cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhamad Hasan Rumlus
Contact Email
muhamadhasanrumlus@unimudasorong.ac.id
Phone
+6285232483790
Journal Mail Official
muhamadhasanrumlus@unimudasorong.ac.id
Editorial Address
Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 01 Maryiat Pantai, Aimas – Sorong Papua Barat Daya
Location
Kota sorong,
Papua barat
INDONESIA
Equality Before The Law
Published by Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong
ISSN : -     EISSN : 28080998     DOI : 10.36232/equalitybeforethelaw
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Scientific Journal Equality Before The Law with E-ISSN: 2808-0998, published by the Law Study Program, Faculty of Law, Social and Political Sciences, Muhammadiyah Education University, Sorong, which accommodates and publishes research results or opinions related to legal science in general and broadly, both dogmatically, law, theory law and legal philosophy compiled by academics, researchers or legal practitioners. especially the results of research or opinions relating to civil law, criminal law, constitutional law, state administrative law, international law, Islamic law. This journal is published two (2) times in 1 (one) year, namely February and October.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 35 Documents
 1   2   3   4 
Kajian Yuridis mengenai Hak Waris Perempuan dalam Hukum Islam Kontemporer Rizky, Esty Shofiyati Khasanatur; La dauwi, La
Equality Before The Law Vol 4 No 2 (2024): EQUALITY BEFORE THE LAW
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36232/equalitybeforethelaw.v4i2.449

Abstract

Abstrak Artikel ini mengkaji mengenai hak perempuan terhadap waris dalam lingkup Hukum Islam kontemporer (modern) melalui pendekatan yuridis. Hukum Islam telah mengatur dalam Al-Qur'an dan Hadis terkait hak waris perempuan, namun pada kenyataannya dalam Masyarakat modern ini sering kali terjadi permasalahan dalam mengimplementasikannya. Kajian ini berfokus pada analisis secara hukum terhadap hak waris perempuan dalam Hukum Islam, perbandingan dengan hukum waris adat setempat, dan perkembangannya dalam interpretasi masa modern. Kajian ini juga mengeksplorasi berbagai pandangan ahli agama terkait kesetaraan gender dalam pembagian waris. Hasil membuktikan bahwa meskipun hak perempuan telah diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis yang diketahui sebagai aturan dasar Islam, sering kali terjadi diskriminatif yang dilakukan oleh masyakarat dikarenakan perbedaan dan pengaruh budaya dan adat lingkungan. Oleh karena itu, perlu adanya kesadaran masyarakat untuk bersikap adil dan menyetarakan hak perempuan yang telah ada sesuai aturan dalam Islam tanpa adanya diskriminasi. Kajian ini juga membahas terkait edukasi masyakarat dan reformasi hukum dengan tujuan memastikan hak waris perempuan dipenuhi sesuai dengan syariat agama Islam yang berlaku dan memenuhi unsur keadilan pada masa modern. Kata kunci: Kajian yuridis; Hukum Islam; hak waris perempuan; Warisan.
Gerakan Pro Demokrasi Mengkritisi Rezim Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan-ocha Dalam Kerangka Hak Asasi Manusia Wibowo, Hanifah Fairuz; Prawira, M. Rizki Yudha
Equality Before The Law Vol 4 No 2 (2024): EQUALITY BEFORE THE LAW
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36232/equalitybeforethelaw.v4i2.450

Abstract

Masa pemerintahan pada Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha dirasa banyak pihak membuat kekuatan militer mendominasi Thailand. Publik merasa kebebasan sipil semakin tergerus dengan adanya ketentuan Lese Majeste yang mengatur mengenai tindak pidana untuk melindungi raja, ratu, pewaris dan orang yang diberikan kekuasaan terkait berpotensi disalahgunakan dan dapat mengkriminalisasi suara kritis. Ketidakjelasan batasan mengenai pencemaran nama baik dan penghinaan yang ditujukan kepada pihak kerajaan dan penguasa dianggap kerap kali disalahgunakan. Selain itu juga situasi tergerusnya ruang sipil juga terlihat dengan pembubaran partai politik Future Forward Party sebagai partai oposisi yang banyak dicurigai terjadi kesewenang – wenangan dalam prosesnya. Situasi tersebut memunculkan gerakan resistensi dari kelompok pro demokrasi yang banyak datang dari kalangan muda. Gerakan resistensi tersebut merupakan hak asasi manusia (HAM) yang dijamin dalam berbagai instrumen HAM internasional serta konstitusi hingga ketentuan hukum nasional Thailand. Oleh karena itu negara harus mengupayakan hal terbaik untuk memastikan dijaminnya HAM dan harus menegakan hukum bagi para pelaku walaupun datang dari pemerintahan berkuasa.
Pengaruh Media Sosial Terhadap Persepsi Dan Penegakan Hukum Pidana : Dampak Media Sosial Terhadap Opini Publik, Proses Hukum Dan Keadilan Pidana Yatnih, Endah Fuzi
Equality Before The Law Vol 4 No 2 (2024): EQUALITY BEFORE THE LAW
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36232/equalitybeforethelaw.v4i2.451

Abstract

Abstract : This research explores the influence of social media on public perception and criminal law enforcement, with a focus on how digital platforms influence public opinion, legal processes, and criminal punishment in Indonesia. Social media has become a powerful communication tool, shaping public opinion through the rapid and widespread dissemination of information. Its impact on perceptions of criminal law and justice cannot be ignored. By using a qualitative approach using case study methods and content analysis from various social media sources. The results show that social media has a significant impact in shaping public opinion about certain criminal cases. This influence often influences the legal process, both in terms of public pressure on law enforcement officials and decisions taken in the judicial process. In addition, this research found that public perceptions formed through social media can influence criminal punishment, both in terms of treatment of suspects and protection of victims' rights. This research recommends stricter regulations on the dissemination of information on social media to prevent protection that could harm legal processes and criminal penalties. Apart from that, there is also a need to educate the public regarding the negative impact of spreading inaccurate or biased information on social media on the criminal system. Key words: social media, public opinion, criminal law enforcement, criminal justice, legal perception. Abstrak : Penelitian ini mengeksplorasi pengaruh media sosial terhadap persepsi masyarakat dan penegakan hukum pidana, dengan fokus pada bagaimana platform digital mempengaruhi opini publik, proses hukum, dan keadilan pidana di Indonesia. Media sosial telah menjadi alat komunikasi yang kuat, membentuk opini publik melalui penyebaran informasi yang cepat dan luas. Dampaknya terhadap persepsi hukum pidana dan keadilan tidak dapat diabaikan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif memakai metode studi kasus dan analisis konten dari berbagai sumber media sosial. Hasilnya menunjukkan bahwa media sosial memiliki dampak signifikan dalam membentuk opini publik tentang kasus-kasus pidana tertentu. Pengaruh ini sering kali mempengaruhi proses hukum, baik dari segi tekanan publik terhadap aparat penegak hukum maupun keputusan yang diambil dalam proses peradilan. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa persepsi publik yang terbentuk melalui media sosial dapat mempengaruhi keadilan pidana, baik dalam hal perlakuan terhadap tersangka maupun perlindungan terhadap hak-hak korban. Penelitian ini merekomendasikan adanya regulasi yang lebih ketat terhadap penyebaran informasi di media sosial untuk mencegah penyalahgunaan yang dapat merugikan proses hukum dan keadilan pidana. Selain itu, diperlukan juga edukasi kepada masyarakat mengenai dampak negatif dari penyebaran informasi yang tidak akurat atau bias di media sosial terhadap sistem peradilan pidana. Kata kunci: media sosial, opini publik, penegakan hukum pidana, keadilan pidana, persepsi hukum.
Peran Pemerintah Terhadap Kasus Hak Asasi Manusia ( HAM) Masyaraka Papua Pegunungan Arif Sofyan, Arif Sofyan; pramesti, Adellia putri
Equality Before The Law Vol 4 No 2 (2024): EQUALITY BEFORE THE LAW
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36232/equalitybeforethelaw.v4i2.452

Abstract

Abstract This research aims to find out how human rights law is enforced in Highland Papua and the role of Law no. 26 of 2000 in enforcing human rights. Using normative juridical research methods, it can be concluded: 1. The role of Law no. 26 of 2000 concerning the Human Rights Court in enforcing human rights law, there must be strong legal justice, no welfare of the people and protection of human rights for the Papuan people. 2. Formulation of obligations regarding the Indonesian government regarding human rights violations committed by the Armed Criminal Group (KKB) in Papua. 3. In cases of serious human rights violations committed by the KKB in Papua, the government has obligations based on Articles 71 and 72 of Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights, namely that the state is responsible for upholding, protecting, providing, respecting and promoting human rights. If human rights violations occur, the state, as the main actor, must make law enforcement efforts to then enforce law and human right Keywords: Government Role; Human rights ; Papuan people.
Peran Serta Eksistensi Advokat Dalam Mewujudkan Penegakan Hukum Bagi Masyarakat Indonesia Wijaya, Suryo Sukma
Equality Before The Law Vol 4 No 2 (2024): EQUALITY BEFORE THE LAW
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36232/equalitybeforethelaw.v4i2.453

Abstract

Penegakan hukum merupakan proses penting dalam menjaga ketertiban sosial, keadilan,dan keamanan bagi masyarakat. Penegakan hukum berusaha untuk mendorongkesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum dan tidak hanya berkaitan denganmenindak pelanggaran hukum setelah terjadi, tetapi juga dengan mencegah kejahatan danpelanggaran hukum sebelum terjadi. penelitian yang digunakan dalam penelitian iniadalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang dalam pengkajiannya dengan mengacu danmendasarkan pada norma-norma dan kaidah-kaidah hukum, Eksistensi seorang advokatdapat dilihat dari UU yang mengatur tentang kebebasannya sebagai penegak hukum.Advokat diakui sebagai profesi hukum, badan hukum, dan badan hukum yang tundukpada peraturan perundang-undangan. Advokat berhak mewakili klien tanpa rasa takutakan dampaknya, dan dilindungi undang-undang.
Upaya Diversi Dalam Menyelesaikan Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum WICAKSONO, ARIIF DWI; Aliyanti, Ainul
Equality Before The Law Vol 4 No 1 (2024): EQUALITY BEFORE THE LAW
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36232/equalitybeforethelaw.v4i1.454

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan sistem peradilan pidana anak di Indonesia, khususnya dalam konteks penanganan anak yang berkonflik dengan hukum melalui upaya diversi. Anak dianggap sebagai amanah dan karunia Tuhan yang memerlukan perlakuan khusus dalam penyelesaian perkara hukum. Meskipun prinsip-prinsip diversi telah diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, masih terdapat kesenjangan dalam implementasinya. Permasalahan meliputi penanganan khusus, stigmatisasi terhadap anak, perdebatan antara hukum pidana dan pendekatan restoratif, asas ultimum remedium, pemahaman masyarakat tentang diversi, dan kesenjangan informasi. Melalui metode library research, penelitian ini menguraikan sistem peradilan pidana anak dan analisis gap untuk memahami tantangan dalam menyelesaikan perkara anak yang berkonflik dengan hukum.
Implementasi Diskresi Dalam Proses Penyidikan Pada Tindak Pidana Pencurian Di Kabupaten Sorong (Study Polres Kabupaten Sorong) SAA, YANWARIS; Kusmiadi, Moh Ery; Rumlus, Muhamad Hasan; Mery, Lisa
Equality Before The Law Vol 4 No 1 (2024): EQUALITY BEFORE THE LAW
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36232/equalitybeforethelaw.v4i1.455

Abstract

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana implementasi diskresi dalam proses penyidikan pada tindak pidana pencurian di Kabupaten Sorong dan apa faktor faktor yang mempengaruhi implementasi diskresi dalam proses penyidikan pada tindak pidana pencurian di Kabupaten Sorong. Jenis penelitian ini yaitu penelitian emperis dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa: 1) Bagaimana implementasi diskresi dalam proses penyidikan pada tindak pidana pencurian di Kabupaten Sorong yaitu melalui hukum adat seperti denda adat dengan adanya keputusan bersama antara pihak satu dengan yang lain kemudian diahlikan ke hukum adat dan tidak ada yang di rugikan antara kedua belah pihak; dan kehendak sendiri (secara kekeluargaan) pelaku yang melakukan pencurian hanya satu kali dengan memberikan mediasi atau kekeluargaan atau sebagainya sedangkan pelaku yang lebih dari satu kali meskipun sudah adanya kesepakatan bersama secara kekeluargaan antara korban dan pelaku untuk berdamai dengan melampirkan perdamaian atau penyelesaian damai pada berkas perkara pidana atau yang melanggar hukum lebih dari satu kali kembali kepada kepolisian untuk melihat perbuatan seperti apa dan bagaimana. 2) Apa faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi diskresi dalam proses penyidikan pada tindak pidana pencurian di Kabupaten Sorong yaitu faktor pemahaman masyarakat, faktor keprofesional kepolisian, faktor sarana dan fasilitas. Kata Kunci: Tindak Pidana Pencurian;Proses Penyidikan;Diskresi.
Dasar konstitusional dan TUPOKSI Komisi Yudisial dalam sistem ketatanegaraan ishak, dhafin riyasy; Riswanih, Ira
Equality Before The Law Vol 4 No 1 (2024): EQUALITY BEFORE THE LAW
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36232/equalitybeforethelaw.v4i1.456

Abstract

Artikel ini membahas peran Komisi Yudisial (KY) dalam menjaga integritas dan independensi kekuasaan yudikatif di Indonesia. KY, sebagai pilar kekuasaan yudikatif, memiliki dasar konstitusional yang memberikan legitimasi pada wewenangnya dalam seleksi, promosi, dan pengawasan hakim. Serta menyoroti kompleksitas klasifikasi kekuasaan KY, meskipun umumnya lembaga ini dikategorikan sebagai lembaga yudikatif, tetapi lembaga ini memiliki aspek-aspek yang mencerminkan sifat eksekutif dan legislatif. Dengan menggunakan pendekatan normatif serta analisis-deskriptif diharapkan dapat mencapai peningkatan kualitas pengawasan, transparansi, dan kerjasama dengan lembaga lain, serta menjadi fokus perbaikan, dengan harapan KY dapat lebih efektif dalam menjaga integritas peradilan di Indonesia.
Kedudukan Alat Bukti Petunjuk di Ranah Hukum Acara Pidana faiha, Dayita nisrina
Equality Before The Law Vol 4 No 1 (2024): EQUALITY BEFORE THE LAW
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36232/equalitybeforethelaw.v4i1.457

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki kedudukan alat bukti petunjuk dalam ranah hukum acara pidana dengan fokus pada perannya dalam menegakkan keadilan. Metode penelitian menggunakan teknik analisis jurnal untuk memahami sudut pandang berbagai penulis dan analisis perundang-undangan untuk mempelajari ketentuan hukum terkait. Hasil penelitian menyoroti peran sentral alat bukti petunjuk dalam mengidentifikasi tindak pidana, mengarahkan penyidikan, dan menguatkan keputusan pengadilan. Sumber-sumber seperti keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa menjadi elemen krusial dalam proses pengadilan, tetapi penggunaannya harus memperhatikan kredibilitas, keotentikan, dan perlindungan hak asasi. Dalam konteks menegakkan keadilan, alat bukti petunjuk memainkan peran vital dalam memastikan akurasi bukti, menegakkan prinsip persamaan di hadapan hukum, mencegah kekeliruan atau ketidakadilan, serta menciptakan keadilan substansial dalam sistem peradilan yang adil.
Tinjauan Kriminologi Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Upaya Pencegahannya Karnadi, Wenny Tazira
Equality Before The Law Vol 4 No 1 (2024): EQUALITY BEFORE THE LAW
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36232/equalitybeforethelaw.v4i1.458

Abstract

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dikenal sebagai kekerasan domestik (domestic violence), merupakan suatu masalah yang dapat terjadi di semua lapisan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Menentukan faktor-faktor yang menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga dan 2. Menentukan upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga. Metode penelitian yang digunakan berupa pendekatan hukum empiris dan studi kepustakaan. Pada penelitian ini, pola pikir induktif digunakan untuk menganalisis data dari sudut pandang kriminologi. Hasil penelitian dan diskusi menunjukkan bahwa 1. (a) Faktor sosio demografis yaitu umur, pendidikan, dan pekerjaan; (b) Faktor ekonomi/pendapatan rendah; (c) Faktor hubungan dalam rumah tangga; (d) Faktor perselingkuhan dan (e) Faktor hubungan suami-istri. (2) Upaya penanggulangan yaitu, upaya preemtif, preventif, dan represif.

Page 1 of 4 | Total Record : 35

 1   2   3   4 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5 No 1 (2025): EQUALITY BEFORE THE LAW Vol 4 No 2 (2024): EQUALITY BEFORE THE LAW Vol 4 No 1 (2024): EQUALITY BEFORE THE LAW Vol 3 No 2 (2023): EQUALITY BEFORE THE LAW Vol 3 No 1 (2023): EQUALITY BEFORE THE LAW Vol 2 No 1 (2022): EQUALITY BEFORE THE LAW Vol 1 No 1 (2021): EQUALITY BEFORE THE LAW