cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Aan Nasrullah
Contact Email
lp2m@staimnglawak.ac.id
Phone
+6282228047272
Journal Mail Official
lp2m@staimnglawak.ac.id
Editorial Address
Jalan Wilis Kramat Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur Telp: (0358) 325743
Location
Kab. nganjuk,
Jawa timur
INDONESIA
ILJS
Published by Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk
ISSN : -     EISSN : 27467511     DOI : 10.53429
Core Subject : Religion, Humanities, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Islamic Law is a scientific journal that contains original works of experts in the field of Islamic law that have not been published in the form of articles regarding empirical research and problematic conceptual ideas of law, politics, and Islam through an interdisciplinary, multidisciplinary, transdisciplinary, and cross-disciplinary approach. This journal is published twice a year in March and September in print and online. Islamic Law was published by Lembaga Penelitian (Lemlit) Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk, Jawa Timur
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 95 Documents
 2   3   4   5   6 
Konsep Ahli Waris Pengganti Dalam Perspektif Maslahah Jasser Auda Habibah Fiteriana
Bahasa Indonesia Vol 8 No 01 (2023): Islamic Law Maret 2023
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53429/iljs.v8i01.623

Abstract

Dewasa ini, bidang hukum kewarisan telah mengalami perkembangan yang amat signifikan. Hal ini disebabkan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks dan pemikiran yang berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Tidak terkecuali permasalahan ahli waris pengganti yang kian menarik untuk diulas dan diperkenalkan ke mata dunia. Keberadaan ahli waris pengganti dalam hukum kewarisan bertujuan untuk melengkapi hukum-hukum yang telah ada sekaligus untuk memenuhi rasa keadilan bagi ahli waris, sebab ahli waris pengganti pada dasarnya adalah ahli waris karena penggantian yaitu orang-orang yang menjadi ahli waris karena orang tuanya yang berhak mendapat warisan meninggal lebih dahulu dari pewaris sehingga dia maju untuk menggantikannya. Untuk itu penting kiranya untuk dapat mengkompilasi dan mengkomparasikan pengaturan ahli waris pengganti baik itu di Indonesia maupun di negara Islam yang lain. Dengan menggunakan konsep Maslahah Jasser Auda yang berbanding lurus dengan Pasal 185 KHI, akan cocok jika diterapkan pada konteks masa kini dengan keenam prinsipnya yang mampu menyesuaikan dengan cognitive nature of systems (secara alamiah), wholeness (holistik), openness (terbuka), interrelated hierarchy (hirarki saling berhubungan), multi dimensionality (multi dimensi) dan purposefulness (memiliki tujuan). Kolaborasi prinsip-prinsip ini diperlukan agar pintu ijtihad tetap terbuka. Karena tanpa ijtihad maka akan sulit untuk menetapkan suatu produk hukum yang baru dalam mengembangkan mekanisme dan metode-metode tertentu untuk memecahkan permasalahan kontemporer, termasuk ahli waris pengganti yang seyogyanya termahjub atau terhalang.
Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas Mental Ibrahim
Bahasa Indonesia Vol 8 No 01 (2023): Islamic Law Maret 2023
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53429/iljs.v8i01.624

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hak pilih bagi penderita gangguan mental. Penghormatan dan pelindungan terhadap hak pilih penyandang disabilitas mental ditentukan oleh bagaimana kapasitas hukum dari penyandang disabilitas mental diakui, baik dalam aspek legal standing maupun legal agencyPenelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (library reseach). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penyandang disabilitas mental memiliki hak untuk memilih sebagaimana sebagaimana yang tercantum dalam putusan Undang-Undang Pemilu dan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018 serta diperkuat dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015 mempunyai hak memilih dalam penyelenggaraan pemilihan umum serentak tahun 2019, sepanjang sebagai Warga Negara Indonesia yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan tidak terganggu jiwa dan ingatannya yang harus dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh proffesional bidang kesehatan jiwa yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum.
Implementasi Kebijakan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Tentang Pemenuhan Hak Anak Dan Perempuan Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Ahyaril Nurin Gausia; Fathur Rochim
Bahasa Indonesia Vol 8 No 01 (2023): Islamic Law Maret 2023
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53429/iljs.v8i01.626

Abstract

Pemenuhan Hak asasi anak dan perempuan adalah hak yang dimiliki oleh seorang anak dan perempuan pasca perceraian, baik karena menjadi seorang manusia maupun sebagai seorang anak dan perempuan. Hal tersebut kemudian melahirkan suatu sistem yang meliputi berbagai instrument hukum dan perangkat pelaksanaan sistem hukum baik ditingkat regional, nasional, maupun internasional. Meskipun sudah jelas tertera mengenai aturan hukum hak asasi anak dan perempuan namun, seringkali masih terjadi diskriminasi terhadap anak dan perempuan. Diskriminasi tersebut terjadi secara langsung maupun tidak langsung dalam masyarakat, tempat kerja, keluarga, yang kemudian membawa anak dan perempuan ke dalam posisi yang tidak menguntungkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan MA RI terkait pemenuhan hak anak dan perempuan pasca perceraian di Pengadilan Agama serta implikasi penerapan kebijakan MA RI terkait pemenuhan hak perempuan dan anak pasca perceraian di Pengadilan Agama terhadap tingkat kesadaran masyarakat pencari keadilan dalam pemenuhan hak perempuan dan anak. Untuk menjawab permasalahan perselisihan tersebut, dilakukanlah penelitian ini dengan didukung oleh studi kepustakaan (library research). Adapun hasil dari penelitian ini yakni: 1) Dalam cerai talak menimbulkan akibat hukum kepada suami berupa nafkah iddah, mut’ah selama istri tidak ada indikasi nusyuz, nafkah lampau jika terbukti suami mengabaikan keluarganya dengan tidak memberikan nafkah dan nafkah anak. Majelis hakim dapat membebankan suami perihal nafkah pasca cerai terhadap anak dan istri karena adanya rekonpensi ataupun dengan ex-officio. 2) Setidaknya ada 3 permasalahan yang timbul seputar pemenuhan hak anak yaitu pertama, proses eksekusi yang panjang dan mahal. Kedua, pihak yang dimenangkan atau istri tidak mengetahui objek harta mantan suaminya. Ketiga, suami tidak menjalankan isi putusan dengan alasan tidak memiliki harta kekayaan. Adapun ketentuan pasal 1131 KUH perdata sekaligus para Hakim menerapkannya di dalam putusan yang memuat nafkah anak atau mengkaji kembali UU No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT agar dapat memecahkan permasalahan yang ada dalam eksekusi dan pelaksanaan perihal nafkah anak sebagai korban perceraian yang harus dipenuhi setiap bulannya serta pemenuhan hak terhadap mantan istrinya.
Prinsip Pengelolaan Dana Desa Untuk Kegiatan Bantuan Langsung Tunai Bagi Keluarga Miskin Rona Merita; Nurul Syalafiyah
Bahasa Indonesia Vol 8 No 01 (2023): Islamic Law Maret 2023
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53429/iljs.v8i01.627

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendeskripsikan Peraturan Hukum dan Implementasi Peraturan Hukum Alokasi Anggaran Dana Desa berupa Bantuan Langsung Tunai serta untuk mendeskripsikan Hasil Evaluasi Peraturan Hukum Alokasi Anggaran Dana Desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Kualitatif. Peneliti menggunakan jenis penelitian studi kasus. Penelitian dilakukan di Desa Duren Sawahan Nganjuk. Teknik pengumpulan data penelitian terdiri dari observasi partisipan, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Analisis data meliputi reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan (1) Peraturan Hukum Alokasi Anggaran Dana Desa, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Duren Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa dan selaras dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022. (2) Implementasi Peraturan Hukum Alokasi Anggaran Dana Desa, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yaitu masyarakat lebih disiplin dengan Peraturan Pemerintah Desa, Semakin Dekat dengan Pemerintah Desa, dan meringankan beban masyarakat kurang mampu/miskin. (3) Evaluasi Peraturan Hukum Alokasi Anggaran Dana Desa, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yaitu dari faktor eksternal meliputi lingkungan masyarakat, dan media sosial.
Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi Yang Diwakilkan Pada Kuasa Hukum Nizam Ubaidillah
Bahasa Indonesia Vol 8 No 01 (2023): Islamic Law Maret 2023
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53429/iljs.v8i01.628

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan Perma No. 1 Tahun 2016 dalam kewajiban beriktikad baik di dalam mediasi dan juga untuk mengetahui efektifitas mediasi yang diwakilkan kepada kuasa hukum di Pengadilan Agama Gresik. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, penelitian ini termasuk penelitian empiris yang meneliti fenomena hukum. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data primer adalah wawancara langsung dan sekunder yang digunakan dokumentasi dan observasi. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Dalam penelitian ini diperolehdua kesimpulan. Pertama, Perma No. 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Gresik sudah sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Mahkamah Agung. Kedua, Mediasi yang diwakilkan kepada kuasa hukum di Pengadilan Agama Gresik masih belum sepenuhnya efektif, karena kuasa hukum tidak mengerti seluruhnya problem yang dialami oleh para pihak.
Memahami Pancasila Sebagai Miitsaqan Ghaliizhan Dalam Memperkukuh Negara Kebangsaan Yang Relijius Myaskur; Tri Wahyudiono
Bahasa Indonesia Vol 8 No 01 (2023): Islamic Law Maret 2023
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53429/iljs.v8i01.629

Abstract

Seluruh rakyat Indonesia yang diwakili para founding fathers telah bersepakat membentuk negara republik Indonesia yang dijabarkan dalam pasal-pasal undang-undang dasar setelah perubahan ditegaskan lagi bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Publik baik secara langsung dan tidak langsung memiliki hak dan kewajiban dalam mengelola, mengatur, dan mengendalikan negara. Dengan kalimat lain, kedaulatan berada di tangan rakyat artinya kekuasaan tertinggi ada pada rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar. Kedaulatan rakyat agar tidak bersifat anarkis harus tunduk dan patuh pada hukum dasar negara. Kekuasaan eksekutif, legislatif, judisial, dengan segala relasi meta-kekuasaan lainnya tunduk dan patuh pada hukum dasar negara. Memahami konvergensi kekuasaan antara kekuasaan legislatif yang memiliki fungsi utama legislasi dan eksekutif yang menjalankan produk legislasi, saling mengecek dan mengimbangkan tetapi tidak dapat saling menjatuhkan, kedua lembaga konstitusi tersebut dipilih langsung rakyat atau publik dan bertanggung jawab kepada rakyat atau publik sesuai mekanisme yang diatur dalam undang-undang dasar. Undang-undang dasar sebagai sebagian kecil hukum dasar negara bersumber dari nilai-nilai Pancasila. Pancasila merupakan hasil reflektif kritis para founding fathers yang dijadikan dasar filosofis negara dan pandangan hidup kebangsaan. Pancasila sebagai konsensus agung (miitsaqan ghaliizhan) merupakan kristalisasi nilai-nilai eklektik kesepakatan nasional seluruh rakyat Indonesia sebagai perwujudan kesadaran dan ketulusan watak bhinneka tunggal ika dengan segala keragaman suku, agama, ras, sosial, budaya seluruh bangsa. Memahami, menghayati, dan mengejawantahkan Pancasila secara utuh dan menyeluruh berbagai nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Simpulannya Indonesia bukan negara teokrasi dan bukan negara sekuler, tetapi negara kebangsaan yang relijius.
Realisasi Kaidah Fiqh Al-‘Aadah Muhakkamah Sebagai Metode Istinbath Dalam Kajian Hukum Keluarga Islam Habibah Fiteriana
Bahasa Indonesia Vol 8 No 02 (2023): Islamic Law September 2023
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53429/iljs.v8i02.730

Abstract

Qawaidul fiqh (kaidah-kaidah fiqh) adalah suatu hukum kulli atau menyeluruh yang mencakup intisari hukum-hukum fiqh. Qawaidul fiqh memiliki 5 (lima) kaidah induk yang salah satunya yaitu kaidah الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ (al-‘aadah muhakkamah) yang diambil dari kebiasaan-kebiasaan baik yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sehingga dapat dijadikan sebagai dasar dalam menetapkan suatu hukum sesuai dengan nilai-nilai yang hidup pada masyarakat tersebut. Melalui penulisan berbasis literatur ini, akan dijabarkann mengenai kaidah fiqh induk kelima yang mana kaidah fiqh ini berkedudukan sebagai titik temu dari masalah-masalah fiqh. Dari hasil temuan dapat diketahui bahwa dengan mengetahui dan memahami penerapan kaidah fiqh induk kelima ini akan membuat seseorang menjadi lebih bijak dalam menerapkan hukum fiqh lebih khususnya yang berkaitan dengan adat atau kebiasaan masyarakat, serta lebih mudah memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang terus berkembang seiring waktu, tempat, situasi dan kondisi yang seringkali berubah-ubah.
Model Kebijakan Afirmatif Dalam Menyejahterakan Masyarakat Desa Ahmad Suhaimi; Adi Santoso
Bahasa Indonesia Vol 8 No 02 (2023): Islamic Law September 2023
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53429/iljs.v8i02.733

Abstract

Kesenjangan sosial ekonomi berupa angka kemiskinan yang tinggi dan kurangnya fasilitas umum yang layak menjadi keterbatasan wilayah sekaligus indikator utama ketertinggalan pembangunan di Desa. Fokus Penelitian ini tentang bagaimana bentuk-bentuk kebijakan afirmatif, faktor-faktor yang menghambat kebijakan, solusi dari faktor penghambat kebijakan afirmatif dalam menyejahterakan masyarakat di Desa Sekar Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro. Metode Penelitian ini berdasarkan lokasi sumber datanya termasuk kategori penelitian lapangan, dan ditinjau dari segi sifat-sifat data termasuk dalam penelitian kualitatif, berdasarkan pembahasannya termasuk penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisa data dilakukan mulai dari reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa bentuk kebijakan afirmatif dalam menyejahterakan masyarakat diantaranya dengan Pembangunan infrastruktur melalui Dana Desa, Pemberian bantuan, Mengadakan pelatihan, dan lain sebagainya. Sedangkan factor yang menghambatnya seperti Kesadaran masyarakat yang rendah dan rendahnya sumber daya manusia. Maka solusinya dengan cara mengadakan pelatihan, kesiapan sumber daya manusia, serta Penyediaan sarana dan prasarana.
Tata Kelola Keuangan Desa Dalam Menciptakan Good Governance Triyo Ambodo
Bahasa Indonesia Vol 8 No 02 (2023): Islamic Law September 2023
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53429/iljs.v8i02.734

Abstract

Pengelolaan keuangan desa menjadi wewenang desa yang dijabarkan dalam Peraturan Desa (Perdes) tentang anggaran dan pendapatan belanja desa (APB Desa). Dengan sumber pendapatan yang berasal dari pendapatan asli desa seperti hasil usaha desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah. Bagaimana upaya menciptakan tata kelola keuangan desa dalam menciptakan good governance di Desa Jatipunggur Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk ? Riset menggunakan pendekatan doktrinal dan nondoktrinal dengan analisis deskriptif preskriptif berdasarkan data kualitatif hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil Penelitiandengan melaksanakan empat prinsip sebagai berikut: (a). Pengawasan yang dilaksanakan pada kegiatan sebelum kegiatan tersebut dilakukan, waktu proses pelaksanaan dan diakhir program, agar mampu mencegah terjadinya kegiatan yang melenceng; (b). Tata kelola keuangan desa dalam mewujudkan pemerintahan yang baik pada prinsip daya tanggap sangat merespon inisiasi dan inisiatif-inisiatif mulai dari tingkat bawah sampai tingkat atas, dikarenakan ada beberapa rapat-rapat yang menetapkan unsur- unsur masyarakat, mulai dari RT juga sudah ada kepedulian dari pemerintah dengan memberikan intensif meskipun intensif yang diberikan pemerintah belum sesuai dengan yang seharusnya diterima oleh para lembaga rukun tetangga; (c). Transparansi masyarakat dapat ikut sekaligus mengawasi sehingga kebijakan yang muncul bisa memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat serta mencegah terjadinya kecurangan dan manipulasi yang hanya akan menguntungkan salah satu kelompok masyarakat.
Profesionalisme Aparat Desa Dalam Menjalankan Fungsi Pemerintahan Desa Nizam Ubaidillah; Yuliana Puji Astuti
Bahasa Indonesia Vol 8 No 02 (2023): Islamic Law September 2023
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53429/iljs.v8i02.735

Abstract

Pelaksanaan pemerintahan desa masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan pelayanan publiknya terutama dalam memberikan layanan prima kepada masyarakat. Isu riset terkait bagaimana profesionalisme dan fungsi administrasi desa dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan warga. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio legal riset dengan memanfaatkan data kualitatif lapangan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisa data dilakukan mulai dari reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Profesionalisme aparat desa dapat dipahami dari kepatuhannya dan kompetensi dibidangnya. Dalam tugas administrasinya dapat dilihat dari semangat kinerja yamg dibuktikan dengan pelayanan yang tepat serta responsif terhadap warganya. Sedangkan upaya meningkatkan profesionalisme dilakukan dengan pembinaan, evaluasi, pengawasan dan pendisilinan.

Page 4 of 10 | Total Record : 95

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10 No 2 (2025): Islamic Law: Jurnal Siyasah, September 2025 Vol 10 No 1 (2025): Islamic Law: Jurnal Siyasah, Maret 2025 Vol 9 No 2 (2024): Islamic Law: Jurnal Siyasah, September 2024 Vol 9 No 1 (2024): Islamic Law: Jurnal Siyasah, Maret 2024 Vol 8 No 02 (2023): Islamic Law September 2023 Vol 8 No 01 (2023): Islamic Law Maret 2023 Vol 7 No 02 (2022): Islamic Law September 2022 Vol 7 No 01 (2022): Islamic Law Maret 2022 Vol 6 No 2 (2021): Islamic Law September 2021 Vol 6 No 1 (2021): Islamic Law Maret 2021 Vol 5 No 2 (2020): Islamic Law September 2020 More Issue