cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dinny Wirawan Pratiwie
Contact Email
yuriska@uwgm.ac.id
Phone
+6282271400197
Journal Mail Official
yuriska@uwgm.ac.id
Editorial Address
Jl. Wahid Hasyim 2 No.28, Sempaja Sel., Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75243
Location
Kota samarinda,
Kalimantan timur
INDONESIA
Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum
Published by Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda
ISSN : 20857616     EISSN : 25410962     DOI : https://doi.org/10.24903/yrs.v17i1.3124
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum which is published periodically to publish the results of research, development, study of thought or theoretical studies related to the field of law. With pISSN 2085-7616 and eISSN 2541-0962 publish twice a year in February and August.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 7 No. 1 (2015): February" : 5 Documents clear
“PERANAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DALAM MENGAUDIT KEUANGAN NEGARA PADA PDAM KOTA SAMARINDA”. S.H, Rustiana,; S.H., M.H, Jaidun,
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 7 No. 1 (2015): February
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/yrs.v7i1.143

Abstract

Badan Pemeriksa Keuangan sebagai salah satu lembaga tinggi negara dituntut untuk terus meningkatkan kinerja sumber dayanya, agar tetap eksis dalam memberikan amanah negara untuk mendukung kinerja pemerintah yang bersih dan berwibawa. BPK merupakan lembaga pengawas Eksternal yang memiliki tanggung jawab untuk memberikan hasil pemeriksaannya terhadap DPR, DPD, dan DPRD. Jenis pemeriksaan yang dilakukannya beragam, seperti pemeriksaan kinerja, pemeriksaan dengan tujuan tertentu, dan lain sebagainya. Sehingga dalam pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara BPK tidak boleh bertindak membuat peraturan yang bertentangan dengan segala aturan yang telah ditetapkan, yaitu kewenangan BPK dalam memeriksa keuangan negara, sehingga dalam hal melakukan audit BPK tidak boleh lepas dari control segala peraturan yang telah mengatur hal tersebut.
“KAJIAN HUKUM TERHADAP SERTIPIKAT HAK TANGGUNGAN ROYA YANG HILANG PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA SAMARINDA”.’ S.H, Iswananta,; Safitri, S.H.,M.Hum., Hj. Wahyuni
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 7 No. 1 (2015): February
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/yrs.v7i1.144

Abstract

Pengertian Roya secara umum adalah suatu prosedur untuk melakukan pencoretan catatan beban hak tanggungan pada buku tanah dan sertifikat tanah yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan dimana hak tanggungan itu didaftarkan, apabila debitur telah melunasi hutangnya kepada kreditur. Dalam melaksanakan roya kreditur (Bank) mengembalikan sertifikat hak tanggungan dan sertifikat tanah yang bersangkutan ke Kantor Pertanahan disertai pernyataan tertulis untuk menghapus atau roya atas hak tanggungan yang melekat. Namun pada prakteknya tidak jarang dijumpai sertifikat hak tanggungan yang dimiliki debitur yang telah melunasi hutangnya kepada kreditur hilang oleh karena pengarsipan dari pihak kreditur yang kurang baik ataupun karena terjadinya mutasi petugas kredit yang menangani secara langsung. Keadaan ini tentunya akan menyulitkan debitur ketika hendak melakukan proses roya ke Kantor Pertanahan, oleh karenanya bagimana pertanggungjawaban atas hilangnya sertipikat hak tanggungan oleh kreditur (Bank).
“LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH PENAJAM PASER UTARA NOMOR 13 TAHUN 2009 TENTANG ALOKASI DANA DESA (studi kasus di Desa Sunge Batu, Kecamatan Paser Balengkong, Kabupaten Paser Kaltim)” Sinaga, S.H, Fransiska; S.H., M.H., Yatini,
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 7 No. 1 (2015): February
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/yrs.v7i1.145

Abstract

Desa Sunge Batu yang terletak Kecamatan Paser Balengkong Kabupaten Paser merupakan salah salah satu daerah otonom yang ada di Kalimantan Timur dengan melaksanakan prinsip-prinsip otonomi daerah yaitu berusaha mengoptimalkan potensi desa dengan berusaha mengoptimalkan potensi desa demi terselenggaranya pemerintahan yang bersih. Wujud nyata dalam membantu dan meningkatkan partisipasi pemerintah desa adalah dengan terus berupaya meningkatkan ADD kepada desa yang dapat dipergunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan urusan rumah tangganya. Pelaksanaan ADD wajib dilaporkan oleh Tim pelaksana desa secara berjenjang kepada Tim fasilitasi tingkat kecamatan dan Tim fasilitasi tingkat Kabupaten. Oleh karena pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan ADD yang dilaksanakan secara berjenjang, mulai dari tingkat desa sampai ketingkat kabupaten dengan begitu Desa Sunge Batu Kecamatan Paser Balengkong Kabupaten Paser dalam Laporan Pertanggung jawaban (LPJ) pengelolaan ADD terdapat masalah yaitu LPJ belum lengkap dan pengelolaan administrasi keuangan belum dikerjakan secara tertib. Dalam hal pengelolaan ADD yang dalam pelaksanaannya seharusnya untuk pembangunan fisik sesuai dengan APBDesa/ADD Tahun Anggaran 2011 di duga terdapat penyelewengan dana, maka Kepala Desa Sunge Batu sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di desa tersebut telah ditahan dan telah melakukan proses peradilan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Samarinda. Maka pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan desa, khususnya Desa Sunge Batu Kecamatan Paser Balengkong Kabupaten Paser ini belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku (akuntabilitas pengelolaan keuangan desa) sehingga perlu untuk dikaji dan dianalisa bagaimana sebenarnya pengelolaan ADD pada tingkat implementasi di lapangan.
“Kajian Hukum Terhadap Pembebasan Lahan untuk Pembangunan Fly OverDi Kota Samarinda ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum”. S.H, Harun Ratu,; S.H., M.Hum, Nainuri Suhadi,
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 7 No. 1 (2015): February
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/yrs.v7i1.146

Abstract

Kota samarinda mengalami pertumbuhan ekonomi yang berkembang begitu pesat dengan adanya pembangunan yang bertujuan untuk memajukan perekonomian dari masyarakat. Akan tetapi untuk memajukan suatu daerah dalam hal pembangunan harus adanya ketersediaan lahan dalam melaksanakan pembangunan. Masalah pembangunan dan lahan bukanlah hal baru dalam setiap pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum dan tidak jarang ditemui dimana saja. Dikota samarinda sendiri ketersediaan lahan masih terbatas, contohnya dalam kasus pelaksanaan pembangunan Fly Over yang dilaksanakan di daerah Kota Samarinda saat ini, apakah pembebasan yang dilakukan pemerintah tersebut sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Undang-undang ? seperti diketahui bahwa lahan yang tersedia di Kota Samarinda sendiri masih sangat terbatas. Oleh karenanya bagaimana pelaksanaan pembebasan lahan dan upaya pemerintah dalam hal pembebasan lahan untuk membangun Insfrastruktur kepentingan umum seperti Fly Over.
“Peranan Ankum dalam proses pemberhentian prajurit TNI AD secara administrasi “(Studi di Hukum Kodam VI/Mlw)”. S.H, Sri Hartati,; Mukti, S.H., M.H., Hudali
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 7 No. 1 (2015): February
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/yrs.v7i1.147

Abstract

Sumber Media elektronik Kompas.com pada Senin, 9 Juni 2014 memuat berita tentang Iklim politik di tanah air menjelang Pilpres pada 9 Juli 2014 dimana salah satu capres merupakan purnawirawan TNI cukup hangat, salah satu faktor pemicu adalah masyarakat ingin mengetahui status Bapak Letjen Prabowo Subianto, apakah beliau diberhentikan dengan hormat dari dinas keprajuritan ataukah diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas keprajuritan. Mantan Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI, Syamsu Djalal, mengomentari beredarnya salinan surat yang tertera sebagai hasil keputusan DKP tentang pemberhentian Prabowo yang beredar luas di media sosial mengharapkan, para mantan petinggi TNI yang pernah duduk di Dewan Kehormatan Perwira (DKP) untuk buka suara tentang pemberhentian Prabowo Subianto dari TNI, agar tidak menjadi polemik. Hal ini melatarbelakangi bahwa bagaimana peranan ankum dalam proses pemberhentian prajurit secara administrasi.Apa yang melatar belakangi seorang prajurit diberhentikan secara administrasi serta bagaimana proses pemberhentian prajurit secara administrasi.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2015 2015


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 17 No. 2 (2025): AGUSTUS Vol. 17 No. 1 (2025): Februari Vol. 16 No. 2 (2024): Agustus Vol. 16 No. 1 (2024): Februari Vol. 15 No. 2 (2023): Agustus Vol. 15 No. 1 (2023): Februari Vol. 14 No. 2 (2022): Agustus Vol. 14 No. 1 (2022): February Vol. 13 No. 2 (2021): August Vol. 13 No. 1 (2021): February Vol. 12 No. 2 (2020): August Vol. 12 No. 1 (2020): February Vol. 11 No. 2 (2019): August Vol. 11 No. 1 (2019): February Vol. 10 No. 2 (2018): August Vol. 10 No. 1 (2018): February Vol. 9 No. 2 (2017): August Vol. 9 No. 1 (2017): February Vol. 8 No. 2 (2016): August Vol. 8 No. 1 (2016): February Vol. 7 No. 2 (2015): August Vol. 7 No. 1 (2015): February Vol. 6 No. 1 (2014): February Vol. 5 No. 1 (2013): February Vol. 4 No. 2 (2012): August Vol. 4 No. 1 (2012): February Vol. 3 No. 2 (2011): August Vol. 3 No. 1 (2011): February Vol. 2 No. 2 (2010): August Vol. 2 No. 1 (2010): February Vol. 1 No. 1 (2009): February More Issue