cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
Civil Law
Published by Universitas Sumatera Utara
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Civil Law adalah Jurnal yang memuat karya ilmiah di bidang hukum keperdataan dikelola oleh Departemen Keperdataaan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
Arjuna Subject : -
Articles 10 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 2, No 2 (2019)" : 10 Documents clear
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN PENGADAAN PEKERJAAN JASA KONSULTANSI ANTARA KEMENTERIAN ESDM DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU TERBARUKAN DENGAN PT GURMILANG RANCANG KRETAMA AKMAL FAUZAN
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 2, No 2 (2019)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (548.051 KB)

Abstract

Salah satu yang menjadi tulang punggung bagi perekonomian negara Indonesia adalah Pekerjaan Jasa Konsultansi. Pekerjaan Jasa Konsultansi merupakan bagian yang memiliki kedudukan penting karena menghasilkan jasa sehingga selalu ada tempat dipasar sebagai kebutuhan masyarakat luas. Jasa Konsultansi mempunyai peranan yang sangat strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan. Jasa Konsultansi harus dikembangkan dalam rangka pemerataan  pembangunan serta mewujudkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka dari itu pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Peraturan Presiden ini mengatur bagaimana cara pelaksanaan, dan penyelesaian pekerjaan Jasa Konsultansi. Dalam hal ini Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pekerjaan jasa konsultansi yang dilakukan pihak PT.Gurmilang Rancang Kretama. Menurut Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah baik berupa penetapan kriteria maupun pengawasan dari pemerintah terhadap Perusahaan Penyedia Jasa Konsultansi, serta kendala dan hambatan yang dihadapi oleh pihak PT. Gurmilang Rancang Kretama. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Normatif-Empiris dimana penulis menggabungkan antara pendekatan Normatif dengan adanya penambahan unsur Empiris. Perjanjian menurut pasal 1313 KUHPerdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih. Dan PT.Gurmilang Rancang Kretama bersama Direktorat Jenderal EBTKE merupakan pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian. Dan PT.Gurmilang Rancang Kretama bersama Direktorat Jenderal EBTKE juga berusaha untuk mengadakan perjanjian yang sah menurut ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan isi perjanjian tersebut adalah waktu penyelesaian pekerjaan. Kata Kunci : Pekerjaan Jasa Konsultansi, Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Jasa Konsultansi
KEDUDUKAN HUKUM AKTA PERDAMAIAN YANG DIBUAT DIHADAPAN NOTARIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI MEDANNOMOR : 305/PDT/2015/PT-MDN) ELLYSNA PUTRI SIREGAR
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 2, No 2 (2019)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (527.354 KB)

Abstract

Akta perdamaian yang dibuat notaries dapat digunakan sebagai salah satu pilihan perdamaian diluar pengadilan oleh pihak yang berperkara. Akta perdamaian tersebut dibuat untuk mengakomodir kepentingan para pihak agar mendapat kesepakatan dan jalan keluar dari sengketa yang sedang berjalan dipengadilan. Kedudukan akta perdamaian notaries dalam dalam keputusan pengadilan masih menjadi hal yang tidak banyak diketahui oleh masyarakat umum. Kehadiran notaris lah yang diharapkan dapat memberi pengetahuan pemahaman bagi masyarakat serta membantu dan melayani masyarakat dalam mengeluarkan alat bukti dan keterangan perbuatan hukum yang bersifat otentik. Sangat penting dipahami lebih lanjut bagaimana akta perdamaian dapat mengakomodir kepentingan para pihak dan bagaimana kedudukan akta perdamaian notaris terhadap putusan pengadilan. Penelitian terhadap kedudukan akta perdamaian notaris terhadap putusan pengadilan menggunakan metode penelitian normatif melalui studi kepustakaan. Pendekatan penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan data analisis secara induktif deskriptif yang bertujuan menggambarkan secara menyeluruh mengenai permasalahan yang muncul, mengkaji dan merumuskan fakta hukum secara sistematis untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perdamaian diluar pengadilan dengan menggunakan akta notaris sehingga mampu menjawab permasalahan yang berkaitan dengan analisis yuridis putusan pengadilan tinggi no 305/PDT/2015/PT-MDN. Proses penyelesaian sengketa dengan akta perdamaian merupakan sebuah jalan keluar yang penyelesaian permasalahan dengan cepat dan murah. Dengan demikian, akta perdamaian yang dibuat dihadapan notaris mempunyai kedudukan dan kekuatan hukum yang sah terhadap putusan pengadilan dan berfungsi sebagai alat bukti yang sah dalam berperkara. Akta perdamaian notaris juga mempunyai kekuatan eksekutorial jika di sertai dengan penetapan oleh ketua pengadilan yang berisi eksekusi agar akta perdamaian dapat dilaksanakan serta jaminan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa yang tertuang dalam akta perdamaian.   Kata Kunci : Akta perdamaian, Notaris, Putusan Pengadilan
EFEKTIFITAS UNDANG-UNDANG NO 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN TERHADAP KESELAMATAN PENUMPANG TRANSPORTASI LAUT (STUDI PADA PT. ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO) CABANG SINGKIL) KURRATUL AKYUN
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 2, No 2 (2019)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (245.131 KB)

