cover
Contact Name
Wuri Indri
Contact Email
wacanakinerja@gmail.com
Phone
085374604103
Journal Mail Official
wacanakinerja@gmail.com
Editorial Address
Jl. Kiara Payung KM. 4, 7 Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat 45366 Telp. (022) 7790048-7790044-7790049-7782041-7782042 Fax. (022) 7790055-7782178
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik
ISSN : 14114917     EISSN : 26209063     DOI : 10.31845/jwk
This journal focuses on disseminating problems and issues in public administration and public policy. Published journal article of Jurnal Wacana Kinerja covers areas, including: Public sector human resource management; Public sector organization; Public sector management; Public sector innovation; Public service; Public policy; Local government; and Governance.
Articles 6 Documents
Search results for , issue "Vol 4, No 4 (2001)" : 6 Documents clear
Strategi Pemberdayaan Sumber Daya Aparatur Pemerintah Guna Meningkatkan Kinerja Menuju Masyarakat Madani Indoneisa Sedarmayanti, Sedarmayanti
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 4, No 4 (2001)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v4i4.570

Abstract

Strategi peningkatan kompetensi sumber daya manusia disegala bidang merupakan salah satu upaya yang wajib dilakukan bagi terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas, memiliki kemampuan memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu pengetahuan alam dan teknologi. Strategi peningkatan kompetensi sumber daya manusia untuk dapat memenuhi tantangan peningkatan perkembangan yang semakin pesat, efisiensi dan produktif perlu dilakukan secara terus menerus sehingga menjadikan sumber daya manusia tetap merupakan sumber daya yang peroduktif.
Fungsi Kekuasaan dan Kewenangan dalam Perilaku Organisasi Deddy Mulyadi
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 4, No 4 (2001)
Publisher : Center fo State Civil Apparatus Training and Development and Competency Mapping

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v4i4.572

Abstract

Dalam perilaku organisasi konsep kekuasaan dan kewenangan seringkali dipahami hampir identik. Namun jika dianalisis lebih jauh lagi, kedua konsep itu bisa digunakan sebagai satu indikator dalam mengukur perilaku sebuah organisasi. Dimana dapat disimpulkan, semakin seimbang dan kongruen antara fungsi kekuasaan dan fungsi kewenangan dalam sebuah organisasi, menunjukan semakin modern organisasi tersebut. Sedangkan jika seballiknya, artinya semakin menjadi “kesenjangan”antara kedua fungsi tersebut, menunjukan semakin tradisional organisasi tersebut. Tulisan ini secara lengkap menjelaskan hal tersebut.
Pengaturan Kewenangan dalam Penanggulangan Krisis di Daerah Kurniati, Tetty
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 4, No 4 (2001)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v4i4.573

Abstract

Krisis sebagai suatu keadaan atau kejadian yang tidak diharapkan merupakan sesuatu fenomena yang mengedepan hari-hari ini. Namun sejalan dengan hilangnya hierarki dalam struktur pemerintahan daerah yang terbaru maka pola pengaturan kewenagan penanggulangan krisis yang terjadi di daerahpun, belum secara tegas dilakukan. Untuk itu tulisan ini sebagai satu pikiran, mencoba menawarkan beberapa model pengaturan kewenagan antar pemerintah pusat, daerah propinsi dan kabupaten kota dalam menanggulangi hal tersebut.
Dialog Sebagai Suatu Cara Awal Penggunaan Teory Complexity Dalam Reformasi Pemerintah Kota/KAbbupaten Lestari, Endang Wirjatmi Tri
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 4, No 4 (2001)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v4i4.571

Abstract

Dua Undang-Undang (UU) baru tentang otonomi daerah yaitu UU No.22 1999 tentang Otonomi Daerah dan UU No 25 1999 tentang pengembangan keuangan pusat dan daerah dipastikan akan melahirkan perubahan yang cukup drastis pada organisasi-organisasi di daerah baik organisasi pemerintah maupun swasta mengalami suatu suasana chaos yang membutuhkan pemikiran secara sistem.
Sistem Informasi Manajemen Keuangan Bagi Lembaga Pemerintahan dan Non Profit Agency Dayat Hidayat; Nugraha Lili Nujiana
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 4, No 4 (2001)
Publisher : Center fo State Civil Apparatus Training and Development and Competency Mapping

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v4i4.575

Abstract

Sistem informasi manajemen keuanganyang sebelumnya banyak dikembangkan oleh sektor privat, saat ini telah banyak pula dikembangkan oleh sektor publik dan lembaga non profit. Hal ini terutama menyangkut kebutuhan dari kedua jenis lembaga tersebut untuk efisiensi dan efektivitas pengelolaan keseluruhan aktivitas dan programnya, dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban dan akuntabilitas kepada stake holder kedua lembaga tersebut. Selanjutnya tulisan ini akan menguraikan berbagai persoalan dan tahapan yang harus diperhatikan dalam upaya mengembangkan sebuah sistem informasi manajemen keuangan yang terintegrasi bagi kedua lemabga tersebut.
Reformasi Keuangan Daerah Restrukturasasi dan Privatisasi di Daerah Sobandi, Baban
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 4, No 4 (2001)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v4i4.574

Abstract

Secara yuridis, laba BUMD merupakan komponen penerimaan daerah. Namun dalam kenyataan, BUMD yang ada bukanya mampu memberikan kontribusi positif terhadap penerimaan daerah, malah justru merugi dan menyedot subsidi APBD. Permasalahan mendasar yang menyebabkan hal tersebut adalah keberadaan BUMD yang bersifat dilematis,disamping mempunyai misi ekonomi juga misi politis pemerintah daerah, sehingga terjadi perbedaan visi antara pemerintah sebagai pemilik (principle) dan manajemen sebagai pelaksana (agent). Keberadaan ini menyebabkan munculnya permasalahan turunan dalam hal SDM , modal, produk serta permasalahan lainnya. Untuk mengatasi hal tersebut, perlu dilakukan restrukturisasi dan privatisasi. Dalam hal ini analisis pihak-pihak yang diuntungkan dan dirugikan serta kemauan dan dukungan politis kelayanan politis serta kepercayaan politis harus menjadi pertimbangan dalam melakukan kebijakan ini.

Page 1 of 1 | Total Record : 6


Filter by Year

2001 2001


Filter By Issues
All Issue Vol 28, No 2 (2025) Vol 28, No 1 (2025) Vol 27, No 2 (2024) Vol 27, No 1 (2024) Vol 26, No 2 (2023) Vol 26, No 1 (2023) Vol 25, No 2 (2022) Vol 25, No 1 (2022) Vol 24, No 2 (2021) Vol 24, No 1 (2021) Vol 23, No 2 (2020) Vol 23, No 1 (2020) Vol 22, No 2 (2019) Vol 22, No 1 (2019) Vol 21, No 2 (2018) Vol 21, No 1 (2018) Vol 20, No 2 (2017) Vol 20, No 1 (2017) Vol 19, No 2 (2016) Vol 19, No 1 (2016) Vol 18, No 2 (2015) Vol 18, No 1 (2015) Vol 17, No 2 (2014) Vol 17, No 1 (2014) Vol 16, No 2 (2013) Vol 16, No 1 (2013) Vol 15, No 2 (2012) Vol 15, No 1 (2012) Vol 14, No 2 (2011) Vol 14, No 1 (2011) Vol 13, No 2 (2010) Vol 13, No 1 (2010) Vol 12, No 2 (2009) Vol 12, No 1 (2009) Vol 11, No 4 (2008) Vol 11, No 3 (2008) Vol 11, No 2 (2008) Vol 11, No 1 (2008) Vol 10, No 4 (2007) Vol 10, No 3 (2007) Vol 10, No 2 (2007) Vol 10, No 1 (2007) Vol 9, No 4 (2006) Vol 9, No 3 (2006) Vol 9, No 2 (2006) Vol 9, No 1 (2006) Vol 8, No 4 (2005) Vol 8, No 3 (2005) Vol 8, No 2 (2005) Vol 8, No 1 (2005) Vol 7, No 4 (2004) Vol 7, No 3 (2004) Vol 7, No 2 (2004) Vol 7, No 1 (2004) Vol 6, No 4 (2003) Vol 6, No 3 (2003) Vol 6, No 2 (2003) Vol 6, No 1 (2003) Vol 5, No 4 (2002) Vol 5, No 3 (2002) Vol 5, No 2 (2002) Vol 5, No 1 (2002) Vol 4, No 4 (2001) Vol 4, No 3 (2001) Vol 4, No 2 (2001) Vol 4, No 1 (2001) Vol 8, No 2 (2000) Vol 3, No 3 (2000) Vol 3, No 2 (2000) Vol 3, No 1 (2000) Vol 5, No 3 (1999) Vol 5, No 2 (1999) Vol 5, No 1 (1999) Vol 3, No 1 (1998) Vol 2, No 1 (1998) Vol 1, No 1 (1998) More Issue