap internet banking atau mobile banking di Indonesia.
Analisis Asas Legalitas dalam Kewenangan Presiden Menunda Eksekusi Hukuman Mati Terpidana Mary Jane Veloso Mohamad Fahmi Fiddin; Karli Karli
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 4: Juni 2023
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v2i4.2116

Abstract

Grasi sangat penting bagi pemerintahan sebuah negara karena dapat mengurangi resiko yang timbul dari keputusan hakim, terutama untuk pidana maksimal seperti pidana mati, yang memungkinkan eksekusi terhadap orang yang tidak bersalah. Permasalahan muncul ketika seorang terpidana mati mengajukan grasi dan Presiden menolaknya. Namun, ketika eksekusi mati harus dilakukan, Presiden mengeluarkan perintah untuk menunda eksekusi tersebut, menyebabkan ketidakpastian hukum tentang penolakan grasi. Akibatnya, penegakan hukum atas tindak pidana narkotika menjadi tidak efektif. Hal ini terjadi saat eksekusi mati Mary Jane Veloso ditunda. Dalam penelitian ini, penundaan pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap melalui grasi bukanlah upaya hukum, namun merupakan hak Kepala Negara untuk memberikan pengampunan kepada warganya yang dijatuhi putusan oleh pengadilan. Selain daripada itu, terdapat asas legalitas dalam kebijakan presiden dalam menunda eksekusi hukuman mati terpidana Mary Jane Veloso yang telah diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pengesahan Treaty On Mutual Legal Assistance in Criminal Matters (Perjanjian tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana). Pengaturan ketentuan undang-undang tersebut merupakan upaya mewujudkan prinsip checks and balances, sehingga penggunaan kewenangan ini telah dibatasi, yaitu sebelum Presiden menentukan akan memberikan penundaan eksekusi hukuman mati, maka Presiden terlebih dahulu diharuskan mendapat pertimbangan dari Mahkamah Agung.
Program Literasi di SDN 112 Pekanbaru, SDN 161 Pekanbaru, SDN 018 Kubang Raya dan SDN 028 Rimbo Panjang Angguni Yasmin; Rahmi Murniyati; Resti Andini Dwi Hendriatmi; Syahira Nabila; Febrina Dafit
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 4: Juni 2023
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v2i4.2117

Abstract

The problem in this study is related to the implementation of literacy in elementary schools (SD). This study uses a literature study from previous research observation reports. Data tracking is done by conducting searches during observations in elementary schools. From the results of the search, it was found that several literacy practices were implemented in elementary schools and regarding literacy that had not been implemented in elementary schools. The obstacles encountered in implementing some of the non-existent literacy are demanding the abilities of students and teachers, students who have not been able to think critically and teachers who do not know how to apply it properly and correctly.

Page 3 of 3 | Total Record : 25

 1   2   3 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 2: Februari 2026 Vol. 5 No. 1: Desember 2025 Vol. 4 No. 6: Oktober 2025 Vol. 4 No. 5: Agustus 2025 Vol. 4 No. 4: Juni 2025 Vol. 4 No. 3: April 2025 Vol. 4 No. 2: Februari 2025 Vol. 4 No. 1: Desember 2024 Vol. 3 No. 6: Oktober 2024 Vol. 3 No. 5: Agustus 2024 Vol. 3 No. 4: Juni 2024 Vol. 3 No. 3: April 2024 Vol. 3 No. 2: Februari 2024 Vol. 3 No. 1: Desember 2023 Vol. 2 No. 6: Oktober 2023 Vol. 2 No. 5: Agustus 2023 Vol. 2 No. 4: Juni 2023 Vol. 2 No. 3: April 2023 Vol. 2 No. 2: Februari 2023 Vol. 2 No. 1: Desember 2022 Vol. 1 No. 6: Oktober 2022 Vol. 1 No. 5: Agustus 2022 Vol. 1 No. 4: Juni 2022 Vol. 1 No. 3: April 2022 Vol. 1 No. 2: Februari 2022 Vol. 1 No. 1: Desember 2021 More Issue