Abstract

Indonesia berada di antara dua Samudra yaitu Samudera Fasifik dan Samudera Hindia serta berada di antara dua benua yakni Benua Asia dan Benua Australia. Indonesia juga Negara Maritim, diamana lautan Indonesia lebih luas di bandingkan daratannya. Oleh sebab itu sudah pasti akan ada moda transportasi sebagai sarana maupun prasarana penunjang pemindahan orang.sudah sewajarnya pemerintah memperhatikan segala hal yang menyangkut transportasi laut terutama dari segi keamanan dan keselamatannya. Oleh karena itu yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana penyelenggaraan pengangkutan penumpang dalam angkutan laut, bentuk perlindungan dan juga mengefektifitaskan Peraturan yang ada yakni Undang-Undang No 17 tahun 2008 tentang pelayaran terhadap keselamatan penumpang transportasi laut dalam hal ini melakukan penelitian pada PT.ASDP Ferry Cabang Singkil. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, karena penelitian ini bersumber dari hukum positif dengan melihat keterkaitannya dalam penerapan di masyarakat, kemudian data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Kualitatif normatif yaitu data yang diperoleh setelah disusun secara sistematis untuk kemudian dianalis secara kualitatif normatif dalam bentuk uraian, agar dapat ditarik kesimpulan untuk dapat dicapai kejelasan mengenai permasalahan yang akan diteliti. Hasil penelitian kepustakaan akan dipergunakan untuk menganalisis data, kemudian data dianalisis secara kualitatif normatif untuk menjawab permasalahan dalam skripsi ini. Penyelenggaraan pengangkutan penumpang dalam angkutan laut harus benar-benar di perhatikan agar perlindungan terhadap keamanan dan keselamatan penumpang transportasi laut dapat terpenuhi. kesimpulan pokok yang dapat di ambil dari penulisan skripsi ini adalah dengan diundangkan nya Undang-Undang No 17 tahun 2008 maka telah diatur pula bagaimana perlindungan hukum bagi pengguna jasa transportasi laut, yang secara tegas melarang pengangkut untuk tidak bertanggung jawab sama sekali atau terbatas untuk kerugian yang di sebababkan oleh alat pengangkutnya, Bukti adanya perjanjian pengangkutan adalah karcis penumpang. Adapun yang menjadi saran dalam skripsi ini adalah untuk meningkatkan kemampuannya menunjang kewajiban nya sebagai pelaksana pengangkutan, pihak pengangkut bersama sama dengan masyarakat dan pemerintah harus bekerjasama untuk merealisasikan hal tersebut.   Kata Kunci :pelayaran, keselamatan, penum
TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI) TERHADAP PENULISAN SKRIPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA (STUDI TERHADAP SKRIPSI MAHASISWA STRATA-1 FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATER RINDAM SAMUEL SIPAYUNG
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 2, No 2 (2019)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (548.596 KB)

Abstract

Skripsi adalah karangan ilmiah yang wajib di tulis oleh mahasiswa sebagai bagian dari persyaratan akhir pendidikan akademis. Skripsi bertujuan untuk mengasah kemampuan mahasiswa dalam hal menginput dan memperoleh data dari pokok permasalahan atau penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa. Permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu pengaturan perlindungan hukum penulisan skripsi dalam UU No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Penerapan Peraturan Plagiarisme penulisan skripsi  menurut UU Hak Cipta di lingkungan FH USU, Persepsi mahasiswa terhadap plagiarisme penulisan skripsi yang terjadi di lingkungan FH USU. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Jenis data yang dipakai adalah data sekunder yang terdiri dari data hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumulan data yaitu dengan studi kepustakaan. Data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan hasil penulisan yang bersifat deskriptif. Perlindungan terhadap hasil penulisan skripsi sama memiliki perlindungan terhadap hak moral dan hak ekonomi bagi mahasiswa yang dimana pada penulisan skripsi lebih condong kepada hak moral karena kurang memiliki nilai ekonomi. Penerapan peraturan plagiarisme penulisan skripsi di lingkungan FH USU telah dilaksanakan, dilihat dari Peraturan Rektor USU No. 03 Tahun 2017 tentang Peraturan Akademik Program Sarjana USU. Persepsi mahasiswa terhadap Plagiarisme penulisan skripsi dalam pengumpulan data pada 100 orang mahasiswa mayoritas telah mengetahui tentang aturan dan larangan terhadap aturan Plagiarisme. Kata Kunci :  Perlindungan Skripsi, Hak Cipta, Plagiarisme
PERAN MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PEMBAGIAN HARTA WARISAN (STUDI DI PENGADILAN NEGERI MEDAN) RUTHMAYANA GABRIELLA MAYLIN
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 2, No 2 (2019)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (696.815 KB)

Abstract

Salah satu proses penting dalam perjalanan kehidupan manusia adalah meninggal dunia, sehingga peristiwa ini menimbulkan hubungan  hukum yang menyangkut hak para keluarganya (ahli waris) terhadap seluruh harta peninggalannya. Tentu saja hal ini dapat menimbulkan konflik antar pihak. Pihak-pihak yang bersengketa diberi kebebasan untuk menentukan mekanisme pilihan penyelesaian sengketa yang dikehendaki. Salah satu lembaga hukum yang termasuk dalam lembaga penyelesaian sengketa alternatif adalah mediasi. Proses mediasi selalu ditengahi oleh seorang atau lebih mediator yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa yang netral dan independen dalam suatu keputusan sengketa. Dengan latar belakang skripsi ini, merumuskan masalah tentang tinjauan umum tentang harta warisan, penyelesaian sengketa melalui mediasi di pengadilan, dan peran mediator dalam penyelesaian sengketa pembagian harta warisan di Pengadilan Negeri Medan. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian yuridis normatif, sifat penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian deskkriptif, data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder, metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan dan studi kepustakaan, alat pengumpulan data yang dilakukan yaitu studi dokumen dan pedoman wawancara, dan analisa data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah analisa kualitatif. Harta warisan adalah kekayaan yang berupa keseluruhan aktiva dan pasiva yang ditinggalkan pewaris dan berpindah kepada ahli waris. Sengketa-sengketa tentang harta warisan seperti salah satu ahli waris merasa tidak diuntungkan atau dirugikan, dan salah satu ahli waris tidak menerima harta warisan dengan adil. Mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah, dimana mediator bekerja sama dengan pihak yang bersengketa untuk mencari kesepakatan bersama. Mediasi di Pengadilan akan dilakukan setelah persidangan perkara telah dinyatakan dibuka oleh Hakim. Proses mediasi di Pengadilan Negeri Medan sesuai dengan proses mediasi yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dan mediator sangat berperan dalam proses mediasi di Pengadilan Negeri Medan. Kata Kunci : Penyelesaian Sengketa, Harta Warisan, Mediator
TINJAUAN YURIDIS KEWAJIBAN AYAH TERHADAP BIAYA NAFKAH ANAK SAH SETELAH TERJADINYA PERCERAIAN (STUDI PUTUSAN NO.1629/PDT.G/2018/PA-MDN) TRI ANGGRI LESTARI
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 2, No 2 (2019)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (507.292 KB)

Abstract

Perceraian dalam Hukum Perdata ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu. Perceraian yang sering kali terjadi dalam hubungan perkawinan pasti akan menimbulkan akibat yang fatal. Hal ini disebabkan karena kedua belah pihak akan dihadapkan pada masalah baru yang lebih menantang dikemudian hari. Selain kepada yang melakukannya (baik suami atau istri), juga kepada sang anak, baik dalam hak dan kewajiban yang ditimbulkannya. Mulai dari hak pemeliharaan anak yang belum mencapai usia 12 (dua belas) tahun yang mencangkup biaya pendidikan, pengasuhan dan perwaliannya. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Dalam perspektif yuridisdi maksudkan untuk menjelaskan dan memahami makna dan legalitas peraturan perundang-undangan yang mengatur penegakan hokum terhadap masalah biaya nafkah anak pasca perceraian. Penulis mengambil lokasi penelitian pada Kantor Pengadilan Agama Medan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan (library research) yaitu mempelajari dan menganalisis secara sistematika buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, artikel dan sumber lainnya yang berkaitan tentang pencatatan sipil. Adapun hasil yang diperoleh penulis melalui penelitian ini, yakni mengetahui tentang nafkah-nafkah yang diberikan kepada anaknya setelah terjadi perceraian, Nafkah, mengetahui dasar hukum tentang nafkah anak , tujuan dan prinsip prinsip nafkah, sebab sebab yang mewajibkan ayah memberikan nafkah kepada anak pasca perceraian. Berisikan tentang Penyelesian Perkara Perceraian dan Biaya Nafkah Anak dan Analisa Pertimbangan Hukum bagi Hakim dalam Memutuskan Perkara nafkah anak dapat dilihat dari segi hokum islam maupun dari undang undang yang berlaku hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa nafkah yang diberikan sudah sesuai dengan apa yang diminta oleh pihak penggugat, akan tetapi dalam prakteknya masih banyak ayah yang tidak membiayai nafkah anak dikarenakan beberapa faktor, terutama faktor ekonomi. Kata Kunci:Perceraian, Kewajiban Ayah, Nafkah Anak
TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS KETERANGAN AHLI WARIS YANG TIDAK MEMASUKAN SEMUA AHLI WARIS BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DALAM KAITAN JUAL BELI BENDA WARIS MUHAMMAD AMMAR RIZQ
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 2, No 2 (2019)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (459.131 KB)

Abstract

Notaris merupakan pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik. Adapun permasalahan dalam penelitian ini tanggung jawab terhadap akta autentik yang di buat oleh notaris. Pewarisan dinilai berdasarkan hukum perdata. Akibat hukum akta jual beli notaris terhadap benda waris yang tidak sesuai keterangan ahli waris. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif, penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan sebagai bahan penelitian ini data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara Studi kepustakaan (library research), data dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa tanggung jawab terhadap akta autentik yang di buat oleh notaris menurut UUJN adalah ketika notaris dalam  menjalankan  jabatannya terbukti  melakukan pelanggaran, maka notaris bertanggung jawab sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya baik tanggung jawab dari segi hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana yaitu sesuai ketentuan sanksi yang tercantum dalam UUJN , kode etik dan KUHP.  Pewarisan dinilai berdasarkan hukum perdata, dalam hukum waris perdata, berlaku suatu asas, yaitu apabila seseorang meninggal dunia (pewaris), maka demi hukum dan seketika itu juga hak dan kewajibannya beralih kepada para ahli warisnya, sepanjang hak dan kewajiban tersebut termasuk dalam lapangan hukum harta kekayaan atau dengan kata lain hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Akibat hukum akta jual beli notaris terhadap benda waris yang tidak sesuai keterangan ahli waris. Jika jual beli tersebut telah terjadi dan tanpa tanda tangan para ahli warisnya sebagai pemiliknya (karena tidak ada persetujuan dari para ahli waris), maka tanah tersebut dijual oleh orang yang tidak berhak untuk menjualnya. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 1471 KUHPerdata di atas, jual beli tersebut batal. Dengan batalnya jual beli tersebut, maka jual beli tersebut dianggap tidak pernah ada, dan masing-masing pihak dikembalikan ke keadaannya semula sebelum terjadi peristiwa “jual beli” tersebut, yang mana hak milik atas tanah tetap berada pada ahli waris.   Kata Kunci : Tanggung Jawab,  Notaris,  Pewaris, Jual Beli, Benda Waris.
PELAKSANAAN KLAIM ASURANSI JIWA TERKAIT DENGAN SYARAT DAN KETENTUAN PENGAJUAN KLAIM (STUDI PADA PT. ASURANSI JIWA GENERALI INDONESIA) ARTI CLARA SILABAN
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 2, No 2 (2019)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (590.765 KB)

Abstract

Kehidupan manusia selalu dibayangi oleh ketidakpastian, ketidakpastian tersebut dapat berupa risiko maka karena itulah lembaga asuransi menjadi kebutuhan masyararakat yang tidak ingin menanggung risiko sendirian. Dengan kata lain asuransi dapat membantu untuk mengurangi risiko yang terjadi dalam kehidupan manusia. Namun beragam ketakutan yang ada menciptakan keragu-raguan tersendiri hingga orang enggan untuk mengikat diri pada asuransi.ketakutan asuransi tidak bisa diklaim, takut uang hilang dengan percuma, takut susah mengurus klaim dan segudang alasan lainnya enggan untuk berurusan dengan asuransi. padahal sebenarnya banyak sekali manfaat dari asuransi. Dari hal inilah diangkat permasalahan pada skripsi ini yaitu bagaimana syarat dan ketentuan klaim, apakah yang menjadi faktor penyebab terjadinya penolakan klaim, bagaimana penyelesaian sengketa klaim yang ditolak dan bagaimana pertanggungjawaban pihak perusahaan asuransi mengenai klaim yang ditolak. Metode penelitian hukum yang digunakan dalam pembahasan rumusan masalah tersebut adalah menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelurusan. Hasil Penelitian disimpulkan bahwa ada asuransi, jika terjadi suatu risiko maka pihak tertanggung berhak mendapatkan penggantian dari risiko tersebut dan pihak penanggung berkewajiban memenuhinya.Namun dalam pelaksanaannya tidak jarang pada asuransi jiwa terjadi penolakan klaim, contohnya pada PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia, penolakan klaim dikarenakan adanya faktor kecurangan yang dilakukan baik dari pihak tertanggung maupun penanggung. Apabila terjadi sengketa penolakan klaim upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia adalah bermediasi dengan pihak tertanggung dan setelah mendapatkan hasil dari bermediasi pertanggungjawaban yang dilakuakan PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia adalah mengembalikan premi yang telah dibayar tertanggung sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam perusahaan tersebut.   Kata Kunci : Asuransi Jiwa, Klaim Asuransi, Sengketa Klaim
KAJIAN HUKUM MENGENAI PROSES PELAKSANAAN PERDAGANGAN WARALABA (FRANCHISE) ( STUDI PADA PIZZA TORRY DI KOTA MEDAN ) PUTRI DWI APRILIA
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 2, No 2 (2019)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (503.69 KB)

Abstract

  Pada awalnya istilah franchise tidak dikenal dalam kepustakaan Hukum Indonesia, hal ini dapat dimaklumi karena memang lembaga franchise ini sejak awal tidak terdapat dalam budaya atau tradisi bisnis masyarakat Indonesia. Namun karena pengaruh globalisasi yang melanda di berbagai bidang, maka franchise ini kemudian masuk ke dalam tatanan budaya dan tatanan hukum masyarakat Indonesia. Waralaba mulai ramai dikenal di Indonesia sekitar tahun 1970-an. Waralaba merupakan bentuk kerjasama dimana pemberi waralaba (franchisor) memberikan izin atau haknya kepada penerima waralaba (franchisee) untuk menggunakan hak intelektualnya, seperti nama, merek dagang, produk/jasa dan sistem operasi usahanya dalam jumlah waktu tertentu. Oleh karena teratrik terhadap masalah-masalah diatas maka diangkat permasalahaan pada skripsi ini yaitu Tata cara pelaksanaan waralaba di Indonesia, hak dan kewajiban para pihak dalam usaha waralaba, serta penyelesaian sengketa jika terjadi wanprestasi dalam usaha waralaba Pizza Torry. Metode penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum Yuridis Normatif, penelitian ini memiliki sifat Deskriptif. Data yang digunakan adalah data Sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian melakukan studi lapangan di Pizza Torry Kota Medan, metode analisa data yang digunakan adalah metode kualitatif yang diperoleh dari hasil wawancara dari pihak Pizza Torry di kota Medan Kajian hukum mengenai proses pelaksamaan perdagangan Pizza Torry di Kota Medan diperoleh hasil  bahwa saat ini waralaba Pizza Torry belum melakukan pendaftaran izin usahanya kepada Kementrian Perdagangan dan masih melakukan perjanjian secara lisan kepada seluruh mitranya. Namun sejauh ini belum pernah perjadi wanprestasi dalam usaha waralaba pizza torry ini, hanya saja untuk menjamin suatu kepastian hukum maka untuk selanjutnya sebaiknya usaha Pizza torry di daftarkan terlebih dahulu izin usahanya dan melakukan perjanjian tertulis antara pemberi waralaba dengan pihak penerima waralaba sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.   Kata Kunci : Waralaba, Perjanian, Wanprestasi
TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA BANK DAN NASABAH SEBAGAI KONSUMEN PENGGUNA JASA BANK ( Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1040.K/Pdt.Sus-BPSK/2017) INAS AMANTA
JURNAL CIVIL LAW USU Vol 2, No 2 (2019)
Publisher : University of North Sumatera

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (671.434 KB)

Abstract

Salah satu sengketa antara Bank dan Nasabah terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1040.K/Pdt.Sus-BPSK/2017. Bank sebagai pemberi kredit dilaksanakan oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Mahrin Sinaga sebagai pihak yang diberikan Kredit. Perjanjian antara BRI dengan  Mahrin Sinaga adalah fasilitas kredit modal kerja sampai dengan Rp215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah). Penelitian yang dipergunakan adalah yuridis normatif dengan teknis pengumpulan data berdasarkan studi kepustakaan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder dan tersier.Analisis kualitatif digunakan untuk menganalisis permasalahan. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni UU Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan melalui jalur litigasi dan non litigasi. Awalnya dilakukan melalui non litigasi dengan melakukan mediasi melalui BPSK tetapi PT. BRI tidak mengakui dan keberatan atas Putusan BPSK. Hasil penelitian yang didapat adalah pertama, bahwa penyelesaian perkara perlindungan konsumen dalam perjanjian kredit antara Mahrin Sinaga dan PT. BRI Cabang Katamso dilakukan dengan jalur litigasi yakni melakukan gugatan Pengadilan Negeri Medan sampai dengan Kasasi Ke Mahkamah Agung. Kedua, bahwa pertimbangan hukum oleh hakim didalam Putusan MA Nomor 1040/pdt.Sus-BPSK/2017 adalah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku diantaranya Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999. Putusan Kasasi Mahkamah Agung memutuskan bahwa permohonan kasasi oleh Mahrin Sinaga ditolak dan memperbaiki amar putusan Putusan Pengadilan Negeri Medan  Nomor 712/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Mdn serta menghukum pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara kasasi sebesar Rp. 500.000 ( Lima Ratus Ribu Rupiah). Kata Kunci: Sengketa Konsumen, Perbankan, Jasa Bank

Page 1 of 1 | Total Record : 10

 1 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 2, No 4 (2019) Vol 2, No 3 (2019) Vol 2, No 2 (2019) Vol 2, No 1 (2019) Vol 1, No 6 (2019) Vol 1, No 5 (2019) Vol 1, No 4 (2019) Vol 1, No 3 (2019) Vol 1, No 2 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 6 (2018) Vol 1, No 5 (2018) Vol 1, No 4 (2018) Vol 1, No 3 (2018) Vol 1, No 2 (2018) Vol 1, No 1 (2018) Vol 1, No 5 (2017) Vol 1, No 4 (2017) Vol 1, No 3 (2017) Vol 1, No 2 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 1 (2016) Vol 2, No 2 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue