cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Aan Nasrullah
Contact Email
lp2m@staimnglawak.ac.id
Phone
+6282228047272
Journal Mail Official
lp2m@staimnglawak.ac.id
Editorial Address
Jalan Wilis Kramat Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur Telp: (0358) 325743
Location
Kab. nganjuk,
Jawa timur
INDONESIA
ILJS
Published by Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk
ISSN : -     EISSN : 27467511     DOI : 10.53429
Core Subject : Religion, Humanities, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Islamic Law is a scientific journal that contains original works of experts in the field of Islamic law that have not been published in the form of articles regarding empirical research and problematic conceptual ideas of law, politics, and Islam through an interdisciplinary, multidisciplinary, transdisciplinary, and cross-disciplinary approach. This journal is published twice a year in March and September in print and online. Islamic Law was published by Lembaga Penelitian (Lemlit) Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk, Jawa Timur
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 95 Documents
 1   2   3   4   5 
KEBIJAKAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU DALAM MENINGKATKAN KEPUASAN MASYARAKAT Fathur Rochim; Myaskur
Bahasa Indonesia Vol 7 No 01 (2022): Islamic Law Maret 2022
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53429/law.v7i01.503

Abstract

Wilayah administratif kecamatan dipandang begitu sangat penting dalam menjalankan fungsinya sebagai pusat pelayanan. Wilayah kecamatan berperan penting sebagai pusat pelayanan bagi masyarakat dilihat dari kondisi dan situasi pelayanan yang tepat dan kualitas pelayanan yang diberikan oleh Aparatur Sipil Negara. Perencanaan Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu. Faktor pendorong dan penghambat Pelayanan Administrasi Terpadu dalam meningkatkan layanan prima kepada masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Kecakapan dan kelugasan Aparatur Sipil Negara dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi terkait Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu mampu meningkatkan kepuasan masyarakat
Islam, Agama, dan Politik dalam Lintasan Sejarah Budi Harianto; Nurul Syalafiyah; Rona Merita; Asmaul Husna
Bahasa Indonesia Vol 7 No 02 (2022): Islamic Law September 2022
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53429/law.v7i02.537

Abstract

Artikel ini menjelaskan tentang Islam, Agama, dan Politik. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Berdirinya negara, selain untuk menegakkan perintah Allah SWT dan untuk mewujudkan kewajiban bermusyawarah, juga membutuhkan faktor keterikatan atau keinginan bersama. Dengan faktor ini, hablu min Allah (keterikatan dengan pencipta) dan hablu min al-nas (keterikatan sosial antar masyarakat) bisa tercapai. Dan melapangkan jalan menuju negara makmur yang di ridhai oleh AllahSWT, baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Dengan mengambil makna substantif atau asas-asas bernegera dan berhukum yang biasanya disebut maqasid al-shar’iyah, maka Islam sebagai rahmatan li al-‘alamin akan lebih mudah dioperasionalkan. Dengan cara ini Islam tak perlu dipaksakan berlakunya secara formal kepada golongan lain, tetapi dirasakan rahmatnya dalam kehidupan bersama dengan memberlakukan asas-asasnya yang dapat diterima karena adanya “kalimatun sawa” .
Psikologi Hukum dalam Penyelesaian Perkara Secara E-Litigasi dan Non E-Litigasi Perspektif Hakim Pengadilan Agama Lasifatul Launiyah; Fathur Rochim
Bahasa Indonesia Vol 7 No 02 (2022): Islamic Law September 2022
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53429/law.v7i02.540

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apa fungsi dari psikologi hukum dalam proses hukum secara umum baik secara e-litigasi dan non e-litigasi di Pengadilan Agama dan bagaimana fungsi psikologi hukum dalam penegakan hukum baik secara e-litigasi dan non elitigasi di Pengadilan Agama. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, disimpulkan: 1. Sebagai cabang dari ilmu hukum, psikologi hukum mempelajari perilaku atau sikap psikis/jiwa individu maupun kelompok. Psikologi hukum hadir dan memiliki fungsi dan bagiannya dalam berbagai proses hukum seperti dalam proses penyidikan, pengadilan maupun dalam Lembaga Permasyarakatan. Dalam proses penyidikan, membantu penyidik dalam melakukan penyidikan pada korban, saksi dan pelaku. Dalam pengadilan, adanya saksi ahli seperti psikolog dalam persidangan baik secara e-litigasi dan non elitigasi di Pengadilan Agama. Dalam Lembaga Permasyarakatan adanya asesmen dan intervensi psikologi pada narapidana. Memberi manfaat dan kemudahan dalam penuntasan tindak pidana hukum sesuai perspektif psikologi. 2. Psikologi hukum berkontribusi dalam penegakan hukum pidana dalam bentuk memberikan pengetahuan yang berguna dalam proses penegakan hukum. Digunakan untuk menjelaskan perilaku terdakwa maupun korban yang dapat digunakan dalam proses persidangan. Berperan juga dalam 4 tahapan penegakan hukum pidana di Indonesia dimulai dari pencegahan, penanganan, pemidanaan, dan pemenjaraan. Mempertimbangkan kondisi psikologis pelaku maupun korban, serta sebanyak mungkin menghindari penggunaan kekerasan dalam penegakan hukum.
Aktualitas dan Universalitas Hukum Islam di Indonesia: Antara Peluang dan Tantangan Nizam Ubaidillah
Bahasa Indonesia Vol 7 No 02 (2022): Islamic Law September 2022
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53429/law.v7i02.541

Abstract

Eksistensi hukum Islam di Indonesia telah ada sejak agama Islam masuk di Indonesia. Karena itu, hukum Islam telah menjadi bagian integral dari pembinaan hukum nasional sampai sekarang. Peranan hukum Islam dalam pembangunan hukum nasional diharapkan mampu mengisi kekosongan hukum dalam hukum positif. Hukum Islam dapat berperan sebagai sumber nilai yang memberikan kontribusi terhadap aturan hukum yang dibuat dengan sifatnya yang umum, tidak memandang perbedaan agama, maka nilai-nilai hukum Islam dapat berlaku pula bagi seluruh warga negara Indonesia. Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum sosiologis (Socio Legal Reasarch). Aktualisasi nilai-nilai hukum Islam tersebut tidak hanya terbatas pada bidang hukum perdata saja, khususnya hukum keluarga namun juga pada bidang-bidang lain seperti hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara, dan hukum dagang. Dengan demikian, hukum Islam akan benar-benar dapat berperan sebagai sumber hukum nasional, tanpa menimbulkan anggapan bahwa hukum Islam adalah kuno. Model yang kedua ini sesungguhnya telah dipraktikkan para penyusun UUD 1945, dimana nilai-nilai hukum Islam tercemin di dalamnya. Pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam di Indonesia menyebabkan hukum Islam berpeluang untuk eksis dan diterapkan dalam sistem hukum nasional Indonesia melalui proses legislasi atau formalisasi hukum Islam yang dipengaruhi oleh beberapa factor; faktor sejarah hukum Islam di Indonesia, penduduk, yuridis, konstitusional, politik dan faktor ilmiah. Sedangkan tantangan atau hambatan-hambatanya yakni terdiri dari beberapa tantangan/ hambat yaitu tantangan struktural, tantangan substansial dan tantangan kultural
Pencatatan Perkawinan dalam Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan Anas Maulana
Bahasa Indonesia Vol 7 No 02 (2022): Islamic Law September 2022
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53429/law.v7i02.542

