cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Ziadi Hidayatulloh
Contact Email
simpul.gemacendekia@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
simpul.gemacendekia@gmail.com
Editorial Address
Jl. Biduri Sandik Atas Desa Sandik, Kec. Batu Layar, Lombok Barat - NTB, Indonesia 83355
Location
Kab. lombok barat,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
SIMPUL: Jurnal Ilmu Politik dan Hukum
Published by Gema Cendekia Institute
ISSN : -     EISSN : 30900867     DOI : https://doi.org/10.71094/simpul
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
SIMPUL: Jurnal Ilmu Politik dan Hukum is an open access, and peer-reviewed journal, with main goal is to disseminate current and original articles from researchers and practitioners on various contemporary social, political and law issues: gender politics and identity, digital society and disruption, civil society movement, community welfare, social development, citizenship and public management, public policy innovation, international politics & security, media, information & literacy, politics, governance & democracy, radicalism and terrorism. It includes but is not limited to various fields such as philosophy and theory of law, comparative law, sociology of law, international law, constitutional law, private law, economic law, environmental law, criminal law, administrative law, cyber law, human rights law, and agrarian law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 28 Documents
 1   2   3 
Analisis Diksi dan Gaya Bahasa dalam Puisi sebagai Upaya Meningkatkan Kemampuan Apresiasi Siswa Mukarana, Ulfa; Kartika, Haliza; Athira, Naura; Akmaluddin
SIMPUL: Jurnal Ilmu Politik dan Hukum Vol. 1 No. 4: SIMPUL: Jurnal Ilmu Politik dan Hukum, Desember 2025
Publisher : Gema Cendekia Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71094/simpul.v1i4.251

Abstract

Puisi merupakan salah satu genre sastra yang memiliki kekhasan pada kepadatan bahasa, penggunaan citra, serta struktur bunyi yang secara fungsional membedakannya dari bentuk prosa. Sedangkan apresiasi Puisi adalah suatu proses kognitif-afektif yang menghubungkan pemahaman makna dengan kepekaan terhadap bentuk, bahasa dan musikalitas teks. Dalam sejumlah temuan terdahulu menunjukkan bahwa apresiasi puisi di sekolah sering kali hanya berfokus pada identifikasi tema dan pesan, sehingga analisis terhadap diksi, gaya bahasa, dan bunyi kurang mendapat perhatian. Kondisi ini berdampak pada terbatasnya pengalaman estetik siswa dalam memahami puisi secara utuh. Penelitian terdahulu menunjukkan pentingnya ketiga unsur tersebut dalam konstruksi makna dan pengalaman pembacaan. Oleh karena itu, penulisan ini bertujuan untuk mengkaji elemen diksi, gaya bahasa, dan bunyi dalam puisi. Kajian ini menggunakan metode kajian pustaka analisis deskriptif kualitatif dengan sumber-sumber teoritis terkini (2020-2024). Kajian ini menunjukkan bahwa: (1) diksi yang dipilih penyair menghadirkan lapisan makna denotatif dan konotatif yang mempengaruhi pembacaan; (2) gaya bahasa (majas, struktur sintaksis, repetisi) memfungsikan bahasa sebagai alat ekspresi emosional dan retoris; (3) bunyi (aliterasi, asonansi, ritme, rima) menambah dimensi musikal yang memperkuat resonansi emosional. Implikasi kajian ini penting terutama bagi praktik pembelajaran  dan pengajaran apresiasi puisi di era digital. 
Meningkatkan Kemampuan Refleksi Siswa Melalui Pembacaan Cerita: Sebuah Pendekatan untuk Menemukan Pesan Moral Maulana, Izzar; Husna, Holida Ziaul; Fariska, Firda; Akmaluddin
SIMPUL: Jurnal Ilmu Politik dan Hukum Vol. 1 No. 4: SIMPUL: Jurnal Ilmu Politik dan Hukum, Desember 2025
Publisher : Gema Cendekia Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71094/simpul.v1i4.254

Abstract

Kegiatan menyimak dan merefleksikan hasil pembacaan cerita merupakan bagian penting dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Melalui kegiatan tersebut, peserta didik tidak hanya memperoleh pemahaman terhadap isi cerita, tetapi juga mampu menemukan pesan moral yang terkandung di dalamnya. Artikel ini bertujuan untuk menguraikan langkah-langkah dalam merefleksikan hasil pembacaan cerita, menjelaskan tahapan dan teknik menyimak yang efektif, serta membahas cara menyampaikan pesan dari sebuah cerita. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan menelaah teori menyimak, refleksi dan pembelajaran karakter. Hasil kajian ini menunjukan bahwa pembelajaran yang menggabungkan aktivitas menyimak dan refleksi dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis, empati, serta karakter peserta didik. Penelitian ini menegaskan pentingnya penerapan strategi menyimak reflektif dalam pembelajaran di sekolah dasar.
Strategi Penentuan Watak Tokoh dalam Drama: Perspektif Sastra dan Psikologi Karakter Apriliani, Winda Sarnia; Manini, Ayu; Sukma, Bunga; Akmaluddin
SIMPUL: Jurnal Ilmu Politik dan Hukum Vol. 1 No. 4: SIMPUL: Jurnal Ilmu Politik dan Hukum, Desember 2025
Publisher : Gema Cendekia Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71094/simpul.v1i4.255

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji strategi penentuan watak tokoh dalam drama dengan menggabungkan perspektif sastra dan psikologi karakter. Watak tokoh dalam sebuah drama merupakan elemen penting yang membentuk dinamika cerita dan mempengaruhi pemahaman penonton terhadap pesan yang ingin disampaikan. Oleh karena itu, penting untuk memiliki pendekatan yang tepat dalam menganalisis karakter tokoh. Dalam penelitian ini, penulis menggabungkan teori-teori sastra mengenai karakterisasi, seperti teknik dialog, monolog, dan aksi, dengan pendekatan psikologi untuk memahami aspek internal dan motivasi tokoh. Dengan menganalisis karakter tokoh melalui dua perspektif ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana tokoh dibentuk dalam drama, baik dari sisi struktur naratif maupun psikologi individual. Penelitian ini juga akan membahas penerapan strategi tersebut pada karya drama tertentu sebagai studi kasus, untuk menggambarkan bagaimana metode ini dapat digunakan untuk menentukan watak tokoh dengan lebih akurat. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan analisis karakter dalam studi sastra dan psikologi, serta memperkaya metode pembelajaran sastra di pendidikan tinggi.
Relevansi Hukum Perdata Klasik dalam Menjawab Sengketa Perjanjian Digital Masa Kini Adam, Syahrial; Sari, Nurmala; Rosidi, Ahyar
SIMPUL: Jurnal Ilmu Politik dan Hukum Vol. 1 No. 4: SIMPUL: Jurnal Ilmu Politik dan Hukum, Desember 2025
Publisher : Gema Cendekia Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71094/simpul.v1i4.317

Abstract

The development of digital technology has transformed the way agreements are formed, implemented, and disputed. Digital agreements present conceptual and practical challenges for civil law, particularly regarding validity, proof of intent, and the responsibilities of the parties. This study aims to analyze the relevance of classical civil law in addressing today's digital agreement disputes. The main focus of the study is directed at the role of classical civil law principles and constructions as a normative framework in assessing contractual relationships arising from electronic transactions. This study uses normative legal research methods with conceptual, statutory, and comparative approaches. The analysis is conducted on classical civil law principles, such as consensualism, freedom of contract, pacta sunt servanda, and good faith, and their application in the context of digital agreements, including electronic contracts, electronic signatures, smart contracts, and digital dispute resolution mechanisms. The legal materials are analyzed qualitatively through deductive and interpretive reasoning. The results of the study indicate that classical civil law remains relevant and operational in addressing digital agreement disputes. The legal requirements of classical agreements remain the main benchmark in assessing the validity of electronic contracts. The theory of will and the principle of good faith has been proven to explain and evaluate the process of forming and implementing digital agreements. Digitalization does not eliminate civil liability, but requires adjustments in the provision of evidence and the interpretation of norms. This study concludes that an integrative approach that maintains classical civil law as a normative foundation is an effective strategy for ensuring legal certainty and contractual justice in the digital era.
Perkembangan Hukum Tata Negara Dalam Menegaskan Prinsip Negara Hukum Pada Praktik Ketatanegaraan Modern Wahyuni, Eni; Safitri, Eka; Andika, Iswandi
SIMPUL: Jurnal Ilmu Politik dan Hukum Vol. 1 No. 4: SIMPUL: Jurnal Ilmu Politik dan Hukum, Desember 2025
Publisher : Gema Cendekia Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71094/simpul.v1i4.318

Abstract

This study aims to analyze the development of constitutional law in affirming the principle of the rule of law in modern constitutional practice. The main focus of the study is directed at the shift in the function of constitutional law from merely regulating the structure and authority of state institutions to a normative instrument that guarantees the limitation of power, protection of citizens' rights, and accountable governance. This study uses a normative juridical approach by examining legal doctrine, legislation, and the development of constitutional thought in the context of a modern rule of law. The results of the study indicate that consistency between constitutional norms and constitutional practice is a determining factor in the effectiveness of the rule of law principle. The constitution serves as the primary foundation in building the legitimacy of power and as a means of controlling potential abuse of authority. However, strong legal norms will not be effective without the support of independent institutions, functioning oversight mechanisms, and a legal culture that upholds the rule of law. This study also finds that the dynamics of modern constitutional law, including the digitalization of government and the increasing complexity of state administration, demand adaptive and responsive reform of constitutional law. The study's conclusion confirms that strengthening the principle of the rule of law can only be achieved through the development of constitutional law that is sustainable, systematic, and oriented towards the values of justice and the public interest. Such constitutional law is the main foundation for realizing modern constitutional practices that are democratic, transparent and responsible.
Paradigma Baru Hukum Pidana Dalam Menangani Kejahatan Digital Lintas Batas Negara Nurhakim, Andrean; Fauzan, Ahmad; Sibawaeh, Milkan
SIMPUL: Jurnal Ilmu Politik dan Hukum Vol. 1 No. 4: SIMPUL: Jurnal Ilmu Politik dan Hukum, Desember 2025
Publisher : Gema Cendekia Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71094/simpul.v1i4.319

Abstract

The development of information technology has given rise to transnational forms of digital crime and poses serious challenges to national criminal law systems. Digital crime is no longer bound by a specific time and place, thus weakening the effectiveness of the conventional criminal law paradigm based on the principle of territoriality. This study aims to analyze the need for a renewed criminal law paradigm in addressing transnational digital crime and to formulate a criminal law policy direction that is more adaptive to global and digital realities. This study uses normative legal research methods with conceptual, statutory, and comparative approaches. The analysis examines criminal law doctrine, jurisdictional principles, and regulatory developments and law enforcement practices related to transnational cybercrime. Data were obtained through a literature review sourced from scientific literature, international journals, and relevant legal documents related to digital crime and transnational legal cooperation. The results of the study indicate that the national and territorial criminal law paradigm is no longer adequate to address the complexity of transnational digital crime. A new, transnational criminal law approach is needed, emphasizing legal harmonization, strengthening proportional extraterritorial jurisdiction, and effective international cooperation. This study confirms that updating the criminal law paradigm is a primary prerequisite for ensuring legal certainty, effective law enforcement, and protection of human rights in the global digital era.
Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara melalui Penguatan Mekanisme Judicial Review dalam Negara Hukum Demokratis Indonesia Modern Berkelanjutan Widodo, Pandu; Hadi, Lukman; Mariana, Dina
SIMPUL: Jurnal Ilmu Politik dan Hukum Vol. 1 No. 4: SIMPUL: Jurnal Ilmu Politik dan Hukum, Desember 2025
Publisher : Gema Cendekia Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71094/simpul.v1i4.320

Abstract

The protection of citizens' constitutional rights is a fundamental element in Indonesia's democratic rule of law. The Constitutional Court plays a strategic role through its judicial review authority, serving as the primary instrument for upholding constitutional supremacy and controlling state power. This study aims to analyze the effectiveness of the judicial review mechanism in protecting citizens' constitutional rights and formulate a direction for strengthening this mechanism in the context of modern Indonesia, which is oriented towards the sustainability of democracy and constitutionalism. This study uses a normative juridical approach, analyzing legislation, Constitutional Court decisions, and constitutional law doctrine. Data are analyzed systematically, logically, and prescriptively to identify gaps between normative guarantees of constitutional rights and their protection in practice. The results show that judicial review has functioned as a corrective mechanism for laws that conflict with the constitution and as a means of strengthening the principle of checks and balances. However, the protection of constitutional rights through this mechanism remains limited because the scope of the Constitutional Court's authority does not yet extend to rights violations resulting from concrete actions by state institutions. In addition, the dynamics of legislative politics and relations between state institutions influence the consistency of constitutional rights protection. This study concludes that strengthening the judicial review mechanism through expanding authority, increasing institutional independence, and integrating the perspective of the sustainability of the rights of future generations is an urgent need to ensure effective protection of constitutional rights in a democratic state under the rule of law in Indonesia.
Hukum Pidana Dan Tantangan Penegakan Keadilan Terhadap Kejahatan Berbasis Platform Media Sosial Kusnadi, Bambang; Septiani, Ayu; Sari, Ninda Widia
SIMPUL: Jurnal Ilmu Politik dan Hukum Vol. 1 No. 4: SIMPUL: Jurnal Ilmu Politik dan Hukum, Desember 2025
Publisher : Gema Cendekia Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71094/simpul.v1i4.321

Abstract

This study systematically examines the challenges of criminal law in upholding justice for social media-based crimes. Social media has evolved into a digital public space that facilitates various forms of crime, from fraud and hate speech to online gender-based violence, to organized crime and digital radicalism. The rapid, anonymous, and transnational nature of these crimes poses serious challenges for criminal law, which still relies on conventional paradigms. This study uses a normative legal approach enriched by socio-legal and digital criminology perspectives. Data were obtained through a literature review of laws and regulations, academic literature, and policy studies related to social media crimes. Qualitative analysis was conducted by examining the suitability of legal norms, law enforcement practices, and the influence of social media dynamics on the criminal justice process. The results indicate that upholding justice for social media crimes faces normative, institutional, and technical challenges. Limited legal norms, gaps in the capacity of authorities, the complexity of digital evidence, and pressure from public opinion through the phenomenon of viral justice affect the objectivity and consistency of law enforcement. The virality of cases has been shown to have the potential to shift the orientation of justice from substance to symbolism. This study concludes that criminal law needs to be developed adaptively and integratively to respond to social media-based crimes. Policy reform, institutional capacity building, and a balance between due process and the demands of the digital public sphere are essential prerequisites for achieving fair and sustainable justice enforcement. This approach is expected to maintain the legitimacy of criminal law in a digital society that is constantly changing critically and sustainably.

Page 3 of 3 | Total Record : 28

 1   2   3 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 1 No. 4: SIMPUL: Jurnal Ilmu Politik dan Hukum, Desember 2025 Vol. 1 No. 3: SIMPUL: Jurnal Ilmu Politik dan Hukum, September 2025 Vol. 1 No. 2: SIMPUL:Jurnal Ilmu Politik dan Hukum, Juni 2025 Vol. 1 No. 1: SIMPUL: Jurnal Ilmu Politik dan Hukum, Maret 2025