cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
Civil Law
Published by Universitas Sumatera Utara
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Civil Law adalah Jurnal yang memuat karya ilmiah di bidang hukum keperdataan dikelola oleh Departemen Keperdataaan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
Arjuna Subject : -
Articles 10 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 1, No 3 (2019)" : 10 Documents clear
ANALISIS YURIDIS HAK-HAK KONSUMEN MELALUI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN TERHADAP PT.PLN (PERSERO) MEDAN. (PUTUSAN NOMOR 587/Pdt.G/2011/PN.Mdn) RETNO NOVIYANTI
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 3 (2019)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (456.132 KB)

Abstract

PT. Perusahaan Listrik Negara wajib menyediakan tenaga listrik secara terus menerus bagi pelanggannya yaitu konsumen listrik. Hak-hak konsumen harus semakin diperhatikan baik oleh pemerintah ataupun oleh pelaku usaha yaitu PT.Perusahaan Listrik Negara (Persero). Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam menyelesaikan suatu sengketa konsumen didalam Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan tanggungjawab Perusahaan Listrik Negara terhadap konsumen sebagai pelaku usaha yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999 dan Undang-Undang Ketenagalistrikan No.30 Tahun 2009. Dipergunakan metode penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan secara kualitatif. Metode penelitian normatif dipergunakan untuk melakukan penelusuran terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan perlindungan konsumen yang berlaku, serta untuk memperoleh data maupun keterangan yang terdapat dalam berbagai literatur perpustakaan, jurnal hasil penelitian, koran, majalah, situs internet dan sebagainya. Hasil dari penelitian yang dilakukan adalah bahwa pengertian konsumen menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, hak dan kewajiban konsumen diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, hak dan kewajiban Perusahaan Listrik Negara diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Ketenagalistrikan. Dan Tugas dan kewenangan BPSK diatur pada Pasal 52 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dan tanggungjawab pelaku usaha diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kata Kunci: Konsumen, Perusahaan Listrik Negara, Hak-Hak Konsumen
GUGATAN PERCERAIAN DIKARENAKAN PERSELINGKUHAN DI MEDIA SOSIAL MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Putusan Nomor 1979/Pdt.G/2017/PA.Mdn) SITI HAJAR
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 3 (2019)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (643.879 KB)

Abstract

Perselingkuhan seorang suami merupakan bentuk penyimpangan tindakan anggota keluarga dilakukan tanpa sepengetahuan istrinya, demikian juga sebaliknya.Perselingkuhan dilakukan di berbagai aspek kehidupan keluarga, seperti keuangan, kebijakan keputusan, seksual, persahabatan, hubungan dengan orang tua, pekerjaan Permasalahan dalam penelitian ini perceraian karena perselingkuhan melalui media sosial dalam hukum Islam. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara gugatan perceraian karena perselingkuhan Putusan Nomor 1979/ Pdt. G/2017/PA.Mdn. Bagaimana hak-hak anak setelah perceraian dikarenakan perselingkuhan di media sosial.Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, Sifat penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan studi kepustakaan (library research dan di dukung Penelitian lapangan (field research), dengan metode kualitatif.Perceraian karena perselingkuhan melalui media sosial melalui media sosial seperti SMS, FaceBook, CHAT (BBM, YM, Skype, dan WhatsApp). Adalah sah dan diqiyaskan kepada talak dengan tulisan dengan Illatnya adalah keduanya merupakan pesan cerai melalui teks yang bukan verbal (lisan). Para ulama fikih sepakat bahwa hal itu efektif jatuh talak (tulisan dinilai sama dengan ucapan). Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara gugatan perceraian karena perselingkuhan. Hakim telah mempelajari alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk memutuskan perkara perceraian sebagaimana yang telah ditentukan di dalam Penjelasan UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) dan PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 serta KHI Pasal 116, di samping itu hakim juga mempertimbangkan dengan seksama mana yang harus didahulukan antara mempertahankan ikatan perkawinan atau memutuskannya. Dengan mempertimbangkan keadaan rumah tangga harmonis yang sulit diwujudkan, maka hakim memilih untuk menjatuhkan putusan perceraian dari pada mempertahankan rumah tangga tersebut. Hak dan kedudukan anak setelah perceraian dikarenakan perselingkuhan di media sosial Hadhanah adalah hak yang berkaitan dengan seorang anak yang masih kecil baik anak- laki-laki maupun anak perempuan karena ia masih sangat membutuhkan perawatan, pemeliharaan, penjagaan, pendidikan, kasih sayang yang kemudian dan melindunginya serta kasih sayang yang kemudian untuk lebih bisa membimbing untuk membedakan baik dan buruk perilaku agar menjadi manusia yang hidup sempurna dan bertanggung jawab di masa depannya.Kata Kunci: Gugatan, Perselingkuhan, Media Sosial2
TINJAUAN HUKUM TERHADAP PEMBERIAN KREDIT TANPA JAMINAN OLEH KOPERASI CU PERKELENG SIBOLANGIT YAKUP PRANATA SINULINGGA
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 3 (2019)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (517.727 KB)

Abstract

Tinjauan hukum terhadap pemberian kredit tanpa jaminan oleh koprasi CU Perkeleng Sibolangit. Koperasi CU Perkeleng Sibolangit salah satu jenis koperasi yang berbentuk koperasi simpan pinjam dan sudah terdaftar dalam bentuk Badan Hukum No.82-XVII, 2006, tanggal 19 Desember 2006. Koperasi ini memiliki visi menjadikan koperasi yang profesional dan berkembang dan dapat menjalin hubungan kekeluargaan sesama anggota Koperasi CU Perkeleng Sibolangit. Adapun permasalahan dalam penelitian ini kedudukan jaminan dalam pemberian kredit. Akibat hukum dari adanya kredit macet terhadap koperasi apabila kredit diberikan tanpa jaminan. Upaya hukum yang dilakukan koperasi CU Perkeleng Sibolangit dalam menyelesaikan kredit macet. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Sifat dalam penelitian ini adalah deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan antara lain penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research). Analisis data dilakukan secara kualitatif. Kedudukan jaminan dalam pemberian kredit, subjek dan objek jaminan dalam perjanjian jaminan, yang menjadi subjek hukum jaminan adalah pihak debitur (penerima pinjaman / pemberi jaminan) dan pihak kreditur (pemberi kredit / penerima jaminan) sedangkan objek jaminan adalah jaminan kebendaan dan jaminan perorangan. Pemberian kredit tanpa jaminan pada koperasi CU Perkeleng Sibolangit, setelah terpenuhinya seluruh persyaratan administrasi dan hukum tindakan dari pihak koperasi adalah melakukan pengecekan langsung ke lapangan yang dilakukan oleh manager dari Koperasi CU Perkeleng Sibolangit melakukan pengecekkan terhadap data-data dalam permohonan yang telah diajukan oleh calon debitur. Upaya hukum yang dilakukan koperasi CU Perkeleng Sibolangit dalam menyelesaikan kredit macet, yaitu Penjadwalan kembali (rescheduling). Persyaratan kembali (reconditioning), yaitu melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh persyaratan perjanjian, yang tidak terbatas hanya kepada perubahan jadwal angsuran, dan/atau jangka waktu kredit saja, akan tetapi perubahan kredit tersebut tanpa memberikan tambahan kredit atau tanpa melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi equity perusahaan.  Penataan kembali (restructuring), adalah upaya berupa melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit berupa pemberian tambahan kredit, atau melakukan konversi atas seluruh atau sebagian kredit menjadi perusahaan, yang dilakukan dengan atau tanpa rescheduling dan/atau reconditioning.  
HAK WARIS ANAK LUAR KAWIN BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA, SETELAH KELUARNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 MELISA LANNIARI LUBIS
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 3 (2019)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (741.009 KB)

Abstract

Anak merupakan ahli waris utama dalam masalah pewarisan yang ada di Indonesia. Jika anak tersebut adalah anak sah maka tidak ada masalah dalam hal pembagian warisnya. Namun yang jadi masalah jika anak tersebut adalah anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. Anak luar kawin seringkali mendapatkan perlakuan diskriminatif di dalam masyarakat. Dalam hukum kewarisan Islam, anak luar kawin tidaklah memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya (Pasal 100 KHI jo. Pasal 186 KHI). Sementara dalam hukum kewarisan Barat (KUHPedata) bahwa anak luar kawin (anak alami) berhak menjadi ahli waris dari si pewaris (Pasal 832 ayat (1) KUHPerdata). Atas dasar tersebut, maka muncullah putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak Luar Kawin Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan. Jenis sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah  Library Research. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, didapatkan kesimpulan bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam anak luar kawin tidakalah dapat waris mewarisi dengan ayah biologisnya karena tidak memiliki hubungan nasab, sementara dalam KUHPerdata anak luar kawin dapat menjadi ahli waris bagi ibu dan ayah biologisnya dan keluaraga dari keduanya. Anak luar kawin dalam hukum islam berkedudukan sebagai orang lain dengan bapak biologisnya sehingga dengan keluarnya putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tidak memiliki perubahan yang berarti terhadap kedudukan anak luar kawin dalam hukum islam khusunya hukum waris karena perspektif pengertian anak luar kawin yang berbeda dari hukum islam dan putusan tersebut. Akibat hukum yang timbul dengan adanya putusan tersebut bahwa anak luar kawin dapat memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya selagi dapat dibuktikan denga ilmu pengetahuan dan teknologi. Kata kunci : Hukum Kewarisan, Anak Luar Kawin, Putusan MK No.46/PUU-VII/2010
AKIBAT HUKUM PERKAWINAN CAMPURAN TERHADAP STATUS ANAK YANG MEMILIKI KEWARGANEGARAAN GANDA PASCA LAHIRNYA UU NO. 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN NAZLI PRATIWI DALIMUNTHE
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 3 (2019)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (654.521 KB)

Abstract

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh kemajuan zaman yang ditandai arus globalisasi yang membuat semakin mudah terjadinya perkawinan campuran, hal ini salah satunya membawa dampak terhadap status kewarganegaraan si anak. Berdasarkan hal tersebut yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah mengenai pengaturan hukum terkait perkawinan campuran di Indonesia, status anak hasil perkawinan campuran dan akibat hukum perkawinan campuran terhadap anak yang memiliki kewarganegaraan ganda pasca lahirnya  UU No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisa hukum yang tertulis dari bahan pustaka atau data sekunder belaka yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan dalam bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum. Penelitian hukum ini didasarkan fakta yuridis yang berlaku di dalam masyarakat, relevan bagi kehidupan hukum dan berdasarkan pengetahuan dari sumber data sekunder yang sebelumnya telah diteliti oleh penulis lainnya. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitis dan eksplanatif yaitu memaparkan dan menjelaskan akibat hukum perkawinan campuran terhadap status anak yang memiliki kewarganegaraan ganda pasca lahirnya UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, serta menemukan kaidah-kaidah hukum yang mengatur mengenai akibat hukum perkawinan campuran terhadap status anak yang memiliki kewarganegaraan ganda pasca lahirnya UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Pembahasan dalam skripsi ini yaitu membahas perkawinan campuran yang terjadi karena perbedaan kewarganegaraan, sehingga berdampak pada status si anak yang memiliki kewarganegaraan ganda, hal ini tentu membawa implikasi dalam hukum perdata internasional yaitu mengenai status personal anak tersebut tunduk pada hukum dari negara mana. Dalam hukum perdata internasional yang berlaku di Indonesia, kewarganegaraan seseorang menentukan hukum yang berlaku baginya di bidang status personal sesuai Pasal 16 AB. Terhadap anak-anak berkewarganegaraan ganda, dengan memiliki paspor sebagai WNI belum cukup diterapkan hukum Indonesia terhadap status personalnya, bila anak tersebut tidak berdomisili dalam arti mempunyai habitual residence di Indonesia. Kesimpulan pokok yang dapat diambil dari penulisan skripsi ini adalah bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, Republik Indonesia yang memberlakukan kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak-anak hasil perkawinan campuran. Berdampak dalam Hukum Perdata Internasional dimana mereka tunduk pada dua yurisdiksi dari dua Negara yang berbeda. Adapun yang menjadi saran dari skripsi ini adalah diperlukan adanya harmonisasi dan integrasi yang jelas terhadap pengaturan hukum terkait perkawinan campuran, sehingga Pemerintah harus aktif berdiskusi dengan akademisi terkait pembuatan aturan hukum yang lebih khusus/spesialis, yang mengatur perkawinan campuran menjadi suatu produk perundang-undangan yang menjamin kepastian hukum pasangan perkawinan campuran.   Kata Kunci : Perkawinan Campuran, Anak, Kewarganegaraan Ganda
PROBLEMATIKA YURIDIS PENCATATAN KELAHIRAN BAGI WARGA KETURUNAN TIONGHOA DAN ARAB DI BINJAI ( Studi Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Binjai ) MAZRI NURDIN
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 3 (2019)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (485.347 KB)

Abstract

Dalam kehidupan manusia akan terjadi suatu siklus hidup dimana manusia akanmengalami berbagai peristiwa penting di dalam hidupnya. Siklus hidup, pengalaman danperistiwa penting itu antara lain adalah kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, dan berbagai peristiwa penting lainnya. Peristiwa-peristiwa penting tersebut perlu dilakukan pencatatan karena sangat mempengaruhi pengalaman hidup setiap manusia dan apabila peristiwa itu terjadi pasti akan selalu membawa akibat hukum bagi orang yang bersangkutan maupun bagi masyarakat di sekitarnya.dalam penelitin ini akan membahas tentang problematika pencatatan akta kelahiran bagi warga keturunan Tionghoa dan Arab yang berada di Binjai dengan bertujuan untuk mengetahui problematika yang dihadapi oleh Kantor Catatan Sipil dalam pencatatan akta kelahiran bagi warga negara Indonesia keturunan Tionghoa dan Arab di Binjai dan mengetahui alternatif solusi yang pernah dilakukan oleh Kantor Catatan Sipil dalam mengahadapi permasalahan-permasalahan  dalam pencatatan akta kelahiran bagi warga negara Indonesia keturunan Arab dan Tionghoa di Binjai.Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat dekriptif dan apabila dilihat dari tujuannya termasuk penelitian hukum empiris.Lokasi penelitian adalah di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Binjai.Jenis data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder.Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah wawancara dan studi pustaka.Analisis data menggunakan analisis data kualitatif dengan model interaktif. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa Problematika yang sering dihadapi oleh pihak Catatan Sipil dalam membuat dokumen akta kelahiran bagi Warga NegaraKeturunan Tionghoa dan Arab di Binjai, adalah belum diberlakukannya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Penduduk, tidak lengkapnya dokumen yang dibawa oleh si pemohon, ketidaksesuaian antara dokumen yang satu dengan dokumen yang lain. Hal ini sering terjadi, terutama oleh pemohon keturunan Tionghoa. Alternatif solusi yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Binjai dalam membantu warga masyarakat yang mengalami kesulitan-kesulitan adalah meletakkan spanduk-spanduk yang berkaitan tentang pentingnya akta kelahiran bagi anak, melakukan sosialisasi melaluisejumlah media, baik elektronik ataupun cetak, mengadakan progran jemput bola,mengadakan kerjasama dengan berbagai pihak serta membantu warga dalam menjelaskan persyaratan dan prosedur yang harus dipenuhi untuk membuat akta kelahiran.   Kata Kunci :Catatan Sipil, Akta Kelahiran,Warga Negara Keturunan Thionghoa dan Arab
KAJIAN YURIDIS TERHADAP KASUS WANPRESTASI JUAL BELI TANAH (Studi Kasus Putusan No. 358/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Tim Antara Hj. Faridah melawan Nani Suniarti) SYAHSYAHUBIN ARIFIN
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 3 (2019)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (413.374 KB)

Abstract

Kegiatan jual beli umumnya memiliki objek yang beragam salah satunya ialah jual-beli tanah.Pada zaman dahulu masyarakat Indonesia melakukan jual-beli tanah hanya dengan kesepakatan bersama.Permasalahan dalam penelitian ini penentuan wanprestasi dalam perjanjian.Akibat hukum perbuatan wanprestasi terhadap suatu perjanjian.Penyelesaian sengketa wanprestasi dalam sengketa perjanjian jual beli dalam putusan perkara nomor 358/PDT.G/2014/PN.Jkt.Tim. Metode penelitian ini adalah bersifat deskriptif dan menggunakan pendekatan yuridis normatif.Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tertier.Data diperoleh melalui penelitian kepustakaan (Library Research) dan dianalisis secara kualitatif. Penentuan wanprestasi dalam perjanjian.Wanprestasi terjadi pada saat debitur baru dianggap lalai yaitu ditandai dengan lewatnya waktu atau apabila sudah ada surat teguran pernyataan lalai dari pihak kreditur kepada debitur. Teguran tersebut dilakukan dalam tenggang waktu yang layak bagi debitur untuk memenuhi prestasinya.Tenggang waktu diberikan dilandasi asas itikad baik.Akibat hukum perbuatan wanprestasi terhadap suatu perjanjian.Debitur diharuskan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur.Dalam transaksi timbal balik (bilateral), wanprestasi dari satu pihak memberikan hak kepada pihak lainnya untuk membatalkan atau bisa juga memutuskan transaksi lewat hakim.RIsiko beralih kepada debitur sejak saat terjadinya wanprestasi (Pasal I237 ayat 2 KUHPerdata.Penyelesaian sengketa wanprestasi dalam sengketa perjanjian jual beli dalam putusan perkara nomor 358/PDT.G/2014/PN.Jkt.Tim diselesaikan dengan cara litigasi (pengadilan) hakim mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya dengan verstek(tanpa dihadiri tergugat/kuasa hukumnya), untuk menghadiri persidangan. Berjalannya persidangan dengan verstektersebut tentu tidak ada pernyataa keberatan yang dilakukan oleh pihak tergugat, maka hakim memutuskan bahwa pihak tergugat selaku penjual telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) dan hakim memberikan izin serta memerintahkan PPAT/notaris untuk melangsungkan pembuatan akta jual beli (peralihan hak) guna untuk mendapat kekuatan hukum tetap atas sebidang tanah yang dibeli oleh penggugat kepada tergugat.   Kata Kunci : Peerjanjian Jual Beli, Wanprestasi, Penyelesaian Sengketa
TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERKAWINAN CAMPURAN DAN AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP HARTA BENDA BERDASARKAN UU NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN RIRIN CHINTIA BR DAMANIK
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 3 (2019)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (496.25 KB)

Abstract

Di Indonesia, ketentuan yang berkenaan dengan perkawinan telah diatur dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sejalan dengan berlakunya undang-undang tersebut, ada satu hal yang harus mendapat perhatian, yaitu tentang perkawinan campuran. Hal ini menunjukkan adanya dua atau lebih sistem hukum yang digunakan. Perbedaan dasar hukum yang digunakan dan perbedaan dalam menunjang hukum menjadi masalah utama dalam perkawinan campuran tersebut. Terkait dengan penelitian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitiannya, dengan tiga rumusan masalah, yaitu (1) Bagaimana hukum dari perkawinan campuran terhadap kewarganegaraan para pihak ?, (2) Bagaimana mengkaitkannya dengan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh para pihak dari perkawinan putusan Mahkamah Konstitusi No 69 / PUU-XIII / 2015 ?, (3) Bagaimana analisis perkawinan berdasarkan pasal 2 UU Perkawinan sesuai dengan pasal 35 UU Administrasi Kependudukan ?. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penulis melakukan penelitian hukum normatif dengan menggunakan dua pertanyaan, yaitu pendekatan statuta, dan pendekatan historis. Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974, perkawinan campuran dengan sendirinya menggantikan istri takluk pada status kewarganegaraan suami. Cara memilih dan memperoleh kewarganegaraan dalam penetawinan campuran ditentukan dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia (UU No 12 Tahun 2006). Analisis hukum terhadap perjanjian kawin baik untuk harta benda atau hal lain, perjanjian kawin dapat dilakukan pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan oleh kedua belah pihak atas persetujuan bersama. Pasal 2 UU No 1/1974 menetapkan dua garis hukum yang harus dipatuhi dalam melakukan perkawinan, yaitu tentang keabsahan suatu perkawinan, adalah perkawinan dilakukan menurut ketentuan agama dari mereka yang melangsungkan perkawinan tersebut dan pencatatan perkawinan. Dari dua ketentuan ayat dalam Pasal ini, maka pencatatan perkawinan tidak ada yang kaitannya dengan sah atau tidaknya merupakan perkawinan. Kata Kunci : Perkawinan Campuran, UU Perkawinan, Pencatatan Perkawinan, UU Administrasi Kependudukan
PENARIKAN KENDARAAN BERMOTOR KARENA DEBITUR WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN (BERKAITAN DENGAN PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NO. 8 TAHUN 2011 TENTANG PENGAMANAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA) AHMAD MUHAZIR
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 3 (2019)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (500.967 KB)

Abstract

Maraknya penarikan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan maka penulis tertarik meneliti penarikan kendaraan bermotor karena debitur wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan konsumen berkaitan dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.8 Tahun 2011 tentang pengamanan eksekusi jaminan fidusia. Dan disini penulis mengambil 3 (tiga) rumusan masalah yaitu : pertama bagaimana prosedur penarikan kendaraan bermotor dalam perjanjian konsumen & lembaga pembiayaan, kedua bagaimana penarikan kendaraan bermotor yang dilakukan kreditur dalam perjanjian pembiayaan konsumen berkaitan dengan PERKAPOLRI No. 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia, ketiga bagaimana akibat hukum bagi debitur yang wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan konsumen yang diatur dalam PERKAPOLRI No. 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.Tipe penelitian skripsi menggunakan penelitian kualitatif, dengan memakai jenis penelitian yuridis normatif. Adapun metode penelitian yang dipakai, yaitu studi penelitian kepustakaan (library research). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.Pembiayaan konsumen adalah salah satu lembaga pembiayaan yang dapat memberikan kemudahan untuk mendapat kendaraan bemotor dengan cara membayar angsuran kepada kreditur tetapi dalam penarikan kendaraan bermotor pihak perusahaan masih banyak yang belum mendaftarkan jaminan fidusia ke kantor jaminan fidusia. Adapun kesimpulannya adalah setiap pemberian jaminan dalam lembaga pembiayaan konsumen terdapatnya perjanjian pokok dan selalu diikuti dengan perjanjian tembahan karena jaminan fidusia tidak mungkin berdiri sendiri tanpa adanya perjanjian pokok (hutang piutang).Kata Kunci : Jaminan Fidusia, Pembiayaan Konsumen, Wanprestasi
TANGGUNG JAWAB YURIDIS PARA PIHAK TERHADAP PERJANJIAN PEKERJAAN PEMERIKSAAN TEH ANTARA PT. KHARISMA PEMASARAN BERSAMA NUSANTARA DENGAN PT. GLOBAL LEONIS SERVICES ELLEANOR RIGBY T BANGUN
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 3 (2019)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (349.093 KB)

Abstract

Dalam perjanjian kerjasama antara PT. Kharisma Pemasaran Bersama dengan PT. Global leonis services tentu ada tanggung jawab yuridis para pihak yang harus dilaksanakan terhadap perjanjian pekerjaan pemeriksaan teh tersebut. Dengan dilakukannya penelitian ini maka kita mengetahui apakah pelaksanaan tersebut sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku di Indonesia ini. Adapun pokok permasalahan yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan para pihak dalam pekerjaan pemeriksaan teh antara PT. Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara dengan PT. Global Leonis Services, pelaksanaan pekerjaan pemeriksaan teh antara PT. Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara dengan PT. Global Leonis Services dan bentuk penyelesaian jika terjadi permasalahan saat perjanjian kerjasama berlangsung. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis-normatif, yang bersifat deskriptif-analisis. Pengumpulan data dilakukan dengan studi keputakaan dan studi lapangan melalui wawancara dengan PT. Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara dengan PT. Global Leonis Services. Selanjutnya dilakukan analisis data menggunakan pendekatan kualitatif dan pada akhirnya akan ditarik kesimpulan secara deduktif. Dari hasil penelitian, disimpulkan bahwa bentuk perkerjaan pemeriksaan teh antara PT. Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara dengan PT. Global Leonis Services ini termasuk perjanjian konsensus atau sepakat antara para pihak yang membuat perjanjian. Perjanjian Kerjasama tentang Pekerjaan Pemeriksaan Teh termasuk perjanjian tidak bernama (innominaat) karena perjanjian tersebut tidak diantur dalam KUHPerdata, tetapi perjanjian lahir dan disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan pihak-pihak yang membuat perjanjian. Pelaksanaan pekerjaan pemeriksaan teh ini termasuk kegiatan ekspedisi bongkar muat barang kapal laut juga surveyor dan analisa. Jika terjadi wanprestasi dan dilakukan oleh pihak PT. Global Leonis Services maka sesuai dengan ketentuan perjanjian kerjasama yang tertulis pada Perjanjian Kerjasama antara PT. Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara dengan PT. Global Leonis Services tentang Pekerjaan Pemeriksaan Teh maka pihak PT. Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara dapat memutuskan secara sepihak. Dan juga adanya upaya hukum jika terjadi permasalahan saat perjanjian kerjasama berlangsung.Kata Kunci: Perjanjian Kerjasama, ekspedisi bongkar muat barang.

Page 1 of 1 | Total Record : 10

 1 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 2, No 4 (2019) Vol 2, No 3 (2019) Vol 2, No 2 (2019) Vol 2, No 1 (2019) Vol 1, No 6 (2019) Vol 1, No 5 (2019) Vol 1, No 4 (2019) Vol 1, No 3 (2019) Vol 1, No 2 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 6 (2018) Vol 1, No 5 (2018) Vol 1, No 4 (2018) Vol 1, No 3 (2018) Vol 1, No 2 (2018) Vol 1, No 1 (2018) Vol 1, No 5 (2017) Vol 1, No 4 (2017) Vol 1, No 3 (2017) Vol 1, No 2 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 1 (2016) Vol 2, No 2 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue