cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mubaidi Sulaeman
Contact Email
legitima.uit.lirboyo@gmail.com
Phone
+6285749816506
Journal Mail Official
legitima.uit.lirboyo@gmail.com
Editorial Address
Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri. Jl. KH. Wahid Hasyim 62 Kediri Telp. (0354) 772879 Jawa Timur 64114 Indonesia
Location
Kab. kediri,
Jawa timur
INDONESIA
Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam
Published by Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri
ISSN : 26554909     EISSN : 2656565X     DOI : https://doi.org/10.33367/legitima.v7i1
Core Subject : Religion, Humanities, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Focus Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam presents scholarly works that focus on contemporary issues of Islamic family law in Indonesia and Muslim countries from various perspectives, including theoretical and practical studies. Scope Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam accepts writings from scholars on theories, concepts, philosophies, and community practices, including: - Marriage - Divorce - Property in marriage - Child rearing - Family rights and obligations - Inheritance and Wills (washiah) - Gender Studies
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 98 Documents
 2   3   4   5   6 
Analisis Yuridis Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Tingkat Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Wahab, Abdillah; Zahara, Rifqi Awati
Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 3 No. 1 (2020): Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33367/legitima.v3i1.1444

Abstract

Menciptakan sebuah rumah tangga yang damai berdasarkan kasih sayang adalah idaman setiap pasangan suami istri, namun upaya ini merupakan tindakan yang tidak mudah, pada kenyataannya kehidupan berkeluarga tidak selalu harmonis seperti yang diharapkan. Ada beberapa kasus yang sering terjadi dimasyarakat yang mengeluh tentang menjaga hubungan kekeluarganya, akirnya masalah tersebut sampai di Pengadilan Agama KAb.Kediri. Dari uraian diatas, fokus penelitian ini adalah bagaimana analisis yuridis terhadap faktor penyelesaian cerai gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, dan fakto-faktor apa saja yang menyebabkan tingginya cerai gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif deskriptif, jenis penelitian ini adalah studi kasus dan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil Penelitian ini adalah faktor yang menjadi penyebab cerai gugat di Pengadilan Agama Kab.Kediri, cara penyelesaian kasus perkaranya telah sesuai dengan KHI maupun undang-undang yang berlaku. Sehingga ketika ada suatu permasalahan dalam menyelesaikan kasus perkara bisa terpusat pada narasumber yang ada. Dan pembahasan yang telah dijabarkan diatas juga memberikan kekuatan poin dari keterangan data tabel kasus perbandingan pertahun beserta alasan yang menjadi landasan penyelesaian kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Kab.Kediri. Diantara faktor yang melatar belakangi adalah faktor ekonomi, faktor moral, faktor campur tangan pihak ketiga, faktor krisis akhlak, faktor menyakiti jasmani dan faktor tidak adanya tanggung jawab.
Pelaksanaan Nafkah Suami Yang Masih Belajar di Pondok Pesantren dan Dampaknya Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Septiyani, Dewi Rahmah; Asyqien, Melvien Zainul
Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 3 No. 1 (2020): Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33367/legitima.v3i1.1445

Abstract

Nafkah merupakan suatu hal yang urgen dalam sebuah keluarga. Tak jarang hanya karna masalah nafkah pernikahan yang telah dibangun bertahun-tahun pun akhirnya kandas di tengah jalan. Ada fenomena yang terjadi, dimana suami masih berada di pondok pesantren sedangakan istri tinggal di rumah. Sehingga muncul pertanyaan dari diri penulis bagaimana seorang suami dapat memberikan nafkah sedangkan dia masih berada di pondok pesantren dan tentunya juga belum memiliki penghasilan. Penelitian ini mendasarkan diri pada penelitian di tengah lapangan, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Dalam penelitian ini, peneliti terjun langsung ke lapangan guna mengadakan penelitian pada objek yang dibahas yaitu mengenai bagaimana pelaksanaan nafkah suami yang masih belajar di pondok pesantren dan bagaimana dampaknya terhadap keutuhan rumah tangga perspektif hukum islam yang kemudian data yang dikumpulkan dijadikan sebagai objek sumber penelitian kualitatif. Hasil penelitian adalah dari dampak sosial, adanya pandangan negatif dari masyarakat setempat. Karena menurut masyarakat setempat bahwa seorang yang berumah tangga berarti telah mapan dan siap dalam segi mental maupun finansialnya, sedangkan santri mungkin telah siap dalam segi mental akan tetapi belum siap dalam segi finansialnya. Hal tersebut dianggaplah tidak lazim sedangkan dari dampak ekonomi terdapat keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi. Hal tersebut disebabkan karena suami belum memiliki penghasilan yang cukup bahkan dapat dikatakan jauh dari Upah Minimum Provinsi. Sementara penghasilan selama ini hanya di dapat dengan mengandalkan hasil penjualan makanan yang di titipkan pada kantin dan warung sekitar pondok pesantren.
Pemanfaatan Tanah Milik Negara Sebagai Masjid Dalam Perspektif Fiqh Wakaf: Studi Kasus Masjid Al Hikmah Dusun Gatok Desa Sepawon Kecamatan Plosoklaten Kediri Huda, Muhammad Miftakhul; Taulabi, Imam
Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 3 No. 1 (2020): Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33367/legitima.v3i1.1446

Abstract

Tanah merupakan bagian dari hukum agraria sesuai dengan ketentuan yang tersirat di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 sebagaimana disebutkan dalam pasal 49 ayat 3 yang menyatakan bahwa Perwaqafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Namun di Dusun Gatok Desa Sepawon Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri ini merupakan tanah milik negara eks dari Hak Guna Usaha PT Perkebunan Nusantara XII dan masjid al-hikmah dibangun diatas tanah tersebut. Penelitian ini mengungkap tentang bagaimana pemanfaatan tanah milik Negara, bagaimana status hukum tanah milik negara yang di atasnya dibangun masjid dalam perspektif fikih wakaf. Jenis penelitian yang digunakan dalam laporan ini merupakan penelitian lapangan (field research). Hasil Penelitian ini tanah di Dusun Gatok Desa Sepawon merupakan tanah milik negara eks HGU milik PTPN XII yang masih dalam proses pengajuan untuk mendapatkan penerbitan sertifikat. Sampai saat ini pula kebijakan pemerintah belum berjalan maksimal walaupun masyarakat Dusun Gatok ini sudah memperjuangkan hak baru mereka atas tanah tersebut. Tanah milik negara yang diatasnya dibangun masjid tidak secara otomatis menjadi tanah wakaf karena tanah tersebut tidak memenuhi rukun wakaf yaitu adanya wakif tanah tersebut. Hal ini selaras seperti status hukum tanah Masjid al Hikmah Dusun Gatok yang dibangun di atas tanah milik negara yang hingga sampai saat ini masih dalam sengketa antara pihak masyarakat dan pihak perkebunan. Akan tetapi tanah tersebut bisa di beri sertifikat wakaf oleh pemerintah melalui proses pemberian hak atas tanah tersebut dengan cara nadzir mengajukan permohonan, tetapi tidak ada akta ikrar wakafnya.
Fenomena Dampak Negatif Media Sosial Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga: Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Kediri Ahmad Muthi uddin
Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 3 No. 2 (2021): Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33367/legitima.v3i2.1538

Abstract

Tujuan pernikahan yang dilakukan oleh setiap manusia di bumi ini tidak lain adalah guna menciptakan keluarga yang harmonis serta bahagia. Pernikahan menyatukan perbedaan antara dua manusia. Perbedaan antara keduanya haruslah dikelola dengan bijaksana, saling menerima serta memahami bahwa perbedaan adalah fitrah. Dewasa ini penyebab rusaknya kerharmonisan sangat bermacam-macam.Seperti perselingkuhan, termasuk pengaruh Media Sosial pada putusan PA No. 0422/ pdt.G/2016/PA.Kdr, tentang ketidak harmonisan disebabkan selingkuh melalui medsos atau Hand phone sebagai latar belakang perceraian. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode observasi dan wawancara kepada hakim, panitera serta pihak pemohon perceraian. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kurangnya komunikasi antara kedua pasangan serta kurang bijak dalam bermedia sosial hingga lalai terhadap tanggungjawab masing-masing menjadi salah satu faktor perceraian di Kediri.
Penundaan Perkawinan Di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Teori Maslahah Mohd.Rafi Riyawi
Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 3 No. 2 (2021): Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33367/legitima.v3i2.1761

Abstract

Masa pandemi akibat wabah Covid-19 telah melanda hampir seluruh dunia tak terkecuali di Indonesia yang memiliki dampak yang ditimbulkan akibat wabah ini baik dari segi sosial, ekonomi dan lain sebagainya, hal serupa juga dalam ranah pernikahan. Prosesi pernikahan yang telah dipersiapkan jauh-jauh hari oleh calon maupun keluarga pengantin dengan berat hati harus ditunda. Karena penundaan pernikahan ini menimbulkan banyak dampak negatif. Oleh karena itu penelitian ini fokus pada kajian penundaan perkawinan pada masa pandemi Covid-19 dalam teori maslahah. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pada penelitian ini menampilkan gejala suatu tradisi tertentu yang secara fundamental tergantung pada pengamatan manusia dalam wilayahnya sendiri dan berhubungan pada orang-orang tersebut dalam bahasanya dan peristilahannya. Hasil dari penelitian ini adalah analisis maslahah mendukung adanya edaran dari pemerintah untuk sementara menunda pelaksanaan perkawinan di masa pandemi Covid-19. Meskipun demikian kemaslahatan akan sulit terwujud tanpa adanya upaya bersama dalam melawan mengurangi dan mencegah penyebaran Covid-19 ini. Dengan menolak sebuah kemadharatan maka yang tercipta hanyalah tinggal kemaslahatan.
Tradisi Mbangun Nikah Dalam Tinjauan Hukum Islam: Studi Kasus Di Kelurahan Bandar Lor Kecamatan Mojoroto Kota Kediri Moh. Yustafad; Zarwaki
Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 3 No. 2 (2021): Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33367/legitima.v3i2.1765

Abstract

Pernikahan adalah sah jika sudah memenuhi persyaratan akad, semua syarat sah akad dan semua syarat-syarat pelaksanaan seperti yang telah dilaksanakan yaitu dua orang yang berakad, ahli dalam melakukan akad, sighat yang menandakan pemilikan rasa senang secara abadi, bersatu di dalam satu majelis ijab-qabul, tidak adanya perbedaan di antara keduanya, masing-masing dari pihak ijab dan qabul saling mendengar suara yang lain, istri berperan sebagai penerima perkawinan yang diakadi, hadinya dua saksi yang memenuhi syarat-syarat sebagai saksi dan dua pihak yang berakad harus berakal, baligh. Ketika terkumpul beberapa syarat tersebut maka akad pernikahan menjadi sah dan menimbulkan pengaruh-pengaruh syara’ Masyarakat Kelurahan Bandar lor Kecematan Mojoroto Kota Kediri,pada umumnya lebih mengenal istilah Mbangun nikah, arti dari bangun nikah itu sendiri adalah memperbaharui nikah.dalam istilah fiqih dinamakan Tajiddun Nikah. Penelitian ini akan membahas permasalahan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap tradisi Mbangun nikah dan bagaimana pandangan masyarakat Bandar Lor mengenai tradisi Mbangun nikah. penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau yang biasa dikenal dengan istilah Field Research, Proses pengumpulan data yang digunakan penulis untuk mendapatkan data-data terkait pelaksanaan mbangun nikah adalah melakukan wawancara secara lansung terhadap tokoh agama dan para pelaku mbangun nikah masyarakat. Hasil Penelitian yaitu dalam tinjauan hukum islam, hukum Mbangun nikah boleh-boleh saja, dengan unsur Tajammul (memperindah) dan ihtiyat (kehati-hatian), dan begitupun Mbangun nikah tidak boleh apabila ada unsur untuk merusak akad yang pertama. Adapun pandangan masyarakat Kelurahan Bandar lor, mengenai Tradisi Mbangun nikah, adalah merupakan Tradisi adat atau kebiasaan yang di lakukan turun temurun, ketika terjadinya kurang keharmonisan rumah tangga, rizki, belum diberikan keturunan, akan tetapi untuk masyarakat sekarang sedikit sekali yang mengenal istilah Mbangun nikah, tapi yang dikenal sekarang tajdidun nikah, yang mana intinya sama-sama memperbaharui nikah, yang mana Mbangun nikah itu istilah jawa dan tajdidun nikah istilah fiqih.
Fenomena Pernikahan Di Bawah Umur Oleh Masyarakat 5.0 Hisam Ahyani; Asep Deni Adnan Bumaeri; Ahmad Hapidin; Hendi Kusnandar
Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 3 No. 2 (2021): Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33367/legitima.v3i2.1787

Abstract

The phenomenon of underage marriage by the 5.0 Society has become a necessity, where one of the economic factors and boredom to study online as it is today during the Covid-19 pandemic has made many 5.0 people in Indonesia apply for early marriage. As a result, the phenomenon of Underage Marriage by Society 5.0 today needs special education for the nation's young people in welcoming a brighter and dignified future according to the demands of the times. The results of the study show that the phenomenon of underage marriage that occurred recently by Society 5.0 is a marriage carried out before the child enters the age of 18 years, this is as stated in Law No. 16 / 2019 About Marriage. Factors that support Society 5.0 to carry out underage marriages include Economic Factors and Factors Tired of learning online, this is because today in an all-digital era like today (the era of disruption 4.0), where people called Society 5.0 feel worried about their inability in competing through artificial intelligence technology so that the concerns of today's society's economic fulfillment are threatened. Constraints faced in the practice of underage marriage by Society 5.0 are from the physical aspect, from the cognitive aspect, the language aspect, the social aspect, and the emotional aspect, where these five aspects cause disharmony and the integrity of marriage in early childhood. The solution in responding to the phenomenon of underage marriage in the 5.0 community is that it can be done through various early prevention by parents, religious leaders, and mass organizations in order to socialize about marriage to the community through the integration of technology that is adapted to the demands of the times, such as online class training for young people, especially those under the age of 18.
Problems and Parents' Efforts in Fulfilling Children's Rights during the Covid-19 Pandemic: Study in Ampelgading Village, Ampelgading District, Pemalang Regency Siskha; Imahda Khoiri Furqon
Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 4 No. 1 (2021): Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33367/legitima.v4i1.1851