Abstract

Ketentuan aturan perkawinan diatur dalam undang-undang dan Peraturan Pemerintah Sedangkan aturan pelengkap yang akan menjadi pedoman bagi hakim di lembaga peradilan agama adalah Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Semuanya bertujuan untuk menjaga dan melindungi institusi perkawinan yang sakral dan kuat yang disebut dengan mitssaqan ghalidzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sementara itu ada perkawinan yang disebut dengan perkawinan siri, perkawinan siri adalah perkawinan yang sah karena dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum agama, yaitu dengan terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan, hanya saja perkawinan tersebut tidak mendapat pengakuan negara karena tidak tercatat. Akibatnya perkawinan siri banyak menimbulkan problem terutama problem hukum dalam keluarga, seperti tidak adanya pengakuan hukum terhadap perkawinan tersebut dan problem lain yang mengikutinya seperti status anak yang tidak mendapatkan akte nikah, hak-hak keluarga lainnya terutama hak-hak perempuan (istri) dan anak yang sering tidak mendapat pengakuan dari bapak dan atau keluarga bapaknya seperti untuk mendapat hak nafkah dan waris dari bapaknya. Namun dalam hal ini Permendagri memberikan opsi lain dalam kepentingan administrasi sehingga timbullah beberapa problem yang menjadikan peraturan yang satu dengan yang lain bertentangan.
Status Anak Akibat Pembatalan Pernikahan Menurut Hukum Islam Dewi Ulfa Lailatul Fitria
Bahasa Indonesia Vol 7 No 02 (2022): Islamic Law September 2022
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53429/law.v7i02.543

Abstract

Perkawinan menurut agama Islam Sah jika telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan tidak terdapat unsur larangan perkawinan di dalamnya. Perkawinan yang di dalamnya terdapat cacat dalam pemenuhan rukun dan/atau syarata perkawinan maka perkawinan dianggap tidak sah atau dapat dilakukan pembatalan perkwinan. Pembatalan perkawinan dapat diajukan oleh suami, istri, keluarga atau orang yang diberi kuasa untuk itu. Perkawinan yang dibatalkan maka dianggap tidak pernah ada perkawinan. Berdasarkan ketentuan Pasal 43 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan maka hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya, akantetapi problematika kedudukan anak yang lahir dalam perkawinan yang di batalkan berdasarkan ketentuan Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam bahwa batalnya perkawinan tidak mempengaruhi hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus serta menggunakan bahan hukum primer dan skunder. Metode analisis data menggunakan logika induktif dengan mengambilkesimpulan dari hal yang umum menuju hal yang khusus. Pembatalan perkawinan menurut Islam diperbolehkan karena terdapat caat dan rukun dan/atau syarat sah perkawinan dan proses pembatalannya harus melalui pengadilan. Meskipun telah dilakukan pembatalan perkawinan kedua orang tua tetap bertangung jawab atas tumbuh kembang anaknya tanpa mencederai hak dan kewajiban masing-masing pihak.
Penerapan AUPB dalam Regulasi Penanggulangan Terorisme Myaskur
Bahasa Indonesia Vol 7 No 02 (2022): Islamic Law September 2022
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53429/law.v7i02.544

Abstract

Tindak pidana terorisme adalah kejahatan luar biasa dan pelanggaran berat yang telah menghilangkan hak atas hidup (nyawa), hak atas kebebasan, hak milik (harta benda) setiap orang tanpa memandang latar belakang korban dan menimbulkan ketakutan masyarakat secara luas. Penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana terorisme harus dilakukan secara terpadu, berkelanjutan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan penanggulangan terorisme, terutama melibatkan partisipasi warga masyarakat. Indonesia sebagai Negara Hukum Pancasila yang menganut asas keadilan sosial wajib menjamin, melindungi dan menjunjung tinggi hak-hak dasar setiap warga masyarakat dalam penanggulangan dan pemberantasan terorisme. Memperkukuh wewenang BNPT (bestuursorgaan) sebagai koordinator nasional dalam penanggulangan dan pemberantasan terorisme untuk menjaga keamanan dan ketertiban warga masyarakat serta mempertahankan kedaulatan NKRI. Segala rencana, kebijakan, keputusan dan/atau tindakan administrasi pemerintahan dalam penanggulangan dan pemberantasan terorisme harus didasarkan pada aturan hukum yang memancarkan prinsip moral dalam bentuk UU yang bersumber dari Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (algemene beginselen van behoorlijk bestuur).
Implementasi Prinsip Syura dalam Sistem Pemerintahan Daerah Kartika Aprilya, Putry; Tohawi, Agus
Bahasa Indonesia Vol 9 No 1 (2024): Islamic Law: Jurnal Siyasah, Maret 2024
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53429/iljs.v9i1.593

Abstract

The principle of syura is a fundamental Islamic concept emphasizing the importance of consultation in decision-making processes. In the context of regional governance, implementing the principle of syura can foster inclusive, fair, and beneficial policies for communities. This article explores the application of syura in local governments, including its role in legislation, public policy management, and community empowerment. Using normative and empirical analysis, this study finds that integrating syura values into modern governance systems is relevant for enhancing transparency, accountability, and strengthening public participation. Thus, syura is not only a theoretical value but also a practical solution to address the challenges of better regional governance.
Tinjauan Hukum Siyasah terhadap Kebijakan Publik dalam Penanganan Lingkungan Hidup Wijayanti, Dwi; Munir, Samsul; Syalafiyah, Nurul
Bahasa Indonesia Vol 9 No 2 (2024): Islamic Law: Jurnal Siyasah, September 2024
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53429/iljs.v9i2.598

Abstract

Public policy in environmental management is a crucial aspect of achieving sustainable development. From the perspective of fiqh siyasah, the government holds the responsibility to formulate and implement effective policies to protect and manage the environment. This study analyzes the siyasah law review of public policy in environmental management in Indonesia. The method used is a literature study by analyzing various Islamic legal sources and related regulations. The results indicate that the principles of fiqh siyasah support the active role of the government in preserving environmental sustainability through fair regulations and strict law enforcement. Implementing policies aligned with Islamic values can enhance public awareness and the effectiveness of environmental management.
Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Myaskur, Myaskur; Wahyudiono, Tri
Bahasa Indonesia Vol 9 No 2 (2024): Islamic Law: Jurnal Siyasah, September 2024
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53429/iljs.v9i2.600

Abstract

In Indonesia, the resolution of customary land disputes involves a complex interplay between customary law and national law. Customary law, deeply rooted in the cultural practices and traditions of indigenous communities, plays a crucial role in managing land conflicts that arise within these communities. This paper examines the legal aspects of resolving customary land disputes, highlighting the significance of integrating customary law into the national legal framework to ensure the protection of indigenous rights. The study reveals that while national laws provide a formal mechanism for dispute resolution, they often overlook the unique cultural contexts and values inherent in customary law. Consequently, this can lead to unresolved conflicts and dissatisfaction among indigenous peoples. The research suggests that a hybrid model of dispute resolution, which combines elements of both customary and national law, could enhance the effectiveness of conflict resolution processes. By recognizing and legitimizing customary practices within the national legal system, this approach aims to promote social justice and equity for indigenous communities in Indonesia.

Page 3 of 10 | Total Record : 95

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10 No 2 (2025): Islamic Law: Jurnal Siyasah, September 2025 Vol 10 No 1 (2025): Islamic Law: Jurnal Siyasah, Maret 2025 Vol 9 No 2 (2024): Islamic Law: Jurnal Siyasah, September 2024 Vol 9 No 1 (2024): Islamic Law: Jurnal Siyasah, Maret 2024 Vol 8 No 02 (2023): Islamic Law September 2023 Vol 8 No 01 (2023): Islamic Law Maret 2023 Vol 7 No 02 (2022): Islamic Law September 2022 Vol 7 No 01 (2022): Islamic Law Maret 2022 Vol 6 No 2 (2021): Islamic Law September 2021 Vol 6 No 1 (2021): Islamic Law Maret 2021 Vol 5 No 2 (2020): Islamic Law September 2020 More Issue