cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
Civil Law
Published by Universitas Sumatera Utara
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Civil Law adalah Jurnal yang memuat karya ilmiah di bidang hukum keperdataan dikelola oleh Departemen Keperdataaan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
Arjuna Subject : -
Articles 9 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 1, No 5 (2017)" : 9 Documents clear
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEABSAHAN PRODUK MAKANAN TANPA LABEL HALAL BAGI KONSUMEN MUSLIM (STUDI PADA MUI MEDAN) ARSYAD SUBHAN PURBA
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 5 (2017)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (306.576 KB)

Abstract

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, perlindungan konsumen diartikan sebagai segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Klausul dari Pasal 1 angka 1 Undang-undang Perlindungan Konsumen ini, telah memiliki kejelasan. Klausul yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”, di harapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha, hanya demi perlindungan konsumen.Berdasarkan latar belakang di atas, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana kajian yuridis tentang label halal pada Majelis Ulama Indonesia (MUI) ? 2. Bagaimana kajian yuridis tentang perlindungan Konsumen? 3. Bagaimana kebasahanan produk makanan tanpa label halal bagi konsumen muslim?Metode pendekatan yuridis normatif ini digunakan dengan maksud untuk mengadakan pendekatan terhadap masalah dengan cara melihat dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen-dokumen dan berbagai teori. Pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dalam penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti sumber-sumber bacaan yang relevan dengan tema penelitian, yang meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, sumber-sumber hukum, peraturan perundang-undangan yang bersifat teoritis ilmiah yang dapat menganalisa permasalahan yang akan dibahas.Kesimpulan Label memiliki kegunaan untuk memberikan informasi yang benar, jelas dan lengkap baik mengenai kuantitas, isi, kualitas maupun hal-hal lain yang diperlukan mengenai barang yang diperdagangkan. Hukum perlindungan konsumen yang mengatur mengenai pemberian perlindungan terhadap konsumen dalam rangka pemenuhan kebutuhannya sebagai konsumen. Perlindungan konsumen juga mengatur hak dan kewajiban dari konsumen, hak dan kewajiban dari pelaku usaha, serta hak dan kewajiban mempertahankan hak dan kewajiban tersebut. Keabsahan dan labelisasi halal sangatlah penting untuk menenteramkan umat Islam Indonesia pada khususnya dalam memilih makanan dan minuman, karena dengan demikian umat muslim dapat dengan mudah untuk memilih dan mengetahui mana produk yang boleh dan mana produk yang tidak boleh dikonsumsi sesuai dengan ajaran agama Islam.Kata Kunci : Tinjauan Yuridis, Keabsahan Produk, Makanan, Label Halal, Konsumen, Muslim, MUI, Kota Medan
TANGGUNG JAWAB KEPERDATAAN DOKTER MUDA (CO ASS) DALAM PENANGANAN PELAYANAN KESEHATAN TERHADAP PASIEN DI RUMAH SAKIT PIRNGADI MEDAN HAZIELA F
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 5 (2017)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (380.459 KB)

Abstract

Rumah sakit merupakan jenis sarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Rumah sakit juga menjadi sarana pendidikan bagi para calon dokter yang bias disebut sebagai dokter muda. Dalam hal ini dokter muda yang sedang melaksanakan pendidikannya di rumah sakit adalah salah satu pelatihan tenaga kesehatan sesuai dengan yang diterapkan pada Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009. Pelayanan kesehatan adalah sebuah konsep yang digunakan dalam memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat. Pelayanan kesehatan juga merupakan hak bagi setiap orangyang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 untuk melakukan upaya peningkatan derajat baik perseorangan maupun kelompok atau masyarakat secara keseluruhan. Dalam hal ini penelitian bertujuan untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban dokter muda dalam melayani dan menangani pasien selama melakukan proses pembelajaran di rumah sakit, serta siapa saja para pihak yang ikut bertanggungjawab dan proses pertanggungjawabannya. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa dalam melakukan pelayanan kesehatan selama berada dirumah sakit, dokter muda hanya melakukan proses pembelajaran yang olehmya dibawah bimbingan dan arahan dari residen dan supervisor lah yang bertanggung jawab atas nama mahasiswa yang bersangkutan jika terjadi kesalahan yang dilakukan oleh seorang dokter muda tersebut yang berakibat pada kerugian yang dialami oleh pasien selama menjalankan pengobatan dirumah sakit.Selain itu Universitas juga mempunyai tanggungjawab yang besar terkait pelaksanaan pendidikan oleh mahasiswanya selama berada dirumah sakit dimana rumah sakit hanyalah tempat mahasiswa mendapatkan ilmu dan memperdalam pengetahuaannya dalam prakter pelayanan kesehatan. Kata Kunci : Rumah Sakit,Pelayanan Kesehatan dan Dokter Muda
ANALISIS YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN MODAL VENTURA DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN USAHA PRODUKTIF (Studi PT. Sarana Sumut Ventura) LIANWALESTRIANI LIANWALESTRIANI
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 5 (2017)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (329.703 KB)

Abstract

Perekonomian suatu negara dipengaruhi oleh pemerintahan dan pengaturan pemerintahan untuk mengembangkan perekonomian suatu negara dengan mengembangkan usaha-usaha menegah yang sering kali terkendala pada modal. Lembaga pembiayaan merupakan salah satu lembaga alternatif untuk membantu pengembangan usaha-usaha menengah, salah satu lembaga pembiayaan di indonesia adalah perusahaan modal ventura yaitu suatu badan usaha yang memberikan bantuan berupa fasilitas yang dibutuhkan oleh perusahaan pasangan usaha berupa modal usaha dengan melakukan penyertaan modal dan bantuan manajemen ke dalam perusahaan pasangan usahanya dengan Perjanjian Pembiayaan Produktif yaitu usaha untuk menghasilkan nilai tambahan dan meningkatkan pendapatan. Masalah-masalah tersebut akan dijawab dengan metode penelitian yuridis normatif dan didukung metode penelitian yuridis empiris. Pengikatan yang dilakukan perusahaan modal ventura  dalam perjanjian pembiayaan usaha produktif adalah dengan proses penyeleksian perusahaan pasangan usaha sebagai mitra kerjanya. Permaslahan yang terjadi dalam perjanjian ini adalah wanprestasi dimana perusahaan pasangan usaha lalai dalam melakukan pembayaran modal. Ada jaminan yang menjadi perlindungan hukum perusahaan modal ventura, akan tetapi jaminan yang tercantum dalam peraturan tidaklah kuat.   Kata Kunci : Modal Ventura,Perlindungan, Usaha Produktif
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN (Studi di PT. BNI (Persero) Tbk SKC Polonia Medan) NIDYA LUVIANA GUSTARI
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 5 (2017)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (237.726 KB)

Abstract

Proses pemberian kredit, sering terjadi bahwa pihak kreditur dirugikan ketika pihak debitur melakukan wanprestasi, sehingga diperlukan suatu aturan hukum dalam pelaksanaan pembebanan Hak Tanggungan yang tertuang dalam suatu perjanjian kredit pada PT. BNI (Persero) Tbk SKC Polonia Medan, khususnya bagi pihak kreditur apabila debitur wanprestasi atau tidak memenuhi kewajibannya. Bagaimana Tinjauan Umum Perjanjian Kredit.Bagaiman Jaminan Dalam Perjanjian Kredit. Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan Di PT BNI (Persero) Tbk SKC Polonia Medan. Penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yaitu yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan di bidang hukum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi kreditur dalam perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan, mengunakan data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data Library Research yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai literatur seperti buku-buku, undang-undang, pendapat sarjana, bahan perkuliahan dan Field Research yaitu metode lapangan digunakan ketika peneliti mengunjungi lokasi PT. BNI  (Persero) Tbk SKC Polonia Medan dan melakukan Observasi (pengamatan) serta Wawancara (interview). Perjanjian kredit menurut KUHPerdata mengenai Hak Tanggungan adalah mengenai kegiatan yang memberikan perlindungan dan kedudukan istimewa kepada kreditur tertentu sebagaimana yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Hak Tanggungan. Hukum mengenai yang dijamin dengan hak tanggungan mengatur perjanjian dan hubungan utang-piutang tertentu antara kreditur dan debitur. Kata Kunci : Kreditur, Perjanjian Kredit,Perlindungan Hukum, Hak Tanggungan
PERLINDUNGAN HUKUM PENCIPTA ATAS PENGGANDAAN BUKU ILEGAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA (Studi Kasus Penggandaan Buku oleh Pedagang Buku Titi Gantung Medan) PRASETYO PRASETYO
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 5 (2017)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (514.055 KB)

