cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Zaenal Arifin
Contact Email
zaenal@usm.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jurnaljouridisch@usm.ac.id
Editorial Address
https://journals.usm.ac.id/index.php/jj/about/editorialTeam
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Journal Juridisch
Published by Universitas Semarang
ISSN : -     EISSN : 29876559     DOI : https://doi.org/10.26623/
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
The aim of this journal is to provide a venue for academicians, researchers, and practitioners for publishing original research articles or review articles. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics, including: Criminal Law, Civil Law, Constitutional Law, International Law, Administrative Law, Islamic Law, Business Law, Medical Law, Environmental Law, Legal Philosophy
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 1 No. 2 (2023): JULY" : 7 Documents clear
Transparansi Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Dalam Rangka Pemberantasan Korupsi Nurkholis, Nurkholis; Junaidi, Muhammad; Arifin, Zaenal
Journal Juridisch Vol. 1 No. 2 (2023): JULY
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jj.v1i2.6765

Abstract

This study aims to analyze the application of transparency in the management of BUMD to the concept of Good Corporate Governance and its influence on Law Number 20 of 2001 concerning Eradication of Corruption Crimes. The existing BUMDs have not been able to make a good contribution to PAD, from the dividends paid to the regional treasury which will become regional government revenue and which will increase the ability of the APBD to finance regional development. One of the reasons for the inability to make a good contribution to PAD is financial and performance aspects, plus the existence of mismanagement practices that lead to inefficiency, fraud and corruption, collusion, nepotism or KKN as a hidden enemy. Existing data shows that 1,007 BUMDs with assets of IDR 340.118 trillion recorded profits of IDR 10.372 trillion or an average return on assets (ROA) ratio of 3.0 percent. The research method uses normative juridical. The three BUMDs that were studied were Perumda Aneka Usaha, Perumda Bhumi Phala Wisata, and Perumda Tirta Agung Drinking Water. It is this Perumda Tirta Agung Water Supply which implements transparency quite well with a score of 75.00, the increase in dividends is very significant so that no acts of corruption occur. Keywords: Corruption Eradication; Good Corporate Governance; Regional Owned Enterprises; Transparency Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan transparansi pengelolaan BUMD pada konsep Good Corporate Governent dan pengaruhnya terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. BUMD yang ada selama ini belum mampu memberikan kontribusi yang baik terhadap PAD, dari dividen yang disetorkan ke kas daerah yang akan menjadi pendapatan pemerintah daerah dan yang akan meningkatkan kemampuan APBD dalam membiayai pembangunan daerah. Ketidak mampuan kontribusi yang baik terhadap PAD salah satunya di karenakan aspek keuangan maupun kinerja, ditambah adanya praktik mismanagement yang mengarah pada inefisiensi, kecurangan dan korupsi kolusi nepotisme atau KKN sebagai hidden enemy. Data yang ada menunjukkan bahwa sebanyak 1.007 BUMD dengan aset sebesar Rp340,118 triliun, mencatat laba sebesar Rp10,372 triliun atau rata-rata rasio laba terhadap aset (ROA) sebesar 3,0 persen. Metode penelitian menggunakan yuridis normatif. Tiga BUMD yang di teliti yaitu Perumda Aneka Usaha, Perumda Bhumi Phala Wisata, dan Perumda Air Minum Tirta Agung. Perumda Air Minum Tirta Agung inilah yang penerapan transparansinya cukup baik dengan skor 75.00, kenaikan dividen sangat signifikan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi.
Reposisi Rekomendasi Camat Dalam Proses Pengisian Perangkat Desa Sudarmanto, Kukuh; Supriyanto, Supriyanto; Arifin, Zaenal
Journal Juridisch Vol. 1 No. 2 (2023): JULY
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jj.v1i2.6811

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami kedudukan rekomendasi Camat dalam proses pengisian perangkat desa dan reposisi rekomendasi Camat dalam proses pengisian perangkat desa. Pengangkatan perangkat desa merupakan salah satu dari kewenangan kepala desa, akan tetapi, adanya persyaratan rekomendasi yang dikeluarkan oleh camat membuat kewenangan kepala desa seolah dibatasi, selain itu tidak adanya aturan yang jelas terkait rekomendasi tersebut, bisa menimbulkan ketidak pastian hukum . Urgensi dalam artikel ini untuk mengembalikan kedudukan rekmendasi Camat dalam sudut pandang tujuan dari regulasi hukum yang seharusnya.Metode penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu pendekatan terhadap kajian permasalahan hukum dari aspek peraturan hukum yang berlaku. Kebaruan penelitian ini terletak pada reposisi rekomendasi camat sebagai pengawasan dan kontrol dalam setiap tahapan pengisian perangkat desa. Hasil penelitian ini adalah Camat sebagai perangkat daerah mempunyai tugas untuk membina dan mengawasi kegiatan desa sebagaimana diatur dalam PP NO 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang mempunyai peran penting terkait proses pengangkatan perangkat desa. Berdasarkan aturan yang ada kedudukan rekomendasi camat dalam proses pengangkatan perangkat desa merupakan mutlak harus ada karena merupakan peraturan yang diperintahkan oleh undang-undang dan di bentuk berdasarkan kewenangan. Namun legalitas aturan-aturan tersebut belum ada penjelasan yang pasti terkait rekomendasi Camat tersebut, sehingga aturan-aturan tersebut ada celah untuk menimbulkan ketidak pastian hukum. Maka reposisi kewenangan Camat mengenai rekomendasi tersebut adalah bahwa rekomendasi Camat tersebut adalah bersifat pengawasan dan kontrol maka harus diperjelas kembali jangan sampai mendistorsi kewenangan kepala desa
Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa Sarkanto, Sarkanto; Sihotang, Amri Panahatan; Sudarmanto, Kukuh
Journal Juridisch Vol. 1 No. 2 (2023): JULY
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jj.v1i2.6833

Abstract

The purpose of writing is to find out and analyze the role of the Village Consultative Body (BPD) in drafting village regulations. This study uses a normative juridical approach supported by interviews, with analytical descriptive specifications. This study provides information about the role of the BPD in Muncar village in the preparation of village regulations and the constraints. The results of the study can be concluded that the role of BPD in preparing village regulations in Muncar Village is the role in discussing and determining, the role in accommodating and exploring aspirations, and the role in supervising the performance of the village head. Then the constraint factors influence the role of BPD in the preparation of village regulations, namely internal and external factors. Tujuan dalam penulisan yang dilakukan untuk mengetahui dan manganalisa peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyusunan peraturan desa. Penelitian ini mengunakan metode pendekatan yuiridis normatif di dukung dengan wawancara, dengan spesifikasi diskriptif analitif. Penelitian ini memberikan informasi tentang peranan BPD di Desa Muncar dalam penyusunan peraturan desa dan faktor kendalanya. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa peranan BPD dalam penyusunan peraturan desa di Desa Muncar yaitu peranan dalam pembahasan dan penetapan, peranan dalam menampung dan menggali aspirasi, dan peranan dalam melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Kemudian faktor kendala mempengaruhi peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di dalam penyusunan peraturan desa yaitu faktor internal dan ekternal.
Kedudukan Justice Collaborator Sebagai Upaya Pengungkapan Fakta Hukum Kasus Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Fatimah, Siti; Junaidi, Muhammad; Arifin, Zaenal
Journal Juridisch Vol. 1 No. 2 (2023): JULY
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jj.v1i2.6840

Abstract

Indonesia as a state of law, all people have the same rights and position before the law (equality before the law). Law enforcement (rechtshandhaving) is a part of the law-making process in society. The objective of this study is to determine the position of narcotics offenders with justice collaborator status. One of the efforts to enforce criminal law is countermeasure against narcotics crime. Indonesian society and even the world community in general are currently faced with a very concerning situation due to the increasingly widespread illegal use of various narcotics. This research used normative legal research methods, through statutory legal approaches and conceptual approaches. Arrangements for justice collaborators are contained in Law Number 13 of 2006 in conjunction with Law Number 31 of 2014 concerning Witness Protection, Supreme Court Circular Letter (SEMA) Number 4 of 2011 concerning the treatment of whistleblowers and witnesses who cooperate (justice collaborators) in certain criminal cases. The application of the Law to the perpetrator of narcotics crime as a justice collaborator with consideration of the defendant's status as a Justice collaborator. Indonesia sebagai negara hukum didalamnya semua orang tentu memiliki hak dan kedudukan yang sama di depan hukum. Semua dipandang sama baik dalam kedudukan dan pangkat (equality before the law), Penegakan hukum atau rechtstoepassing, rechtshandhaving, law enforcement, application adalah bagian dari proses pembuatan hukum yang ada di dalam masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan terhadap Justice Collaborator, Untuk mengetahui kedudukan pelaku tindak pidana Narkotika dengan status Justice Collaborator. Usaha penegakan hukum pidana adalah salah satunya dengan penanggulangan kejahatan seperti tindak pidana narkotika. Masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia pada umumnya saat ini dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat semakin maraknya pemakaian secara tidak sah bermacam-macam narkotika. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, pendekan hukum yang digunakan adalah pendekatan Perundang-Undangan, pendekatan konseptual, Pengaturan terhadap Justice Collaborator terdapat pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 juncto Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang perlakuan bagi pelapor tindak pidana (Whistle Blower) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborator) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu. Penerapan UU terhadap pelaku tindak Pidana Narkotika sebagai Justice Collaborator dengan pertimbangan status terdakwa sebagai Justice Collaborator.
Perlindungan Hukum Bagi Pengasuh Yang Melakukan Tindakan Disiplin Terhadap Taruna Akademi Kepolisian Amalia Rachim, Zulfa; Sudarmanto, Kukuh; Sofyan, Safran
Journal Juridisch Vol. 1 No. 2 (2023): JULY
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jj.v1i2.6841

Abstract

The purpose of this study was to find out the legal basis for the protection of caregivers and the forms of legal protection of caregivers in taking disciplinary action against cadets of the Police Academy and the forms of disciplinary action by caregivers against cadets of the Police Academy who commit disciplinary violations. The police in creating prospective leaders must be specially educated at a Police Education Institution, namely the Police Academy. The Police Academy or often abbreviated as Akpol is an educational institution to produce Polri officers. The Police Academy is an element implementing the education for the formation of Polri Officers who are under Kalemdikpol. In educating police leaders, professional caregivers are needed in educating them. The research method used is normative juridical, namely legal research conducted by examining literature or secondary data as the basis for research by conducting a search of regulations and literature related to the problem under study. The results of this study indicate that the legal basis for the protection of caregivers in carrying out disciplinary actions against Police Academy Cadets is the 1945 Constitution, Law No. 23 of 2003 concerning the National Education System, Law No. 14 of 2005 concerning Teachers and Lecturers, Government Regulation No. 74 of 2008 Concerning Teachers, PGRI MoU with POLRI No B/53/XII/2012 and 1003/UM/PB/XX/2012 Concerning the Protection of the Teacher Profession, Supreme Court Decision No 1554 K/Pid/2013 Concerning Reasons for Penalizing Teachers Who Commit Disciplinary Actions , Regulation of the Head of the Police Education and Training Institute No. 1 of 2021 Concerning the Life of Students at the Police Academy, Regulation of the Head of the Police Education and Training Institute No. 3 of 2021 concerning Assessment of Educational Outcomes of Police Academy Cadets, Regulation of the Head of the Police Education and Training Institute No. 2 of 2021 Concerning the Academy Council at the Police Academy, reasons for abolishing crimes that are outside the law (KUHP). The form of legal protection for caregivers in carrying out disciplinary actions against Police Academy Cadets is that there are reasons for eliminating crimes that are outside the law (KUHP), namely the rights of parents and teachers to discipline their children or students (tuchtrecht). Thus caregivers who take disciplinary action against Police Academy cadets cannot be punished. Forms of disciplinary action by caregivers against Police Academy Cadets who commit disciplinary violations, namely direct reprimand, giving special educational assignments, other physical actions that are coaching in nature. In taking action against the offenders, the role of Urgakplin (Disciplinary Enforcement Affairs) is needed because URGAPLIN is an element of discipline for cadets as well as security and cleanliness of flats, including violations of Perkalemdikpol, as an element of prosecution for violations committed by cadets, carrying out analysis and evaluation of cadets who commit violations .
Maladministrasi Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Wahyuningsih, Ragil; Sudarmanto, Kukuh; Soegianto, Soegianto
Journal Juridisch Vol. 1 No. 2 (2023): JULY
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jj.v1i2.7908

Abstract

The purpose of this research is to find out what are the factors in the writing of birth certificates in the service and civil registration that fall into the category of maladministration, and to find out the implementation of changes to birth certificates that have been determined by the District Court. Good public service is a right and also the hope of every citizen and resident. Especially to apply the concept of good governance in Indonesia, one of the strategic choices is through the provision of public services in order to form good governance. A birth certificate is a legal proof of birth and is recognized by the state for a child who has just been born, therefore the registration must comply with the notes given earlier by the midwife because of the impact experienced if an error occurs in recording a birth certificate it can reduce the rights of a child. The method used in this research is the Juridical Sociological legal research method, which is an approach by looking at a legal reality in society. The data presented in this study are legal material data in the form of primary and secondary legal materials. The conclusion of this study is caused by typos or human errors that affect the child in the future, these factors are the most dominant and often occur by employees. Implementation of changes to birth certificates can be carried out, but only those that are editorial in nature, errors in recording such as name, date and year only, changes to birth certificates can be made directly if it has not reached a year, if the certificate is already many years old and changes are to be made, a decision from district court and meet the conditions that must be set Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor dalam penulisan akta lahir di dinas dan pecatatan sipil yang termasuk kedalam kategori maladministrasi, serta untuk mengetahu implementasi perubahan akta lahir yang telah di tetapkan oleh Pengadilan Negeri.Pelayanan publik yang baik adalah hak dan juga harapan setiap warga negara dan penduduk. Terutama untuk menerapkan konsep good governance di Indonesia maka salah satu pilihan strategis adalah melalui penyelenggaraan pelayanan publik guna membentuk tata kelola pemerintahan yang baikAkta kelahiran merupakan tanda bukti kelahiran secara sah dan diakui oleh negara kepada seorang anak yang baru saja dilahirkan maka sebab itu dalam pencatatan harus sesuai dengan catatan yang diberikan awal oleh bidan karena dampak yang dialamai jika terjadi kesalahan pencatatan akta kelahiran dapat menggurangi hak kepada seorang anak faktor kesalahan dalam pencatatan akta kelahiran sering kita jumpai biasanya faktor kesalahan dalam pengetikan yang sering terjadi. Metode yang digunakan penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis sosiologis adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Data yang disajikan dalam penelitian ini adalah data bahan hukum yang berupa bahan hukum primer dan bahan sekuder. Kesimpulan dari penelitian ini disebabkan oleh salah ketik atau human error yang berdampak kepada sang anak dikemudian hari, faktor-faktor tersebut paling dominan dan sering terjadi yang dilakukan oleh pegawai. Implementasi perubahan akta kelahiran dapat dilakukan namun hanya yang bersifat redaksional saja kesalahan dalam pencatatan seperti nama, tanggal dan tahun saja, perubahan akata kelahiran dapat dilakukan secara langsung bila belum mencapai setahun jika akta tersebut sudah bertahun-tahun dan akan dilakukan perubahan maka harus adanya keputusan dari pengadilan negeri dan memenuhi syarat yang harus di tetapkan. Kata kunci:
Permasalahan Hukum Lelang Barang Jaminan Secara Online Abidin, Abidin; Sofyan, Syafran; Sudarmanto, Kukuh; Arifin, Zaenal; Soegianto Soegianto
Journal Juridisch Vol. 1 No. 2 (2023): JULY
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jj.v1i2.7920

Abstract

The purpose of this study is to analyze and describe the problems that often arise in online collateral auctions and obstacles experienced by auction organizers and bidders and to find out whether online auctions are more effective and efficient than conventional auctions. The urgency of this research is a reference for researchers in particular and the public in general who are interested in the problem of online auction of collateral; besides that, the internet is an electronic communication service that connects computer networks and computer facilities organized throughout the world via telephone or satellite by connecting their devices to the internet network. Currently, internet access has become easier, and the Directorate General of State Wealth (DJKN) utilizes this convenience for the public interest with the launch of an internet auction application (e-Auction). The research method used is normative juridical, namely research that prioritizes how to research library materials and laws and regulations. The results of this study show that online auctions of collateral are seen as more effective and efficient than conventional auctions. Secondly, often bidders who do not make repayments on the grounds that their auction accounts are hacked make auction decisions inappropriately. Thirdly, online auctions make auction activities independent of threats or terror between bidders when competing in auction price negotiations.   Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan menguraikan permasalahan yang sering muncul dalam lelang barang jaminan secara online serta hambatan yang dialami oleh penyelenggara lelang maupun peserta lelang dan untuk mengetahui apakah lelang online ini lebih efektif dan efisien daripada lelang konvensional. Urgensi penelitian ini sebagai referensi bagi peneliti pada khususnya dan masyarakat pada umumnya yang tertarik pada masalah lelang barang jaminan secara online, selain itu internet merupakan suatu layanan komunikasi elektronik yang menghubungkan jaringan komputer dan fasilitas komputer yang terorganisasi di seluruh dunia melalui telepon atau satelit dengan mengkoneksikan perangkatnya pada jaringan internet. Saat ini akses internet sudah semakin terasa mudah. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) memanfaatkan kemudahan ini untuk kepentingan publik dengan peluncuran aplikasi lelang internet (e-Auction). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengutamakan cara meneliti bahan pustaka dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan lelang barang jaminan secara online dipandang lebih efektif dan efisien daripada lelang secara konvensional; kedua, seringnya peserta lelang yang tidak melakukan pelunasan dengan alasan akun lelangnya terkena hack menjadikan keputusan lelang tidak patut; ketiga, lelang online menjadikan kegiatan lelang terlepas dari ancaman maupun teror antar peserta lelang saat bersaing dalam negosiasi harga lelang.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 3 (2025): NOVEMBER Vol. 3 No. 2 (2025): JULY Vol. 3 No. 1 (2025): MARCH Vol. 2 No. 3 (2024): NOVEMBER Vol. 2 No. 2 (2024): JULY Vol. 2 No. 1 (2024): MARCH Vol. 1 No. 3 (2023): NOVEMBER Vol. 1 No. 2 (2023): JULY Vol. 1 No. 1 (2023): MARCH