cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muh. Zainul Arifin
Contact Email
rumahjurnal25@gmail.com
Phone
+6285378329037
Journal Mail Official
rumahjurnal25@gmail.com
Editorial Address
Jalan Tanjung Barangan, Komplek Griya Wijaya Barangan Nomor A76 Bukit Baru, Palembang
Location
Kota palembang,
Sumatera selatan
INDONESIA
The Officium Nobile Journal
Published by CV. Cendekiawan Muda Sriwijaya
ISSN : 30478081     EISSN : 30472628     DOI : https://doi.org/10.70656/tonji
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
The Officium Nobile Journal is a periodic scientific journal managed by CV Cendikiawan Muda Sriwijaya. Translated into English, The Officium Nobile Journal is inspired by the views expressed in one of the writings of a legal scholar in the national and international arena, namely Lawrence M. Friedman, namely the Legal System. The Officium Nobile Journal, at its core, consists of Legal Structure, Legal Substance, and Legal Culture. This scientific journal serves as a publication platform for academics and practitioners to publish scholarly articles that delve into the scope of law enforcement agencies (Legal Structure), legal regulations both written and unwritten (Legal Substance), and analyze legal culture in society (Legal Culture). The scope of the published articles covers topics related to Constitutional Law, Administrative Law, Criminal Law, Civil Law (Islamic Law and Customary Law), Business Law, Agrarian Law, International Law, Environmental Law, and other contemporary legal fields.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 20 Documents
 1   2 
EFEKTIVITAS OTONOMI DAERAH DALAM MELEPASKAN SEBARAN ANGKA KETIMPANGAN SOSIAL DI MASYARAKAT Simamora, Agathia Rukhmana; Sidauruk, Pamela Adelia; Susiantika, Febri
The Officium Nobile Journal Vol. 2 No. 1 (2025): June 2025
Publisher : The Officium Nobile Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70656/tonji.v2i1.319

Abstract

Penulisan dalam jurnal ini dilatar belakangi oleh fenomena dalam otonomi daerah. Otonomi daerah sendiri juga dipengaruhi oleh sosial ekonomi masyarakat, dalam hal sosial ekonomi masyarakat ini tidak lepas dari masalah ketimpangan sosial yang mempengaruhi efektivitas otonomi daerah tersebut. Penelitian jurnal ini menggunakan metode Yuridis-Empiris menjadi jenis penelitian hukum yang digunakan penulis dalam karya tulis ini. Kajian terhadap peraturan tidak tertulis dan efektivitas hukum melalui studi kepustakaan, interviu, dan fakta lapangan menjadi cakupan daripada tipe penelitian yuridis-empiris. Dalam tipe penelitian ini juga, dilihat aspek-apek hukum dalam kaitannya dengan fungsi social pada masyarakat, yang sebagai penopang untuk mengkaji dan menggklarifikasi invensi bahan non-hukum demi kebutuhan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Otonomi daerah didasarkan pada tiga prinsip yaitu desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas perbantuan
SEBARAN ANGKA KEMISKINAN YANG MENGAKIBATKAN KETIMPANGAN SOSIAL DI MASYARAKAT Falah, Andrean; Amal, Muhammad Ichlasul; Lorenzo, Lorenzo
The Officium Nobile Journal Vol. 2 No. 1 (2025): June 2025
Publisher : The Officium Nobile Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70656/tonji.v2i1.320

Abstract

The phenomenon revealed by this research indicates that the uneven distribution of poverty figures within society leads to wide social disparities, impacting the quality of life and individual opportunities in various aspects of life. When poverty is concentrated in specific areas or groups, access to vital resources such as education, healthcare, and infrastructure becomes uneven, causing difficulties in accessing viable economic opportunities. The aim of this research is to analyze the distribution of poverty and its impact on social inequality while highlighting the importance of geographical distribution in designing policies to reduce poverty and social disparities. The methodology employed in this study is legal research with a normative juridical approach, utilizing secondary data and applying descriptive-analytical methods. The research findings indicate that poverty can be understood in two main concepts: absolute and relative poverty, with measurements conducted by the Central Bureau of Statistics (BPS) using the basic needs approach and the Head Account Index. Structural poverty emerges as a major factor that is challenging to address, especially in regions with high population density such as Java and Bali. The uneven distribution of poverty can result in widespread social disparities, affecting the quality of life and individual opportunities in various aspects of life, thus necessitating a comprehensive approach to addressing social inequality.
FASILITAS EKONOMI, SOSIAL DAN PENDIDIKAN YANG BERBEDA DAN MENYEBABKAN KETIMPANGAN KEMAMPUAN GENERASI MUDA UNTUK KELUAR DARI GARIS KEMISKINAN Wicaksono, Arjuna; Prayoga , Alvyn Aditya; Putra , Zikri Rahmat
The Officium Nobile Journal Vol. 2 No. 1 (2025): June 2025
Publisher : The Officium Nobile Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70656/tonji.v2i1.321

Abstract

Analisis ini mengkaji bagaimana beragamnya sumber daya ekonomi, sosial, dan pendidikan berdampak pada kemampuan generasi muda untuk melepaskan diri dari siklus kemiskinan. Kesenjangan dalam sumber daya ini menyebabkan perbedaan yang signifikan dalam peluang dan kemampuan di kalangan pemuda, sehingga mempengaruhi potensi mereka untuk melakukan mobilitas sosial ke atas. Studi ini menyoroti kesenjangan akses terhadap pendidikan berkualitas, layanan kesehatan, dan sumber daya keuangan di berbagai wilayah dan kelas sosial. Kesenjangan ini memainkan peran penting dalam membentuk keterampilan, pengetahuan, dan perkembangan individu muda secara keseluruhan. Dengan menggunakan pendekatan metode campuran, yang menggabungkan analisis data kuantitatif dengan wawancara kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman komprehensif tentang permasalahan tersebut. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa daerah-daerah dengan infrastruktur pendidikan dan peluang ekonomi yang lebih baik cenderung menghasilkan generasi muda dengan tingkat kompetensi dan efikasi diri yang lebih tinggi, sehingga memfasilitasi transisi mereka keluar dari kemiskinan. Sebaliknya, daerah-daerah yang kekurangan sumber daya ini menyaksikan kemiskinan yang terus berlanjut dari generasi ke generasi, karena kaum muda berjuang untuk mendapatkan alat-alat yang diperlukan untuk maju. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya distribusi sumber daya yang adil dan menyarankan intervensi kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan dukungan pendidikan dan ekonomi di daerah-daerah yang kurang mampu. Dengan mengatasi kesenjangan ini, ketimpangan kemampuan dapat dikurangi dan memberikan peluang yang adil bagi seluruh generasi muda untuk sukses. Studi ini diakhiri dengan rekomendasi bagi para pembuat kebijakan untuk memprioritaskan investasi di bidang infrastruktur sosial, ekonomi, dan pendidikan guna menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan adil bagi kaum muda, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
MENDESAIN ULANG KEADILAN : REFORMASI HUKUM PERCERAIAN DALAM SISTEM PERADILAN AGAMA Saputra, Eko
The Officium Nobile Journal Vol. 2 No. 1 (2025): June 2025
Publisher : The Officium Nobile Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70656/tonji.v2i1.364

Abstract

Fenomena meningkatnya angka perceraian di Indonesia, khususnya di lingkungan Peradilan Agama, menunjukkan adanya problem struktural dan kultural dalam sistem hukum keluarga Islam. Artikel ini bertujuan mengkaji kebutuhan mendesak untuk mereformasi hukum perceraian dengan pendekatan keadilan substantif dan perspektif gender. Metode yang digunakan adalah kualitatif normatif dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Hasil kajian menunjukkan bahwa hukum perceraian saat ini masih bias patriarki, minim perlindungan terhadap perempuan dan anak, serta belum maksimal menerapkan prinsip maqāṣid al-syarī‘ah. Rekomendasi meliputi reformulasi legislasi, penguatan mediasi berbasis empati, serta penerapan model peradilan keluarga berbasis restoratif. Reformasi ini menjadi urgensi dalam mewujudkan sistem hukum yang adil, inklusif, dan responsif terhadap dinamika sosial.
EFEKTIVITAS PEMBIMBINGAN BAGI KLIEN DEWASA DALAM MENCEGAH RESIDIVISME DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I PALEMBANG Lydhia, Lydhia Oktarina
The Officium Nobile Journal Vol. 2 No. 1 (2025): June 2025
Publisher : The Officium Nobile Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70656/tonji.v2i1.388

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pembimbingan yang diberikan kepada klien dewasa di Balai Pemasyarakatan Kelas I Palembang dalam upaya mencegah terjadinya residivisme. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, penelitian ini mengkaji secara mendalam pengalaman dan persepsi klien terhadap pembimbingan yang mereka terima, serta pandangan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebagai pelaksana layanan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kegiatan pembimbingan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Palembang berperan strategis dalam menurunkan angka residivisme dan mendukung reintegrasi sosial, terutama melalui pendekatan berbasis prinsip Risk-Need-Responsivity (RNR) dan teori reintegrasi sosial yang menekankan pentingnya intervensi yang terarah dan sesuai kebutuhan individu. Program seperti konseling, pelatihan keterampilan, serta mediasi keluarga terbukti berdampak pada perubahan perilaku, peningkatan kesadaran hukum, dan kemandirian ekonomi klien. Namun demikian, efektivitas kegiatan masih dihadapkan pada kendala struktural seperti keterbatasan jumlah Pembimbing Kemasyarakatan, belum adanya instrumen asesmen terstandar, serta minimnya sistem pelacakan pasca-program. Tantangan psikososial seperti stigma masyarakat, kondisi mental klien, dan lemahnya kerja sama antar lembaga turut memperbesar risiko residivisme. Oleh karena itu, pembimbingan perlu diperkuat melalui reformasi kelembagaan, peningkatan kapasitas SDM, pengembangan sistem digitalisasi asesmen dan pelaporan, serta kolaborasi lintas sektor secara sistemik. Dengan upaya ini, pembimbingan dapat berfungsi tidak hanya sebagai alat kontrol administratif, tetapi sebagai instrumen rehabilitasi yang efektif, manusiawi, dan berkelanjutan dalam sistem pemasyarakatan modern.
REKONSTRUKSI TEORI HUKUM INDONESIA: SINTESIS RASIONALISME, EMPIRISME, DAN PRAGMATISME UNTUK PENGEMBANGAN HUKUM NASIONAL Ramadhan, Muhammad Syahri; Rasyid, Muhammad; Irsan
The Officium Nobile Journal Vol. 2 No. 2 (2025): December 2025
Publisher : The Officium Nobile Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70656/tonji.v2i2.513

Abstract

Abstract: The reconstruction of Indonesian legal theory, which is dominated by positivism and legal formalism, creates a gap between legal certainty and substantive justice. This dominance ignores the moral and social dynamics of society and presents the law as a tool for legitimizing power. This study uses doctrinal law research methods to analyze the synthesis of rationalism, empiricism, and pragmatism within the framework of national legal theory. The findings show that rationalism provides a structural foundation through Joseph Raz’s conception of legal authority; empiricism catalyzes harmony among Indigenous law, Islam, and the West, grounded in social realities; and pragmatism encourages flexible reforms, such as the Omnibus Law, but risks reducing democratic principles in Indonesia. New Legal Realism (NLR) is proposed as an integrative framework that combines normative, empirical, and realist analysis to produce responsive legal findings. This paper is expected to contribute to the development of dynamic legal theory through a double movement: the extraction of the universal meaning of norms, accompanied by empirical contextualization, and the emphasis on the need for interdisciplinary legal education reform and the strengthening of democratic institutions.
THE EMPIRICAL-NORMATIVE DICHOTOMY IN LEGAL STUDIES (AN ANALYSIS OF THE CLAIM OF SUI GENERIS LEGAL SCIENCE) Pamujiningsih , Ulfia; Priyono, Joko
The Officium Nobile Journal Vol. 2 No. 2 (2025): December 2025
Publisher : The Officium Nobile Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70656/tonji.v2i2.519

Abstract

The debate regarding the legal status of law as a science remains an important issue in legal studies, especially in relation to the dichotomy between normative and empirical approaches in legal research. This study aims to analyze the character of legal science as a unique discipline (sui generis) and the relevance of integrating normative and empirical approaches in the development of legal science in Indonesia. Legal research in accordance with scientific requirements does not only stop at describing legal analysis as a sui generis science, but also the need to understand the controversies that arise, namely the assumption that legal science is a branch of other disciplines, as well as looking at the background of legal studies based on philosophical schools of thought. The research methodology used is normative legal research with a concept-based approach. The findings show that legal science has a distinctive scientific structure, consisting of legal dogmatics, legal theory, and legal philosophy, thereby confirming the position of law as an autonomous science. Legal studies reveal a dichotomy between legal research and empirical legal research, which should not be considered contradictory. This dichotomy is understood as a complementary relationship that reflects the uniqueness of law as a sui generis discipline that is both prescriptive and descriptive in nature.
Tanggung Jawab Hukum Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Terhadap Kebocoran Data Pribadi Peserta: Legal Responsibility of Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Regarding Personal Data Leaks of Participants Rifky, M. Rifky Murdani
The Officium Nobile Journal Vol. 2 No. 2 (2025): December 2025
Publisher : The Officium Nobile Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70656/tonji.v2i2.595

Abstract

The 2021 alleged breach involving BPJS Kesehatan participants’ data illustrates that victim redress depends not only on criminal prosecution of hackers but also on the liability of the data manager when a protection failure occurs. This article examines BPJS Kesehatan’s legal accountability before and after the enactment of Indonesia’s Personal Data Protection Law (Law No. 27/2022). The analysis focuses on civil liability construction, breach notification duties, and administrative consequences applicable to data controllers. The findings indicate that, prior to Law No. 27/2022, liability was fragmented across the ITE Law, Government Regulation No. 71/2019, and Ministerial Regulation No. 20/2016, with limited enforcement leverage and remedies largely dependent on proving an unlawful act (tort) in court. After the PDP Law, data subjects’ right to sue and obtain compensation is strengthened, notification obligations become clearer, and more robust administrative sanctions, thereby expanding remedial options and incentivising compliance.
TANGGUNG JAWAB HUKUM NOMINEE ATAS SAHAM DALAM PERJANJIAN PINJAM NAMA AKIBAT WANPRESTASI Tiara Annisa Abdillah; Sulistyaningrum, Helena Primadianti
The Officium Nobile Journal Vol. 2 No. 2 (2025): December 2025
Publisher : The Officium Nobile Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70656/tonji.v2i2.600

Abstract

Abstract The practice of nominee agreements in the ownership of shares in Limited Liability Companies has become a growing legal phenomenon alongside the increasing complexity of business and investment activities in Indonesia. In this arrangement, shares are formally registered under the nominee’s name, while the economic benefits and actual control belong to the beneficial owner. This separation between formal ownership and substantive interest often leads to legal disputes, particularly when a default occurs and questions arise regarding the legal liability of the nominee. This study aims to analyze the legal regulation of nominee share agreements and to examine the legal responsibility of nominees in the event of default. The research employs a qualitative legal method with a descriptive approach, using library research through the examination of primary legal materials such as statutory regulations and court decisions, as well as secondary legal materials including legal literature and scholarly journals. The findings indicate that Indonesian company law adheres to the principle of formal share ownership, whereby the party whose name is recorded in the shareholders register is legally recognized as the legitimate shareholder with all corresponding rights and obligations. The legal relationship between the nominee and the beneficial owner exists solely within the realm of private law and depends on the validity of the nominee agreement. If such an agreement is made for purposes contrary to statutory provisions, particularly those concerning investment regulations and transparency of share ownership, it may be declared null and void. In cases of default, the nominee may still be held legally accountable both internally to the beneficial owner and externally to third parties. This research concludes that nominee share agreements involve significant legal risks and do not provide adequate legal certainty or protection. Keywords: Nominee, Agreement, Nominee, Default Abstrak Praktik perjanjian pinjam nama (nominee agreement) dalam kepemilikan saham Perseroan Terbatas merupakan fenomena hukum yang berkembang seiring meningkatnya aktivitas investasi dan kebutuhan fleksibilitas dunia usaha di Indonesia. Dalam praktiknya, kepemilikan saham dicatat secara administratif atas nama nominee, sementara kepentingan ekonomi dan pengendalian berada pada beneficial owner. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum ketika terjadi wanprestasi, khususnya terkait tanggung jawab hukum nominee atas saham yang secara formal berada atas namanya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum perjanjian pinjam nama saham serta menelaah tanggung jawab hukum nominee dalam hal terjadinya wanprestasi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum kualitatif dengan pendekatan deskriptif, melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan jurnal ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum perseroan Indonesia menganut prinsip kepemilikan saham secara formal, sehingga nominee yang tercatat dalam daftar pemegang saham diakui sebagai pemegang saham yang sah dengan seluruh hak dan kewajibannya. Hubungan hukum antara nominee dan beneficial owner berada dalam ranah perdata dan bergantung pada keabsahan perjanjian pinjam nama. Apabila perjanjian tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, khususnya terkait penanaman modal dan keterbukaan kepemilikan saham, maka perjanjian dapat dinyatakan batal demi hukum. Dalam hal wanprestasi, nominee tetap dapat dimintai pertanggungjawaban hukum baik dalam hubungan internal maupun terhadap pihak ketiga. Penelitian ini menegaskan bahwa perjanjian pinjam nama saham mengandung risiko hukum yang tinggi dan tidak memberikan perlindungan hukum yang optimal. Kata Kunci: Perjanjian Pinjam Nama, Nominee, Wanprestasi
Kewajiban Ganti Rugi Oleh Promotor Konser Day6 3rd World Tour In Jakarta Akibat Perpindahan Venue Secara Sepihak Zahra, Afifah; Afrilia, Dian
The Officium Nobile Journal Vol. 2 No. 2 (2025): December 2025
Publisher : The Officium Nobile Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70656/tonji.v2i2.655

Abstract

Banyaknya penyelenggaraan konser musik di Indonesia saat ini memberikan peningkatan terhadap pendapatan dari bidang ekonomi kreatif di Indonesia, akan tetapi di sisi lain hal ini menimbulkan permasalahan hukum pada persoalan perlindungan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana bentuk perlindungan hukum dalam pelaksanaan pengembalian dana tiket konser musik yang tidak sesuai dengan perjanjian dan mengkaji bagaimana tanggung jawab pelaku usaha atas tindakan wanprestasi yang dilakukannya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif dengan mengkaji Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Penemuan dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa pelaku usaha belum merealisasikan hak konsumen atas pengembalian dana tiket konser dengan ketentuan yang berlaku yaitu pada Pasal 4, Pasal 7 UUPK. Promotor selaku pelaku usaha hendaklah melakukan kewajibannya sesuai dengan apa yang diperjanjikan, serta memastikan melakukan perjanjian dengan itikad baik. Kata Kunci: Tanggung Jawab, Promotor, Pembeli Tiket Konser Musik, Perpindahan Venue

Page 2 of 2 | Total Record : 20

 1   2 

Filter by Year

2024 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 2 No. 2 (2025): December 2025 Vol. 2 No. 1 (2025): June 2025 Vol. 1 No. 2 (2024): December 2024 Vol. 1 No. 1 (2024): Edisi Juni 2024