cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
Journal of International Law
Published by Universitas Sumatera Utara
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 105 Documents
 7   8   9   10   11 
PERAN UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES (UNHCR) DALAM MENANGANI PENGUNGSI ROHINGYA DI ACEH Lubis, Ainun Syuhadah; Sirait, Ningrum Natasya; Bariah, Chairul
Journal of USU International Law Vol 8, No 2 (2020)
Publisher : Journal of USU International Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (597.182 KB)

Abstract

PERAN UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES (UNHCR) DALAM MENANGANI PENGUNGSI ROHINGYA DI ACEH Ainun Syuhadah Lubis ABSTRAKSI Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran yang dilakukan oleh organisasi internasional yaitu United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) dalam menangani pengungsi rohingya di Aceh. Sedangkan kegunaaan penelitian ini adalah untuk menambah wawasan bagi pembaca mengenai bantuan apa saja yang diberikan UNHCR terhadap pengungsi rohingya di Aceh pasca terjadinya pelanggaran HAM yang terjadi di Bangladesh dan Myanmar. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana latar belakang UNHCR, bagaimana prosedur UNHCR dalam penanganan pengungsi rohingya di Aceh, dan bagaimana peran UNHCR dalam menangani pengungsi rohingya di Aceh. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normative dengan dilakukan penelitian kepustakaan guna memperoleh data-data sekunder yang dibutuhkan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini disajikan secara deskriptif juga memperoleh penjelasan dari masalah yang dibahas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang UNHCR adalah organisasi yang berada di bawah naungan PBB. UNHCR difungsikan untuk menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan pengungsi. Prosedur penanganan pengungsi oleh UNHCR melaluli langkah-langkah Situation Analysis, Programme Planning, Programme Evaluation. Peran UNHCR dalam menangani pengungsi Rohingya di Aceh yaitu dengan memberikan fasilitas serta bantuan bagi para pengungsi Rohingya antara lain, membangun pusat-pusat komunitas untuk perempuan berkumpul, menyediakan berbagai barang kebutuhan rumah tangga, menyediakan tempat penampungan serta memberikan fasilitas pendidikan berupa belajar bahasa inggris kepada pengungsi Rohingya tersebut.   Kata Kunci: UNHCR, Pengungsi, Rohingya  
PERAN INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION (IOM) DALAM MENGATASI PERDAGANGAN MANUSIA DI INDONESIA Vira Dwi Utami; Ningrum Natasya Sirait; Sutiarnoto Sutiarnoto
Journal of USU International Law Vol 8, No 2 (2020)
Publisher : Journal of USU International Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (630.894 KB)

Abstract

PERAN INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION (IOM) DALAM MENGATASI PERDAGANGAN MANUSIA DI INDONESIA Vira Dwi Utami ABSTRAKSI Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran yang dilakukan oleh organisasi internasional yaitu International Organization for Migration (IOM) dalam mengatasi perdagangan manusia di Indonesia. Selanjutnya untuk mengetahui bagaimana kondisi perdagangan manusia di Indonesia dan upaya perlindungan hukum yang diberikan kepada korban perdagangan manusia ditinjau dalam hukum nasional Indonesia. Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah untuk menambah wawasan bagi pembaca mengenai kejahatan perdagangan manusia yang banyak terjadi di wilayah Asia Tenggara khususnya Indonesia. Perdagangan manusia merupakan kejahatan serius yang harus ditangani. Indonesia yang wilayahnya berbatasan langsung dengan negara tetangga, baik jalur darat maupun jalur laut menyebabkan kejahatan seperti perdagangan manusia terjadi di banyak daerah. Hal ini disebabkan karena pelaku perdagangan manusia tidak mendapat kesulitan atau hambatan untuk masuk dan keluar dari negara tersebut ke satu negara lain untuk melakukan kejahatan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan dilakukan penelitian kepustakaan guna memperoleh data-data sekunder yang dibutuhkan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini disajikan secara deskriptif juga memperoleh penjelasan dari masalah yang dibahas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa IOM merupakan subjek hukum internasional yaitu organisasi internasional di bawah PBB dan merupakan bagian dari organisasi internasional antar pemerintah yang bersifat semi otonom dan memiliki badan pengatur sendiri. Perkembangan IOM di Indonesia juga berjalan dengan baik ditunjukkan dengan kerjasama yang dilakukan IOM dengan Indonesia dimulai pada tahun 1979 saat penanganan migran Vietnam yang tiba di pelabuhan Tanjung Pinang. Namun peran IOM dalam mengatasi perdagangan manusia di Indonesia dinilai masih kurang efektif. Hal ini disebabkan karena peran IOM tidak secara langsung mengatasi inti dari masalah perdagangan manusia. IOM hanya bertindak sebagai kemitraan dengan pemerintah Indonesia dengan membantu para korban perdagangan manusia melalui pengembalian para korban, pemulihan dan Pendidikan.   Kata Kunci: IOM, Peran IOM, Perdagangan Manusia
PERAN INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION (IOM) DALAM MENGATASI PERDAGANGAN MANUSIA DI INDONESIA Utami, Vira Dwi; Sirait, Ningrum Natasya; Sutiarnoto, Sutiarnoto
Journal of USU International Law Vol 8, No 2 (2020)
Publisher : Journal of USU International Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (630.894 KB)

Abstract

PERAN INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION (IOM) DALAM MENGATASI PERDAGANGAN MANUSIA DI INDONESIA Vira Dwi Utami ABSTRAKSI Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran yang dilakukan oleh organisasi internasional yaitu International Organization for Migration (IOM) dalam mengatasi perdagangan manusia di Indonesia. Selanjutnya untuk mengetahui bagaimana kondisi perdagangan manusia di Indonesia dan upaya perlindungan hukum yang diberikan kepada korban perdagangan manusia ditinjau dalam hukum nasional Indonesia. Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah untuk menambah wawasan bagi pembaca mengenai kejahatan perdagangan manusia yang banyak terjadi di wilayah Asia Tenggara khususnya Indonesia. Perdagangan manusia merupakan kejahatan serius yang harus ditangani. Indonesia yang wilayahnya berbatasan langsung dengan negara tetangga, baik jalur darat maupun jalur laut menyebabkan kejahatan seperti perdagangan manusia terjadi di banyak daerah. Hal ini disebabkan karena pelaku perdagangan manusia tidak mendapat kesulitan atau hambatan untuk masuk dan keluar dari negara tersebut ke satu negara lain untuk melakukan kejahatan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan dilakukan penelitian kepustakaan guna memperoleh data-data sekunder yang dibutuhkan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini disajikan secara deskriptif juga memperoleh penjelasan dari masalah yang dibahas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa IOM merupakan subjek hukum internasional yaitu organisasi internasional di bawah PBB dan merupakan bagian dari organisasi internasional antar pemerintah yang bersifat semi otonom dan memiliki badan pengatur sendiri. Perkembangan IOM di Indonesia juga berjalan dengan baik ditunjukkan dengan kerjasama yang dilakukan IOM dengan Indonesia dimulai pada tahun 1979 saat penanganan migran Vietnam yang tiba di pelabuhan Tanjung Pinang. Namun peran IOM dalam mengatasi perdagangan manusia di Indonesia dinilai masih kurang efektif. Hal ini disebabkan karena peran IOM tidak secara langsung mengatasi inti dari masalah perdagangan manusia. IOM hanya bertindak sebagai kemitraan dengan pemerintah Indonesia dengan membantu para korban perdagangan manusia melalui pengembalian para korban, pemulihan dan Pendidikan.   Kata Kunci: IOM, Peran IOM, Perdagangan Manusia
TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PRINSIP NON INTERVENSI DALAM TINDAKAN MELANESIAN SPEARHEAD GROUP (MSG) TERHADAP KEANGGOTAAN UNITED LIBERATION MOVEMENT FOR WEST PAPUA (ULMWP) Solind Ruta Siregar; Ningrum Natasya Sirait; Sutiarnoto Sutiarnoto
Journal of USU International Law Vol 8, No 2 (2020)
Publisher : Journal of USU International Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PRINSIP NON INTERVENSI DALAM TINDAKAN MELANESIAN SPEARHEAD GROUP (MSG) TERHADAP KEANGGOTAAN UNITED LIBERATION MOVEMENT FOR WEST PAPUA (ULMWP) *)Solind Ruta Siregar **) Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, SH., MLI ***) Dr. Sutiarnoto, SH., M.Hum ABSTRAKSI   Dalam menjalin hubungan antara masyarakat internasional, Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa menandaskan penghormatan terhadap satu sama lain dan larangan intervensi terhadap kedaulatan suatu negara. Indonesia sebagai suatu entitas memenuhi seluruh kriteria untuk dapat dinyatakan sebagai negara yang adalah subjek hukum internasional. Berdasarkan itu pula, pemerintah Indoesia berhak untuk mengelola dan melindungan kedaulatan yang tercakup di dalamnya, termasuk di Papua dan Papua Barat. Melanesian Spearhead Group sebagai suatu organisasi internasional diketahui telah menerima suatu kelompok gerakan separatis yang terdapat di Papua Barat. Melalui penelitian pada skripsi ini akan ditilik apakah tindakan Melanesian Spearhead Group memenuhi segala standar prinsip non intervensi yang berlaku pada hukum internasional atau tidak. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Metode penulisan yang digunakan pada penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan melalui inventarisasi bahan-bahan dari buku, jurnal, artikel, dan kamus. Dalam penelitian ini juga digunakan instrumen hukum dan dokumen-dokumen penyusunannya. Berdasarkan pemetaan peraturan dan perkembangan praktik-praktik negara terkait prinsip non intervensi pada hukum internasional yang dimuatkan dalam skripsi ini, tindakan Melanesian Spearhead Group yang menerima United Liberation Movement for West Papua lebih tepat untuk dikategorikan sebagai campur tangan daripada tindakan intervensi terlarang. Walaupun demikian, tindakan Melanesian Spearhead Group tidak serta merta menjadi benar mengingat mereka telah mengusik kedaulatan suatu negara merdeka, yaitu Indonesia.   Kata Kunci: Non Intervensi, Melanesian Spearhead Group, Kedaulatan
PERAN KEPROTOKOLAN DALAM KEGIATAN DIPLOMATIK DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL Hazza Azhar Arrijal; Sutiarnoto Sutiarnoto; Arif Arif
Journal of USU International Law Vol 8, No 2 (2020)
Publisher : Journal of USU International Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT Hazza Azhar Arrijal* Sutiarnoto** Arif***   Protocol is a series of activities related to the rules in a state event or official event which includes the procedure for place, ceremony and respect as a form of respect for State Officials, Government Officials, representatives of foreign countries and / or international organizations, and certain community leaders based on the Act Law No. 9 of 2010 concerning Protocols. Protocols are influenced by international customs which are then standardized and enacted as a guide for behavior, especially in diplomatic relations. The aspect of international law is inherent in protocol because the parent of the protocol itself is that international custom is one source of international law, especially in diplomatic law. The role of protocol becomes an inseparable part of the success of a diplomatic activity. The formulation of the problem from the writing of this thesis is how the arrangement of diplomatic law related to protocol, how the international legal aspects of protocol, and how the role of protocol in diplomatic activities. This type of research is a normative method that is by studying the study of documents such as legislation, international treaties, judges' decisions, legal theories and scholar opinions relating to the role of protocol in diplomatic activities from an international legal perspective. Protocol rules that are applied and implemented in a diplomatic activity have a positive role which is to determine the atmosphere that influences the success of an event. Protocol also plays a role in creating social relations that bring one country closer to one another. Also important is the protocol to provide a sense of protection, order, security and comfort for all diplomatic representatives who carry out their duties.         Keywords: Role, Protocol, Diplomatic Activities

Page 11 of 11 | Total Record : 105

 7   8   9   10   11 

Filter by Year

2013 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8, No 2 (2020) Vol 8, No 1 (2020) Vol 7, No 1 (2019) Vol 6, No 1 (2018) Vol 5, No 7 (2017) Vol 5, No 6 (2017) Vol 5, No 5 (2017) Vol 4, No 2 (2016) Vol 4, No 1 (2016) Vol 2, No 3 (2014) Vol 2, No 2 (2014) Vol 2, No 1 (2014) Vol 1, No 3 (2013) Vol 1, No 2 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue