cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhamad Hasan Rumlus
Contact Email
muhamadhasanrumlus@unimudasorong.ac.id
Phone
+6285232483790
Journal Mail Official
muhamadhasanrumlus@unimudasorong.ac.id
Editorial Address
Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 01 Maryiat Pantai, Aimas – Sorong Papua Barat Daya
Location
Kota sorong,
Papua barat
INDONESIA
Equality Before The Law
Published by Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong
ISSN : -     EISSN : 28080998     DOI : 10.36232/equalitybeforethelaw
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Scientific Journal Equality Before The Law with E-ISSN: 2808-0998, published by the Law Study Program, Faculty of Law, Social and Political Sciences, Muhammadiyah Education University, Sorong, which accommodates and publishes research results or opinions related to legal science in general and broadly, both dogmatically, law, theory law and legal philosophy compiled by academics, researchers or legal practitioners. especially the results of research or opinions relating to civil law, criminal law, constitutional law, state administrative law, international law, Islamic law. This journal is published two (2) times in 1 (one) year, namely February and October.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 50 Documents
 1   2   3   4   5 
The Role of the Regional Tax and Retribution Management Agency in Controlling Tax Avoidance in Land Sale Transactions in Sorong Regency Syam, Sri Juliana; Aldilla Yulia Wiellys Sutikno; Mariya Azis; Adi Randi M. Rajab
Equality Before The Law Vol 5 No 2 (2025): EQUALITY BEFORE THE LAW
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to determine the role of the Regional Tax and Retribution Management Agency in controlling tax avoidance in land sale and purchase transactions, especially related to Land and Building Acquisition Fees in Sorong Regency. This study uses a socio-legal research and legislation approach (Statute Approach) by analyzing and understanding the hierarchy of legislation and how the law operates in real life, not only from a normative perspective but also empirically. This study shows that BP2RD has an important responsibility in ensuring taxpayer compliance through field verification before the issuance of the BPHTB sheet letter. However, in reality, tax avoidance still occurs due to lack of supervision from BP2RD. The results of this study are expected to provide insight for local governments in improving supervision and enforcement of regulations related to BPHTB in order to maximize state cash receipts from the tax sector.
Perlindungan Hukum Keamanan Data Pribadi Pemilik Sertifikat Tanah elektronik Di Kabupaten Sorong Dwi Yuni Kurniati, Dwi Yuni Kurniati; Moh. Ery Kusmiadi; Mariya Azis
Equality Before The Law Vol 5 No 2 (2025): EQUALITY BEFORE THE LAW
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam penelitian ini, objek peristiwa hukum yang dikaji yaitu mengenai aspek perlindungan hukum dari alat bukti kepemilikan di bidang pertanahan yang berbasis elektronik, dari banyaknya persoalan yang terjadi terkait dengan pencurian data pribadi dalam dokumen elektronik. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu bersifat deskriptif kualitatif, sebab penelitian ditekankan pada aspek perlindungan hukum data pribadi dan implementasi sertifikat tanah elektronik di Kabupaten Sorong. Penelitian ini menunjukkan regulasi dari pihak ATR/BPN maupun regulasi Pemerintah yang menjamin perlindungan data pribadi seorang individu. Sistem keamanan data yang diterapkan dalam Sertifikat tanah elektronik ini merupakan salah satu Upaya ATR/BPN dalam melindungi data pribadi pemilik sertifikat tanah dalam bentuk elektronik. Selain itu, penerapan program sertifikat tanah elektronik juga mulai diberlakukan secara bertahap di beberapa wilayah termasuk Kabupaten Sorong.
Akuntabilitas Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Hidrometeorologi Di Sumatera Syahrifah Citra Meidina, Syahrifah Citra Meidina
Equality Before The Law Vol 5 No 2 (2025): EQUALITY BEFORE THE LAW
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Akuntabilitas pemerintah daerah merupakan aspek fundamental dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana hidrometeorologi, khususnya di wilayah Sumatera yang memiliki tingkat kerentanan bencana tinggi dan berulang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akuntabilitas pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana hidrometeorologi serta implikasinya terhadap perlindungan masyarakat dan tata kelola kebencanaan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui kajian terhadap Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta prinsip good governance. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum akuntabilitas telah diatur secara normatif, implementasinya di tingkat daerah masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterlambatan respons, lemahnya koordinasi kelembagaan, keterbatasan anggaran, serta rendahnya transparansi dalam pengelolaan bantuan bencana. Kondisi tersebut berdampak pada belum optimalnya perlindungan masyarakat terdampak bencana. Oleh karena itu, penguatan akuntabilitas pemerintah daerah menjadi kebutuhan mendesak untuk mewujudkan penanggulangan bencana yang efektif, adil, dan berkelanjutan. Kata Kunci : Akuntabilitas, Pemerintah Daerah, Bencana Hidrometeorologi, Perlindungan Masyarakat, Sumatera.
Rehabilitasi Pejabat Bumn Dalam Politik Hukum Penegakan Tindak Pidana Korupsi Deswita Fitri, Deswita Fitri
Equality Before The Law Vol 5 No 2 (2025): EQUALITY BEFORE THE LAW
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Rehabilitasi pejabat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pasca putusan tindak pidana korupsi menimbulkan persoalan serius dalam politik hukum penegakan korupsi di Indonesia. Rehabilitasi yang secara normatif dimaksudkan sebagai pemulihan hak akibat kesalahan penegakan hukum justru diberikan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, sehingga berpotensi mengaburkan prinsip finalitas putusan dan kepastian hukum. Penelitian ini menganalisis rehabilitasi pejabat BUMN sebagai instrumen politik hukum serta implikasinya terhadap konsistensi pemberantasan korupsi dan akuntabilitas publik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus rehabilitasi mantan direksi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero). Hasil penelitian menunjukkan bahwa rehabilitasi dalam perkara korupsi berisiko melemahkan arah pembangunan hukum antikorupsi apabila tidak dibatasi oleh kriteria normatif yang ketat dan transparan. Kata Kunci : Rehabilitasi, BUMN, Politik Hukum, Korupsi.
Kritik Teori Hukum Profresif Terhadap Fenomena Tebang Pilih Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Deswita Alquddus, Deswita Alquddus
Equality Before The Law Vol 5 No 2 (2025): EQUALITY BEFORE THE LAW
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia masih menghadapi persoalan serius berupa praktik tebang pilih, yakni penerapan hukum yang tidak setara terhadap pelaku yang secara normatif memiliki kedudukan hukum yang sama. Fenomena ini mencederai prinsip equality before the law dan melemahkan legitimasi negara hukum. Di tengah kritik terhadap pendekatan hukum yang formalistik dan legalistik, Teori Hukum Progresif yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo hadir sebagai paradigma alternatif yang menekankan hukum untuk manusia dan keadilan substantif. Namun, dalam praktiknya, hukum progresif tidak selalu mampu menjadi solusi atas problem ketidakadilan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena tebang pilih dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi serta mengkaji relevansi dan kelemahan Teori Hukum Progresif dalam menghadapi praktik tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukum progresif menawarkan keberanian moral dan fleksibilitas dalam menembus kebekuan hukum formal, diskresi yang luas tanpa mekanisme pengawasan dan akuntabilitas yang memadai justru berpotensi memperkuat praktik tebang pilih. Oleh karena itu, hukum progresif bersifat ambivalen: di satu sisi dapat menjadi instrumen emansipatoris dalam pemberantasan korupsi, namun di sisi lain berisiko menjadi legitimasi bagi penegakan hukum yang diskriminatif apabila tidak disertai integritas aparat dan kontrol institusional yang kuat. Kata Kunci : Hukum Progresif, Tebang Pilih, Penegakan Hukum, Korupsi
Peran inspektorat dalam melakukan pengawasan dana desa di kabupaten teluk bintuni kemon, inggrid; Moh. Ery kusmiadi; La Dauwi
Equality Before The Law Vol 6 No 1 (2026): EQUALITY BEFORE THE LAW
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi peran dan kinerja Inspektorat Kabupaten dalam pengawasan pengelolaan dana desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Inspektorat memiliki peran strategis dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi melalui kegiatan audit, reviu laporan keuangan, dan pembinaan aparatur desa. Meskipun terdapat upaya serius dalam mendorong tata kelola yang baik, pengawasan masih menghadapi berbagai kendala, baik internal maupun eksternal. Hambatan utama meliputi keterbatasan sumber daya manusia, kompetensi auditor, keterlambatan pelaporan dari desa, keterbatasan anggaran operasional, serta infrastruktur yang tidak memadai. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pengawasan masih minim, sehingga menghambat efektivitas pengawasan. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan langkah strategis seperti penambahan anggaran, digitalisasi sistem pelaporan dan audit, peningkatan kapasitas SDM, serta penguatan kerja sama antarinstansi. Dengan perbaikan yang menyeluruh, Inspektorat diharapkan dapat menjalankan fungsi pengawasan secara profesional dan efektif, guna memastikan penggunaan dana desa yang tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat.
Analisis Dampak Penerapan Pasal 28 Ayat 3 Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Ite Terhadap Kebebasan Berpendapat Di Media Elektronik fadila, nur; Mariya Azis; Muhamad Hasan Rumlus
Equality Before The Law Vol 6 No 1 (2026): EQUALITY BEFORE THE LAW
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pasal 28 ayat (3) UU ITE mengatur penyebaran informasi yang berpotensi menimbulkan kebencian atau permusuhan berbasis SARA. Meskipun bertujuan menjaga ketertiban, penerapannya kerap membatasi kebebasan berpendapat di media elektronik. Penelitian ini menganalisis dampak pasal tersebut melalui studi literatur dan kasus. Hasilnya menunjukkan bahwa ketidakpastian hukum dan multitafsir dalam penerapan pasal ini berisiko disalahgunakan. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi untuk menyeimbangkan perlindungan terhadap ujaran kebencian dan kebebasan berpendapat.
Optimalisasi Paradiplomasi Daerah melalui Program Sister City Dumai–Melaka dalam Mendukung Otonomi Daerah Karina Bifitri
Equality Before The Law Vol 6 No 1 (2026): EQUALITY BEFORE THE LAW
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Paradiplomasi daerah menjadi strategi penting dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah, khususnya bagi wilayah pesisir yang memiliki posisi strategis dalam perdagangan internasional. Kota Dumai di Provinsi Riau dan Melaka di Malaysia memiliki kesamaan geografis, ekonomi maritim, dan budaya Melayu, sehingga berpotensi dikembangkan melalui kerja sama sister city sebagai instrumen paradiplomasi subnasional. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif berbasis studi kepustakaan, pembahasan difokuskan pada peran sister city Dumai–Melaka dalam memperkuat kapasitas pembangunan daerah dan memperluas jejaring ekonomi regional. Kerja sama ini berpotensi mendorong peningkatan konektivitas, perdagangan, dan diversifikasi ekonomi daerah, namun efektivitasnya sangat bergantung pada kesiapan internal daerah, terutama kapasitas kelembagaan dan perencanaan pembangunan. Oleh karena itu, formalisasi kerja sama melalui Memorandum of Understanding (MOU) dipandang penting untuk memastikan keberlanjutan, kepastian hukum, dan arah kerja sama yang terstruktur dalam kerangka otonomi daerah.
Aparatur Sipil Negara (ASN) Tidak Menggunakan Hak Pilih Dalam Pemilu Dan Pemilihan Wijaya, Sukma
Equality Before The Law Vol 6 No 1 (2026): EQUALITY BEFORE THE LAW
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam negara demokrasi yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam konteks ini, Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai warga negara juga memiliki hak politik, termasuk hak memilih dalam pemilu dan pemilihan. Artikel ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum ASN dalam penggunaan hak pilihnya serta batasan netralitas yang wajib dijaga dalam pelaksanaan tugas sebagai pelayan publik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan sosial politik. Sumber data diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta kajian sosial politik yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ASN secara konstitusional dan yuridis memiliki hak untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilu, karena ASN adalah warga negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Hak tersebut juga dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Namun, penggunaan hak pilih oleh ASN harus tetap berada dalam koridor netralitas, yaitu tidak terlibat dalam politik praktis, tidak menjadi anggota partai politik, tidak ikut kampanye, serta tidak memanfaatkan jabatan dan fasilitas negara untuk kepentingan politik. Dengan demikian, ASN berhak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu sebagai wujud partisipasi demokratis, sepanjang tetap menjaga netralitas, integritas, dan profesionalitas sebagai pelayan publik Password : Pemilu;ASN; dan Hak Politik
Upaya Pencegahan Overkriminalisasi Tindak Pidana Kesusilaan (Studi Kasus Perkara No. 46/PUU-XIV/2016) Dia, Widiyanti Dia
Equality Before The Law Vol 6 No 1 (2026): EQUALITY BEFORE THE LAW
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Over-criminalization in morality crimes is a legal issue that can lead to human rights violations and legal uncertainty. This study aims to analyze efforts to prevent over-criminalization in morality crimes by examining the Constitutional Court Decision No. 46/PUU-XIV/2016. The approach used in this research is juridical-normative, employing legislative analysis and court rulings, supported by the perspectives of law enforcement officers in Sorong City. Based on legal and constitutional considerations, the state can prevent over-criminalization by rejecting the petition submitted by the applicant and ensuring that the formulation of legal norms, particularly those related to morality crimes, adheres to the principles of proportionality, legal certainty, and human rights protection. Furthermore, the state needs to review regulations that may lead to excessive criminalization and establish clear boundaries in legal interpretation to prevent an overly broad definition that could disproportionately restrict individual freedoms. Interviews with law enforcement officers indicate that both preventive and repressive measures are necessary to address over-criminalization. Preventive efforts include awareness campaigns and public education on the dangers of adultery, extramarital relationships, and the risks of sexually transmitted diseases. Meanwhile, repressive measures involve strengthening sanctions, penalties, and legal threats to create a deterrent effect for offenders and serve as a warning to the public against engaging in similar actions.

Page 5 of 5 | Total Record : 50

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2021 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6 No 1 (2026): EQUALITY BEFORE THE LAW Vol 5 No 2 (2025): EQUALITY BEFORE THE LAW Vol 5 No 1 (2025): EQUALITY BEFORE THE LAW Vol 4 No 2 (2024): EQUALITY BEFORE THE LAW Vol 4 No 1 (2024): EQUALITY BEFORE THE LAW Vol 3 No 2 (2023): EQUALITY BEFORE THE LAW Vol 3 No 1 (2023): EQUALITY BEFORE THE LAW Vol 2 No 1 (2022): EQUALITY BEFORE THE LAW Vol 1 No 1 (2021): EQUALITY BEFORE THE LAW