cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
Civil Law
Published by Universitas Sumatera Utara
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Civil Law adalah Jurnal yang memuat karya ilmiah di bidang hukum keperdataan dikelola oleh Departemen Keperdataaan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
Arjuna Subject : -
Articles 10 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 1, No 5 (2018)" : 10 Documents clear
PENYELESAIAN HUKUM MELALUI LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN OLEH KREDITUR TERHADAP DEBITUR YANG WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KARTU KREDIT (Studi Pada PT. Bank Mega Cabang Medan) AKBAR FARIZ TANDJUNG
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 5 (2018)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (755.379 KB)

Abstract

Eksistensi Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI) pada kenyataanya dirasa belum efektif untuk menangani permasalahan sengketa bisnis yang ada di masyarakat, hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya permasalahan sengketa bisnis yang tidak mampu ditangani oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Permasalahan dalam penelitian yaitu persyaratan penyelesaian sengketa perbankan melalui lembaga alternatif oleh kreditur terhadap debitur yang wanprestasi dalam perjanjian kartu kredit pada PT. Bank Mega Cabang Medan. Proses penyelesaian sengketa perbankan melalui lembaga alternatif oleh kreditur terhadap debitur yang wanprestasi dalam perjanjian kartu kredit pada PT. Bank Mega Cabang Medan, kendala dan solusi penyelesaian sengketa perbankan melalui lembaga alternatif oleh kreditur terhadap debitur yang wanprestasi dalam perjanjian kartu kredit pada PT. Bank Mega Cabang Medan. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tertier. Teknik pengumpulan dilakukan studi pustaka (library research) dan studi lapangan (field research), alat pengumpul data dilakukan dengan wawancara, teknik analisis data menggunakan kualitatif. Persyaratan penyelesaian sengketa perbankan melalui lembaga alternatif oleh kreditur terhadap debitur yang wanprestasi dalam perjanjian kartu kredit pada Bank Mega, terlebih dahulu diselesaikan oleh OJK, apabila tidak tercapai kesepakatan antara debitur dengan OJK, maka debitur dan OJK dapat mengajukan permintaan penyelesaian sengketa kepada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS). Proses penyelesaian sengketa perbankan melalui lembaga alternatif oleh kreditur terhadap debitur yang wanprestasi dalam perjanjian kartu kredit pada Bank Mega, terima pengaduan dan dengar detail isi pengaduan informasikan kepada debitur bahwa pengaduan akan ditindaklanjuti dan debitur akan diinformasikan penyelesaiannya. Minta dokumen pendukungnya untuk keperluan investigasi, lakukan input di sistem penanganan pengaduan konsumen, lakukan cetak lembar hasil input dari CCBM, dari yang bank input akan di print dan diberikan kepada nasabah. Kendala dan penyelesaian sengketa perbankan melalui lembaga alternatif oleh kreditur terhadap debitur yang wanprestasi dalam perjanjian kartu kredit pada Bank Mega, yaitu internal terdiri atas minimimnya sumber daya manusia baik kualitas maupun kwantitas  Bank Mega yang memahami penyelesaian sengketa alternatif, lemahnya kelembagaan, minimimnya anggaran dan eksternal terdiri atas luasnya ruang lingkup yang dibahas, budaya masyarakat, kesadaran hukum konsumen, rendahnya tidak adanya itikad baik dari debitur untuk menyelesaiakan masalah dan Ketidaktepatan waktu hingga proses penyelesaian sengketa menjadi tidak efisien, sehingga beban yang ditanggung menjadi lebih besar. Solusi yang dilakukan Bank Mega internal yaitu menambah  anggaran dan   eksternal, peran pemerintah. Kata Kunci: Alternatif Penyelesaian Sengketa, Perjanjian Kartu Kredit
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARA PIHAK DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE MENURUT UU NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK ANNISA WAHYUNI PURBA
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 5 (2018)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (621.189 KB)

Abstract

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.Transaksi jual beli online bagi para pihak yang saat ini disekitar kita yaitu perjanjian transaksi yang memudahkan konsumen karena dapat diakses keseluruh dunia pada waktu yang tidak terbatas atau dengan kata lain online 24 jam setiap hari dalam 7 hari seminggu dan disatu sisi memberikan keuntungan bagi pihak usaha. Saat ini, hukum Indonesia telah mengatur transaksi jual beli online dalam sebuah undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (normatif law research) dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisis yang digunakan adalah analisis data secara kualitatif, komprehensif dan lengkap. Pelaksanaan transaksi jual beli online dapat dilihat dari perbedaannya dengan transaksi jual beli beli secara konvensional yaitu media yang digunakan pada transaksi jual beli elektronik adalah media elektronik atau internet. Bentuk perlindungan hukum terhadap para pihak dalam transaksi jual beli online dijelaskan sebagai permasalahan yang penting seputar transaksi jual beli online yaitu Privasi, Otoritas Subjek Hukum dan Objek Transaksi e-commerce.Bentuk penyelesaian sengketa transaksi jual beli online dilakukan dengan Litigasi (pengadilan) dan Non Litigasi yang dapat ditempuh melalui Lembaga Swadaya Masyarakat, Direktorat Perlindungan Konsumen Disperindag, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), dan pelaku usaha sendiri secara kekeluargaan.   Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Transaksi, Jual Beli Online, Para Pihak.
TINJAUAN HUKUM TERHADAP PT. KERETA API INDONESIA TENTANG PERUBAHAN BENTUK PERUSAHAAN DAN BENTUK TANGGUNG JAWAB TERHADAP PENUMPANG (Ditinjau dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian) FADHILA DARATULAILA
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 5 (2018)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (326.187 KB)

Abstract

Pada tanggal 28 September 1945 sebagai Hari Kereta Api Indonesia, serta dibentuknya “Djawatan Kereta Api Republik Indonesia” (DKARI). Pada tahun 1963 DKA pun berubah menjadi PNKA (Perusahaan Negara Kereta Api). Pada tanggal 15 September 1971, nama PNKA berubah menjadi PJKA (Perusahaan Jawatan Kereta Api) selama dekade 1970-an hingga awal dekade 1990-an. Pada tanggal 2 Januari 1991, PJKA berubah menjadi Perusahaan Umum Kereta Api (Perumka). Pada masa ini, kerugian-kerugian seperti yang dialami oleh PJKA pada beberapa tahun lalu dapat ditekan. Akhirnya pada tahun 1 Juni 1999 perumka secara resmi berubah menjadi PT KA (PT Kereta Api). Pada tahun 2010 nama PT Kereta Api berubah menjadi PT. Kereta Api Indonesia (persero) (PT KAI). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis, normatif, dan empiris. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hokum yang bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer, sekunder, dantersier.Pengumpulan data yang digunakan yaitu penelitian kepustakaan (library research), penelitian lapangan (field research).Analisis data yang dilakukan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang Perubahan Bentuk Perusahaan dan Bentuk Tanggung Jawab Terhadap Penumpang pada PT.Kereta Api Indonesia. Bahwa kereta api pada saat ini adalah merupakan moda transportasi massal yang sangat diminati oleh masyarakat sekarang ini. Seiring berkembangnya zaman, kereta api banyak mengalami perubahan bentuk perusahaan.   Kata Kunci :Perubahan,Bentuk Perusahaan
PELAKSANAAN KONTRAK KERJA ANTARA PEKERJA DENGAN PERUSAHAAN (STUDI PADA PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IV PULU RAJA) MUH. WILLY SINARTA TANJUNG
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 5 (2018)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (593.237 KB)

Abstract

Kontrak kerja atau perjanjian kerja merupakan sarana pendahulu sebelum berlangsungnya hubungan kerja yang mencerminkan keadilan bagi pengusaha maupun bagi pekerja karena keduanya akan terlibat dalam suatu hubungan kerja. Hukum kontrak atau hukum perjanjian merupakan salah satu bidang kajian hukum yang selalu berkembang seirama dengan pertumbuhan masyarakat karena pesatnya kegiatan bisnis yang dilakukan dalam masyarakat modern dan pesatnya transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah dengan pihak lainnya. Adapun permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kerja antara pekerja dengan PT. Perkebunan Nusantara IV Pulu Raja, apa faktor-faktor penyebab sengketa dalam perjanjian antara pekerja dengan PT. Perkebunan Nusantara IV Pulu Raja, dan bagaimana penyelesaian sengketa dalam perjanjian antara pekerja dengan PT. Perkebunan Nusantara IV Pulu Raja. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan yuridis normatif dan penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian yang menitikberatkan perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum. Dalam pelaksanaan kontrak kerja antara pekerja dengan perusahaan di PT. Perkebunan Nusantara IV Pulu Raja adalah berupa perjanjian kerja bersama (PKB). Untuk meningkatkan produktivitas dan hubungan yang harmonis, dinamis dan berkeadilan antara Direksi dan Karyawan, maka PT Perkebunan Nusantara IV Pulu Raja dalam lingkup BUMN Perkebunan memandang perlu menyusun Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang rumusnya memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban antara Direksi dan Karyawan. Faktor-faktor yang menyebabkan sengketa dalam perjanjian antara pekerja dengan PT.Perkebunan Nusantara IV Pulu Raja semuanya sama dengan yang dialami perusahaan lain didalam perjanjian kerja. Diantaranya yaitu tindakan wanprestasi, perbuatan melawan hukum, dengan sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik Perusahaan yang menimbulkan kerugian bagi Perusahaan. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial dimuat pasal 64 pada PKB antara PT Perkebunan Nusantara IV dengan Serikat Pekerja Perkebunan (SPBUN) PT Perkebunan Nusantara IV.   Kata kunci : Pelaksanaan, Kontrak Kerja
IMPLEMENTATION OF LAND USE COOPERATION AGREEMENT AS VEHICLE WAITING PLACE BETWEEN PT. PELABUHAN INDONESIA-I (LTD.) BELAWAN BRANCH AND PT. HABONARON DO BONA MUHAMMAD FAISAL MAHYAN
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 5 (2018)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (490.294 KB)

Abstract

Perjanjian kerjasama pemanfaatan lahan sebagai tempat tunggu kendaraan antara PT. Pelabuhan Indonesia – I (Persero) Cabang Belawan dan PT. Habonaron Do Bona adalah salah satu perkembangan hukum perjanjian dalam dunia bisnis. Implementasi dari perjanjian kerjasama ini menimbulkan hubungan hukum berupa hak dan kewajiban yang disepakati oleh para pihak dalam perjanjian. Adanya sengketa yang terjadi oleh para pihak diakibatkan salah satu pihak melakukan wanprestasi atas perjanjian tersebut. Adapun rumusan masalah pembahasan skripsi ini adalah bagaimana pengaturan perjanjian kerjasama dari segi hukum perdata, bagaimana penyelesaian sengketa yang dilakukan apabila terjadi wanprestasi salah satu pihak dalam perjanjian antara PT. Pelabuhan Indonesia – I (Persero) Cabang Belawan dan PT. Habonaron Do Bona, serta akibat-akibat hukum apa yang timbul dari perjanjian kerjasama pemanfaatan lahan sebagai tempat tunggu kendaraan yang dibuat antara PT. Pelabuhan Indonesia – I (Persero) Cabang Belawan dan PT. Habonaron Do Bona. Spesifikasi penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah bersifat deskriptif analisis, mengarah pada penelitian hukum yuridis empiris, yaitu penelitian terhadap masalah dengan melihat dan memperhatikan norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dari permasalahan yang ditemui dalam penelitian di lapangan. Perjanjian kerjasama menurut hukum perjanjian merupakan jenis perjanjian tidak bernama (innominaat) yang dilahirkan berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak ini sesuai dengan syarat sahnya perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 1320 KUHPerdata. Terdapat wanprestasi yang dilakukan oleh pihak kedua, yakni belum membayar biaya kerjasama sebesar Rp 477.552.811 kepada pihak pertama. Upaya penyelesaian perselisihan yang tetap dilakukan oleh pihak pertama tetap melalui kekeluargaan dan musyawarah dengan mencoba memanggil pihak debitur untuk memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu penulis menyarankan bahwa perjanjian kerjasama bagi para pelaku usaha harus benar-benar mengacu ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KUHPerdata agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan bagi salah satu pihak. Kata kunci: Implementasi, Perjanjian, kerjasama
PENCABUTAN PENGAMPUAN DALAM KEADAAN CURANDUS TERBUKTI SEHAT (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.152/K/PDT/2014) MUHAMMAD ZOVI KURNIAWAN SIREGAR
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 5 (2018)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (606.605 KB)

Abstract

Pengampuan atau curatele adalah keadaan dimana seseorang karenasifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalam segala hal cakap untukbertindak di dalam lalu lintas hukum. seseorang diletakkan dalam pengampuanmenurut pasal 343 KUHPerdata. Didalam Putusan Mahkamah Agung Nomor152/K/Pdt/2014 dikatakan bahwa telah terjadi pencabutan pengampuan dimanacurandus dinyatakan sehat.untuk itu dalam penelitian ini diangkat permasalahan tersebut.Penelitian ini Untuk mengetahui pengaturan pengampuan didalamKUHPerdata.Serta mengetahui akibat hukum terhadap orang yang ditaruhdibawah pengampuan berkaitan dengan kepengurusan harta.Juga mengetahuibagaimana pertimbangan-pertimbangan hakim terhadap penetapanpencabutan pengampuan dalam Putusan Mahkamah Agung nomor 152 K/Pdt/2014.Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini bersifat studi yuridisnormative.Penelitian secara yuridis normative maksudnya penelitian yangmengacu pada studi kepustakaan yang ada atau pun terhadap data sekunder yangdigunakan.Jenis data yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian iniadalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahankepustakaan.Penelitian ini juga didukung oleh data empiris berdasarkan wawancara dengan hakim di pengadilan Negeri Medan.Hasil dari penelitian ini adalah bahwa majelis hakim pada tingkatpengadilan negeri telah tepat dalam menerapkan hukum karena siterampumengalami kesembuhan, sehingga penyebab diletakkan pengampuannyaterhapus.Menurut mahkamah agung Judexfacti tidak salah dalam menerapkanhukum dan telah memberi pertimbangan hukum yang cukup, karena permohonanpengakhiran atau penghentianpengampuan (curatele) dimungkinkan danpengadilan negeri berwenang untuk itu.Hakim harus menjadikan putusan Mahamah Agung No.152/K/PDT/2014sebagai Preseden Yurisprudensi. Serta Pengaturan tentang pengampuan perlu diperjelas dalam suatu peraturanperundang-undang.Kata Kunci: Pengampuan, Putusan, Lemahnya pikiran, dan permohonanpengampuan
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK ASUH ANAK (HADHANAH) BERDASARKAN UU NO.01 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN UU NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MEDAN NOMOR: 192/PDT.G/2013/PA.MDN) NADYA PUTRI KAROZA BR GINTING
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 5 (2018)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (654.796 KB)

Abstract

Anak adalah titipan dari Tuhan yang harus dijaga dan dirawat oleh setiap orang tua. Baik ayah maupun ibu dari anak-anak itu sama-sama berkeinginan keras untuk dapat lebih dekat dengan anak-anaknya agar dapat membimbing langsung dan mendidik anak-anaknya. Namun, dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki seorang anak harus terpisah dari ayah atau ibunya akibat putusnya perkawinan orangtuanya. Dalam arti bila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan, maka kemudaratan akan terjadi. Berdasarkan hal tersebut penulis mengangkat judul skripsi; Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Asuh Anak KUH Perdata dan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor: 192/Pdt.G/2013/PA.Mdn). Masalah didalamnya mengenai hak-hak anak, tanggungjawab orangtua terhadap anaknya, dan akibat hukum yang timbul dalam perkara Nomor: 192/Pdt.G/2013/Pa-Mdn. Metode Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Yuridis Normat\ if. PenelitianYuridis Normatif mengacu pada bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini dan putusan pengadilan nomor: 192/Pdt.G/2013/PA-Mdn. Hasil penelitian, diperoleh bahwa perceraian merupakan jalan akhir yang harus ditempuh jika sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga. Dan anak adalah yang menjadi korbannya. Jika anak yang menjadi korban perceraian masih belum mumayyiz (dibawah 12 tahun), maka anak tersebut wajib ikut dengan ibunya. Karena anak tersebut masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu dan masih perlu dibimbing dalam segala hal terutama pendidikannya.  Bukan berarti sang ayah tak boleh campur tangan dalam mendidik sang anak, namun skill ibu dalam mengurus dan mengasuh anaknya lebih diutamakan disini. Dan walaupun telah terjadi perceraian antara seorang ayah dan ibu, namun sang ayah harus tetap membiayai sang anak seperti diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf a,b dan c. Seorang ayah harus  menjalankan tanggungjawabnya sebagai seorang ayah meskipun ia dan sang istri telah bercerai. Karena anaknya tetap lah anaknya. Jika sang ayah berkeinginan menikah lagi, itu tak masalah. Asal ia tak melupakan kewajibannya terhadap anak kandungnya. Karena jika sang ayah tak membiayai dan memberikan kasih sayang terhadap anaknya, maka anak tersebut tentunya akan merasa sedih dan tak diperhatikan lagi oleh ayahnya. Dan bisa saja anak tersebut jadi merasa benci teradap ayahnya. Karena perceraian selalu menyebabkan anak menjadi korban dan anak tersebut mungkin belum siap secara mental. Apalagi ketika anak tersebut masih kecil dan harus menerima kenyataan bahwa ayah dan ibunya telah bercerai. Kata Kunci : Perceraian, Hak Asuh Anak, Akibat Hukum dari Perceraian.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK ASUH ANAK (HADHANAH) BERDASARKAN UU NO.01 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN UU NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MEDAN NOMOR: 192/PDT.G/2013/PA.MDN) NIDA’UL HAQ LUBIS
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 5 (2018)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (763.338 KB)

Abstract

Anak adalah titipan dari Tuhan yang harus dijaga dan dirawat oleh setiap orang tua. Baik ayah maupun ibu dari anak-anak itu sama-sama berkeinginan keras untuk dapat lebih dekat dengan anak-anaknya agar dapat membimbing langsung dan mendidik anak-anaknya. Namun, dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki seorang anak harus terpisah dari ayah atau ibunya akibat putusnya perkawinan orangtuanya. Dalam arti bila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan, maka kemudaratan akan terjadi. Berdasarkan hal tersebut penulis mengangkat judul skripsi; Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Asuh Anak KUH Perdata dan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor: 192/Pdt.G/2013/PA.Mdn). Masalah didalamnya mengenai hak-hak anak, tanggungjawab orangtua terhadap anaknya, dan akibat hukum yang timbul dalam perkara Nomor: 192/Pdt.G/2013/Pa-Mdn. Metode Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Yuridis Normat\ if. PenelitianYuridis Normatif mengacu pada bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini dan putusan pengadilan nomor: 192/Pdt.G/2013/PA-Mdn. Hasil penelitian, diperoleh bahwa perceraian merupakan jalan akhir yang harus ditempuh jika sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga. Dan anak adalah yang menjadi korbannya. Jika anak yang menjadi korban perceraian masih belum mumayyiz (dibawah 12 tahun), maka anak tersebut wajib ikut dengan ibunya. Karena anak tersebut masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu dan masih perlu dibimbing dalam segala hal terutama pendidikannya.  Bukan berarti sang ayah tak boleh campur tangan dalam mendidik sang anak, namun skill ibu dalam mengurus dan mengasuh anaknya lebih diutamakan disini. Dan walaupun telah terjadi perceraian antara seorang ayah dan ibu, namun sang ayah harus tetap membiayai sang anak seperti diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf a,b dan c. Seorang ayah harus  menjalankan tanggungjawabnya sebagai seorang ayah meskipun ia dan sang istri telah bercerai. Karena anaknya tetap lah anaknya. Jika sang ayah berkeinginan menikah lagi, itu tak masalah. Asal ia tak melupakan kewajibannya terhadap anak kandungnya. Karena jika sang ayah tak membiayai dan memberikan kasih sayang terhadap anaknya, maka anak tersebut tentunya akan merasa sedih dan tak diperhatikan lagi oleh ayahnya. Dan bisa saja anak tersebut jadi merasa benci teradap ayahnya. Karena perceraian selalu menyebabkan anak menjadi korban dan anak tersebut mungkin belum siap secara mental. Apalagi ketika anak tersebut masih kecil dan harus menerima kenyataan bahwa ayah dan ibunya telah bercerai. Kata Kunci : Perceraian, Hak Asuh Anak, Akibat Hukum dari Perceraian.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DI PT. PERKEBUNAN NUSANTARA III RIDHA FAULIKA IRTIYAH
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 5 (2018)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (622.201 KB)

Abstract

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menjelaskan setiap Perseroan yang kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau Corporate Social Responsibility (CSR). Begitu pula dengan PT. Perkebunan Nusantara III yang merupakan Badan Usaha Milik Negara yang menjalankan kegiatannya dibidang perkebunan. Skripsi ini berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) di PT. Perkebunan Nusantara III. Adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimanakah pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) di PT. Perkebunan Nusantara III, Bagaimanakah aspek-aspek yuridis dan akibat hukum atas pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) oleh PT. Perkebunan Nusantara III, Bagaimanakah aspek-aspek sosial terhadap masyarakat atas pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) oleh PT. Perkebunan Nusantara III. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi yaitu metode penelitian hukum normatif empiris, yaitu melakukan penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu. Pengkajian tersebut bertujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan pada peristiwa hukum itu sesuai atau tidak dengan ketentuan undang-undang. Penelitian hukum normatif empiris ini terdapat 2 tahap. Tahap 1 kajian mengenai hukum normatif (undang-undang) atau library research. Tahap 2 kajian mengenai hukum empiris atau field research berupa terapan (implementasi) peristiwa hukum tersebut. Sehingga penelitian ini membutuhkan data sekunder dan data primer. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa PT. Perkebunan Nusantara III melaksanakan CSR yang bersifat mandatory berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Bentuk CSR yang dilaksanakan oleh PT. Perkebunan Nusantara III antara lain: Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) berupa: bantuan korban bencana alam, pendidikan dan/atau pelatihan, pengembangan prasarana dan/atau sarana umum, sarana ibadah serta bantuan sosial kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan. Selain PKBL, ada program sosial lainnya berupa pelayanan kesehatan terhadap karyawan dan masyarakat sekitar di rumah sakit perusahaan, polibun dan rumah sakit rujukan diluar perusahaan untuk karyawan yang membutuhkan penanganan khusus dan pengembangan rumah ibadah di Kebun/Unit. Dengan adanya program CSR yang dilaksanakan PT. Perkebunan Nusantara III ini membantu masyarakat yang berada di lingkungan sekitar perusahaan akan tetapi belum merata dikarenakan kurang maksimalnya sosialisasi mengenai CSR oleh PT. Perkebunan Nusantara III.   Kata Kunci : Corporate Social Responsibility, Badan Hukum
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PELANGGAN LAYANAN INDIHOME FIBER TERKAIT DENGAN KUALITAS LAYANAN YANG DITAWARKAN DITINJAU DARI UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UU NO. 36 TAHUN 1999 TENTANG TELEKOMUNIKASI (Studi di PT VIENNAROITO A S
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 1, No 5 (2018)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (348.791 KB)

Abstract

Di zaman yang semakin modern ini kebutuhan akan barang dan/jasa yang dibutuhkan konsumen semakin meningkat, khususnya jasa telekomunikasi. Oleh sebab itu untuk memberikan keseimbangan diantara kedua belah pihak, pelaku usaha atau penyedia jasa telekomunikasi membuat perjanjian sebelum diadakannya hubungan hukum antara konsumen dengan pelaku usaha agar tercapai keseimbangan, tetapi masih banyak kasus konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha. Permasalahan yang dibahas yakni mengenai bagaimana pengaturan hubungan hukum antara konsumen pelanggan layanan IndiHome Fiber dengan PT. Telkom, hambatan yang dialami konsumen pelanggan layanan IndiHome Fiber terkait dengan kualitas layanan yang ditawarkan dan perlindungan hukum konsumen pelanggan layanan IndiHome Fiber berdasarkan UU Perlindungan Konsumen dan UU Telekomunikasi. Metode penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif yaitu mengacu pada norma-norma hukum, penelitian ini bersifat deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data adalah studi kepustakaan (library research) dan dilakukan juga wawancara dengan pihak terkait untuk mendapatkan fakta dilapangan. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa hubungan hukum yang terjalin antara konsumen pelanggan layanan IndiHome Fiber dengan PT. Telkom adalah asas kebebasan berkontrak. Hambatan yang dialami konsumen pelanggan layanan IndiHome Fiber terkait dengan kualitas layanan yang sering dialami konsumen yaitu jaringan yang kurang stabil dan masalah administrasi. Perlindungan hukum kepada konsumen pelanggan layanan IndiHome Fiber berdasarkan UU Perlindungan Konsumen dan UU Telekomunikasi sudah mengakomodir hak-hak maupun kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Badan-badan yang mengawasi layanan telekomunikasi yaitu Pemerintah, pengusaha/asosiasi dan masyarakat juga  memberikan perlindungan, penyuluhan dan membantu konsumen dalam memperjuangkan hak-haknya dalam masalah telekomunikasi.   Kata Kunci : Konsumen, Perlindungan Hukum, Telekomunikasi.

Page 1 of 1 | Total Record : 10

 1 

Filter by Year

2018 2018


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 2, No 4 (2019) Vol 2, No 3 (2019) Vol 2, No 2 (2019) Vol 2, No 1 (2019) Vol 1, No 6 (2019) Vol 1, No 5 (2019) Vol 1, No 4 (2019) Vol 1, No 3 (2019) Vol 1, No 2 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 6 (2018) Vol 1, No 5 (2018) Vol 1, No 4 (2018) Vol 1, No 3 (2018) Vol 1, No 2 (2018) Vol 1, No 1 (2018) Vol 1, No 5 (2017) Vol 1, No 4 (2017) Vol 1, No 3 (2017) Vol 1, No 2 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 1 (2016) Vol 2, No 2 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue