Articles
15 Documents
Search results for
, issue
"Vol 3, No 01 (2013)"
:
15 Documents
clear
<![CDATA[PERANAN POLRI DALAM PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (STUDI KASUS POLSEKTA PANCURBATU) ]]>
<![CDATA[Bastanta Tarigan]]>;
<![CDATA[Mhd Nuh]]>;
<![CDATA[Alwan Alwan]]>
<![CDATA[ Jurnal Mahupiki Vol 3, No 01 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurnal Mahupiki ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (262.797 KB)
<![CDATA[ABSTRAKSI Muhammad Nuh S.H.,M.Hum* Alwan S.H.,M.Hum** T Bastanta Tarigan*** Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional. Peredaran narkotika di Indonesia, dilihat dari aspek yuridis adalah sah keberadaanya. Peraturan ini hanya melarang terhadap penggunaan narkotika tanpa izin oleh undang-undang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perkembangan penyalahgunaan narkotika dan pengaturan hukumnya di Indonesia serta upaya dan kendala dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika. Perkembangan penyalahgunaan narkoba sudah sangat memperihatinkan. Kalau dulu, peredaran dan pecandu narkoba hanya berkisar di wilayah perkotaan, kini tidak ada satupun kecamatan, atau bahkan desa di republik ini yang bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap obat terlarang itu. Dalam perkembangannya pengaturan tentang narkotika di Indonesia telah melalui beberapa tahap yaitu, Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 Tentang Narkotika diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika diganti dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika ini dilakukan dengan upaya preemtif (pembinaan) kepada masyarakat tentang dampak buruk penyalahgunaan narkotika , preventif (pencegahan) yang dilakukan dengan melakukan razia ketempat yang dicurigai sebagai penampungan, penyimpanan, dan peredaran narkotika, dan Represif (Penindakan) terhadap orang yang diduga menyalahgunakan narkotika. Dalam upaya tersebut terdapat kendala-kendala yakni saranan prasarana penegak hukum, masyarakat, penegak hukum. * Dosen Pembimbing I, staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara ** Dosen Pembimbing II, staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara *** Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK JALANAN YANG MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA DALAM PROSES PENYIDIKAN ]]>
<![CDATA[Brury Prisma]]>;
<![CDATA[Liza Erwina]]>;
<![CDATA[Marlina Marlina]]>
<![CDATA[ Jurnal Mahupiki Vol 3, No 01 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurnal Mahupiki ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (361.078 KB)
<![CDATA[ABSTRACT Brury Prisma * Liza Erwina ** Marlina *** Tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah suatu tindak pidana yang memakai narkotika di luar pengawasan dan pengendalian yang mengakibatkan, membahayakan kehidupan manusia baik perseorangan maupun masyarakat dan negara. Permasalahan yang dikemukakan dalam skripsi ini adalah bagaimana factor-faktor yang menyebabkan penyalahgunakan narkotika yang dilakukan oleh anak jalanan, bagaimana perlindungan hukum terhadap anak jalanan yang menyalahgunakan narkotika serta bagaimana cara memberikan perlindungan hukum terhadap anak jalanan yang menyalahgunakan narkotika dalam proses penyidikan. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian dulakukan dengan cara terlebih dahulu meneliti bahan-bahan perpustakaan hukum yang berhubungan dengan permasalahan dan selanjtnya dilihat secara objektif melalui ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Setiap anak baik itu anak jalanan dapat terpengaruh sama narkotika. Dimana faktor-faktor yang menyebabkan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak jalanan adalah factor lingkungan, factor keluarga, factor keadaan ekonomi, factor pendidikan, dan factor ketersediaan/peredaran narkotika. Anak jalanan adalah sebagai penerus bangsa sehingga setiap anak baik itu anak jalanan wajib diberi perlindungan hukum jika berkonflik dengan hukum. Cara memberikan perlindungan ini berupa diversi dan retroaktif justice. Proses penyidikan merupakan tahap pertama dalam menangani suatu tindak pidana. Pemberian perlindungan terhadap anak jalanan yang menyalahgunakan narkotika harus diberikan perlindungan baik dalam proses penangkapan maupun penahanan.]]>
<![CDATA[PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLATEN Nomor : 19/Pid.Sus /11/PN.Klt) ]]>
<![CDATA[Samuel Pangaribuan]]>;
<![CDATA[Madiasa Ablisar]]>;
<![CDATA[Marlina Marlina]]>
<![CDATA[ Jurnal Mahupiki Vol 3, No 01 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurnal Mahupiki ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (106.261 KB)
<![CDATA[ABSTRAK Dr. Madiasa Ablisar, SH.,M.S.* Dr. Marlina, SH.,M. Hum** Samuel Pangaribuan*** Tidak asing dan tidak jarang ditemukan anak yang melakukan tindak pidana. Seperti anak yang melakukan pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, dan sebagainya. Anak yang melakukan tindak pidana tersebut tidak terlepas dari pertanggungjawaban hukum positif terhadap perbuatan yang dilakukannya. Dalam perkembangan masa kini, perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak semakin berkembang. Tindak pidana extra ordinary crime (seperti tindak pidana narkotika dan terorisme) telah ,menyentuh dunia anak. Anak pada masa kini telah turut sebagai pelaku tindak pidana extra ordinary crime. Terkhusus dalam tindak pidana terorisme. Bagaimana pengaturan tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh anak, bagaimana penerapan sanksi, dan hal apa yang menjadi bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku tindak pidana terorisme menjadi rumusan masalah skripsi ini. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai dengan analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur permasalahan skripsi. Bersifat normatif maksudnya adalah penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya (studi putusan). Pengaturan tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh anak diatur dalam UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Pengaturan tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh anak disamakan dengan pengaturan tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh orang dewasa. Penjatuhan sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana terorisme berbeda dengan penjatuhan sanksi terhadap orang dewasa pelaku tindak pidana terorisme, bagi anak pelaku tindak pidana terorisme berlaku baginya ketentuan-ketentuan khusus, seperti pasal 19 dan pasal 24 UU No. 15 tahun 2003 dan pasal 26 ayat (1) dan (2) UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada putusan Nomor:19/Pid.Sus /11/PN.Klt terdiri dari pertimbangan yuridis dan non yuridis. Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku tindak pidana terorisme harus benar-benar memperhatikan fakta-fakta hukum yang ada serta harus memperhatikan unsur-unsur dalam diri anak penyebab anak melakukan tindak pidana terorisme. * Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara ** Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara *** Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara]]>
<![CDATA[KENDALA-KENDALA YANG DIHADAPI PENUNTUT UMUM DALAM PROSES PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA (Studi di Kejaksaan Negeri Medan) ]]>
<![CDATA[Wan September]]>;
<![CDATA[Edi Yunara]]>;
<![CDATA[Rafiqoh Lubus]]>
<![CDATA[ Jurnal Mahupiki Vol 3, No 01 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurnal Mahupiki ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (120.622 KB)
<![CDATA[ABSTRAK Kegiatan pembuktian dalam perkara pidana pada dasarnya untuk memperoleh kebenaran, yakni kebenaran dalam batasan-batasan yuridis bukan dalam batasan yang mutlak. Pembuktian dalam perkara pidana dapat diartikan suatu upaya mendapatkan keterangan-keterangan melalui alat-alat bukti dan barang bukti guna memperoleh suatu keyakinan atas dasar benar tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan serta dapat mengetahui ada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa. Dalam melakukan pembuktian terhadap perkara pidana tersebut terdapat beberapa kendala dalam pembuktian perkara pidana dimana dalam hal ini jaksa penuntut umum harus mencari bukti-bukti yang kuat untuk dapat dilakukan penuntutan dan dapat diajukan dalam persidangan dan upaya dalam menghadapi kendala tersebut. kendala apa saja dan upaya apa saja yang dilakukan jaksa penuntut umum dalam mengatasi kendala tersebut sehingga pengadilan yang bersifat singkat, sederhana dan biaya ringan dapat dilakukan. Dari latar belakang tersebut, penulis mengangkat judul “Kendala-kendala yang Dihadapi Penuntut Umum Dalam Proses Pembuktian Perkara Pidana”. Permasalahan dalam skripsi ini adalah: Apakah fungsi jaksa penuntut umum dalam proses perkara pidana, kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh jaksa penuntut umum dalam proses pembuktian dan upaya-upaya apa saja dalam menghadapi kendala-kendala tersebut.Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulisan skripsi ini menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data lapangan dan data kepustakaan. Analisis terhadap data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis kualitatif yaitu analisis yang dilakukan secara deskriptif, kemudian hasil analisis tersebut dilanjutkan dengan menarik kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian dari skripsi ini dapat diketahui bahwa terdapat 2 kendala dalam melakukan pembuktian dalam tahap penyidikan dan penuntutan yakni kendala non yuridis dan yuridis, sedangkan kendala dalam tahap persidangan adalah kendala-kendala yang terdapat dalam terdakwa dan saksi-saksi. Upaya yang dilakukan dalam menghadapi kendala tersebut dalam tahap penyidikan dan penuntutan ada 2 yakni tahap prapenuntuan dengan adanya pemeriksaan tambahan dan tahap penuntutan dengan meneliti secara cermat serta mempelajari perkara pidana. Sedangkan dalam sidang jaksa dapat memberikan kasus tersebut kepada pengadilan apabila hakim mengembalikan berkas tersebut. Dan tidak ada alasan bahwa hakim menolak memeriksa perkara pidana yang diberikan padanya. ]]>
<![CDATA[PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLATEN Nomor : 19/Pid.Sus /11/PN.Klt ]]>
<![CDATA[Samuel Pangaribuan]]>;
<![CDATA[Madiasa Ablisar]]>;
<![CDATA[Marlina Marlina]]>
<![CDATA[ Jurnal Mahupiki Vol 3, No 01 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurnal Mahupiki ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (106.261 KB)
<![CDATA[ABSTRAK Dr. Madiasa Ablisar, SH.,M.S.* Dr. Marlina, SH.,M. Hum** Samuel Pangaribuan*** Tidak asing dan tidak jarang ditemukan anak yang melakukan tindak pidana. Seperti anak yang melakukan pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, dan sebagainya. Anak yang melakukan tindak pidana tersebut tidak terlepas dari pertanggungjawaban hukum positif terhadap perbuatan yang dilakukannya. Dalam perkembangan masa kini, perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak semakin berkembang. Tindak pidana extra ordinary crime (seperti tindak pidana narkotika dan terorisme) telah ,menyentuh dunia anak. Anak pada masa kini telah turut sebagai pelaku tindak pidana extra ordinary crime. Terkhusus dalam tindak pidana terorisme. Bagaimana pengaturan tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh anak, bagaimana penerapan sanksi, dan hal apa yang menjadi bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku tindak pidana terorisme menjadi rumusan masalah skripsi ini. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai dengan analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur permasalahan skripsi. Bersifat normatif maksudnya adalah penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya (studi putusan). Pengaturan tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh anak diatur dalam UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Pengaturan tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh anak disamakan dengan pengaturan tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh orang dewasa. Penjatuhan sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana terorisme berbeda dengan penjatuhan sanksi terhadap orang dewasa pelaku tindak pidana terorisme, bagi anak pelaku tindak pidana terorisme berlaku baginya ketentuan-ketentuan khusus, seperti pasal 19 dan pasal 24 UU No. 15 tahun 2003 dan pasal 26 ayat (1) dan (2) UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada putusan Nomor:19/Pid.Sus /11/PN.Klt terdiri dari pertimbangan yuridis dan non yuridis. Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku tindak pidana terorisme harus benar-benar memperhatikan fakta-fakta hukum yang ada serta harus memperhatikan unsur-unsur dalam diri anak penyebab anak melakukan tindak pidana terorisme. * Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara ** Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara *** Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara]]>
<![CDATA[KAJIAN HUKUM MENGENAI PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG ]]>
<![CDATA[Supri anto]]>;
<![CDATA[Edi warman]]>;
<![CDATA[Nurmala wati]]>
<![CDATA[ Jurnal Mahupiki Vol 3, No 01 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurnal Mahupiki ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (495.733 KB)
<![CDATA[ABSTRAK Suprianto * Prof. Dr. Ediwarman, SH. M. HUM ** Nurmalawaty, SH. M. Hum *** Kasus perdagangan orang merupakan kasus kejahatan yang sangat sulit untuk ditekan dan dicegah perluasannya, dikarenakan kasus ini telah mencakup daerah Nasional. Peran penegak hukum melalui pihak kepolisian sangat diharapkan didalam mengkaji dan memberantas tindak pidana perdagangan orang ini, dan untuk itu pihak kepolisian sangat membutuhkan dukungan dan bantuan dari segala pihak. Permasalahan yang diang kat dalam penulisan skripsi ini meliputi karakterisitik dan modus operandi tindak perdagangan orang, peraturan-peraturan yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang, dan peran kepolisian terhadap penanggulangan tindak pidana perdagangan orang. Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan cara memberikan gambaran terhadap masalah perdagangan orang ini, dengan menitikberatkan kepada permasalahan mengenai peran dari kepolisian didalam menanggulangi tindak pidana perdagangan orang. Dengan menggunakan bahan-bahan yang terdapat dalam buku-buku, situs internet maupun peraturan perundang-undangan yang terkait dengan skripsi ini. Selain itu juga diadakan penelitian lapangan yaitu dengan melakukan pengamatan dan penelitian yang dianalisis dengan metode kualitatif dan kuantatif adalah untuk mendapatkan data-data yang relevan dan terpadu. Secara keseluruhan penulisan skripsi ini menitikberatkan kepada para pelaku modus menawarkan pekerjaan, penipuan dan penculikan dan juga adopsi. Peraturan yang terkait tindak pidana perdagangan orang ini sendiri meliputi peraturan nasional dan internasional yang dimulai dari KUHP, Undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang dan peraturan daerah (perda) Propinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2004 tentang penghapusan perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak. Dalam hal untuk mencegah semakin maraknya tindak pidana perdagangan orang ini, peran kepolisian sangat dibutuhkan untuk menindak para pelaku secara tegas dan menjatuhi hukuman yang pantas dan sesuai dengan ketentuan peraturan dan hukum yang berlaku.]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI TERDAKWA ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN SESUAI DENGAN PASAL 340 KUHP (Studi Kasus Putusan No. 3.682 / Pid.B / 2009 / PN. Mdn) ]]>
<![CDATA[Syafruddin Kalo]]>;
<![CDATA[Syafruddin Hsb]]>
<![CDATA[ Jurnal Mahupiki Vol 3, No 01 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurnal Mahupiki ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (262.514 KB)
<![CDATA[ABSTRAKSI Prof. Dr. Syafruddin Kalo, SH, M.Hum * Syafruddin Hasibuan, SH, MH, DFM ** Vinny Permata Sari *** Semakin banyaknya tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan anak sebagai terdakwa dalam persidangan supaya terhindari dari perampasan hak-haknya sebagai anak dan diberikan dengan sebagaimana mestinya, hal inilah yang melatar belakangi penulis untuk melakukan penelitian dari beberapa masalah yang dapat diangkat mengenai realita perkara pidana yang dilakukan oleh anak dan pertanggungjawaban pidana bagi terdakwa anak dalam proses persidangan . Penelitian ini membahas mengenai (1) faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya tindak pidana pembunuhan. (2) pertanggungjawaban pidana bagi terdakwa anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan berencana pada putusan Reg. Nomor : 3.682/Pid.B/2009/PN. (3) akibat hukum terhadap pelaku pada kasus putusan Reg. Nomor : 3.682/Pid.B/2009/PN. Hasil penelitian yaitu (1) Faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya tindak pidana pembunuhan adalah faktor ekonomi. Selain itu adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunanyang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan IPTEK serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat.(2) Pada kasus putusan Reg. Nomor : 3.682/Pid.B/2009/PN bahwa anak pelaku pembunuhan berencana dapat dimintai pertanggungjawaban karena pelaku dalam keadaan sehat rohani dan jasmani. (3)Akibat hukum terhadap pelaku pada kasus putusan Reg. Nomor : 3.682/Pid.B/2009/PN menurut penulis telah sesuai dengan memperhatikan pertimbangan hakim serta memperhatikan UU Pengadilan Anak. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu merupakan penelitian hukum terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder terutama yang berkaitan dengan materi yang dibahas. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa (1) Faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya tindak pidan pembunuhan salah satunya adalah faktor ekonomi. (2) Penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pembunuhan yang menyebabkan kematian yang dilakukan oleh anak penerapan ketentuan pidana pada perkara ini telah sesuai dengan fakta-fakta hukum baik keterangan para saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa dan terdakwa dianggap sehat jasmani dan rohani, tidak terdapat gangguan mental sehingga dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.(3) Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara putusan Reg. Nomor : 3.682/Pid.B/2009/PN.Mdn sebagai akibat hukum yang diterima si pelaku telah sesuai karena berdasarkan penjabaran keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti serta adanya pertimbangan-pertimbangan yuridis, hal-hal yang meringankan dan memberatkan, serta memperhatikan Undang-Undang Pengadilan Anak yang diperkuat dengan keyakinan hakim. * Pembimbing I, Staf Pengajar Departemen Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara ** Pembimbing II, Staf Pengajar Departemen Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara *** Mahasiswa Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara]]>
<![CDATA[TINDAKAN PENYADAPAN BADAN INTELIJEN NEGARA TERHADAP ORANG YANG SEBAGAI PERMULAAN DIDUGA MELAKUKAN KEGIATAN TERORISME ]]>
<![CDATA[Marthin Manihuruk]]>;
<![CDATA[Alvi Syahrin]]>;
<![CDATA[Mahmud Mulyadi]]>
<![CDATA[ Jurnal Mahupiki Vol 3, No 01 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurnal Mahupiki ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (209.182 KB)
<![CDATA[ABSTRAKSI Marthin Fransisco Manihuruk* Prof. Dr. Alvi Syahrin, S.H., M.S** Dr. Mahmud Mulyadi, S.H., M.Hum*** Terorisme adalah merupakan salah satu kejahatan sering terjadi di Indonesia. Banyak orang yang mengatakan bahwa Indonesia adalah negara Transit para teroris yang berasal dari luar negeri. Tak hanya itu, Indonesia menjadi pusat dari pertumbuhan dan berkembangnya aksi-aksi teroris. Namun, dalam menangani aksi terorisme sering terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Lembaga Pemasyarakatan dalam menjalankan regulasi yang terkait dengan Terorisme tersebut terutama pada hak-hak yang melekat pada orang sipil. Skripsi ini, penulis memberikan judul “Tindakan Penyadapan Badan Intelijen Negara Terhadap Orang Yang Sebagai Permulaan Diduga Melakukan Terorisme”. Penulis memberikan deskripsi bahwa orang-orang yang masih sebagai permulaan diduga terorisme, adalah sama dengan warga sipil. Maka untuk itu, hak-hak nya sebagai warga sipil pun harus dihormati sebagaimana warga sipil lainnya. Hal ini merupakan perwujudan dari Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang mana mengedepankan kepastian hukum dan Hak Azasi Manusia ataupun Hak Politik nya. Penulisan dalam skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan sebagai penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka dan bahan sekunder kemudian diolah dan disusun secara sistematis sehingga diperoleh kesimpulan akhir penelitian. Hasil dari penulisan skripsi ini menunjukkan bahwa Tindakan Penyadapan Yang Dilakukan Badan Intelijen Negara Terhadap Orang Yang Sebagai Permulaan Diduga Melakuka Terorisme, merupakan seuatu perbuatan yang melawan hukum dan melanggar Hak Azasi Manusia serta Hak-Hak Sipil dan Politik warga negara. Karena tindakan permulaan itu, harus dibuktikan dengan terpenuhinya unsur suatu kejahatan dan dibuktikan adanya suatu kesalahan (Schuld). Penulis juga membuat suatu analisis pentingya penegakan hukum melalui regulasi yang sudah diterapkan di Indonesia, maupun peraturan internasional yang sudah diratifikasi di Indonesia. Hal ini untuk lebih menjamin kepastian hukum baik dari korban, tersangka, terduga atau terdakwa, serta juga Lembaga negara yang diberkan kewenangan dalam penegakan hukum. ]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN DALAM PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TERHADAP PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) YANG BERAT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2000 TENTANG PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA (STUDI PUTUSAN NO.02/PID.HAM/AD.HOC/2003/PN.JKT.PST) ]]>
<![CDATA[Johannes Hutapea]]>;
<![CDATA[Syafruddin Kalo]]>;
<![CDATA[Mahmud Mulyadi]]>
<![CDATA[ Jurnal Mahupiki Vol 3, No 01 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurnal Mahupiki ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (177.39 KB)
<![CDATA[ABSTRAK Johannes Parulian Hutapea* Syafruddin Kalo* * Mahmud Mulyadi* * * Skripsi ini berbicara mengenai kewenangan hukum penyelidik dan penyidik terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Hak asasi manusia pada dasarnya ada sejak manusia dilahirkan, karena hal tersebut melekat sejak keberadaan manusia itu sendiri. Akan tetapi, persoalan hak asasi manusia baru mendapat perhatian ketika mengimplementasikannya dalam kehidupan bersama manusia. Berkaitan dengan kewenangan hukum dalam penyelidikan dan penyidikan yang bersifat khusus terhadap perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat di Pengadilan HAM, maka dipandang perlu untuk melakukan penelitian terhadap kekhususan-kekhususan tersebut. Permasalahan dari penulisan skripsi ini adalah apa saja kewenangan hukum penyelidik dan penyidik dalam hukum pidana, apa saja yang menjadi kekhususan dari Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dari hukum pidana umum dan bagaimana implikasi tanggung jawab komando dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat di Indonesia, (kajian terhadap Putusan No.2/PID.HAM/AD.HOC/2003/PN.JKT.PST). Metode penelitian yang digunakan dalam membuat skripsi ini adalah penelitian hukum normatif yaitu dengan mengkaji atau menganalisis norma-norma hukum yang terdapat dalam suatu peraturan perundang-undangan. Kewenangan untuk melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran HAM yang berat sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang HAM, dilakukan oleh Komnas HAM serta kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat dilakukan oleh Jaksa Agung. Berbeda yang diatur dalam KUHAP, penyelidikan dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan penyidikan dilakukan oleh Polri dan PPNS. Kekhususan dari segi hukum pidana umum (baik dari segi hukum pidana materiil maupun dari segi hukum pidana formil) terdapat dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Pertangungjawaban komando pada intinya merujuk pada adanya pertanggungjawaban atasan terhadap tindak pidana yang dilakukan bawahan selama atasan itu memiliki pengendalian yang efektif terhadap bawahannya. * Penulis, Mahasiswa Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara * * Pembimbing I, Staff Pengajar Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara * * * Pembimbing II, Staff Pengajar Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH OKUM POLRI ]]>
<![CDATA[Wika Tridiningtias]]>;
<![CDATA[Syafruddin Hsb]]>;
<![CDATA[Alwan Alwan]]>
<![CDATA[ Jurnal Mahupiki Vol 3, No 01 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurnal Mahupiki ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (242.624 KB)
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH OKUM POLRI Kata kunci : Pertanggungjawaban pidana, narkotika, polri * Penulis, Mahasiswa Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara ** Pembimbing I, Staf Pengajar Departemen Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara *** Pembimbing II, Staf Pengajar Departemen Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara]]>
