cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muh. Zainul Arifin
Contact Email
rumahjurnal25@gmail.com
Phone
+6285378329037
Journal Mail Official
rumahjurnal25@gmail.com
Editorial Address
Jalan Tanjung Barangan, Komplek Griya Wijaya Barangan Nomor A76 Bukit Baru, Palembang
Location
Kota palembang,
Sumatera selatan
INDONESIA
TONJI
Published by CV. Cendekiawan Muda Sriwijaya
ISSN : 30478081     EISSN : 30472628     DOI : https://doi.org/10.70656/tonji
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
The Officium Nobile Journal is a periodic scientific journal managed by CV Cendikiawan Muda Sriwijaya. Translated into English, The Officium Nobile Journal is inspired by the views expressed in one of the writings of a legal scholar in the national and international arena, namely Lawrence M. Friedman, namely the Legal System. The Officium Nobile Journal, at its core, consists of Legal Structure, Legal Substance, and Legal Culture. This scientific journal serves as a publication platform for academics and practitioners to publish scholarly articles that delve into the scope of law enforcement agencies (Legal Structure), legal regulations both written and unwritten (Legal Substance), and analyze legal culture in society (Legal Culture). The scope of the published articles covers topics related to Constitutional Law, Administrative Law, Criminal Law, Civil Law (Islamic Law and Customary Law), Business Law, Agrarian Law, International Law, Environmental Law, and other contemporary legal fields.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 15 Documents
 1   2 
EFEKTIVITAS OTONOMI DAERAH DALAM MELEPASKAN SEBARAN ANGKA KETIMPANGAN SOSIAL DI MASYARAKAT Simamora, Agathia Rukhmana; Sidauruk, Pamela Adelia; Susiantika, Febri
The Officium Nobile Journal Vol. 2 No. 1 (2025): June 2025
Publisher : The Officium Nobile Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70656/tonji.v2i1.319

Abstract

Penulisan dalam jurnal ini dilatar belakangi oleh fenomena dalam otonomi daerah. Otonomi daerah sendiri juga dipengaruhi oleh sosial ekonomi masyarakat, dalam hal sosial ekonomi masyarakat ini tidak lepas dari masalah ketimpangan sosial yang mempengaruhi efektivitas otonomi daerah tersebut. Penelitian jurnal ini menggunakan metode Yuridis-Empiris menjadi jenis penelitian hukum yang digunakan penulis dalam karya tulis ini. Kajian terhadap peraturan tidak tertulis dan efektivitas hukum melalui studi kepustakaan, interviu, dan fakta lapangan menjadi cakupan daripada tipe penelitian yuridis-empiris. Dalam tipe penelitian ini juga, dilihat aspek-apek hukum dalam kaitannya dengan fungsi social pada masyarakat, yang sebagai penopang untuk mengkaji dan menggklarifikasi invensi bahan non-hukum demi kebutuhan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Otonomi daerah didasarkan pada tiga prinsip yaitu desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas perbantuan
SEBARAN ANGKA KEMISKINAN YANG MENGAKIBATKAN KETIMPANGAN SOSIAL DI MASYARAKAT Falah, Andrean; Amal, Muhammad Ichlasul; Lorenzo, Lorenzo
The Officium Nobile Journal Vol. 2 No. 1 (2025): June 2025
Publisher : The Officium Nobile Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70656/tonji.v2i1.320

Abstract

The phenomenon revealed by this research indicates that the uneven distribution of poverty figures within society leads to wide social disparities, impacting the quality of life and individual opportunities in various aspects of life. When poverty is concentrated in specific areas or groups, access to vital resources such as education, healthcare, and infrastructure becomes uneven, causing difficulties in accessing viable economic opportunities. The aim of this research is to analyze the distribution of poverty and its impact on social inequality while highlighting the importance of geographical distribution in designing policies to reduce poverty and social disparities. The methodology employed in this study is legal research with a normative juridical approach, utilizing secondary data and applying descriptive-analytical methods. The research findings indicate that poverty can be understood in two main concepts: absolute and relative poverty, with measurements conducted by the Central Bureau of Statistics (BPS) using the basic needs approach and the Head Account Index. Structural poverty emerges as a major factor that is challenging to address, especially in regions with high population density such as Java and Bali. The uneven distribution of poverty can result in widespread social disparities, affecting the quality of life and individual opportunities in various aspects of life, thus necessitating a comprehensive approach to addressing social inequality.
FASILITAS EKONOMI, SOSIAL DAN PENDIDIKAN YANG BERBEDA DAN MENYEBABKAN KETIMPANGAN KEMAMPUAN GENERASI MUDA UNTUK KELUAR DARI GARIS KEMISKINAN Wicaksono, Arjuna; Prayoga , Alvyn Aditya; Putra , Zikri Rahmat
The Officium Nobile Journal Vol. 2 No. 1 (2025): June 2025
Publisher : The Officium Nobile Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70656/tonji.v2i1.321

Abstract

Analisis ini mengkaji bagaimana beragamnya sumber daya ekonomi, sosial, dan pendidikan berdampak pada kemampuan generasi muda untuk melepaskan diri dari siklus kemiskinan. Kesenjangan dalam sumber daya ini menyebabkan perbedaan yang signifikan dalam peluang dan kemampuan di kalangan pemuda, sehingga mempengaruhi potensi mereka untuk melakukan mobilitas sosial ke atas. Studi ini menyoroti kesenjangan akses terhadap pendidikan berkualitas, layanan kesehatan, dan sumber daya keuangan di berbagai wilayah dan kelas sosial. Kesenjangan ini memainkan peran penting dalam membentuk keterampilan, pengetahuan, dan perkembangan individu muda secara keseluruhan. Dengan menggunakan pendekatan metode campuran, yang menggabungkan analisis data kuantitatif dengan wawancara kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman komprehensif tentang permasalahan tersebut. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa daerah-daerah dengan infrastruktur pendidikan dan peluang ekonomi yang lebih baik cenderung menghasilkan generasi muda dengan tingkat kompetensi dan efikasi diri yang lebih tinggi, sehingga memfasilitasi transisi mereka keluar dari kemiskinan. Sebaliknya, daerah-daerah yang kekurangan sumber daya ini menyaksikan kemiskinan yang terus berlanjut dari generasi ke generasi, karena kaum muda berjuang untuk mendapatkan alat-alat yang diperlukan untuk maju. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya distribusi sumber daya yang adil dan menyarankan intervensi kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan dukungan pendidikan dan ekonomi di daerah-daerah yang kurang mampu. Dengan mengatasi kesenjangan ini, ketimpangan kemampuan dapat dikurangi dan memberikan peluang yang adil bagi seluruh generasi muda untuk sukses. Studi ini diakhiri dengan rekomendasi bagi para pembuat kebijakan untuk memprioritaskan investasi di bidang infrastruktur sosial, ekonomi, dan pendidikan guna menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan adil bagi kaum muda, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
MENDESAIN ULANG KEADILAN : REFORMASI HUKUM PERCERAIAN DALAM SISTEM PERADILAN AGAMA Saputra, Eko
The Officium Nobile Journal Vol. 2 No. 1 (2025): June 2025
Publisher : The Officium Nobile Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70656/tonji.v2i1.364

Abstract

Fenomena meningkatnya angka perceraian di Indonesia, khususnya di lingkungan Peradilan Agama, menunjukkan adanya problem struktural dan kultural dalam sistem hukum keluarga Islam. Artikel ini bertujuan mengkaji kebutuhan mendesak untuk mereformasi hukum perceraian dengan pendekatan keadilan substantif dan perspektif gender. Metode yang digunakan adalah kualitatif normatif dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Hasil kajian menunjukkan bahwa hukum perceraian saat ini masih bias patriarki, minim perlindungan terhadap perempuan dan anak, serta belum maksimal menerapkan prinsip maqāṣid al-syarī‘ah. Rekomendasi meliputi reformulasi legislasi, penguatan mediasi berbasis empati, serta penerapan model peradilan keluarga berbasis restoratif. Reformasi ini menjadi urgensi dalam mewujudkan sistem hukum yang adil, inklusif, dan responsif terhadap dinamika sosial.
EFEKTIVITAS PEMBIMBINGAN BAGI KLIEN DEWASA DALAM MENCEGAH RESIDIVISME DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I PALEMBANG Lydhia, Lydhia Oktarina
The Officium Nobile Journal Vol. 2 No. 1 (2025): June 2025
Publisher : The Officium Nobile Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70656/tonji.v2i1.388

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pembimbingan yang diberikan kepada klien dewasa di Balai Pemasyarakatan Kelas I Palembang dalam upaya mencegah terjadinya residivisme. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, penelitian ini mengkaji secara mendalam pengalaman dan persepsi klien terhadap pembimbingan yang mereka terima, serta pandangan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebagai pelaksana layanan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kegiatan pembimbingan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Palembang berperan strategis dalam menurunkan angka residivisme dan mendukung reintegrasi sosial, terutama melalui pendekatan berbasis prinsip Risk-Need-Responsivity (RNR) dan teori reintegrasi sosial yang menekankan pentingnya intervensi yang terarah dan sesuai kebutuhan individu. Program seperti konseling, pelatihan keterampilan, serta mediasi keluarga terbukti berdampak pada perubahan perilaku, peningkatan kesadaran hukum, dan kemandirian ekonomi klien. Namun demikian, efektivitas kegiatan masih dihadapkan pada kendala struktural seperti keterbatasan jumlah Pembimbing Kemasyarakatan, belum adanya instrumen asesmen terstandar, serta minimnya sistem pelacakan pasca-program. Tantangan psikososial seperti stigma masyarakat, kondisi mental klien, dan lemahnya kerja sama antar lembaga turut memperbesar risiko residivisme. Oleh karena itu, pembimbingan perlu diperkuat melalui reformasi kelembagaan, peningkatan kapasitas SDM, pengembangan sistem digitalisasi asesmen dan pelaporan, serta kolaborasi lintas sektor secara sistemik. Dengan upaya ini, pembimbingan dapat berfungsi tidak hanya sebagai alat kontrol administratif, tetapi sebagai instrumen rehabilitasi yang efektif, manusiawi, dan berkelanjutan dalam sistem pemasyarakatan modern.

Page 2 of 2 | Total Record : 15

 1   2 

Filter by Year

2024 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 2 No. 1 (2025): June 2025 Vol. 1 No. 2 (2024): December 2024 Vol. 1 No. 1 (2024): Edisi Juni 2024