Abstract

Maraknya penggandaan karya cipta khususnya buku secara ilegal dilakukan oleh masyarakat luas, termasuk oleh mahasiswa, dosen, dan/atau peneliti, yang berkepentingan untuk mendapatkan akses memanfaatkan karya cipta tersebut secara komersial. Permasalahan penelitian ini yaitu, pengaturan hak cipta dalam penggandaan buku, kedudukan hukum pelaku usaha penggandaan buku dalam penjualan buku dan perlindungan hukum yang diberikan pemerintah atas hak cipta dalam penggandaan buku. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian yaitu metode penelitian hukum normatif dan hukum empiris (applied law research) merupakan penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normatif empiris berupa produk perilaku hukum. Pengaturan hak cipta dalam penggandaan buku, yaitu melalui perjanjian lisensi dalam lapangan hukum hak kekayaan intelektual. Isi suatu perjanjian penerbitan buku harus jelas mengatur tentang pengalihan hak ekonomi suatu ciptaan yang dilindungi hak cipta dari pengarang kepada penerbit buku yang akan mengeksploitasinya. Upaya pengalihan dengan tujuan mengeksploitasi ciptaan karya tulis harus diatur secara jelas dan transparan dalam isi perjanjian penerbitan buku yang bersangkutan. Kedudukan hukum pelaku usaha penggandaan buku, pelaku usaha dapat melakukan penggandaan dalam segala bentuknya apabila pemegang hak cipta atau hak terkait memberikan lisensi berdasarkan perjanjian tertulis sesuai Pasal 80 ayat (1) dan hanya berlaku pada jangka waktu tertentu serta tidak melebihi masa berlaku hak cipta dan hak terkait pada Pasal 80 ayat (2). Perlindungan hukum yang diberikan pemerintah atas hak cipta dalam penggandaan buku, Perlindungan hukum preventif, perlindungan hukum preventif ini, subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa, perlindungan hukum preventif  sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi di Indonesia belum maksimal dalam pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif Kata Kunci : Penegakan Hukum, Penggandaan, Buku
AKIBAT HUKUM PERCERAIAN TERHADAP ANAK DAN HARTA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 (STUDI PADA PENGADILAN AGAMA MEDAN) RANDY SAY JOVITA RAMBE
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 5 (2017)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (404.341 KB)

Abstract

Perkawinan tidak hanya menyatukan seorang pria dan wanita dalam sebuah rumah/keluarga, Perkawinan selalu membawa konsekuensi hukum baik bagi isteri maupun suami yang berdampak kepada anak dan harta perkawinan setelah timbulnya masalah perkawinan. Konsekuensi ini timbul setelah perceraian itu terjadi oleh sebab itu ada akibat yang akan di tanggung oleh suami dan istri. Permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini yaitu, Bagaimanakah hak pemeliharaan terhadap seorang anak akibat putusnya perkawinan karena perceraian, bagaimana Pembagian harta bersama didalam UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bagaimana peranan pengadilan dalam menyelesaikan Persoalan Yang Timbul Sebagai Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian. Dalam penulisan skripsi ini. Metode penulisan yang digunakan adalah kombinasi penelitian hukum normatif dan hukum sosiologi, penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen. Penelitian hukum sosiologi adalah penelitian hukum yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum dijalankan pada prakteknya. Sedangkan sifat penelitian ini adalah desktiptif analistis, maksudnya adalah penelitian yang menggungkapkan suatu peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat mengungkapkan fakta. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: pertama, bahwa pemeliharaan anak tersebut pada umumnya jatuh kepada ibunya dan pengadilan agama dalam memutuskan hak pemeliharaan itu juga jatuh kepada ibunya. Kedua, pembagian harta perkawinan diatur menurut hukumnya masing-masing, pemecahan pembagian harta perkawinan berdasarkan hukum agama maka pembagiannya setengah-setengah. Ketiga, Peranan pengadilan dalam menyelesaikan masalah yang timbul akibat adanya perceraian, menurut ketentuan Undang-Undang 1 Tahun 1974 adalah mutlak. Alasan Undang-Undang, setiap perceraian itu harus dilakukan di depan persidangan, hal ini sesuai dengan fungsi dari peradilan itu sendiri yaitu untuk menyelesaikan setiap persoalan hukum yang tidak mampu diselesaikan oleh para pihak namun yang harus diperhatikan dalam masalah ini adalah pengadilan baru dapat campur tangan setelah adanya pemintaan dari para pihak. Kata Kunci : Perceraian, anak dan harta, Pengadilan
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT. ASUSINDO SERVISTAMA DAN MEDAN SELULAR (STUDI PADA PT. ASUSINDO SERVISTAMA MEDAN) SUHENDRI SUHENDRI
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 5 (2017)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (704.403 KB)

Abstract

Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana 2 (dua) orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dalam suatu perjanjian dikenal adanya asas kebebasan berkontrak dan asas keseimbangan. Namun dalam praktiknya pada perjanjian kerjasama, klausula telah ditentukan secara sepihak oleh pihak pertama, sedangkan pihak kedua, tentunya harus mematuhi ketentuan yang tertuang dalam perjanjian kerjasama tersebut, sehingga sebenarnya tidak terjadi keseimbangan. Demikian juga dalam perjanjian kerjasama antara PT. Asusindo Servistama dan Medan Selular yang merupakan perjanjian baku dan merupakan akta di bawah tangan (bukan akta notariil). Skripsi ini diangkat dari permasalahan kesesuaian asas kebebasan berkontrak dan asas keseimbangan dengan isi klausula, tanggung jawab jika terjadi risiko, serta penyelesaian yang dilaksanakan apabila terjadi wanprestasi oleh salah satu pihak. Untuk menjawab permasalahan dalam rangka penelitian ini maka digunakan metode deskriptif yuridis dengan pendekatan yuridis empiris. Data hasil penelitian diolah dan dianalisa dengan menggunakan metode analisis kualitatif dan selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif dengan menggunakan perangkat normatif. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa asas kebebasan berkontrak dan asas keseimbangan tidak terpenuhi dikarenakan bentuk perjanjian kerjasama antara PT. Asusindo Servistama dan Medan Selular merupakan perjanjian dibawah tangan dan dalam bentuk perjanjian baku. Dalam perjanjian baku syarat-syarat ditentukan sepihak oleh pihak PT. Asusindo Servistama sehingga kedudukan para pihak dalam perjanjian kerjasama tidak seimbang. Dalam hal tanggung jawab dan wanprestasi, seluruh ketentuan diatur secara sepihak oleh pihak PT. Asusindo Servistama sehingga sangat merugikan hak-hak hukum pihak Medan Selular. Seperti dalam hal tanggung jawab, PT. Asusindo Servistama terlihat mencari celah dan menghindari masalah tanggung jawab yang tercermin dalam klausula perjanjian hanya sedikit mengatur masalah tanggung jawab. Mengenai wanprestasi juga pihak PT. Asusindo Servistama dalam klausula dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila terjadi wanprestasi oleh pihak Medan Selular. Sedangkan wanprestasi oleh pihak PT. Asusindo Servistama tidak diatur dalam perjanjian kerjasama, sehingga perlu diatur dalam perjanjian kerjasama selanjutnya. Kata kunci : Perjanjian Kerjasama, Tanggung Jawab, Wanprestasi.
KEDUDUKAN HUKUM TERHADAP DEBITUR DALAM PERJANJIAN KREDIT KEPEMILIKAN RUMAH JIKA TERJADI WANPRESTASI (STUDI PT. BANK SUMUT CABANG MEDAN) RANGGA P HUTASUHUT
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 5 (2017)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (301.933 KB)

Abstract

Rumah  merupakan suatu kebutuhan primer dan hak dasar manusia. Hak bertempat tinggal ini harus dipenuhi negara sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Permasalahan pada penelitian ini: Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kepemilikan rumah pada PT. Bank Sumut Cabang Medan.  Bagaimanakah kedudukan hukum debitur dalam perjanjian Kredit Kepemilikan Rumah Jika Terjadi Wanprestasi pada PT. Bank Sumut Cabang Medan. Bagaimanakah penyelesaian hukum dalam perjanjian kredit pemilikan rumah jika terjadi wanprestasi pada PT. Bank Sumut Cabang Medan Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif. Alat yang dipergunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah melalui studi dokumen dengan penelusuran kepustakaan (library research) serta penelitian lapangan (field research) dengan cara wawancara. Hak dari debitur dalam Perjanjian KPR pada Bank Sumut, yaitu menerima dana pencairan kredit apabila kredit telah disetujui. Kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak debitur berkewajiban memenuhi segala kelengkapan administrasi yang sesuai dengan peraturan bank yang berlaku. Berkewajiban memberikan Down Payment (DP) kepada pihak penjual/pengembang. Debitur berkewajiban membayar biaya yang diperlukan guna persiapan perjanjian kredit. Hak dan kewajiban kreditur meliputi debitur berhak menerima pembayaran angsuran sesuai dengan kesepakatan dengan debitur. Berhak untuk menahan bukti pemilikan rumah atau sertifikat hak milik. Hubungan kontraktual dengan debitur  berdasarkan atas suatu perjanjian KPR, yang menimbulkan hak dan kewajiban  antara kreditur dengan pihak debitur. Kewajiban  debitur harus melaksanakan kewajiban apa yang telah diperjanjikan dalam perjanjian antara debitur dan kreditur. Penyelesaian hukum dalam perjanjian kredit pemilikan rumah jika terjadi wanprestasi pada PT. Bank Sumut Cabang Medan, yaitu dimulai dari surat peringatan, guna menanyakan alasan debitur belum memenuhi kewajibannya dan mengingatkan kepada debitur untuk membayar kewajibannya, apabila upaya yang dilakukan kreditur tidak ditanggapi oleh debitur, maka pihak kreditur mengirimkan somasi sebanyak tiga kali guna membicarakan kewajiban debitur. Setelah itu bank melakukan restrukturisasi kepada debitur, dengan cara melakukan musyawarah jika cara musyawarah juga tidak mencapai kesepakatan maka pihak bank mengajukan gugatan ke pengadilan untuk dilakukan proses penyitaan. Kata Kunci : Debitur, Perjanjian Kredit Kepemilikan Rumah, Wanprestasi
KEDUDUKAN ANAK SUMBANG DALAM PENERIMAAN HARTA WARISAN ( ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PASAL 867 KUHPERDATA ) ADE ANANDA
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 5 (2017)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (448.656 KB)

Abstract

Anak adalah termasuk ahli waris dari orang tuanya kelak ketika mereka meninggal, namun dalam kasus anak sumbang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 867 bahwa undang-undang tidak memberikan hak waris, hanya memberikan hak menuntut pemberian nafkah kepada anak sumbang seperlunya terhadap harta orang tuanya, dalam hukum Islam anak sumbang mendapatkan hak waris dari garis ibunya, hal ini sesuai dengan KHI pasal 186 bahwa anak sumbang mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga pihak ibunya. Terdapat dua permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini. Pertama, Bagaimanakah kedudukan anak sumbang dalam KUHPerdata terhadap harta warisan. Kedua, Bagaimanakah analisis Hukum Islam Terhadap Pasal 867 KUHPerdata terkait dengan kedudukan anak sumbang terhadap harta warisan. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan filosofis-normatif. Jenis bahan baku yang digunakan yaitu berupa bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengolahan bahan hukum yaitu dengan kepustakaan (Library Research). Berdasarkan penelitian yang dilakukan, didapatkan kesimpulan bahwa Anak sumbang menurut KUHPerdata yaitu anak yang dilahirkan dari hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang diantara keduanya terdapat larangan untuk menikah, dan anak tersebut bukan anak sah dan tidak dapat diakui pula. Oleh karena kedudukannya sebagai anak luar kawin, maka berdasarkan Pasal 867 KUHPerdata ia tidak mendapatkan harta warisan dari orang tuanya, melainkan hanya mendapatkan nafkah saja, itupun sebatas kemampuan orang tuanya, sedangkan Hukum Islam memandang bahwa anak sumbang dinasabkan kepada ibunya, dan juga akan mendapatkan waris dari pihak ibunya. Keyword : anak sumbang, kedudukan, hak waris

Page 1 of 1 | Total Record : 9

 1 

Filter by Year

2017 2017


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 2, No 4 (2019) Vol 2, No 3 (2019) Vol 2, No 2 (2019) Vol 2, No 1 (2019) Vol 1, No 6 (2019) Vol 1, No 5 (2019) Vol 1, No 4 (2019) Vol 1, No 3 (2019) Vol 1, No 2 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 6 (2018) Vol 1, No 5 (2018) Vol 1, No 4 (2018) Vol 1, No 3 (2018) Vol 1, No 2 (2018) Vol 1, No 1 (2018) Vol 1, No 5 (2017) Vol 1, No 4 (2017) Vol 1, No 3 (2017) Vol 1, No 2 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 1 (2016) Vol 2, No 2 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue