Articles
10 Documents
Search results for
, issue
"Vol 1, No 2 (2018)"
:
10 Documents
clear
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB HUKUM PT. CHAROEN POKPHAND INDONESIA Tbk KIM MABAR TERHADAP KARYAWAN YANG MENGALAMI KECELAKAAN DAN MENGAKIBATKAN LUKA BERAT ]]>
<![CDATA[AMANDA RAHMI SIREGAR]]>
<![CDATA[ JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[University of North Sumatera ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (704.55 KB)
<![CDATA[Dalam upaya memberikan perlindungan bagi karyawan yang mengalami kecelakaan kerja, pemerintah menyelenggarakan Program Jaminan Kecelakaan Kerja yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial bidang Ketenagakerjaan yang wajib diikuti oleh setiap perusahaan. Perlindungan terhadap karyawan dapat memberikan ketenagan kerja juga mempunyai dampak positif terhadap usaha-usaha peningkatan disiplin dan produktivitas tenaga kerja. Berdasarkan lata belakang tersebut, rumusan masalah yang dibahas penulis adalah bagaimana tanggung jawab PT. Charoen Pokphand Indonesia Tbk KIM Mabar terhadap karyawan yang mengalami kecelakaan kerja. Bagaimana upaya pencegahan yang dilakukan oleh PT. Charoen Pokphand Indonesia Tbk KIM Mabar untuk meminimalisir tingkat kecelakaan kerja, serta bagaimana prosedur pemberian jaminan kecelakaan kerja oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada karyawan PT. Charoen Pokphand Indonesia Tbk KIM Mabar. Sehubungan dengan permasalahan tersebut penulis menulis skripsi dengan judul “ Tanggung Jawab Hukum PT. Charoen Pokphand Indonesia Tbk KIM Mabar terhadap Karyawan yang mengalami Kecelakaan dan mengakibatkan Luka Berat “. Metode pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan gabungan antara metode pendekatan yuridis dan non yuridis yaitu dengan melakukan penelitian kepustakaan (Library Research) dan penelitian lapangan (Field Reasearch) untuk mengumpulkan data. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Jenis sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa tanggung jawab hukum PT. Charoen Pokphand Indonesia Tbk KIM Mabar terhadap karyawan yang mengalami kecelakaan kerja secara normatif berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 adalah Direksi. Namun, secara empiris yang bertanggung jawab adalah Manajer Personalia PT. Charoen Pokphand Indonesia Tbk KIM Mabar. Adapun upaya pencegahan yang dilakukan PT. Charoen Pokphand Indonesia Tbk KIM Mabar dalam rangka untuk meminimalisir kecelakaan kerja ialah perlu diberikan perlindungan diri kepada karyawan dalam Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Prosedur pemberian jaminan kecelakaan kerja oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada karyawan PT. Charoen Pokphand Indonesia Tbk KIM Mabar ialah dengan mengajukan klaim sebagai persyaratan administrasi dengan melewati dua tahap pengajuan klaim. Kata Kunci : Tanggung Jawab, Kecelakaan Kerja, Jaminan Sosial]]>
<![CDATA[PERAN HAKIM MEDIATOR TERHADAP EFEKTIVITAS PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN PADA PENGADILAN NEGERI MEDAN ]]>
<![CDATA[BOHAL JONATHAN BRANDO SIBUEA]]>
<![CDATA[ JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[University of North Sumatera ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (543.22 KB)
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengatehaui bagaimana efektivitas tahap perdamaian yang diatur dalam Perma Nomor 1 tahun 2016 dengan hakim sebagai role player utama dalam persidangan. Sebuah perkara dipersidangan dapat berjalan dengan baik apabila dipimpin oleh majelis yang jujur dan bertakwa kepada Tuhan Yang maha esa begitu juga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja hambatan-hambatan yang terjadi pada setiap perkara sehingga pada tahap perdamaian mengalami kegagalan. Dikarenakan pada Pengadilan Negeri Medan menunjukkan peningkatan kegagalan mediasi sehingga dipertanyakan kefektivitasan Perma Nomor 1 tahun 2016 yang merupakan oleh Mahakamah Agung untuk penegasan mendamaikan para pihak yang bersengketa dengan tujuan pengurangan sengketa yang ada di pengadilan. Berdasar latar belakang penelitian yang diangkat maka peneliti merumuskan beberapa rumursan masalah yaitu bagaimana penerapan Perma Nomor 1 Tahun 2016 dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Medan, bagaimana peran hakim mediator dalam efektivitas Perma nomor 1 tahun 2016 dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Medan dan Apa sajakah faktor-faktor penghambat keberhasilan mediasi dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Medan. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dalam melaksanakan penelitian ini, dengan melakukan penelitian terhadap bahan hukum sekunder yang berhubungan denga tulisan ini. Begitu juga penulis melakukan penelitian secara langsung mengenai tulisan ini di Pengadilan Negeri Medan yang merupakan bagian dari peradilan Indonesia yakni data primer berupa wawancara dengan hakim mediator di Pengadilan Negeri Medan sebagai data pendukung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Perma Nomor 1 tahun 2016 masih belum efektif dalam mengintegrasikan mediasi pada pengadilan dikarenakan dengan melihat jumlah perkara yang berhasil melalui mediasi jauh dari yang diharapkan. Dalam penerapannya termasuk baik karena banyak tenaga ahli yang tersedia pada Pengadilan Negeri Medan namun rendahnya jumlah yang berhasil dalam mediasi dikarenakan beberpa faktor penting seperti para pihak yakin dan tidak menginginkan sebuah perdamaian sehingga dirasa kurang efektif sebab para hakim mediator tidak dapat meyakinkan pentingnya mediasi. KATA KUNCI :EFEKTIVITAS, PERAN HAKIM MEDIATOR, PERMA NOMOR 1 TAHUN 2018]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN KREDIT MACET YANG OBJEK JAMINANNYA HAK ATAS TANAH BERSTATUS HAK MILIK (STUDI KASUS DI PT BPR ASIA BINTANG CEMERLANG MEDAN) ]]>
<![CDATA[BUNGARAN KEVIN SINAMBELA]]>
<![CDATA[ JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[University of North Sumatera ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (422.844 KB)
<![CDATA[Pemberian kredit, bank mensyaratkan pemberian jaminan kredit kepada bank untuk mengamankan pelunasan kredit apabila debitur cidera janji. Jaminan yang paling banyak digunakan sebagai jaminan kredit bank adalah hak atas tanah. Jaminan hak atas tanah memiliki kelebihan dibandingkan jaminan lain yaitu harganya yang tinggi dan seiring waktu berjalan, maka harganya akan semakin meningkat. Tanah juga memiliki manfaat baik ekologis dan ekonomis yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Judul dari skripsi ini adalah Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Kredit Macet Yang Objek Jaminannya Hak Atas Tanah Berstatus Hak Milik (Studi Kasus Di PT BPR Asia Bintang Cemerlang Medan). Permasalahan dalam penelitian ini adalah prosedur pemberian perjanjian kredit oleh PT. BPR Asia Bintang Cemerlang Medan kepada debitur dengan jaminan hak atas tanah berstatus hak milik, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kredit macet dalam perjanjian kredit dengan jaminan hak atas tanah berstatus hak milik pada PT. BPR Asia Bintang Cemerlang Medan, penyelesaian kredit macet dengan jaminan hak atas tanah berstatus hak milik pada PT. BPR Asia Bintang Cemerlang Medan. Penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan mengumpulkan data melalui data sekunder yang berdasarkan kepustakaan. Data kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer berupa undang-undang, bahan hukum sekunder berupa buku-buku, dan bahan hukum tersier berupa kamus. Penelitian dilapangan menggunakan teknik wawancara langsung. Hasil penelitian ini adalah prosedur pemberian kredit oleh BPR Asia Bintang Cemerlang Medan dengan jaminan hak atas tanah berstatus hak milik antara lain permohonan kredit dan survey, analisa kredit, keputusan kredit, perjanjian kredit, persiapan pencairan kredit, pencairan kredit, serta mempersiapkan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan pengikatan jaminan hak atas tanah berstatus hak milik. Hal-hal yang menyebabkan terjadinya kredit macet dalam perjanjian kredit dengan jaminan hak atas tanah berstatus hak milik di PT. BPR Asia Bintang Cemerlang yaitu faktor internal bank yang tidak menganalisa pemberian kredit dengan baik , faktor eksternal bank seperti keadaan debitur yang tidak mampu mengelola usahanya dengan baik, maupun keadaan ekonomi makro seperti terjadi krisis ekonomi. Penyelesaian kredit macet pada perjanjian kredit dengan jaminan hak atas tanah berstatus hak milik di PT. BPR Asia Bintang Cemerlang Medan antara lain dengan cara restrukturisasi kredit yang terdiri atas penjadwalan kembali, persyaratan kembali, dan penataan kembali. Jika debitur tidak menunjukan itikad baik dengan cara persuasif yang ditawarkan bank, maka bank akan menempuh jalur hukum dengan cara mengajukan gugatan perdata kemudian benda jaminan dilelang. Kata Kunci : Kredit, Jaminan, Hak Milik]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS TERHADAP GUGATAN WANPRESTASI KREDIT MACET ANTARA PT. BANK SUMUT MELAWAN CV MEGA MULYA MAS (PUTUSAN NOMOR 346/PDT.G/2013/PN.MDN) ]]>
<![CDATA[ESY DWI RAHMA]]>
<![CDATA[ JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[University of North Sumatera ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (929.163 KB)
<![CDATA[Perjanjian kredit yang telah disepakati antara kedua belah pihak yaitu PT. Bank Sumut dengan CV. Mega Mulya Mas ini berakhir dengan kredit macet. Pihak CV. Mega Mulya Mas yang sekarang tidak diketahui keberadaannya ini melakukan perbuatan wanprestasi sehingga PT Bank Sumut menggugat CV. Mega Mulya Mas ke pengadilan. PT Bank Sumut telah memberikan surat peringatan sebanyak 3 kali. Namun, CV. Mega Mulya Mas mengabaikan surat peringatan tersebut. Maka dari itu CV. Mega Mulya Mas melakukan perbuatan wanprestasi atas utang-utangnya terhadap PT Bank Sumut. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan yang terdiri dari apa saja penyebab wanprestasi para pihak, kemudian bagaimanakah pertimbangan hukumnya menurut hakim dan bagaimana akibat hukumnya yang dilakukan secara lisan dalam Putusan Nomor: 346/PDT.G/2013/PN.MDN. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normative menggunakan bahan kepustakaan penelitian, yaitu bahan hukum premier, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan data kepustakaan yang menganalisa secara sistematis buku-buku, perundang-undangan dan bahan-bahan lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab CV. Mega Mulya Mas melakukan wanprestasi adalah tergugat diberi fasilitas peminjaman kredit oleh PT. Bank Sumut yang ditengah perjalanan tergugat melakukan penunggakan. PT Bank Sumut sudah memberikan surat peringatan tetapi CV. Mega Mulya Mas tak kunjung membayar hutangnya. Hal ini dapat dikatakan penyebabkan wanprestasi. Pertimbangan hukum dari hakim adalah Tergugat jelas melakukan wanprestasi atas perjanjian kredit dan Tergugat tidak beritikad baik untuk membayarnya, serta diberikan keringanan untuk meloby agar jaminan di jual oleh pihak Tergugat tetapi setelah itu Tergugat tidak pernah hadir lagi didalam persidangan sehingga akibat hukum dari perbuatan wanprestasi adalah CV. Mega Mulya Mas dinyatakan dalam persidangan walaupun tidak semua petitum Penggugat dikabulkan, namun tetap saja Tergugat dinyatakan kalah dalam persidangan. Tergugat harus membayar biaya persidangan dan hutangnya dengan bunga secara tanggung renteng. Kata Kunci: Perjajian, Kredit Macet, Wanprestasi]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN PERJANJIAN PEMBORONGAN PEKERJAAN DRAINASE ANTARA DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN KOTA PEMATANGSIANTAR DENGAN CV.KIRANA UTAMA ]]>
<![CDATA[GALUH AJENG LARASAT]]>
<![CDATA[ JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[University of North Sumatera ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (339.383 KB)
<![CDATA[Dalam pelaksanaan pekerjaan pemborongan sangat besar kemungkinan terjadi konflik atau sengketa antara pihak yang terlibat di dalamnya yang mengakibatkan pemutusan dan penghentian perjanjian selain konflik keadaan Kahar, Wanprestasi dan tidak terpenuhinya syarat-syarat sah suatu perjanjian dapat mengakibatkan pen tidak jarang terjadi pemutusan dan penghentian pada saat perjanjian sudah berlangsung. Dengan kata lain, sengketa dalam proyek konstruksi tidak terhidari atau bahkan bisa digambarkan sebagai persoalan yang endemik. Maka dalam proses pemutusan perjanjian pemborongan pekerjaan tidak jarang melanggar dan tidak sesuai peraturan perundang-undagan yang berlaku. Maka penulis tertarik mengangkat permasalahan ini karena seringkali dalam proses pemutusan perjanjian pemborongan pekerjaan menimbulkan permasalahan dan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Judul skripsi ini adalah “Tinjauan Yuridis Penghentian dan Pemutusan Perjanjian Pemborongan antara Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Pematangsiantar dengan CV.Kirana Utama”. Skripsi ini akan membahas mengenai peraturan yang terkait dalam pemutusan dan penghentian perjanjian, hak dan kewajiban para pihak jika terjadi pemutusan dan penghentian perjanjian serta upaya hukum yang digunakan para pihak dalam menyelesaikan masalah yang timbul dari perjanjian. Metode penelitian menggunakan metode penelitian Hukum Normatif dan Empiris yang bersifat Deskriptif Analisis. Data yang digunakan merupakan data sekunder dengan metode penelitian kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, dan jurnal dan metode penelitian lapangan yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Dinas Bina Marga Kota Pematangsiantar. Menurut Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata tentang syarat pemutusan perjanjian dapat dikesampingkan atau tidak digunakan sebagai dasar hukum suatu pemutusan perjanjian pemborongan pekerjaan konstruksi. Hal ini jelas disebutkan didalam Peraturan Kepala Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Selama berjalannya perjanjian ini, tidak ada perselisihan. Namun jika kemudian hari ditemukan sengketa atau perselisihan maka akan diselesaikan dengan menempuh penyelesaian diluar pengadilan sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Kata Kunci: Penghentian dan Pemutusan, Pemborongan, Drainase]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS JUAL BELI PAKAIAN BEKAS (STUDI PADA PASAR MONZA PAJAK MELATI MEDAN) ]]>
<![CDATA[GIBRAN DASOPANG]]>
<![CDATA[ JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[University of North Sumatera ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (453.399 KB)
<![CDATA[Pajak Melati adalah salah satu pajak monza terbesar di kota Medan. Masyarakat medan menyebut pakaian bekas dengan istilah monza (mongonsidi plaza). Semakin banyaknya permintaan dan peminat pakaian bekas membuat usaha ini semakin lama semakin berkembang. Pakaian bekas tersebut masuk ke Indonesia melalui pelabuhan kecil secara illegal berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 51/ M-DAG/ PER/ 7/ 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Penelitian ini merupakan penelitian untuk mengetahui praktek perlindungan konsumen di Pajak Melati Medan. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis sosiologis dengan jenis Penelitian Kepustakaan (Library Research) dan Penelitian Lapangan (field research) yang bersifat deskriptif. yaitu penelitian dengan mengumpulkan data mengenai persoalan perlindungan konsumen kemudian memaparkan dan menganalisa dengan Hukum Positif di Indonesia. Hal-hal yang mempengaruhi masuknya pakaian bekas ke Indonesia adalah masih banyaknya peminat pakaian bekas yang mendorong tingginya permintaan pakaian bekas oleh pedagang kepada agen, minimnya pendapatan masyarakat sehingga memilih membeli pakaian impor bekas yang bermerk, dengan modal yang sedikit mereka sudah bisa membuka usaha penjualan pakaian impor bekas dengan keuntungan yang menjanjikan dan kurangnya ketegasan dari Pemerintah untuk benar-benar menghentikan usaha jual beli pakaian impor bekas. Adapun mengenai upaya-upaya perlindungan konsumen, dalam hal ini Pelaku Usaha di Pajak Melati Medan belum memenuhi unsur-unsur perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli pakaian bekas, secara Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, upaya perlindungan konsumen di Pajak Melati Medan melanggar pasal 4 ayat 3, 7 dan 8 yaitu hak untuk informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa (ayat 3), hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif (ayat 7) dan Hak untuk mendapat kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya (ayat 8). Penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan dengan dua cara yaitu melalui jalur pegadilan atau di luar pengadilan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Penyelesaian sengketa yang terjadi antara konsumen dengan pelaku usaha yang terjadi pada umumnya diselesaikan secara musyawarah dengan berdasarkan asas kekeluargaan. Kata kunci : Perlindungan konsumen, Pakaian Bekas, UUPK]]>
<![CDATA[PENINJAUAN KEMBALI TENTANG BATAS USIA KAWIN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 30-74/PUU-XII/2014) ]]>
<![CDATA[GITA MARIA PUSPITA BR SITINJAK]]>
<![CDATA[ JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[University of North Sumatera ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (614.383 KB)
<![CDATA[Ketentuan batas usia minimum kawin yang telah diatur dalam pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan adalah 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita hal ini bertentangan dengan usia anak yang telah diatur dalam UU Perlindungan Anak pasal 1 angka (1) bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak dalam kandungan sehingga batas minimum tersebut menimbulkan permasalahan pada praktiknya di masyarakat yang mengakibatkan terjadinya perkawinan anak atau yang dikenal dengan istilah pernikahan dini. Perkawinan anak telah merenggut hak-hak anak antara lain hak atas pendidikan, kesehatan, tumbuh kembang, dan bebas dari kekerasan seksual. Berangkat dari hal inilah diangkat permasalahan pada skripsi ini yaitu mengapa dilakukan peninjauan kembali terhadap batas usia kawin dan bagaimana analisa terhadap pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014 tentang batas usia kawin terhadap pelaksanaan batas usia kawin di masyarakat. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah normatif-empiris yang bersifat deskriptif. Penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan masalah-masalah yang terkait tentang pernikahan yang dilakukan dibawah umur yang terjadi di dalam masyarakat. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Hasil Penelitian yaitu peninjauan kembali terhadap batas usia kawin dilakukan berdasarkan 2 (dua) alasan yaitu alasan yuridis dan alasan non yuridis. Alasan yuridis menyangkut tentang usia dewasa dalam berbagai peraturan perundang-undangan sedangkan alasan non yuridis menyangkut problematika yang timbul karena batas usia minimum yang masih terlalu rendah yang dikaji dari aspek kesehatan, pendidikan, psikologis, ekonomi, dan sosial. Mengenai analisa terhadap pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014 tentang batas usia kawin adalah batas minimum usia perkawinan bukanlah suatu variabel yang murni berdiri sendiri sebab permasalahan terhadap batas usia kawin lebih dominan dipengaruhi oleh variabel lainnya yaitu kondisi pola pikir masyarakat yang masih kental dipengaruhi oleh tradisi adat istiadat khususnya dalam mengawinkan anak-anak mereka dalam usia muda. Hal ini juga merupakan pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam menolak permohonan judicial review tentang permasalahan batas usia kawin. Kata kunci : Batas Usia Minimum, Peninjauan Kembali]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERCERAIAN DENGAN PUTUSAN VERSTEK (STUDI PUTUSAN NO. 1876/PDT.G/2017/PA.MDN) ]]>
<![CDATA[MEUTIA JASMINE]]>
<![CDATA[ JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[University of North Sumatera ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (649.431 KB)
<![CDATA[Perkawinan merupakan ikatan suci antara seorang pria dan seorang wanita yang saling mencintai dan menyayangi. Dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tujuan untuk menikah adalah untuk mewujudkan keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tetapi pada kenyatannya bahwa tidak sedikit pasangan suami dan istri tidak dapat mempertahankan rumah tangga mereka, yang pada akhirnya memilih untuk bercerai. Faktor ketidakcocokan yang biasa terjadi antara suami dan istri yaitu seperti masalah ekonomi, perbedaan persepsi, perbedaan pendapat, serta perbedaan dalam pandangan hidup yang menjadikan beberapa alasan dan penyebab terjadinya perceraian dalam rumah tangga. Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah pertama, mengetahui faktor apa yang mengakibatkan terjadinya perceraian. Kedua, apa akibat hukum yang timbul dari perceraian dengan putusan verstek, dan ketiga, apa pertimbangan hukum hakim pada putusan No. 1876/Pdt.G/2017/PA.Mdn. Metode penulisan skripsi ini pada dasarnya dapat digolongkan ke dalam metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan dilakukan dengan cara menganalisis bahan-bahan kepustakaan yang ada yang bersifat hukum dan atau bahan data sekunder yang bersifat hukum. Jenis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Alat yang digunakan untuk mengumpulkan data penulisan skripsi ini adalah studi dokumen. Teknik pengumpulan data yang di gunakan adalah Library Research. Salah satu faktor yang mengakibatkan Penggugat (istri) ingin bercerai dengan Tergugat (suami) adalah karena Tergugat adalah seorang yang pemarah, terkadang memukul, selalu memaki sang istri, Tergugat juga seorang pemakai narkoba dan juga seorang yang gemar bermain judi. Akibat hukum yang timbul dari Perceraian dengan Putusan Verstek adalah bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban menafkahi, memelihara dan mendidik anaknya. Dalam perkara ini yang menjadi dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan Putusan Verstek adalah dalam Pasal 125 HIR / Pasal 149 RBg, karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tidak berdasarkan suatu alasan yang sah sedangkan gugatan Penggugat tidak berlawanan dengan hukum, oleh karena itu perkara ini diperiksa dan di putus tanpa hadirnya Tergugat dan hakim menjatuhkan putusan dengan Putusan Verstek. Kata Kunci : Perkawinan, Perceraian, Putusan Verstek.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN GADAI TANAH PUSAKA TINGGI DI NAGARI ULAKAN, KECAMATAN ULAKAN TAPAKIS, KABUPATEN PADANG PARIAMAN, PROPINSI SUMATERA BARAT ]]>
<![CDATA[HARIZ NOVIRJA PANYALAI]]>
<![CDATA[ JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[University of North Sumatera ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (230.486 KB)
<![CDATA[Tanah mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dan penguasaan atas tanah menjadi lambang kemakmuran serta kekayaan yang menjadi modal hidup untuk diwariskan kepada generasi yang akan datang. Di dalam proses pengalihan hak atas tanah ada beberapa macam proses salah satunya adalah gadai. Gadai tanah dalam pengertian hukum adat, adalah perjanjian yang menyebabkan tanahnya diserahkan untuk menerima sejumlah uang dengan permufakatan bahwa si penyerah akan berhak menerima kembali tanah itu dengan jalan membayarkan sejumlah uang yang sama. Kegiatan itu cukup sering dilakukan oleh masyarakat di Nagari Ulakan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Adapun permasalahan yang dibahas di dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan gadai tanah pusaka tinggi di Nagari Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat dan bagaimana tata cara penyelesaian sengketa gadai tanah di Nagari Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat. Jenis penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris dan memiliki sifat deskriptif analisis, dimana lokasi penelitian di Nagari Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat. Adapun data yang digunakan ada 2 jenis yaitu, data premier dan data sekunder. Kemudian teknik pengumpulan data dilakukan dengan melalui studi lapangan dan studi pustaka, dengan alat pengumpulan data menggunakan studi dokumen, memberikan quesioner dan melakukan wawancara menggunakan pedoman wawancara terhadap informan yang terkait. Analisa data dilakukan dengan analisa kualitatif Proses menggadaikan tanah di Nagari Ulakan ini berbeda dengan proses di luar masyarakat Minangkabau. Proses menggadaikan tanah hanya boleh dilakukan apabila terjadi sebab penting , kemudian Tunganai melapor kepada Andiko, kemudian Andiko akan melaporkan kepada Penghulu. Setelahnya Penghulu akan mengadakan Rapat Kaum untuk memutus boleh tidaknya tanah tersebut digadaikan. Besaran nilai yang digadaikan adalah berdasarkan berapa besar hasil panen dari sawah yang akan digadikan tersebut. Untuk berapa lama tanah tersebut digadai tidak memiliki batasan waktu, tanah dapat kembali apabila telah dikembalikannya uang/emas yang telah diterima si penggadai kepada penerima gadai. Apabila terjadi sengketa semua diselesaikan terlebih dahulu secara kekeluargaan dimediatori oleh perangkat adat seperti datuak ( penghulu adat ). Seperti pepatah Minang bajanjang naik batanggo turun yang artinya proses dimulai dari tingkat terendah hingga tingkat yang lebih tinggi. Kata-kata kunci : Gadai Tanah, Hukum Adat Minangkabau, Pusaka Tinggi]]>
<![CDATA[AKIBAT HUKUM PENGANGKATAN ANAK KEMANAKAN (Studi Penetapan Pengadilan Agama Medan Nomor 35/Pdt.P/2016/PA.Mdn) ]]>
<![CDATA[HASUNA RAFIKA]]>
<![CDATA[ JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[University of North Sumatera ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (381.916 KB)
<![CDATA[Adoption of children is a community need and becomes part of the family law system, because it involves the interests of individuals in the family. Therefore, child adoption institutions (adoption) which have become part of community culture, will follow the development of situations and conditions along with the level of intelligence and development of the community itself. The problem in this study, how the implementation process of child nephew appointment, how the judge’s legal considerations in the determination of the Medan Religious Court Number 35/Pdt.2016/PA.Mdn, and how the legal consequences of the appointment of child nieces based on the stipulation of the Medan Religious Court Number 35/Pdt.2016/PA.Mdn. This research is a descriptive study with a research method that is normative juridical. The data usedin this study is secondary data. Data collection techniques used in this study are literature studies. Data analysis used in this study is qualitatively. The results of this study are that the process of implementing child nephew is basically the same as the process of carrying out child adoption in general. Legal considerations of judges in examining applications for adoption of children are based on the legal basis of KHI, Law on Religious Courts, Regulation of the Minister on Religion No. 2 of 1987 and Fatwa MUI Number U-335/MUI/VI/82 dated 18 Sya’ban 1402 H. The legal consequences of child nephew adoption are the adoption of children does not cause nasab, guardian-inheritance and other legal relationships wth adoptive parents, so nasab, guardian, and heirs of adopted children remain with their biological parents. Keywords : Legal Effechts, Child Appointment, Nephew]]>
