cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Makhyatul Fikriya
Contact Email
fikriyamakhyatul@abidan.org
Phone
+6282172068636
Journal Mail Official
themis@abidan.org
Editorial Address
Lembaga Penelitian dan Publikasi Ilmiah (LPPI) Yayasan Almahmudi bin Dahlan Perumahan Mutiara Cadika Blok A5 Bangkinang Kota Kabupaten Kampar Riau
Location
Kab. kampar,
Riau
INDONESIA
Themis: Jurnal Ilmu Hukum
Published by Yayasan Almahmudi Bin Dahlan
ISSN : -     EISSN : 30325730     DOI : 10.70437/themis
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Themis: Jurnal Ilmu Hukum ISSN : 3032-5730 (media online) aims to develop legal science with a focus on providing original writings, legal reviews, and responses to articles published in the journal, both from established and emerging academics and practitioners. Themis: Jurnal Ilmu Hukum Studies is published twice a year in June and December. The journal publishes articles on the doctrine and scholarship of civil, criminal and constitutional law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 1 No. 2 (2024)" : 6 Documents clear
Pendidikan Politik Generasi Muda Melalui Pendekatan Budaya Populer Nasution, Salman; Hafizsutrisno, Hafizsutrisno
Themis : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 2 (2024)
Publisher : LPPI Yayasan Almahmudi bin Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70437/themis.v1i2.402

Abstract

Alasan penulis tertarik dengan penelitian ini untuk mengetahui peran agen pendidikan politik terhadap partisipasi politik . Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui motivasi serta bentuk pendidikan politik dalam partisipasi politik pemilih muda. Hal ini diharap dapat memberi pendidikan politik untuk para generasi muda atau pemilih muda dalam mengikuti partisipasi politik pada pemilu legislative yang selanjutnya. Pendidikan politik bagi generasi muda dapat membuat mereka berperan aktif untuk memberikan gagasan mereka untuk para pemimpin politik yang relevan dengan kehidupan mereka, serta bisa memperkecil kesenjangan yang terjadi antara elite dan pemuda dengan upaya kritis terhadap politik serta partisipasi terhadap Politik.Melalui pendekatan-pendekatan budaya popular dengan anak muda seperti Media sosial dan memahami Perilaku anak muda atau Gen Z.Pendekatan menggunakan budaya popular terhadap anak muda untuk berpartisipasi dalam partai politik dan dapat mempengaruhi secara signifikan terhadap partisipasi pemilih pada Pemilihan Umum 2024.
Pelanggaran Kode Etik terhadap Ketua RI sebagai Penyelenggara Pemilu Husnaldi, Husnaldi; Riyanti, Ratna
Themis : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 2 (2024)
Publisher : LPPI Yayasan Almahmudi bin Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70437/themis.v1i2.408

Abstract

Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi, yaitu system yang penyelenggaraan pemerintahannya dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. UndangUndang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah Penyelenggara pemilu sebagai lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Wali Kota secara demokratis. Hasyim Asy’ari merupakan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia terbukti melanggar kode etik penyelenggara Pemilu dengan Putusan Perkara Nomor 35-PKE-DKPP/II/2023. Ada pun pasal-pasal yang dikenakan Pasal 6 ayat (2) huruf b, c dan ayat (3) huruf e; Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 huruf a, b, g, h, I, j, l; Pasal 11 huruf d; Pasal 12 huruf a, b; Pasal 14 huruf c; Pasal 15; Pasal 16 huruf e; huruf 19 huruf f Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Penyelenggara Pemilihan Umum. Kode Kunci : pemilu, kode etik, ketua KPU.
Penerapan Legalisasi Dokumen Melalui Apostille Berdasarkan Permenkumham Nomor 6 Tahun 2022 Pradana, Willy; Fakhry, Fakhry
Themis : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 2 (2024)
Publisher : LPPI Yayasan Almahmudi bin Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70437/themis.v1i2.435

Abstract

Indonesia telah mengaksesi Konvensi Apostille dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2021, atas tindakan tersebut maka Indonesia tunduk terhadap segala aturan dalam Konvensi Apostille. Salah satunya yaitu tentang legalisasi dokumen asing. Proses legalisasi dokumen asing yang dahulu melalui proses yang rumit dan melalui banyak Lembaga pemerintahan seperti Kementrian Hukum dan HAM serta Kementerian Luar Negeri, kemudian diubah dengan menggunakan Apostille Certificated. Saat ini Pemerintah Indonesia belum menentukan “otoritas berwenang” yang akan menjalankan berkenaan dengan proses Apostille Certificated. Penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai penggunaan Apostille Certificated bagi dokumen publik yang sesuai dengan Konvensi Apostille yang berlaku di Indonesia, dan membandingkan penggunaan Apostille Certificated di negara lain. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode yuridis-normatif, dengan menyertakan beberapa contoh dari negara lain yang sesuai dengan pembahasan. Apostille Certificated senyatanya memberikan keuntungan yang sangat besar bagi Indonesia, untuk mendorong minat investasi internasional serta mempermudah setiap individu di negara anggota konvensi, terutama yang memerlukan pengakuan legalitas dokumen lintas negara.
Telaah Kritis Larangan Analogi dalam Hukum Pidana Reconstruction of Politics of National Criminal Law (Critical Analysis on the Prohibition of Analogy in Criminal Law) Salman, Salman; Sahputra, Rian Prayudi
Themis : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 2 (2024)
Publisher : LPPI Yayasan Almahmudi bin Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70437/themis.v1i2.436

Abstract

Pergeseran paradigma dalam kehidupan bernegara khususnya pasca amandemen UUD 1945 belum sepenuhnya dipahami secara benar. Hingga kini termasuk dalam kehidupan berhukum masih terjadi kesenjangan antara paradigma dan implementasinya. Kesenjangan paradigmatik ini terlihat misalnya dari belum adanya implementasi secara komprehensif kaidah dasar Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam pembaharuan hukum pidana nasional (Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana). Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai salah satu wujud pembaharuan hukum pidana nasional dipandang belum sepenuhnya mereperesentasi tuntutan konstitusi. Larangan penggunaan analogi dalam hukum pidana masih dipandang berseberangan dengan ketentuan Pasal 1 (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kesenjangan paradigmatik ini tidak saja berpotensi menimbulkan kesulitan dalam penerapannya, tetapi juga berpotensi batalnya pasal dalam undang-undang yang bersangkutan.
Memahami Kekerasan dalam Pacaran Secara Resiprokal: Studi Kasus tentang Dinamika Hubungan yang Melibatkan Kekerasan Gegar Beralasan Ramadhatsani, Sahira; Apsari, Nurliana Cipta; Taftazani, Budi Muhammad
Themis : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 2 (2024)
Publisher : LPPI Yayasan Almahmudi bin Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70437/themis.v1i2.471

Abstract

Artikel ini berfokus dalam menjelaskan fenomena kekerasan dalam pacarana secara resiprokal. Ini mencakup pentingnya kesadaran terhadap masalah ini dan dampaknya yang serius, serta berbagai bentuk kekerasan yang mungkin tidak disadari oleh banyak orang. Penekanan pada kekerasan fisik, emosional, seksual, dan ekonomi memberikan gambaran yang komprehensif tentang kompleksitas masalah ini. Selain itu, pendekatan teoritis dan penelitian kualitatif yang digunakan dalam artikel ini memberikan sudut pandang yang beragam dan mendalam terhadap isu tersebut. Pada akhirnya, abstrak ini menyoroti pentingnya keberanian dan tekad dalam keluar dari hubungan yang tidak sehat. Ini tidak hanya menekankan pentingnya kesadaran akan dampak kesehatan mental dan emosional yang serius, tetapi juga menekankan perlunya dukungan sosial, terapi, dan penyesuaian diri untuk memulai perjalanan menuju pemulihan dan kebahagiaan yang lebih baik.
Implikasi Hukum Penunjukan Penjabat Kepala Daerah Kabupaten Kampar oleh Pemerintah Pusat dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah Sutrisno, Hafiz; Maimory, Aminoel Akbar Novi
Themis : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 2 (2024)
Publisher : LPPI Yayasan Almahmudi bin Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70437/themis.v1i2.1507

Abstract

Penunjukan Penjabat Kepala Daerah merupakan kebijakan sementara yang diambil oleh Pemerintah Pusat dalam rangka menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan daerah ketika terjadi kekosongan jabatan kepala daerah definitif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penunjukan Penjabat Kepala Daerah Kabupaten Kampar oleh Pemerintah Pusat serta implikasi hukumnya terhadap kewenangan dan hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam perspektif Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penunjukan Penjabat Kepala Daerah oleh Pemerintah Pusat memiliki dasar hukum yang kuat sebagaimana diatur dalam Pasal 201 ayat (10) UU No. 10 Tahun 2016, namun praktiknya sering menimbulkan problematika dalam konteks otonomi daerah dan prinsip demokrasi lokal. Implikasi hukumnya tampak pada penguatan dominasi Pemerintah Pusat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah serta potensi disharmoni antara kepentingan lokal dan nasional.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 1 (2025) Vol. 2 No. 2 (2025) Vol. 2 No. 1 (2024) Vol. 1 No. 2 (2024) Vol. 1 No. 1 (2023)