Garuda - Garba Rujukan Digital

TINJAUAN FILSAFAT ILMU TENTANG PENEGAKAN HUKUM YANG BERBASIS TRANSENDENTAL Riyanti, Ratna
HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 2 (2018): HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati

Secara formal untuk menjamin terwujudnya aturan hukum dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di negara Kesatuan Republik Indonesia , maka membutuhkan suatu wadah yaitu peradilan yaitu tempat dimana dilakukan aplikasi hukum dan juga para pencari keadilan. Pengemban hukum yang begitu fundamental dituntut harus mampu berfikir keras untuk menemukan keputusan hukum yang tepat. Penegakan hukum disini adalah melihat hakim sebagai manusia yang akan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masayarakat. Dalam kaitannya dengan penegakan hukum ini adalah dua hal yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisah-pisahkan yaitu hukum dan keadilan. Penegakan hukum disini merupakan kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan mengejawantahkan dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian hidup. Penegakan hukum hanya dapat terlaksana apabila berbagai dimensi kehidupan selalu menjaga harmonisasi (keselarasan, keseimbangan, dan keserasian) antara moralitas sosial, moralitas kelembagaan dan moralitas sipil warga negara yang didasarkan pada nilai-nilai aktual di dalam masyarakat.

PENGARUH GLOBALISASI TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI DI INDONESIA Farhas, Rizqon Jamil; Riyanti, Ratna
Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA) Vol 6 No 2 (2022): Edisi Mei - Agustus 2022
Publisher : LPPM STIE Muhammadiah Bandung

Tulisan ini membahas tentang pengaruh globalisasi terhadap pembangunan hukum bidang ekonomi di Indonesia serta agaiman peranan pembangunan di era globalisasi dalam bidang hukum ekonomi di Indonesia. Tulisan ini merupakan kajian yuridis normatif, yang menekankan pada analisa terhadap peraturan perundang-udangan yang berkaitan dengan bidang perekonomian. Tulisan ini merupakan kajian yuridis normatif, yang menekankan pada analisa terhadap peraturan perundang-udangan yang berkaitan dengan bidang perekonomian. Globalisasi sangat mempengaruhi pembangunan bidang ekonomi, sebab pembangunan ekonomi yang semula mendasarkan pada Pancasila dan UUD’45, dengan berasaskan kebersamaan dan kekeluargaan telah bergeser ke arah faham Globalism yang mendasarkan pada Liberlism dan Individualism. Pengaruh tersebut telah berimplikasi pada pembentukan hukum bidang ekonomi, dimana seluruh peraturan perundang-undangan (hukum) di bidang ekonomi (Hukum Ekonomi) telah mendapat pengaruh dari faham liberalisme/kapitalisme.

EDUKASI POLITIK UNTUK PEMILIH MILENIAL PADA PEMAHAMAN BAHAYA BROKER POLITIK Riyanti, Ratna; Sanusi; Siregar, Mikchael Saut
Journal of Scientech Research and Development Vol 5 No 2 (2023): JSRD, December 2023
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56670/jsrd.v5i2.282

Pemilih milenial merupakan pemilih yang besar di Indonesia. Peran mereka sangat penting dalam meningkatkan partisipasi pemilih, agar terciptanya pemilu yang berkualitas. Untuk meningkatkan minat dan pemahaman mereka tentang pemilu sertabahaya dari politik uang terutama yang dilakukan oleh broker politik. Kurangnya pemahaman pemilih milenial tentang Pemilu salah satu yang membuat politik uang berkembang di negara ini. Untuk itu perlu bagi KPU sebagai penyelenggara memberikan sosialisasi berupa pendidikan politik kepada pemilih milenial.

Penyuluhan Hukum Tentang Dampak Peredaran Narkotika di Kalangan Generasi Muda Heriyanti, Yuli; Sutrisno, Hafiz; Riyanti, Ratna; Pasai, Miswar
Dedikasi: Jurnal Pengabdian Pendidikan dan Teknologi Masyarakat Vol. 2 No. 1 (2024): Dedikasi 2024
Publisher : Institut Teknologi Pendidikan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/dedikasi.v2i1.28

Pemakaian narkoba tidak hanya menyasar kelas sosial tertentu, tetapi sudah mencakup semua lapisan masyarakat. Lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang antara lain bertujuan untuk mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika, dan memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; ternyata tidak menyurutkan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Rasa penasaran dan keingintahuan remaja pada masa peralihan membuat mereka menjadi proyek percobaan sebagai konsumen pengguna. Selain itu bayaran yang lumayan banyak untuk menjadi seorang kurir membuat kalangan pelajar maupun remaja serta kalangan Ibu Rumah tangga tergiur dan mau menjadi kurir. Selain itu pokok permasalahan penyebab berkembangnya narkotika di Indonesia khususnya wilayah Kampar ialah masalah penanganan penegakan hukum terhadap penyalah guna seharusnya dibedakan dengan pengedar. Kegiatan dan program pengabdian yang dilakukan pada tahun ini memakai metode pendekatan sosial dan langsung dilaksanakan kepada siswa/siswi. Upaya penyuluhan ini pada dasarnya merupakan metode pendekatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya peredaran dan penyalahgunaan dari NAPZA. Pendekatan harus dilakukan langsung kepada pelajar atau remaja itu langsung terlepas dari pengawasan orang tua, sekolah serta masyarakat. Hasil yang didapatkan adalah tidak adanya sarana rehabilitasi bagi pemakai/pencandu Narkoba di daerah-daerah maka dipandang perlu penyuluhan ini sering dilakukan, karena banyak siswa sekolah menengah atas sederajat yang tidak mengetahui perbedaan hukuman bagi pemakai dan pengedar.

Kebijakan Penataan dan Pengelolaan Parkir Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah asmarudin, imam; Sugiharto, Imawan; Riyanti, Ratna; Abdurrachman, Hamidah
Diktum: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8 No. 2 (2020): November 2020
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

The purpose of this research is to explore how the potential of local native income from the sector of structuring the management of expertise in Tegal Regency. Taxes and levies are one of the sources of local income that can be returned to the community as a form of welfare, the form of return from local government are to provide good public services, orderly, safe and comfortable, one of which is in parking, management and arrangement of parking is a business that has income value. This research uses an empirical juridical approach where primary data is the main data, data obtained through observation and interview, then data processed descriptively analytically. Retribution is one of the sources of revenue Tegal regency should be selectively optimized. The arrangement of parking, management is expected to increase the income of the area as the original income of the region and vice versa for the community to feel its benefits, comfort, order, and security in parking. Based on data in 2020 Tegal district government has a total parking location point of 269 with parkers as many as 412 people, if the levy is carried out correctly and by the nominal deposited estimated Local Native Income from the parking management sector reaches Rp. 697,488,000,000. Seeing this potential requires policy breakthroughs for local governments in managing to park, one of which is by making Local Regulations on Parking Arrangement and Management

PENTINGNYA DEREGULASI TERHADAP NEOLIBERALISME SISTEM PENDIDIKAN TINGGI DI INDONESIA Riyanti, Ratna; Miswar, Miswar
Jurnal Pahlawan Vol. 7 No. 2 (2024): JURNAL PAHLAWAN
Publisher : Pahlawan Tuanku Tambusai University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jp.v7i2.42723

Deregulation in the higher education system in Indonesia plays a significant role in strengthening neoliberalism, which emphasizes privatization, efficiency, and competition. This policy aims to increase institutional autonomy, but also raises challenges such as the commercialization of education and inequality of access. This study analyzes the impact of deregulation on the quality of education, the welfare of academics, and opportunities for students from various social strata. With a critical approach, this study evaluates the extent to which deregulation can increase global competitiveness without sacrificing the principle of social justice in higher education. The results are expected to provide policy recommendations that balance economic efficiency and educational accessibility. Keywords: Deregulation, Neoliberalism, Higher Education System

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI DINAS KOPERASI DAN UMKM DI KABUPATEN KAMPAR Indrawan, M. Syach; Riyanti, Ratna; Sutrisno, Hafiz
Jurnal Pahlawan Vol. 7 No. 1 (2024): JURNAL PAHLAWAN
Publisher : Pahlawan Tuanku Tambusai University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jp.v7i1.43061

The Kampar Regency Department of Cooperative Trade and Micro, Small and Medium Enterprises has an important role in developing MSME businesses. The purpose of writing this thesis: Firstly, to find out the implementation of MSME development policies, second, to find out what are the inhibiting factors in implementing MSME development policies, third, to find out efforts to resolve obstacles in implementing MSME development policies at the Kampar Regency Cooperatives and MSMEs. The type of research used in this research is juridical-sociological using descriptive research characteristics. The results of the research in this research are: Firstly, the Kampar Regency Trade, Cooperatives and UMKM Service, has actually carried out outreach to business actors and also often carries out communication simply to carry out promotions or exhibitions at regional, national or local levels for these business actors to maximize communication from both parties, the second inhibiting factor in empowering MSMEs is that there is still a lack of discipline in implementing development policies, especially in the Department of Trade, Cooperatives and MSMEs. Then, there are problems when arranging time for developing MSMEs, and a lack of funds for outreach to MSME players. In this case, technology is also an inhibiting factor in implementing MSME development policies. The efforts of the Kampar Regency government to deal with factors inhibiting the implementation of MSME development policies at the Department of Trade, Cooperatives and UMKM are by providing guidance to MSME actors, empowering MSMEs through aid funds to MSME actors, providing special assistance and training by the Department of Industry, Trade and Cooperatives. and UMK for MSME actors, the Kampar district regional government carries out marketing and promotion of MSME products. Keyword: Policy Implementation, Development, MSMEs

Penyuluhan Hukum Tentang Dampak Peredaran Narkotika di Kalangan Generasi Muda Heriyanti, Yuli; Sutrisno, Hafiz; Riyanti, Ratna; Pasai, Miswar
Dedikasi: Jurnal Pengabdian Pendidikan dan Teknologi Masyarakat Vol. 2 No. 1 (2024): Dedikasi 2024
Publisher : Institut Teknologi Pendidikan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/dedikasi.v2i1.28

Pemakaian narkoba tidak hanya menyasar kelas sosial tertentu, tetapi sudah mencakup semua lapisan masyarakat. Lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang antara lain bertujuan untuk mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika, dan memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; ternyata tidak menyurutkan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Rasa penasaran dan keingintahuan remaja pada masa peralihan membuat mereka menjadi proyek percobaan sebagai konsumen pengguna. Selain itu bayaran yang lumayan banyak untuk menjadi seorang kurir membuat kalangan pelajar maupun remaja serta kalangan Ibu Rumah tangga tergiur dan mau menjadi kurir. Selain itu pokok permasalahan penyebab berkembangnya narkotika di Indonesia khususnya wilayah Kampar ialah masalah penanganan penegakan hukum terhadap penyalah guna seharusnya dibedakan dengan pengedar. Kegiatan dan program pengabdian yang dilakukan pada tahun ini memakai metode pendekatan sosial dan langsung dilaksanakan kepada siswa/siswi. Upaya penyuluhan ini pada dasarnya merupakan metode pendekatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya peredaran dan penyalahgunaan dari NAPZA. Pendekatan harus dilakukan langsung kepada pelajar atau remaja itu langsung terlepas dari pengawasan orang tua, sekolah serta masyarakat. Hasil yang didapatkan adalah tidak adanya sarana rehabilitasi bagi pemakai/pencandu Narkoba di daerah-daerah maka dipandang perlu penyuluhan ini sering dilakukan, karena banyak siswa sekolah menengah atas sederajat yang tidak mengetahui perbedaan hukuman bagi pemakai dan pengedar.

Peran Generasi Muda dalam Pendidikan Politik untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Riyanti, Ratna; Luthfi, Amir; Rohana, Dian
Themis : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 1 (2023)
Publisher : LPPI Yayasan Almahmudi bin Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70437/themis.v1i1.330

Peran generasi muda dalam mengembangkan dan meningkatkan partisipasi politik melalui pendidikan politik. Dalam era modern ini, partisipasi politik menjadi fondasi demokrasi yang kuat, dan generasi muda dianggap sebagai agen perubahan yang penting. Pendidikan politik berperan dalam membangun kesadaran politik di kalangan generasi muda. Dengan memahami prinsip-prinsip dasar politik, termasuk struktur pemerintahan, hak dan kewajiban warga negara, generasi milenial dapat mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya partisipasi dalam proses politik. Peran pendidikan politik dalam membentuk pemahaman yang lebih mendalam tentang sistem politik, hak-hak warga, dan tanggung jawab sebagai pemilih. Generasi muda memiliki potensi besar untuk memperluas jangkauan partisipasi politik, terutama melalui penerapan teknologi informasi dan media sosial. Artikel ini juga membahas dampak positif yang dapat dicapai melalui keterlibatan aktif generasi muda dalam diskusi politik, kampanye pemilihan, dan kegiatan partisipatif lainnya.

Pelanggaran Kode Etik terhadap Ketua RI sebagai Penyelenggara Pemilu Husnaldi, Husnaldi; Riyanti, Ratna
Themis : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 2 (2024)
Publisher : LPPI Yayasan Almahmudi bin Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70437/themis.v1i2.408

Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi, yaitu system yang penyelenggaraan pemerintahannya dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. UndangUndang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah Penyelenggara pemilu sebagai lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Wali Kota secara demokratis. Hasyim Asy’ari merupakan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia terbukti melanggar kode etik penyelenggara Pemilu dengan Putusan Perkara Nomor 35-PKE-DKPP/II/2023. Ada pun pasal-pasal yang dikenakan Pasal 6 ayat (2) huruf b, c dan ayat (3) huruf e; Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 huruf a, b, g, h, I, j, l; Pasal 11 huruf d; Pasal 12 huruf a, b; Pasal 14 huruf c; Pasal 15; Pasal 16 huruf e; huruf 19 huruf f Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Penyelenggara Pemilihan Umum. Kode Kunci : pemilu, kode etik, ketua KPU.

Title

Found 10 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 10 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 10 Documents
Search