cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhamad Kholid
Contact Email
hpi@uinsgd.ac.id
Phone
+6285222207341
Journal Mail Official
hpi@uinsgd.ac.id
Editorial Address
Jalan A.H Nasution No. 105, Cipadung, Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat 40614, Bandung, Provinsi Jawa Barat
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Al-jina'i Al-islami
Published by UIN Sunan Gunung Djati Bandung
ISSN : -     EISSN : 30315506     DOI : https://doi.org/10.15575/jaa
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Al Jinai Al Islami (E ISSN 30315506) published by the Islamic Criminal Law Study Program, Faculty of Sharia and Law, UIN Sunan Gunung Djati Bandung is a periodic scientific journal with open access that uses the double blind peer review method. This journal offers a national and international academic platform for studies related to Islamic Criminal Law, thought, and reform. The journal is published twice a year, in June and December. Authors are invited to submit manuscripts that fall within the scope of the Al Jinai Al Islami Journal. It is expected that authors who submit manuscripts in advance must adhere to the writing guidelines and templates. If the submitted manuscript does not follow the guidelines or uses a different format, it will be rejected by the editorial team before review.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 20 Documents
 1   2 
Tindak Pidana Penghinaan Citra Tubuh (Body Shaming) dalam Pasal 315 KUHP Perspektif Hukum Pidana Islam Fatihah, Aenuni
Jurnal Al-Jina'i Al-Islami Vol. 1 No. 1 (2023): Jurnal Al-Jina'i Al-Islami (December)
Publisher : Islamic Criminal Law Study Program, Faculty of Sharia and Law UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/jaa.v1i1.134

Abstract

Abstrak: Body shaming merupakan persoalan sosial yang semakin mendapat perhatian di Indonesia karena implikasinya yang serius terhadap kesehatan mental, rasa percaya diri, dan harga diri korban. Persoalan ini sekaligus menantang sistem hukum dalam memberikan perlindungan yang tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga memenuhi dimensi keadilan substantif. Penelitian ini bertujuan menganalisis tindak pidana body shaming berdasarkan ketentuan Pasal 315 KUHP dan hukum pidana Islam, dengan fokus pada identifikasi titik kesamaan, perbedaan, serta potensi integrasi keduanya dalam kerangka hukum nasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, yakni dengan mengkaji perundang-undangan (statute approach) dan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 315 KUHP mengategorikan body shaming sebagai delik aduan dengan ancaman pidana relatif ringan, sedangkan hukum pidana Islam menempatkannya sebagai jarimah ta’zir yang menekankan perlindungan kehormatan (‘irdh) dan nilai moral. Kontribusi penelitian ini terletak pada pengayaan wacana hukum pidana di Indonesia melalui analisis komparatif antara KUHP dan hukum pidana Islam. Dengan menempatkan body shaming sebagai fenomena hukum yang tidak hanya bersifat legal-formal tetapi juga moral-religius, penelitian ini memperluas perspektif normatif dalam upaya perlindungan martabat manusia serta memberikan dasar konseptual bagi reformulasi hukum pidana nasional. Abstract: Body shaming is a social issue that is gaining increasing attention in Indonesia due to its serious implications for the mental health, self-confidence, and self-esteem of victims. This issue also challenges the legal system in providing protection that not only guarantees legal certainty but also fulfils the dimension of substantive justice. This study aims to analyse body shaming as a criminal offence based on the provisions of Article 315 of the Criminal Code and Islamic criminal law, with a focus on identifying similarities, differences, and the potential for integrating the two within the national legal framework. This study uses a qualitative research method with a normative juridical approach, namely by examining legislation (statute approach) and conceptual approach. The results of the study show that Article 315 of the Criminal Code categorises body shaming as a complaint offence with a relatively light criminal penalty, while Islamic criminal law places it as a ta'zir crime that emphasises the protection of honour ('irdh) and moral values. The contribution of this study lies in enriching the discourse on criminal law in Indonesia through a comparative analysis between the Criminal Code and Islamic criminal law. By placing body shaming as a legal phenomenon that is not only legal-formal but also moral-religious, this study broadens the normative perspective in efforts to protect human dignity and provides a conceptual basis for the reformulation of national criminal law.
Sanksi Pidana Pelaku Pemerkosaan Anak di Bawah Umur Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2004 Winalvia, Alya; Salsabila, Adzanah Mariska
Jurnal Al-Jina'i Al-Islami Vol. 1 No. 1 (2023): Jurnal Al-Jina'i Al-Islami (December)
Publisher : Islamic Criminal Law Study Program, Faculty of Sharia and Law UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/jaa.v1i1.144

Abstract

Abstrak: Pemerkosaan anak di bawah umur merupakan tindak pidana berat yang tidak hanya merusak hukum positif dan syariat Islam, tetapi juga meninggalkan luka fisik, trauma psikologis, serta stigma sosial bagi korban. Penelitian ini bertujuan menganalisis perbedaan antara ketentuan normatif dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dengan realitas penerapan sanksinya terhadap pelaku. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dipadukan dengan analisis konseptual dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Qanun menetapkan hukuman tegas berupa cambuk, denda, dan penjara, pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa disharmoni dengan KUHP, keterbatasan aparat, serta dominasi penyelesaian adat yang sering merugikan korban. Penelitian ini menekankan perlunya integrasi hukum nasional, Islam, dan daerah agar perlindungan anak lebih optimal. Kebaruan kajian ini terletak pada penilaian kritis terhadap kesenjangan sekaligus berkontribusi terhadap penguatan kebijakan hukum pidana Islam dan perlindungan anak di Indonesia. Abstract: Child rape is a serious crime that not only violates positive law and Islamic law, but also leaves physical wounds, psychological trauma, and social stigma for the victims. This study aims to analyze the differences between the normative provisions in Aceh Qanun No. 6 of 2014 concerning Jinayat Law and the reality of its application of sanctions against perpetrators. The research method used is a normative juridical approach combined with conceptual analysis and case studies. The results of the study show that, although the Qanun stipulates strict punishments in the form of flogging, fines, and imprisonment, their implementation still faces obstacles, including disharmony with the Criminal Code, limitations imposed by officials, and the dominance of customary settlements that often harm victims. This study highlights the importance of integrating national, Islamic, and regional laws to optimize child protection. The novelty of this study lies in its critical assessment of the gap while contributing to the strengthening of Islamic criminal law policies and child protection in Indonesia.
Konsep Ta’addul Uqubah dalam Perlindungan Anak dan Korelasinya terhadap Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor: 267/Pid.Sus/2019/Pn.Grt Nabillah Menisi, Elfania
Jurnal Al-Jina'i Al-Islami Vol. 1 No. 1 (2023): Jurnal Al-Jina'i Al-Islami (December)
Publisher : Islamic Criminal Law Study Program, Faculty of Sharia and Law UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/jaa.v1i1.146

Abstract

Abstrak: Perlindungan anak masih menjadi persoalan penting dalam sistem peradilan pidana Indonesia, sebagaimana tampak pada Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2019/PN.Grt yang lebih menekankan aspek pembalasan (retributif) daripada prinsip the best interest of the child. Penelitian ini bertujuan mengkaji relevansi konsep ta’addul uqubah dalam konteks putusan tersebut sebagai alternatif pemidanaan yang lebih berimbang. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan analisis deskriptif-kualitatif. Hasil kajian memperlihatkan adanya ketidakselarasan antara norma ideal dan praktik, karena penerapan hukuman tunggal belum cukup memberikan perlindungan menyeluruh bagi korban anak. Konsep ta’addul uqubah dalam hukum pidana Islam menawarkan model pemidanaan kumulatif yang lebih proporsional, menyeimbangkan efek jera bagi pelaku sekaligus perlindungan dan pemulihan korban. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis komparatif antara hukum positif dan hukum Islam yang berkontribusi pada pembaruan pemidanaan nasional berorientasi keadilan dan perlindungan anak. Abstract: Child protection remains an essential issue in the Indonesian criminal justice system, as evident in Decision Number 267/Pid.Sus/2019/PN.Grt, which emphasizes retribution rather than the principle of the best interests of the child. This study aims to examine the relevance of the concept of ta'addul uqubah in the context of the decision as a more balanced alternative to punishment. The approach used is a juridical-normative one with a descriptive-qualitative component. The results of the study show a discrepancy between ideal norms and practice, as the application of a single punishment does not provide adequate protection for child victims. The concept of ta'addul uqubah in Islamic criminal law offers a more proportional cumulative punishment model, balancing the deterrent effect on the perpetrator with the protection and recovery of the victim. The novelty of this research lies in its comparative analysis between positive law and Islamic law, which contributes to the renewal of national sentencing oriented towards justice and child protection.
Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Terhadap Sanksi Tindak Pidana Pencabulan Anak Fauziah, Siti Ulvah
Jurnal Al-Jina'i Al-Islami Vol. 1 No. 1 (2023): Jurnal Al-Jina'i Al-Islami (December)
Publisher : Islamic Criminal Law Study Program, Faculty of Sharia and Law UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/jaa.v1i1.154

Abstract

Abstrak: Perlindungan dan perkembangan anak menjadi perhatian penting karena mereka rawan menjadi korban tindak kejahatan, termasuk pencabulan. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah dan membandingkan sanksi terhadap tindak pencabulan anak dalam perspektif hukum pidana Islam dan hukum positif Indonesia, serta menilai relevansinya dalam memperkuat perlindungan hukum bagi anak. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan hukum, menggunakan data sekunder dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan kajian ilmiah terkait. Temuan penelitian menunjukkan bahwa hukum positif memberikan sanksi tegas berupa penjara dan denda, sedangkan hukum Islam menempatkan pencabulan dalam kategori jarimah ta’zir, di mana penjatuhan hukuman disesuaikan oleh ulil amri. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis perbandingan yang komprehensif antara kedua sistem hukum, sehingga hasilnya dapat menjadi rujukan bagi akademisi dan penegak hukum dalam memperkuat perlindungan anak. Abstract: The protection and development of children is an essential concern because they are vulnerable to becoming victims of crime, including sexual abuse. This study aims to examine and compare sanctions for child sexual abuse from the perspective of Islamic criminal law and Indonesian positive law, as well as to assess their relevance in strengthening legal protection for children. The method employed is a normative juridical approach with a comparative law perspective, utilizing secondary data from legislation, legal literature, and related scientific studies. The findings show that positive law imposes strict sanctions, including imprisonment and fines. In contrast, Islamic law places sexual abuse in the category of jarimah ta'zir, where the punishment is determined by ulil amri. The novelty of this study lies in its comprehensive comparative analysis of the two legal systems, enabling the results to serve as a reference for academics and law enforcement officials in strengthening child protection.
Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Pembunuhan dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Fatmawati, Deva
Jurnal Al-Jina'i Al-Islami Vol. 1 No. 1 (2023): Jurnal Al-Jina'i Al-Islami (December)
Publisher : Islamic Criminal Law Study Program, Faculty of Sharia and Law UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/jaa.v1i1.408

Abstract

Abstrak: Anak dipandang sebagai aset bangsa di masa depan yang memerlukan pembinaan serta perlindungan guna menjamin perkembangan fisik, mental, sosial, dan emosional yang seimbang. Akan tetapi, fenomena yang terjadi menunjukkan bahwa sebagian anak justru terlibat dalam tindak pidana berat, termasuk kasus pembunuhan. Penelitian ini bertujuan mengkaji bentuk pertanggungjawaban pidana anak pelaku pembunuhan ditinjau dari KUHP dan Hukum Pidana Islam. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif melalui telaah pustaka Temuan penelitian mengindikasikan bahwa anak berusia 18 tahun dapat dijerat dengan Pasal 338 KUHP, terlebih apabila terbukti sebagai residivis, sedangkan menurut perspektif hukum Islam, usia tersebut telah memenuhi syarat baligh sehingga dikenai tanggung jawab pidana, baik dalam bentuk qisas, diyat, maupun sanksi tambahan. Kebaruan kajian ini terletak pada analisis komparatif secara mendalam antara hukum positif dan hukum pidana Islam dalam menganalisis pertanggungjawaban pidana anak pada perkara pembunuhan. Abstract: Children are regarded as assets of the nation in the future who require guidance and protection to ensure balanced physical, mental, social, and emotional development. However, the phenomenon shows that some children are involved in serious crimes, including murder. This study aims to examine the criminal liability of children who murder in accordance with the Criminal Code and Islamic Criminal Law. The research employs a normative juridical method, utilizing a literature review. The findings indicate that children aged 18 years can be charged under Article 338 of the Criminal Code, especially if they are proven to be repeat offenders, while according to Islamic law, children of that age are considered baligh (mature) and therefore subject to criminal responsibility, whether in the form of qisas (retaliation), diyat (blood money), or additional sanctions. The novelty of this study lies in its in-depth comparative analysis between positive law and Islamic criminal law in analyzing the criminal responsibility of children in murder cases.
Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Febianingrum, Tri Aulya; Nurfajar, Wangsa; Aprilia, Wulan
Jurnal Al-Jina'i Al-Islami Vol. 2 No. 1 (2024): Jurnal Al-Jina'i Al-Islami (June)
Publisher : Islamic Criminal Law Study Program, Faculty of Sharia and Law UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/jaa.v1i2.445

Abstract

Abstrak: Keterlibatan anak dalam tindak pidana berat menimbulkan persoalan yuridis yang menuntut kajian mendalam. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana menurut UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) serta menilai efektivitas penerapannya. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan studi kepustakaan melalui analisis peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu. Temuan menunjukkan bahwa meskipun UU SPPA mengatur mekanisme diversi, pengurangan pidana, dan pembentukan lembaga khusus, penerapan di lapangan masih terkendala disharmoni regulasi, keterbatasan aparat, dan resistensi budaya hukum. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis disparitas antara norma dan praktik peradilan anak, sedangkan kontribusinya berupa tawaran konseptual dalam menyeimbangkan kepastian hukum dengan perlindungan anak. Secara akademik penelitian ini memperkaya literatur hukum pidana anak, sekaligus memberi rekomendasi kebijakan yang aplikatif. Kata Kunci: Pelaku, peradilan anak, perlindungan hukum   Abstract: The involvement of children in serious crimes raises legal issues that require in-depth study. This study aims to analyze the legal protection of child offenders under the Child Criminal Justice System Law (SPPA Law) and assess the effectiveness of its implementation. The method used is normative legal with a literature study through analysis of legislation, scientific literature, and previous research results. The findings show that although the UU SPPA regulates diversion mechanisms, reduction of punishment, and the establishment of special institutions, its implementation in the field is still hampered by regulatory disharmony, limitations of the apparatus, and legal cultural resistance. The novelty of this research lies in its analysis of the disparity between norms and practices in juvenile justice, while its contribution is a conceptual offer to balance legal certainty with child protection. Academically, this research enriches the literature on juvenile criminal law, while also providing applicable policy recommendations. Keyword: Offenders, juvenile justice, legal protection
Perundungan Digital Terhadap Siswa Sekolah Dasar Kecamatan Singaparna dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Syafri, Hafizah
Jurnal Al-Jina'i Al-Islami Vol. 2 No. 1 (2024): Jurnal Al-Jina'i Al-Islami (June)
Publisher : Islamic Criminal Law Study Program, Faculty of Sharia and Law UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/jaa.v1i2.454

Abstract

Abstrak: Kemajuan teknologi informasi memicu maraknya kasus cyberbullying pada anak sekolah dasar, termasuk di Kecamatan Singaparna, Tasikmalaya, yang berdampak pada kondisi psikologis, sosial, dan akademik korban. Penelitian ini bertujuan menelaah fenomena perundungan digital tersebut dalam perspektif hukum pidana Islam. Metode yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil menunjukkan bahwa baik hukum positif Indonesia melalui UU Perlindungan Anak dan UU ITE maupun hukum pidana Islam sama-sama melarang tindakan merendahkan martabat orang lain serta memberikan dasar perlindungan hukum. Penelitian ini menegaskan bahwa lemahnya pengawasan keluarga, sekolah, dan literasi digital anak menjadi faktor penyebab utama, sementara kebaruannya terletak pada integrasi analisis hukum pidana Islam dengan fenomena cyberbullying anak. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi upaya pencegahan dan penanganan perundungan digital secara lebih efektif. Kata Kunci: Jinayah, perundungan digital, perlindungan anak   Abstract: Advances in information technology have triggered a rise in cyberbullying cases among elementary school children, including in Singaparna District, Tasikmalaya, which has impacted the psychological, social, and academic conditions of the victims. This study aims to examine the phenomenon of digital bullying from the perspective of Islamic criminal law. The method used is descriptive-analytical with a normative juridical approach. The results show that both Indonesian positive law through the Child Protection Law and the ITE Law and Islamic criminal law prohibit actions that demean the dignity of others and provide a basis for legal protection. This study emphasizes that weak supervision by families and schools, as well as children's lack of digital literacy, are the main contributing factors, while its novelty lies in the integration of Islamic criminal law analysis with the phenomenon of cyberbullying among children. Thus, this study is expected to make a practical contribution to efforts to prevent and deal with digital bullying more effectively. Keyword: Islamic criminal law, cyberbullying, child protection
Sanksi Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik Perspektif Hukum Pidana Islam Nurfadillah, Ahmad Rizki
Jurnal Al-Jina'i Al-Islami Vol. 2 No. 1 (2024): Jurnal Al-Jina'i Al-Islami (June)
Publisher : Islamic Criminal Law Study Program, Faculty of Sharia and Law UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/jaa.v1i2.457

Abstract

Abstrak: Pemalsuan adalah salah satu jenis kejahatan yang tercantum dalam Buku II Kejahatan dalam Pasal 263 KUHP. Beberapa kasus melibatkan pemalsuan dokumen yang seharusnya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Pesatnya perkembangan teknologi dan informasi membawa pengaruh bagi kehidupan bermasyarakat, salah satunya pemalsuan akta otentik. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk menentukan seberapa jauh sanksi hukum pidana yang diberikan kepada seseorang yang melakukan pemalsuan akta otentik dari sudut pandang hukum pidana Islam. Dalam penelitian ini menggunakan yuridis empiris dengan pemalsuan akta otentik sebagai objek penelitiannya. Seseorang yang melakukan tindak pidana pemalsuan akta asli melanggar hak-hak orang lain karena dengan melakukan pemalsuan itu seseorang dirugikan mengenai hak, perikatan atau pembebasan, hukuman bagi pelaku yang termuat dalam Pasal 263 KUHP selaras dengan Hukum Pidana Islam merupakan jarimah tazir yaitu hukuman penjara. Relevansi keduanya dalam menjatuhkan hukuman penjara kepada pelaku untuk mencegah gangguan kepada orang lain dan melindungi kepentingan seseorang. Kebaruan penelitian ini terletal pada kajian terkait sanksi tindak pidana pemalsuan akta otentik dari sudut pandang Hukum Pidana Islam yang berkontribusi untuk informasi baru tentang bagaimana hukum pidana Islam menerapkan undang-undangnya terhadap mereka yang melakukan pemalsuan akta otentik. Kata Kunci: Jarimah, pemalsuan, sanksi   Abstract: Forgery is one type of crime listed in Book II of Crimes in Article 263 of the Criminal Code. Some cases involve forgery of documents that should have been issued by authorized officials. The rapid development of technology and information has an influence on social life, one of which is the forgery of authentic deeds. The purpose of this paper is to determine how far the criminal law sanctions given to someone who commits forgery of authentic deeds from the perspective of Islamic criminal law. This research uses empirical juridical with forgery of authentic deed as the object of research. A person who commits a criminal act of forgery of an authentic deed violates the rights of others because by committing forgery a person is harmed regarding rights, obligations or exemptions, the punishment for the perpetrator contained in Article 263 of the Criminal Code in line with Islamic Criminal Law is jarimah tazir, namely imprisonment. The relevance of both in imposing imprisonment on the perpetrator is to prevent disturbance to others and protect one's interests. The novelty of this research lies in its study of sanctions for the criminal act of forging authentic documents from the perspective of Islamic Criminal Law, which contributes new information on how Islamic criminal law applies its laws to those who forge authentic documents. Keywords: Jarimah, forgery, penalty
Kejahatan Lingkungan dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Nasional: Relevansi Konsep Hifdzul Bi’ah dalam Penanggulangan Pembakaran Liar Alwi Syahrial, Muhamad
Jurnal Al-Jina'i Al-Islami Vol. 2 No. 1 (2024): Jurnal Al-Jina'i Al-Islami (June)
Publisher : Islamic Criminal Law Study Program, Faculty of Sharia and Law UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/jaa.v1i2.722

Abstract

Abstrak: Fenomena kebakaran hutan dan lahan di Indonesia yang terus berulang, termasuk pada 2023 dengan skala besar, menegaskan lemahnya kesadaran ekologis masyarakat serta kurang optimalnya penegakan hukum. Dalam perspektif Islam, konsep hifdzul bi’ah sebagai bagian dari maqāṣid al-syarī‘ah menekankan pentingnya perlindungan lingkungan sebagai amanah moral dan religius. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis fenomena pembakaran liar yang selalu terjadi dari setiap tahun menggunakan konsep hifzul bi’ah yang terkandung dalam maqshid syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research) yang bersifat yuridi normatif, penelitian ini berfokus pada kajian literatur dan sumber hukum yang relevan untuk menelaah fenomena kebakaran hutan dan lahan dalam perspektif maqāṣid al-syarī‘ah, khususnya konsep hifdzul -bī’ah (pemeliharaan lingkungan). Hasil kajian menunjukkan dua poin utama: pertama, kebakaran liar 2023 menimbulkan kerugian ekologis yang serius; kedua, transformasi konsep hifdzul bi’ah dapat dijadikan pijakan etis-normatif bagi kebijakan hukum lingkungan. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi maqāṣid al-syarī‘ah dengan isu ekologis, sementara kontribusinya menghadirkan paradigma religius-ekologis bagi penguatan kesadaran dan regulasi lingkungan di Indonesia. Kata Kunci: Hifzul bi’ah, hukum lingkungan, pembakaran liar   Abstrak: The recurring phenomenon of forest and land fires in Indonesia, including large-scale fires in 2023, highlights the weak ecological awareness of the community and the suboptimal enforcement of laws. From an Islamic perspective, the concept of hifdzul bi'ah as part of maqāṣid al-syarī'ah emphasizes the importance of environmental protection as a moral and religious mandate. This article aims to analyze the phenomenon of illegal burning that occurs every year using the concept of hifzul bi'ah contained in maqshid syariah. This study uses a qualitative approach with a normative juridical library research method. It focuses on reviewing relevant literature and legal sources to examine the phenomenon of forest and land fires from the perspective of maqāṣid al-syarī‘ah, particularly the concept of hifdzul-bī’ah (environmental preservation). The results of the study show two main points: first, the 2023 wildfires caused serious ecological damage; second, the transformation of the concept of hifdzul bi'ah can be used as an ethical-normative basis for environmental law policy. The novelty of this research lies in the integration of maqāṣid al-syarī‘ah with ecological issues, while its contribution presents a religious-ecological paradigm for strengthening environmental awareness and regulation in Indonesia. Keyword: Hifzul bi’ah, environmental law, illegal burning
Tindak Pidana Korupsi dalam Pandangan Hukum Islam dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nurjaman, Umar
Jurnal Al-Jina'i Al-Islami Vol. 2 No. 2 (2024): Jurnal Al-Jina'i Al-Islami (December)
Publisher : Islamic Criminal Law Study Program, Faculty of Sharia and Law UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/jaa.v2i2.781

Abstract

Abstrak: Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak tatanan moral dan keadilan sosial. Di Indonesia, meskipun Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 telah mengatur sanksi tegas, praktik korupsi masih berlangsung secara sistematis. Penelitian ini bertujuan menganalisis tindak pidana korupsi dalam perspektif hukum pidana Islam dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis-normatif melalui studi kepustakaan dan analisis deskriptif-komparatif. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidakkonsistenan pemidanaan dalam Pasal 2 dan 3, yang menimbulkan ketidakpastian hukum, dan dalam hukum pidana Islam, korupsi dalam segala bentuknya, dikategorikan sebagai perbuatan haram yang masuk dalam kategori jarimah ta’zir, dan dimungkinkan pula adanya sanksi yang lebih berat untuk memberikan efek jera serta menjaga ketertiban dan keadilan sosial. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi prinsip khiyānah, ghulūl, dan risywah dalam hukum Islam dengan hukum positif Indonesia. Kontribusi penelitian diharapkan memperkuat regulasi sekaligus menanamkan nilai moral Islam dalam strategi pemberantasan korupsi yang lebih adil dan efektif. Kata Kunci: Jinayah, korupsi, pemberantasan   Abstract: Corruption is an extraordinary crime that not only harms state finances, but also damages moral order and social justice. In Indonesia, despite Law No. 31 of 1999 in conjunction with Law No. 20 of 2001 stipulating strict sanctions, corruption continues to occur systematically. This study aims to analyze criminal acts of corruption from the perspective of Islamic criminal law and the Corruption Eradication Law. The study uses a qualitative approach with a juridical-normative method through literature review and descriptive-comparative analysis. The results of the study show inconsistencies in the punishment stipulated in Articles 2 and 3, which cause legal uncertainty. In Islamic criminal law, corruption in all its forms is categorized as a haram act that falls under the category of jarimah ta'zir, and it is also possible that heavier sanctions will be imposed to provide a deterrent effect and maintain social order and justice. The novelty of this study lies in the integration of the principles of khiyānah, ghulūl, and risywah in Islamic law with Indonesian positive law. The contribution of this study is expected to strengthen regulations while instilling Islamic moral values in a more just and effective anti-corruption strategy. Keyword: Crime, corruption, eradication

Page 1 of 2 | Total Record : 20

 1   2 

Filter by Year

2023 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 1 (2025): Jurnal Al-Jina'i Al-Islami (June) Vol. 2 No. 2 (2024): Jurnal Al-Jina'i Al-Islami (December) Vol. 2 No. 1 (2024): Jurnal Al-Jina'i Al-Islami (June) Vol. 1 No. 1 (2023): Jurnal Al-Jina'i Al-Islami (December)