cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Aan Nasrullah
Contact Email
lp2m@staimnglawak.ac.id
Phone
+6282228047272
Journal Mail Official
lp2m@staimnglawak.ac.id
Editorial Address
Jalan Wilis Kramat Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur Telp: (0358) 325743
Location
Kab. nganjuk,
Jawa timur
INDONESIA
ILJS
Published by Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk
ISSN : -     EISSN : 27467511     DOI : 10.53429
Core Subject : Religion, Humanities, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Islamic Law is a scientific journal that contains original works of experts in the field of Islamic law that have not been published in the form of articles regarding empirical research and problematic conceptual ideas of law, politics, and Islam through an interdisciplinary, multidisciplinary, transdisciplinary, and cross-disciplinary approach. This journal is published twice a year in March and September in print and online. Islamic Law was published by Lembaga Penelitian (Lemlit) Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk, Jawa Timur
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 95 Documents
 1   2   3   4   5 
Keabsahan Surat Perolehan Hak Atas Tanah Sebelum Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Riska Wulandari; Tri Wahyudiono; Myaskur
Bahasa Indonesia Vol 6 No 2 (2021): Islamic Law September 2021
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53429/iljs.v6i2.257

Abstract

Surat perolehan hak atas tanah merupakan dokumen yang sangat penting dalam proses penerbitan sertipikat tanah. Beberapa masalah yang sering terjadi adalah dalam pendaftaran hak tanah masih banyak pemohon yang menggunakan surat pernyataan jual beli di bawah tangan. Dalam hal ini surat pernyataan jual beli di bawah tangan masih diragukan keabsahannya karena kekuatan hukumnya belum dipastikan. Penelitian ini berdasarkan lokasi sumber datanya termasuk kategori penelitian lapangan, dan ditinjau dari segi sifat-sifat data termasuk dalam penelitian kualitatif, berdasarkan pembahasannya termasuk penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisa data dilakukan mulai dari reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Hasil riset: pertama, surat pernyataan jual beli yang dibuat di bawah tangan atas tanah tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai bukti atas penguasaan sebidang tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk, hal ini dikarenakan surat pernyataan jual beli di bawah tangan hanyalah bukti pendukung dalam pendaftaran hak tanah. Kedua, akibat hukum terhadap penerbitan sertipikat berdasarkan surat pernyataan jual beli yang dibuat di bawah tangan di Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk, surat pernyataan perolehan hak tanah sebelum tahun 1997 hanya untuk tanah yang riwayatnya dikuasai 20 tahun berturut-turut. Berdasarkan Peraturan Pemerintah 10 tahun 1961 surat pernyataan jual beli di bawah tangan sebagai bukti penguat dari surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) dan berita acara kesaksian.
Kewenangan Kepala Desa Dalam Membuat Surat Keterangan Waris Untuk Warga Negara Indonesia Golongan Pribumi Heni Yuliyana; Nurul Syalafiyah; Asmaul Husna
Bahasa Indonesia Vol 6 No 2 (2021): Islamic Law September 2021
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53429/iljs.v6i2.259

Abstract

Surat Keterangan waris sebagai suatu dokumen pembuktian dari ahli waris tentang kebenaran bahwa mereka adalah orang yang tepat dan berhak mewarisi dari pewaris,Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kajian hukum normatif. Dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tidak ada satupun yang menyebutkan wewenang Kepala Desa dalam membuat surat keterangan waris untuk warga negara indonesia golongan pribumi. Akibat hukum terhadap surat keterangan waris yang dibuat Kepala Desa terhadap WNI golongan pribumi adalah batal demi hukum, karena Kepala Desa sesuai pasal 26 Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa tidak punya kewenangan untuk membuat surat keterangan waris golongan pribumi.Mekanisme surat keterangan waris yang di keluarkan kepala desa berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomer 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Palaksanaan PP No: 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 111 ayat (1) huruf c Pembuatan SKAW diperlukan 2 (dua) orang saksi yang mengetahui benar komposisi ahli waris yang diterangkan di dalam SKAW itu, dengan Kepala Desa/Lurah dan Camat adalah menguatkan, meriksa dan memverifikasi hubungan kewarisannya Sebelum menandatanganinya sebaiknya dilakukan langkah-langkah kehati-hatian pemeriksaan dan verifikasi agar nantinya tidak dipersalahkan di hadapan hukum.
Analisis Yuridis Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia Ayuna Widya Silviana Sari; Ahmad Suhaimi; Triyo Ambodo
Bahasa Indonesia Vol 6 No 2 (2021): Islamic Law September 2021
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53429/iljs.v6i2.260

Abstract

Pemberian vaksinasi Covid-19 kepada seluruh elemen masyarakat merupakan upaya pemerintah dalam rangka penanggulangan Pandemi Covid-19. Namun upaya ini justru menjadi pro dan kontra di kalangan masyarakat. Banyak yang berspekulasi dengan adanya vaksinasi maka penularan virus Covid-19 semakin meluas karena menimbulkan antrian atau kerumunan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis yuridis terhadap pelaksanaan vaksinasi Covid-19 berdasarkan hukum positif di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu peneliti peneliti menganalisa perundang-undangan berdasarkan konflik norma yang berlaku di masyarakat dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Berdasarkan hasil analisis dapat dijelaskan bahwa adanya pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Indonesia dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19 merupakan langkah efektif yang diambil pemerintah. Tetapi seharusnya peraturan atau regulasi yang mengaturnya harus lebih jelas dan tegas dalam mengatur pelaksanaannya.
Implementasi Prinsip Good Governance Dalam Mengelola Keuangan Desa Kusrini; Fathur Rochim; Dewi Ulfa Lailatul Fitria
Bahasa Indonesia Vol 6 No 2 (2021): Islamic Law September 2021
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53429/iljs.v6i2.261

Abstract

Wewenang pengelolaan keuangan desa diatur dan dijabarkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Dan Pendapatan Belanja Desa. Sumber pendapatan desa dapat berasal dari pendapatan asli desa meliputi hasil usaha desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah. Kebutuhan prioritas penggunaan keuangan desa, upaya menciptakan tata kelola keuangan desa, penyelesaian hambatan tata kelola keuangan desa yang merefleksikan prinsip good governance. Upaya menciptakan Tata Kelola Keuangan Desa dalam menciptakan good governance dengan melaksanakan empat prinsip sebagai berikut: pertama, pengawasan yang dilaksanakan secara berkelanjutan untuk mencegah terjadinya kegiatan yang melenceng. Kedua, Tata Kelola Keuangan Desa untuk mewujudkan pemerintahan yang baik yang merespon inisiatif dari tingkat bawah sampai tingkat atas, dikarenakan ada beberapa rapat-rapat yang menetapkan unsur- unsur masyarakat, mulai dari rukun tetangga sudah ada kepedulian dari pemerintah dengan memberikan intensif meskipun intensif yang diberikan pemerintah belum sesuai dengan yang seharusnya diterima oleh para lembaga rukun tetangga. Ketiga, Transparansi mengikutsertakan masyarakat dalam mengawasi dan mencegah terjadinya kecurangan dan manipulasi yang hanya akan menguntungkan salah satu kelompok masyarakat agar penyelenggaraan pemerintah desa dapat berjalan secara efektif. Keempat, Partisipasi yang melibatkan setiap orang dalam pengambilan keputusan di setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Kebutuhan prioritas penggunaan keuangan desa dilakukan dengan: pertama, perencanaan kebutuhan keuangan desa tersusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang dibuat setiap tahun dalam rencana kegiatan pembangunan desa tahunan yang diawali dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan tokoh masyarakat lainnya. Kedua, pelaksanaan kebutuhan keuangan desa mengacu pada peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa, dimana desa melaksanakan semua kegiatan yang tertuang dalam peraturan desa tersebut, dimana semua kegiatan dilaksanakan atas penganggaran yang telah direncanakan bersama melalui rapat bersama masyarakat. Ketiga, evaluasi kebutuhan keuangan, penganggaran yang tepat dan konsisten dalam penyusunan Peraturan Desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa membuat pelaksanaan dan penggunaan anggaran terlaksana dengan tepat dan sesuai dengan perencanaan dalam anggaran dilihat dalam minimnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran pada tahun tersebut. Hambatan Tata Kelola keuangan desa dalam menciptakan good governance sebagai berikut: pertama, kualitas sumber daya manusia yang rendah, tidak semua tim tata kelola dapat dengan mudah memahami dan melaksanakan dengan cepat alur dan pelaksanaan tata kelola yang tiap tahunnya ada tambahan dan perubahan. Kedua, akses komunikasi masyarakat dalam menyampaikan pendapat mengalami kesulitan dalam menentukan program yang ingin di laksanakan.
Implementasi Keputusan Bupati Nganjuk Nomor: 188/13/K/411.012/2021 Tentang Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Terhadap Kegiatan Pedagang Kaki Lima Yusuf Bachtiar; Samsul Munir; Rona Merita
Bahasa Indonesia Vol 6 No 2 (2021): Islamic Law September 2021
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53429/iljs.v6i2.268

Abstract

Penerapan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/13/k/411.012/2021 tentang Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dimana di dalamnya juga mengatur operasional pedagang kaki lima. Regulasi tersebut sebagai upaya untuk memutus penyebaran corona virus diseases 2019 di Kabupaten Nganjuk. Keputusan tersebut menimbulkan pro dan kontra, apalagi dikalangan masyarakat bawah termasuk para pedagang kaki lima yang sangat merasakan dampak dari keputusan tersebut. Dampak penerapan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/13/K/411.012/2021 tentang PPKM terhadap operasional pedagang kaki lima dalam rangka pemutusan rantai penyebaran covid-19. Penelitian empirik dengan pendekatan kualitatif. Dampak Penerapan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/13/K/411.012/2021 tentang Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM secara keseluruhan kurang efektif. Seharusnya setelah diberlakukannya keputusan bupati tersebut jumlah penyebaran covid menurun. Ketertiban Pedagang Kaki Lima terhadap penerapan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/13/K/411.012/2021 tentang PPKM di Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk dapat disimpulkan. Bahwa masyarakat kecil yang bekerja sebagai pedagang kaki lima adalah yang paling berharap bahwa wabah atau pandemi ini segera berakhir. Namun, sisi lain tuntutan kebutuhan sehari-hari mengharuskan tetap berjualan. Bukan bermaksud untuk melanggar, para pedagang kaki lima juga paham aturan. Dengan adanya peratutan Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat seperti ini melibatkan dua elemen masyarakat yakni pedagang kaki lima dan satgas covid baik dari kepolisian dan TNI. Hal itu terkadang yang membuat adanya gesekan-gesekan sosial yang mengarah konflik. Seluruh aparat penegak hukum dan masyarakat dituntut untuk memiliki kesadaran majemuk yang lebih di dalam menjalankan tugas masing-masing.
PEMIKIRAN POLITIK IMAM KHOEMENI Budi Harianto; Nurul Syalafiyah
Bahasa Indonesia Vol 7 No 01 (2022): Islamic Law Maret 2022
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53429/law.v7i01.498

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk membahas Pemikiran Imam Khomeini dalam konstalasi politik Islam pasca Revolusi Iran. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif berbasis studi Pustaka sedangkan teori yang digunakan Filsafat Sejarah. Pemikiran Khomeini yang masyhur adalah pemikiranya tentang politik Islam. Khomeini menuangkan konsep model negara dalam sistem pemerintahan Islam dan menamakannya sebagai Wilayat al-Faqih. Konsep inilah yang membedakan sistem pemerintahan Republik Islam Iran dari sistem pemerintahan negara-negara republik lainnya. Konsep inilah inti dari pemikiran Khomeini tentang negara Islam. Secara sederhana, Wilayat al-Faqih dapat diartikan sebagai pemerintahan oleh para faqih atau ulama. Konsep ini diajukan, karena pemerintahan adalah bagian dari ajaran agama yang paling utama. Menurutnya otoritas legal tertinggi dalam negara yang masyarakatnya Islam harus dipegang oleh para ulama. Dalam konsep Wilayat al-Faqih, faqih memiliki tugas sebagai pengawal, penafsir, dan pelaksana hukum-hukum Tuhan.
IMPLEMENTASI PRINSIP TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM PROSES R EKRUTMEN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA Tri Wahyudiono; Asmaul Husna
Bahasa Indonesia Vol 7 No 01 (2022): Islamic Law Maret 2022
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53429/law.v7i01.499

Abstract

Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari masyarakat desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. Anggota Badan Permusyawaratan Desa dapat berasal dari golongan profesi, pemuka agama, tokoh pemuda, dan pemuka masyarakat lainnya. Isu hukumnya: Bagaimana implementasi prinsiptransparansi dan akuntabilitas dalam proses rekrutmen anggota Badan Permusyawaratan Desa. Penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan. Proses rekrutmen belum merefleksikan prinsip hukum yang transparandan akuntabel. Model musyawarah belum dilakukan secara jujur dan bertanggungjawab. Fungsi pengawasan oleh semua pemangku kepentingan rekrutmen belum berjalan efektif.
PRINSIP TRANSPARANSI DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA Samsul Munir; Rona Merita
Bahasa Indonesia Vol 7 No 01 (2022): Islamic Law Maret 2022
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53429/law.v7i01.500

Abstract

Pengelolaan Alokasi Dana Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa. Pelaporan dan pertanggungjawaban sering tertunda. Proses pelaporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa tidak sesuai dengan jadwal yang menyebabkan keterlambatan pencairan dana untuk tahap berikutnya. Penilaian terhadap kinerja Pemerintah Desa dan pertanggungjawaban kepada pemerintah daerah tidak tepat waktu. Hambatan utama terletak pada kualitas rendah sumber daya manusia dalam lingkup aparatur Pemerintah Desa. Kualitas sumber daya manusia yang rendah mempersulit berjalan tim kegiatan Alokasi Dana Desa secara lugas dalam berkomunikasi dengan masyarakat. Masyarakat menuntut adanya keterbukaan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa
FUNGSI LEGISLASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA Agus Tohawi; Ahmad Suhaimi
Bahasa Indonesia Vol 7 No 01 (2022): Islamic Law Maret 2022
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53429/law.v7i01.501

Abstract

Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga desa yang memiliki fungsi utama yakni merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa bersama-sama dengan Pemerintah Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat kepada Pemerintah Desa. Wewenang Badan Permusyawaratan Desa dalam membentuk Peraturan Desa. Penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Badan Permusyawaratan Desa bukan sekedar mengikuti segala usulan Pemerintah Desa, tetapi mampu menerjemahkan aspirasi masyarakat desa yang diwakilinya. Badan Permusyawaratan Desa kurang mampu mendayagunakan wewenangnya dalam membentuk Peraturan Desa.
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA Dewi Ulfa Lailatul Fitria; Triyo Ambodo
Bahasa Indonesia Vol 7 No 01 (2022): Islamic Law Maret 2022
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53429/law.v7i01.502

Abstract

Program pembangunan infrastruktur desa kurang tepat sasaran sebagaimana yang diinginkan sebagian besar masyarakat. Peran serta masyarakat yang rendah untuk mengkritisi program pembangunan desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan. Masukan masyarakat setelah diajukan banyak yang dikesampingkan dalam proses pembentukan Peraturan Desa. Partisipasi masyarakat menjadi syarat utama dalam menjalankan program pembangunan desa

Page 2 of 10 | Total Record : 95

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10 No 2 (2025): Islamic Law: Jurnal Siyasah, September 2025 Vol 10 No 1 (2025): Islamic Law: Jurnal Siyasah, Maret 2025 Vol 9 No 2 (2024): Islamic Law: Jurnal Siyasah, September 2024 Vol 9 No 1 (2024): Islamic Law: Jurnal Siyasah, Maret 2024 Vol 8 No 02 (2023): Islamic Law September 2023 Vol 8 No 01 (2023): Islamic Law Maret 2023 Vol 7 No 02 (2022): Islamic Law September 2022 Vol 7 No 01 (2022): Islamic Law Maret 2022 Vol 6 No 2 (2021): Islamic Law September 2021 Vol 6 No 1 (2021): Islamic Law Maret 2021 Vol 5 No 2 (2020): Islamic Law September 2020 More Issue