Abstract

This study discusses the fulfillment of children's rights, which is still being pursued in order to realize children's welfare. Efforts made by parents are the main foundation in fulfilling children's rights, because parents are the first party responsible for the protection and fulfillment of children's rights. Instead of being the party obliged to fulfill children's basic needs, parents with their limitations have the opportunity to exploit children with the excuse of helping parents. The Covid-19 pandemic has had a significant impact on various lines of life, including on the socio-economic life of the community. This research is a qualitative research conducted using observation and interview methods to parents who have school-age children in Ampelgading Village, Ampelgading District, Pemalang Regency. The results of this study indicate that various problems arose during the co-19 pandemic. One of them is the problem of fulfilling children's rights, be it the fulfillment of children's rights in the fields of education, health to the fulfillment of children's rights in care and nutrition. Efforts made by parents include working together with their spouses to restore the family economy so that children's rights can be fulfilled properly.
The Paradigm of the Sakinah Mawaddah Wa Rahmah Family and Its Relationship to Divorce Rates and Population Growth in Indonesia Sifa Mulya Nurani; M.Muhsin
Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 4 No. 1 (2021): Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33367/legitima.v4i1.1860

Abstract

The divorce rate in Indonesia reached 2,266 cases in 2019-2020. Indicating that the Sakā “nah Mawaddah wa Raḥmah Paradigm in the normative constellation of Islamic family law studies, has not been implemented properly by family couples. This study aims to describe the relationship of the Sakā “nah Mawaddah wa Raḥmah family paradigm in the context of Islamic psychology with the divorce rate and population growth in Indonesia. This type of research is qualitative library research, which explores Islamic family law research with descriptive studies. The research data is in the form of literature that reviews the Sakā “nah Mawaddah wa Raḥmah family paradigm. Data collection techniques with documentation. While data analysis is done by data reduction, data presentation, and data analysis. The results showed that the Sakā “nah Mawaddah wa Raḥmah family paradigm has a significant relationship to two cases, divorce and population growth. In order to prevent divorce, the derivative of this paradigm provides a resolution; strengthen religion, mutual trust between families, fulfill rights and obligations, meet each other, and instill a sense of love and love. Meanwhile, preventive efforts derived from this paradigm to overcome population growth can be done by instilling a sense of peace in the family, love, and participating in the success of government programs such as the Preparation of Family Life for Teenagers (PKBR).
Pandangan Hakim Terhadap Perwalian Ahli Waris Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Ahmad Badi; Nailul Muna; Salman Al Farisy
Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 3 No. 2 (2021): Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33367/legitima.v3i2.1928

Abstract

Banyak perkara-perkara permohonan yang masuk ke pengadilan agama kediri soal pengajuan perwalian terhadap anak yang masih dibawah umur yang belum cakap dalam hukum untuk mencairkan dana di bank atau menjual asset/tanah, majelis hakim mengabulkan permohonan penetapan wali tersebut. Yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini, bagaimana pandangan Hakim terhadap perwalian ahli waris di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Kelas I A. Dari pokok permasalahan terebut terdapat dua sub masalah, yaitu bagaimana perlindungan hukum menurut hakim pengadilan agama kediri terhadap hak ahli waris yang masih dibawah umur, dan bagaimana pendapat hakim dalam upaya melindungi hak anak terhadap wali yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field reseach) dengan menggunakan metode kualitatif, yang mengambil lokasi di Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Kelas I A, sedangkan respondennya adalah hakim yang ada di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data menggunakan observasi wawancara dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya penetapan perwalian ini adalah sebagai salah satu solusi dalam melindungi hak ahli waris yang masih dibawah umur dan mencabut hak perwalian terhadap wali yang tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik.

Page 4 of 10 | Total Record : 98

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 1 (2025): Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 7 No. 2 (2025): Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 7 No. 1 (2024): Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 6 No. 2 (2024): Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 6 No. 1 (2023): Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 5 No. 2 (2023): Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 5 No. 01 (2022): Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 4 No. 2 (2022): Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 4 No. 1 (2021): Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 3 No. 2 (2021): Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 3 No. 1 (2020): Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 2 No. 2 (2020): Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 2 No. 1 (2019): Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 1 No. 2 (2019): Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 1 No. 1 (2018): Legitima : Jurnal Keluarga Hukum Islam More Issue