cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhamad Hasan Rumlus
Contact Email
muhamadhasanrumlus@unimudasorong.ac.id
Phone
+6285232483790
Journal Mail Official
muhamadhasanrumlus@unimudasorong.ac.id
Editorial Address
Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 01 Maryiat Pantai, Aimas – Sorong Papua Barat Daya
Location
Kota sorong,
Papua barat
INDONESIA
Equality Before The Law
Published by Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong
ISSN : -     EISSN : 28080998     DOI : 10.36232/equalitybeforethelaw
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Scientific Journal Equality Before The Law with E-ISSN: 2808-0998, published by the Law Study Program, Faculty of Law, Social and Political Sciences, Muhammadiyah Education University, Sorong, which accommodates and publishes research results or opinions related to legal science in general and broadly, both dogmatically, law, theory law and legal philosophy compiled by academics, researchers or legal practitioners. especially the results of research or opinions relating to civil law, criminal law, constitutional law, state administrative law, international law, Islamic law. This journal is published two (2) times in 1 (one) year, namely February and October.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 40 Documents
 1   2   3   4 
Kinerja Pegawai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian palyama, folce; Moses
Equality Before The Law Vol 5 No 1 (2025): EQUALITY BEFORE THE LAW
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36232/equalitybeforethelaw.v5i01.640

Abstract

Badan Kepegawaian Negara (BKN) selaku instansi yang bertugas mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan norma, standar, dan prosedur manajemen kepegawaian ASN sesuai dengan ketentuan Aparatur Sipil Negara (ASN), tugas untuk melakukan pendataan terhadap pelanggaran disiplin yang dilakukan PNS dan hukuman disiplin yang telah diterapkan guna menyikapi pelanggaran tersebut. Data dalam Sistem Peringatan Dini Kedeputian Bidang Pengawasan dan Pengendalian Badan Kepegawaian Negara (BKN), sebagaimana disampaikan Kepala Biro Humas BKN Mohammad Ridwan, sepanjang TA 2017 sebanyak 1.759 Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah dijatuhi hukuman disiplin. Bentuk hukuman disiplin tersebut bervariasi mulai dari tingkat berat, ringan hingga sedang. PNS penerima hukuman disiplin tersebar di berbagai instansi baik pusat maupun daerah. Sebagaimana diketahui, berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang dimaksud pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja. Konstitusi terhadap disiplin pegawai merupakan unsur penting dalam menjaga kinerja dan profesionalisme pegawai.
Strategi Peningkatan Efektifitas Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Oleh Aparat Penegak Hukum Indonesia Dian Lorenjaya Simbolon
Equality Before The Law Vol 5 No 1 (2025): EQUALITY BEFORE THE LAW
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36232/equalitybeforethelaw.v5i01.1163

Abstract

Di Indonesia, tindak pidana korupsi telah berkembang menjadi masalah yang meresahkan, mengancam integritas sistem hukum dan pemerintahan yang baik. Tujuan riset berikut ialah guna mengevaluasi metode yang bisa dipakai untuk meningkatkan kemampuan aparat hukum untuk menangani delik korupsi di Indonesia. Riset berikut menunjukkan bahwa beberapa masalah utama dalam penyidikan korupsi adalah kurangnya koordinasi lembaga penegak hukum, bukti yang buruk, dan intervensi politik yang mengganggu autonomi lembaga penegak hukum. Dengan menerapkan strategi yang menyeluruh dan berkelanjutan, penyidikan tindak pidana korupsi dapat ditingkatkan, pelaku korupsi dapat dihukum, dan sistem hukum Indonesia dapat diperkuat.
Analisis Kriminologis Terhadap Kejahatan Pencurian Kendaraan Roda Dua (Studi Kasus Di Kabupaten Sorong Tahun 2021-2023) Destika Simanjuntak; muhamad Hasan Rumlus; Mariya Azis; Aldila y.w Sutikno; Moh. Ery Kusmiadi
Equality Before The Law Vol 5 No 1 (2025): EQUALITY BEFORE THE LAW
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36232/equalitybeforethelaw.v5i01.1165

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang Upaya Penanggulangan Kejahatan Pencurian Kendaraan Roda Dua di Kabupaten Sorong. Metode penelitian yang digunakan yaitu Metode Empiris, deskriptif. Data dikumpulkan dengan meninjau dokumen, wawancara, dan literatur seperti peraturan perundang-undangan, artikel, dan teori konsep dan perspektif sarjana hukum terkemuka. Penelitian menunjukkan bahwa kejahatan pencurian kendaraan roda dua sangat memberikan dampak yang besar bagi Masyarakat dan memberikan pengawasan yang lebih sebagai bahan evaluasi dari pihak kepolisian resort Kabupaten Sorong. Faktor-faktor yang mendukung meningkatnya kejahatan pencurian kendaraan roda dua di Kabupaten Sorong ialah, faktor ekonomi, faktor Pendidikan, faktor lingkungan dan faktor pengawasan dari pihak kepolisian.
Implementasi Uu No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Transaksi Elektronik Di Kabupaten Sorong Aldi Eka Prasetya; Aziz, Mariya; M Rajab, Adi Randi
Equality Before The Law Vol 5 No 1 (2025): EQUALITY BEFORE THE LAW
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36232/equalitybeforethelaw.v5i01.1539

Abstract

Aldi Eka Prasetya / 147420119011. IMPLEMENTASI UU NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP TRANSAKSI ELEKTRONIK DI KABUPATEN SORONG Skripsi. Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Politik. Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. Agustus, 2024. Penelitian ini menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam konteks transaksi elektronik di Kabupaten Sorong. Fokus penelitian adalah untuk menilai sejauh mana Undang- Undang tersebut diterapkan dalam melindungi hak-hak konsumen di wilayah tersebut, khususnya dalam transaksi digital yang semakin meningkat. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, dengan pendekatan yuridis empiris untuk menjawab permasalahan dan tujuan penelitian. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder, yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan serta wawancara dengan pihak berwenang yang terkait. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan perlindungan konsumen di era digital di Kabupaten Sorong Kata Kunci: Implementasi undang undang; Perlindungan konsumen; dan Transaksi Elektronik.
Urgensi Peran Masyarakat Dan Perguruan Tinggi Dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi Guna Menciptakan Good Governence Ananda Bintang Puspita Pertiwi
Equality Before The Law Vol 5 No 1 (2025): EQUALITY BEFORE THE LAW
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36232/equalitybeforethelaw.v5i01.1651

Abstract

Saat ini kejahatan korupsi merajalela, kini korupsi tidak hanya berskala pemerintah, tetapi juga menginvasi dunia pendidikan. Perilaku korupsi yang terus-menerus efek kumulatif pada masyarakat pada generasi muda. Generasi muda generasi penerus bangsalah yang meneruskan kehidupan pemerintahan. Jika perilaku koruptif ini tumbuh di generasi muda, sehingga korupsi ini terus berkembang dan tidak akan terputus dapat menghancurkan bangsa Indonesia sendiri. Salah satu sarana untuk mencegah korupsi adalah pendidikan memerangi korupsi di universitas. Proses pembelajaran dalam pelatihan antikorupsi adalah memantapkan pendalaman pendidikan antikorupsi siswa sehingga siswa diajarkan perilaku kritis dalam situasi operasional atau berperilaku sesuai dengan nilai-nilai antikorupsi. Dan pentingnya peran perguruan tinggi sebagai tempat untuk melaksanakan tindakan preventif dan pemberantasan korupsi. Dalam penulisan artikel ini, penulis menggunakan suatu metode pendekatan kualitatif dengan metode penelitian kepustakaan yang berangkat digunakan sebagai kajian untuk mendeskripsikan upaya pemberantasan dan pencegahan korupsi melalui pelatihan antikorupsi dari berbagai penelitian perbandingan adalah referensi ke artikel, majalah, buku dan media cetak dan elektronik dan sumber penelitian lainnya.
The Role of the Regional Tax and Retribution Management Agency in Controlling Tax Avoidance in Land Sale Transactions in Sorong Regency Syam, Sri Juliana; Aldilla Yulia Wiellys Sutikno; Mariya Azis; Adi Randi M. Rajab
Equality Before The Law Vol 5 No 2 (2025): EQUALITY BEFORE THE LAW
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to determine the role of the Regional Tax and Retribution Management Agency in controlling tax avoidance in land sale and purchase transactions, especially related to Land and Building Acquisition Fees in Sorong Regency. This study uses a socio-legal research and legislation approach (Statute Approach) by analyzing and understanding the hierarchy of legislation and how the law operates in real life, not only from a normative perspective but also empirically. This study shows that BP2RD has an important responsibility in ensuring taxpayer compliance through field verification before the issuance of the BPHTB sheet letter. However, in reality, tax avoidance still occurs due to lack of supervision from BP2RD. The results of this study are expected to provide insight for local governments in improving supervision and enforcement of regulations related to BPHTB in order to maximize state cash receipts from the tax sector.
Perlindungan Hukum Keamanan Data Pribadi Pemilik Sertifikat Tanah elektronik Di Kabupaten Sorong Dwi Yuni Kurniati, Dwi Yuni Kurniati; Moh. Ery Kusmiadi; Mariya Azis
Equality Before The Law Vol 5 No 2 (2025): EQUALITY BEFORE THE LAW
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam penelitian ini, objek peristiwa hukum yang dikaji yaitu mengenai aspek perlindungan hukum dari alat bukti kepemilikan di bidang pertanahan yang berbasis elektronik, dari banyaknya persoalan yang terjadi terkait dengan pencurian data pribadi dalam dokumen elektronik. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu bersifat deskriptif kualitatif, sebab penelitian ditekankan pada aspek perlindungan hukum data pribadi dan implementasi sertifikat tanah elektronik di Kabupaten Sorong. Penelitian ini menunjukkan regulasi dari pihak ATR/BPN maupun regulasi Pemerintah yang menjamin perlindungan data pribadi seorang individu. Sistem keamanan data yang diterapkan dalam Sertifikat tanah elektronik ini merupakan salah satu Upaya ATR/BPN dalam melindungi data pribadi pemilik sertifikat tanah dalam bentuk elektronik. Selain itu, penerapan program sertifikat tanah elektronik juga mulai diberlakukan secara bertahap di beberapa wilayah termasuk Kabupaten Sorong.
