cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhamad Hasan Rumlus
Contact Email
muhamadhasanrumlus@unimudasorong.ac.id
Phone
+6285232483790
Journal Mail Official
muhamadhasanrumlus@unimudasorong.ac.id
Editorial Address
Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 01 Maryiat Pantai, Aimas – Sorong Papua Barat Daya
Location
Kota sorong,
Papua barat
INDONESIA
Equality Before The Law
Published by Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong
ISSN : -     EISSN : 28080998     DOI : 10.36232/equalitybeforethelaw
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Scientific Journal Equality Before The Law with E-ISSN: 2808-0998, published by the Law Study Program, Faculty of Law, Social and Political Sciences, Muhammadiyah Education University, Sorong, which accommodates and publishes research results or opinions related to legal science in general and broadly, both dogmatically, law, theory law and legal philosophy compiled by academics, researchers or legal practitioners. especially the results of research or opinions relating to civil law, criminal law, constitutional law, state administrative law, international law, Islamic law. This journal is published two (2) times in 1 (one) year, namely February and October.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 66 Documents
 3   4   5   6   7 
Kajian Yuridis mengenai Hak Waris Perempuan dalam Hukum Islam Kontemporer Esty Shofiyati Khasanatur Rizky; La La dauwi
Equality Before The Law Vol 4 No 2 (2024): EQUALITY BEFORE THE LAW
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36232/equalitybeforethelaw.v4i2.449

Abstract

Abstrak Artikel ini mengkaji mengenai hak perempuan terhadap waris dalam lingkup Hukum Islam kontemporer (modern) melalui pendekatan yuridis. Hukum Islam telah mengatur dalam Al-Qur'an dan Hadis terkait hak waris perempuan, namun pada kenyataannya dalam Masyarakat modern ini sering kali terjadi permasalahan dalam mengimplementasikannya. Kajian ini berfokus pada analisis secara hukum terhadap hak waris perempuan dalam Hukum Islam, perbandingan dengan hukum waris adat setempat, dan perkembangannya dalam interpretasi masa modern. Kajian ini juga mengeksplorasi berbagai pandangan ahli agama terkait kesetaraan gender dalam pembagian waris. Hasil membuktikan bahwa meskipun hak perempuan telah diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis yang diketahui sebagai aturan dasar Islam, sering kali terjadi diskriminatif yang dilakukan oleh masyakarat dikarenakan perbedaan dan pengaruh budaya dan adat lingkungan. Oleh karena itu, perlu adanya kesadaran masyarakat untuk bersikap adil dan menyetarakan hak perempuan yang telah ada sesuai aturan dalam Islam tanpa adanya diskriminasi. Kajian ini juga membahas terkait edukasi masyakarat dan reformasi hukum dengan tujuan memastikan hak waris perempuan dipenuhi sesuai dengan syariat agama Islam yang berlaku dan memenuhi unsur keadilan pada masa modern. Kata kunci: Kajian yuridis; Hukum Islam; hak waris perempuan; Warisan.
Gerakan Pro Demokrasi Mengkritisi Rezim Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan-ocha Dalam Kerangka Hak Asasi Manusia Hanifah Fairuz Wibowo; M. Rizki Yudha Prawira
Equality Before The Law Vol 4 No 2 (2024): EQUALITY BEFORE THE LAW
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36232/equalitybeforethelaw.v4i2.450

Abstract

Masa pemerintahan pada Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha dirasa banyak pihak membuat kekuatan militer mendominasi Thailand. Publik merasa kebebasan sipil semakin tergerus dengan adanya ketentuan Lese Majeste yang mengatur mengenai tindak pidana untuk melindungi raja, ratu, pewaris dan orang yang diberikan kekuasaan terkait berpotensi disalahgunakan dan dapat mengkriminalisasi suara kritis. Ketidakjelasan batasan mengenai pencemaran nama baik dan penghinaan yang ditujukan kepada pihak kerajaan dan penguasa dianggap kerap kali disalahgunakan. Selain itu juga situasi tergerusnya ruang sipil juga terlihat dengan pembubaran partai politik Future Forward Party sebagai partai oposisi yang banyak dicurigai terjadi kesewenang – wenangan dalam prosesnya. Situasi tersebut memunculkan gerakan resistensi dari kelompok pro demokrasi yang banyak datang dari kalangan muda. Gerakan resistensi tersebut merupakan hak asasi manusia (HAM) yang dijamin dalam berbagai instrumen HAM internasional serta konstitusi hingga ketentuan hukum nasional Thailand. Oleh karena itu negara harus mengupayakan hal terbaik untuk memastikan dijaminnya HAM dan harus menegakan hukum bagi para pelaku walaupun datang dari pemerintahan berkuasa.
Pengaruh Media Sosial Terhadap Persepsi Dan Penegakan Hukum Pidana : Dampak Media Sosial Terhadap Opini Publik, Proses Hukum Dan Keadilan Pidana Endah Fuzi Yatnih
Equality Before The Law Vol 4 No 2 (2024): EQUALITY BEFORE THE LAW
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36232/equalitybeforethelaw.v4i2.451

Abstract

Abstract : This research explores the influence of social media on public perception and criminal law enforcement, with a focus on how digital platforms influence public opinion, legal processes, and criminal punishment in Indonesia. Social media has become a powerful communication tool, shaping public opinion through the rapid and widespread dissemination of information. Its impact on perceptions of criminal law and justice cannot be ignored. By using a qualitative approach using case study methods and content analysis from various social media sources. The results show that social media has a significant impact in shaping public opinion about certain criminal cases. This influence often influences the legal process, both in terms of public pressure on law enforcement officials and decisions taken in the judicial process. In addition, this research found that public perceptions formed through social media can influence criminal punishment, both in terms of treatment of suspects and protection of victims' rights. This research recommends stricter regulations on the dissemination of information on social media to prevent protection that could harm legal processes and criminal penalties. Apart from that, there is also a need to educate the public regarding the negative impact of spreading inaccurate or biased information on social media on the criminal system. Key words: social media, public opinion, criminal law enforcement, criminal justice, legal perception. Abstrak : Penelitian ini mengeksplorasi pengaruh media sosial terhadap persepsi masyarakat dan penegakan hukum pidana, dengan fokus pada bagaimana platform digital mempengaruhi opini publik, proses hukum, dan keadilan pidana di Indonesia. Media sosial telah menjadi alat komunikasi yang kuat, membentuk opini publik melalui penyebaran informasi yang cepat dan luas. Dampaknya terhadap persepsi hukum pidana dan keadilan tidak dapat diabaikan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif memakai metode studi kasus dan analisis konten dari berbagai sumber media sosial. Hasilnya menunjukkan bahwa media sosial memiliki dampak signifikan dalam membentuk opini publik tentang kasus-kasus pidana tertentu. Pengaruh ini sering kali mempengaruhi proses hukum, baik dari segi tekanan publik terhadap aparat penegak hukum maupun keputusan yang diambil dalam proses peradilan. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa persepsi publik yang terbentuk melalui media sosial dapat mempengaruhi keadilan pidana, baik dalam hal perlakuan terhadap tersangka maupun perlindungan terhadap hak-hak korban. Penelitian ini merekomendasikan adanya regulasi yang lebih ketat terhadap penyebaran informasi di media sosial untuk mencegah penyalahgunaan yang dapat merugikan proses hukum dan keadilan pidana. Selain itu, diperlukan juga edukasi kepada masyarakat mengenai dampak negatif dari penyebaran informasi yang tidak akurat atau bias di media sosial terhadap sistem peradilan pidana. Kata kunci: media sosial, opini publik, penegakan hukum pidana, keadilan pidana, persepsi hukum.
Peran Pemerintah Terhadap Kasus Hak Asasi Manusia ( HAM) Masyaraka Papua Pegunungan Arif Sofyan Arif Sofyan; Adellia putri pramesti
Equality Before The Law Vol 4 No 2 (2024): EQUALITY BEFORE THE LAW
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36232/equalitybeforethelaw.v4i2.452

Abstract

Abstract This research aims to find out how human rights law is enforced in Highland Papua and the role of Law no. 26 of 2000 in enforcing human rights. Using normative juridical research methods, it can be concluded: 1. The role of Law no. 26 of 2000 concerning the Human Rights Court in enforcing human rights law, there must be strong legal justice, no welfare of the people and protection of human rights for the Papuan people. 2. Formulation of obligations regarding the Indonesian government regarding human rights violations committed by the Armed Criminal Group (KKB) in Papua. 3. In cases of serious human rights violations committed by the KKB in Papua, the government has obligations based on Articles 71 and 72 of Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights, namely that the state is responsible for upholding, protecting, providing, respecting and promoting human rights. If human rights violations occur, the state, as the main actor, must make law enforcement efforts to then enforce law and human right Keywords: Government Role; Human rights ; Papuan people.
Peran Serta Eksistensi Advokat Dalam Mewujudkan Penegakan Hukum Bagi Masyarakat Indonesia Suryo Sukma Wijaya
Equality Before The Law Vol 4 No 2 (2024): EQUALITY BEFORE THE LAW
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36232/equalitybeforethelaw.v4i2.453

Abstract

Penegakan hukum merupakan proses penting dalam menjaga ketertiban sosial, keadilan,dan keamanan bagi masyarakat. Penegakan hukum berusaha untuk mendorongkesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum dan tidak hanya berkaitan denganmenindak pelanggaran hukum setelah terjadi, tetapi juga dengan mencegah kejahatan danpelanggaran hukum sebelum terjadi. penelitian yang digunakan dalam penelitian iniadalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang dalam pengkajiannya dengan mengacu danmendasarkan pada norma-norma dan kaidah-kaidah hukum, Eksistensi seorang advokatdapat dilihat dari UU yang mengatur tentang kebebasannya sebagai penegak hukum.Advokat diakui sebagai profesi hukum, badan hukum, dan badan hukum yang tundukpada peraturan perundang-undangan. Advokat berhak mewakili klien tanpa rasa takutakan dampaknya, dan dilindungi undang-undang.
MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA HAK ATAS TANAH ADAT DAN PERLINDUNGAN HUKUM HAK ULAYAT MASYARAKAT ADAT SUKU MOI DI KABUPATEN SORONG Moldi Semuel; Aldilla Yulia Wileys Sutikno; Moh Ery Kusmiadi
Equality Before The Law Vol 2 No 1 (2022): EQUALITY BEFORE THE LAW
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indigenous peoples group is a permanent and regular territorial unit in which the individuals are not only bound to the place of residence in a particular area, but are also bound to kinship ties in blood ties or the possibility of the same family relationship from one ancestor, either indirectly due to ties marriage or conventional ties (genealogy). land that has a very high economic value so that it is obliged to maintain and maintain its existence as an asset with economic value. The Moi tribe has rights over their land as a cultural heritage that can be used according to custom. The problem is how the mechanism for the settlement of disputes over customary land rights and the legal protection of customary rights of the indigenous people of the Moi tribe in Sorong district, the research method used is qualitative research, research techniques that produce descriptive data in the form of written or spoken words can be observed from people's behavior. Based on the results of the research, it can be seen that the customary dispute resolution mechanism can be carried out in two ways, namely Litigation and Non- litigation (Negotiation, Mediation and Customary Courts) and legal protection of the customary rights of the Moi tribe customary rights regulated in the 1945 Constitution to the applicable laws and regulations Law No. 21 of 2001 concerning Special Autonomy for Papua and Regional Regulation of Sorong Regency No. 10 of 2017 concerning Recognition and Protection of the Moi Tribe Traditional Law Community, Sorong Regency.
Kinerja Pegawai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian folce palyama; Moses
Equality Before The Law Vol 5 No 1 (2025): EQUALITY BEFORE THE LAW
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36232/equalitybeforethelaw.v5i01.640

Abstract

Badan Kepegawaian Negara (BKN) selaku instansi yang bertugas mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan norma, standar, dan prosedur manajemen kepegawaian ASN sesuai dengan ketentuan Aparatur Sipil Negara (ASN), tugas untuk melakukan pendataan terhadap pelanggaran disiplin yang dilakukan PNS dan hukuman disiplin yang telah diterapkan guna menyikapi pelanggaran tersebut. Data dalam Sistem Peringatan Dini Kedeputian Bidang Pengawasan dan Pengendalian Badan Kepegawaian Negara (BKN), sebagaimana disampaikan Kepala Biro Humas BKN Mohammad Ridwan, sepanjang TA 2017 sebanyak 1.759 Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah dijatuhi hukuman disiplin. Bentuk hukuman disiplin tersebut bervariasi mulai dari tingkat berat, ringan hingga sedang. PNS penerima hukuman disiplin tersebar di berbagai instansi baik pusat maupun daerah. Sebagaimana diketahui, berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang dimaksud pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja. Konstitusi terhadap disiplin pegawai merupakan unsur penting dalam menjaga kinerja dan profesionalisme pegawai.
Strategi Peningkatan Efektifitas Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Oleh Aparat Penegak Hukum Indonesia Dian Lorenjaya Simbolon
Equality Before The Law Vol 5 No 1 (2025): EQUALITY BEFORE THE LAW
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36232/equalitybeforethelaw.v5i01.1163

Abstract

Di Indonesia, tindak pidana korupsi telah berkembang menjadi masalah yang meresahkan, mengancam integritas sistem hukum dan pemerintahan yang baik. Tujuan riset berikut ialah guna mengevaluasi metode yang bisa dipakai untuk meningkatkan kemampuan aparat hukum untuk menangani delik korupsi di Indonesia. Riset berikut menunjukkan bahwa beberapa masalah utama dalam penyidikan korupsi adalah kurangnya koordinasi lembaga penegak hukum, bukti yang buruk, dan intervensi politik yang mengganggu autonomi lembaga penegak hukum. Dengan menerapkan strategi yang menyeluruh dan berkelanjutan, penyidikan tindak pidana korupsi dapat ditingkatkan, pelaku korupsi dapat dihukum, dan sistem hukum Indonesia dapat diperkuat.
Analisis Kriminologis Terhadap Kejahatan Pencurian Kendaraan Roda Dua (Studi Kasus Di Kabupaten Sorong Tahun 2021-2023) Destika Simanjuntak; muhamad Hasan Rumlus; Mariya Azis; Aldila y.w Sutikno; Moh. Ery Kusmiadi
Equality Before The Law Vol 5 No 1 (2025): EQUALITY BEFORE THE LAW
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36232/equalitybeforethelaw.v5i01.1165

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang Upaya Penanggulangan Kejahatan Pencurian Kendaraan Roda Dua di Kabupaten Sorong. Metode penelitian yang digunakan yaitu Metode Empiris, deskriptif. Data dikumpulkan dengan meninjau dokumen, wawancara, dan literatur seperti peraturan perundang-undangan, artikel, dan teori konsep dan perspektif sarjana hukum terkemuka. Penelitian menunjukkan bahwa kejahatan pencurian kendaraan roda dua sangat memberikan dampak yang besar bagi Masyarakat dan memberikan pengawasan yang lebih sebagai bahan evaluasi dari pihak kepolisian resort Kabupaten Sorong. Faktor-faktor yang mendukung meningkatnya kejahatan pencurian kendaraan roda dua di Kabupaten Sorong ialah, faktor ekonomi, faktor Pendidikan, faktor lingkungan dan faktor pengawasan dari pihak kepolisian.
Implementasi Uu No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Transaksi Elektronik Di Kabupaten Sorong Aldi Eka Prasetya; Mariya Aziz; Adi Randi M Rajab
Equality Before The Law Vol 5 No 1 (2025): EQUALITY BEFORE THE LAW
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36232/equalitybeforethelaw.v5i01.1539

Abstract

Aldi Eka Prasetya / 147420119011. IMPLEMENTASI UU NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP TRANSAKSI ELEKTRONIK DI KABUPATEN SORONG Skripsi. Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Politik. Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. Agustus, 2024. Penelitian ini menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam konteks transaksi elektronik di Kabupaten Sorong. Fokus penelitian adalah untuk menilai sejauh mana Undang- Undang tersebut diterapkan dalam melindungi hak-hak konsumen di wilayah tersebut, khususnya dalam transaksi digital yang semakin meningkat. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, dengan pendekatan yuridis empiris untuk menjawab permasalahan dan tujuan penelitian. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder, yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan serta wawancara dengan pihak berwenang yang terkait. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan perlindungan konsumen di era digital di Kabupaten Sorong Kata Kunci: Implementasi undang undang; Perlindungan konsumen; dan Transaksi Elektronik.

Page 6 of 7 | Total Record : 66

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2021 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6 No 2 (2026): Equality Before The Law Vol 6 No 1 (2026): EQUALITY BEFORE THE LAW Vol 5 No 2 (2025): EQUALITY BEFORE THE LAW Vol 5 No 1 (2025): EQUALITY BEFORE THE LAW Vol 4 No 2 (2024): EQUALITY BEFORE THE LAW Vol 4 No 1 (2024): EQUALITY BEFORE THE LAW Vol 3 No 2 (2023): EQUALITY BEFORE THE LAW Vol 3 No 1 (2023): EQUALITY BEFORE THE LAW Vol 2 No 1 (2022): EQUALITY BEFORE THE LAW Vol 1 No 1 (2021): EQUALITY BEFORE THE LAW