Akuntabilitas Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Hidrometeorologi Di Sumatera Syahrifah Citra Meidina, Syahrifah Citra Meidina
Equality Before The Law Vol 5 No 2 (2025): EQUALITY BEFORE THE LAW
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Akuntabilitas pemerintah daerah merupakan aspek fundamental dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana hidrometeorologi, khususnya di wilayah Sumatera yang memiliki tingkat kerentanan bencana tinggi dan berulang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akuntabilitas pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana hidrometeorologi serta implikasinya terhadap perlindungan masyarakat dan tata kelola kebencanaan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui kajian terhadap Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta prinsip good governance. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum akuntabilitas telah diatur secara normatif, implementasinya di tingkat daerah masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterlambatan respons, lemahnya koordinasi kelembagaan, keterbatasan anggaran, serta rendahnya transparansi dalam pengelolaan bantuan bencana. Kondisi tersebut berdampak pada belum optimalnya perlindungan masyarakat terdampak bencana. Oleh karena itu, penguatan akuntabilitas pemerintah daerah menjadi kebutuhan mendesak untuk mewujudkan penanggulangan bencana yang efektif, adil, dan berkelanjutan. Kata Kunci : Akuntabilitas, Pemerintah Daerah, Bencana Hidrometeorologi, Perlindungan Masyarakat, Sumatera.
Rehabilitasi Pejabat Bumn Dalam Politik Hukum Penegakan Tindak Pidana Korupsi Deswita Fitri, Deswita Fitri
Equality Before The Law Vol 5 No 2 (2025): EQUALITY BEFORE THE LAW
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Rehabilitasi pejabat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pasca putusan tindak pidana korupsi menimbulkan persoalan serius dalam politik hukum penegakan korupsi di Indonesia. Rehabilitasi yang secara normatif dimaksudkan sebagai pemulihan hak akibat kesalahan penegakan hukum justru diberikan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, sehingga berpotensi mengaburkan prinsip finalitas putusan dan kepastian hukum. Penelitian ini menganalisis rehabilitasi pejabat BUMN sebagai instrumen politik hukum serta implikasinya terhadap konsistensi pemberantasan korupsi dan akuntabilitas publik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus rehabilitasi mantan direksi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero). Hasil penelitian menunjukkan bahwa rehabilitasi dalam perkara korupsi berisiko melemahkan arah pembangunan hukum antikorupsi apabila tidak dibatasi oleh kriteria normatif yang ketat dan transparan. Kata Kunci : Rehabilitasi, BUMN, Politik Hukum, Korupsi.
Kritik Teori Hukum Profresif Terhadap Fenomena Tebang Pilih Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Deswita Alquddus, Deswita Alquddus
Equality Before The Law Vol 5 No 2 (2025): EQUALITY BEFORE THE LAW
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia masih menghadapi persoalan serius berupa praktik tebang pilih, yakni penerapan hukum yang tidak setara terhadap pelaku yang secara normatif memiliki kedudukan hukum yang sama. Fenomena ini mencederai prinsip equality before the law dan melemahkan legitimasi negara hukum. Di tengah kritik terhadap pendekatan hukum yang formalistik dan legalistik, Teori Hukum Progresif yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo hadir sebagai paradigma alternatif yang menekankan hukum untuk manusia dan keadilan substantif. Namun, dalam praktiknya, hukum progresif tidak selalu mampu menjadi solusi atas problem ketidakadilan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena tebang pilih dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi serta mengkaji relevansi dan kelemahan Teori Hukum Progresif dalam menghadapi praktik tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukum progresif menawarkan keberanian moral dan fleksibilitas dalam menembus kebekuan hukum formal, diskresi yang luas tanpa mekanisme pengawasan dan akuntabilitas yang memadai justru berpotensi memperkuat praktik tebang pilih. Oleh karena itu, hukum progresif bersifat ambivalen: di satu sisi dapat menjadi instrumen emansipatoris dalam pemberantasan korupsi, namun di sisi lain berisiko menjadi legitimasi bagi penegakan hukum yang diskriminatif apabila tidak disertai integritas aparat dan kontrol institusional yang kuat. Kata Kunci : Hukum Progresif, Tebang Pilih, Penegakan Hukum, Korupsi

Page 4 of 4 | Total Record : 40

 1   2   3   4 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5 No 2 (2025): EQUALITY BEFORE THE LAW Vol 5 No 1 (2025): EQUALITY BEFORE THE LAW Vol 4 No 2 (2024): EQUALITY BEFORE THE LAW Vol 4 No 1 (2024): EQUALITY BEFORE THE LAW Vol 3 No 2 (2023): EQUALITY BEFORE THE LAW Vol 3 No 1 (2023): EQUALITY BEFORE THE LAW Vol 2 No 1 (2022): EQUALITY BEFORE THE LAW Vol 1 No 1 (2021): EQUALITY BEFORE THE LAW