cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Nada Prima Dirkareshza
Contact Email
nadaprima@zhatainstitut.org
Phone
+6285283990991
Journal Mail Official
vanjava@zhatainstitut.org
Editorial Address
Jl. Pisangan Baru Utara, RT/RW 004/012 Matraman - Jakarta Timur
Location
Kota adm. jakarta timur,
Dki jakarta
INDONESIA
Van Java Law Journal
Published by Zhata Institut
ISSN : -     EISSN : 30892244     DOI : -
Core Subject : Religion, Education, Social,
Religion Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Social Sciences
Van Java Law Journal diinisiasi sebagai jurnal untuk publikasi hasil-hasil penelitian hukum, baik kajian empiris maupun normatif, khususnya dalam isu-isu hukum dengan pendekatan multidisiplin terhadap kajian hukum Indonesia. Jangkauan pembacanya termasuk praktisi hukum, penelitia hukum, akademisi hukum, filsuf hukum, kriminolog, antropolog, sosiolog, sejarawan, ilmuwan politik, dan peminat/ perhati lainnya. Berbagai topik namun tidak terbatas pada, hukum pidana, hukum tata negara, hukum perdata, hukum ekonomi, hukum kekayaan intelektual, hukum dan teknologi, hukum penyelesaian sengketa, hukum hak asasi manusia, hukum internasional, hukum pajak, hukum Islam, hukum adat, hukum bisnis komersial, hukum lingkungan, pendidikan hukum, maritim hukum, hukum perdagangan, dalam kerangka kajian hukum Indonesia. Jurnal ini terbit setiap bulan April, Agustus dan Desember.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 1 No 02 (2024): AGUSTUS" : 5 Documents clear
PROSES PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA PORNOGRAFI BALAS DENDAM (REVENGE PORN) DI MEDIA SOSIAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Tusa'diyah, Halimah; Fahririn
Van Java Law Journal Vol 1 No 02 (2024): AGUSTUS
Publisher : Zhata Institut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64578/vjlj.v1i02.81

Abstract

Eksistensi teknologi informasi saat ini seperti pedang bermata dua, yaitu selain memberikan manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, dapat juga menjadi ladang perbuatan melawan hukum. Jurnal ini mengkaji tentang bagaimana mekanisme pembuktian dan pertanggungjawaban hukum bagi pelaku tindak pidana pornografi balas dendam menurut UU ITE. Metode penelitian yang digunakan penulis ialah yuridis normatif, yaitu mencari sumber data sekunder terkait bagaimana mekanisme pembuktian dan pertanggungjawaban pelaku revenge porn sesuai dengan tatanan hukum positif di Indonesia. Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) UU ITE memberikan dasar hukum untuk menuntut pelaku, tetapi penerapan hukuman sering kali tidak sebanding dengan dampak yang dialami korban. Secara keseluruhan, penerapan UU ITE dalam menangani kasus revenge porn menghadapi berbagai tantangan yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum dan perlindungan korban.
URGENSI KEBERADAAN DELIK PERDAGANGAN PENGARUH (TRADING IN INFLUENCE) DALAM REVISI UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Permata, Virna Amalia Nur
Van Java Law Journal Vol 1 No 02 (2024): AGUSTUS
Publisher : Zhata Institut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64578/vjlj.v1i02.94

Abstract

Penelitian ini membahas urgensi pengaturan delik perdagangan pengaruh (trading in influence) dalam revisi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Meskipun Indonesia telah mengadopsi beberapa pembaruan hukum dalam upaya memerangi korupsi, terdapat celah hukum yang signifikan karena praktik trading in influence belum diatur secara eksplisit. Hal ini mengakibatkan peluang bagi pihak-pihak tertentu untuk mengeksploitasi pengaruh mereka dalam pengambilan keputusan publik tanpa risiko hukum yang jelas. Penelitian ini menganalisis perbedaan mendasar antara perdagangan pengaruh dengan suap dan gratifikasi, serta implikasi dari ketidakhadiran delik ini dalam konteks praktik korupsi yang semakin kompleks. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Dengan mengacu pada contoh dari negara-negara yang telah berhasil mengatur trading in influence, artikel ini menyarankan perlunya revisi undang-undang yang lebih komprehensif untuk menciptakan sistem hukum yang transparan dan akuntabel. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan langkah-langkah yang efektif dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.
PENYELESAIAN SENGKETA DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KEPENTINGAN UMUM DALAM PENGADAAN TANAH Huda, Genthala Rafik; Ivanicevic, Johan; Gaol, Samuel Rainhard Lumban; Tarigan, Fortius Leonard Gersang; Situmorang, Leonard Roderick
Van Java Law Journal Vol 1 No 02 (2024): AGUSTUS
Publisher : Zhata Institut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64578/vjlj.v1i02.105

Abstract

Masalah tanah merupakan isu penting yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat, terutama di negara-negara maju dan berkembang. Di Indonesia, di mana sebagian besar penduduk bergantung pada pertanian, kebutuhan tanah untuk pembangunan menjadi krusial. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 menegaskan bahwa semua hak atas tanah memiliki fungsi sosial, yang berarti penggunaan tanah tidak boleh hanya untuk kepentingan pribadi jika dapat merugikan masyarakat. Penggunaan tanah harus sejalan dengan Rencana Tata Ruang dan memperhatikan kesejahteraan bersama. Selain itu, Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa sumber daya alam dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum diatur dalam UUPA dan UUP 2 Tahun 2012, yang menjamin hak-hak individu dan memberikan ganti kerugian yang layak bagi pemilik tanah yang terkena dampak. Dengan demikian, pengaturan ini bertujuan untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.
TINJAUAN YURIDIS IBU SEBAGAI PELAKU ABORSI DAN HAKNYA DALAM PERSIDANGAN (STUDI KASUS PERKARA NO. 2455/K/PID.SUS/2016) Pratiwi, Hardiyanti
Van Java Law Journal Vol 1 No 02 (2024): AGUSTUS
Publisher : Zhata Institut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64578/vjlj.v1i02.106

Abstract

Keterikatan antara anak dan ibu sangat lah erat mengingat ibu dan anak berada dalam satu tubuh yang sama dan menjalankan kehidupan dalam tubuh tersebut selama setidak-tidaknya hingga 9 (sembilan) bulan lamanya. Kehamilan banyak terjadi kepada perempuan atau pasangan yang belum terikat perkawinan baik menurut agama maupun hukum. Hal tersebut menimbulkan rasa malu mengingat berhubungan badan hingga mengandung sebelum adanya pernikahan merupakan bentuk pelanggaran atas norma yang telah dianut masyarakat dan menimbulkan keinginan untuk melakukan aborsi. Meninjau hal ini, dalam jurnal ini penulis mencoba menelaah mengenai bagaimana pengaturan aborsi di Indonesia dan menganalisa kasus perkara No. 2455 K/PID.SUS/2016 beserta meninjau pengaturan atas hak terdakwa dalam proses persidangan. Dengan metode penelitian yuridis normatif, kemudian didapatkan kesimpulan sebagai berikut. Larangan tindak pidana aborsi diatur dalam UU No. 1/1946, UU No. 36/2009, UU No. 35/2016, UU No. 17/2023, dan UU No. 1/2023. Mengenai jalannya proses pengadilan, terdakwa memiliki beberapa hak sebagaimana yang tertuang dalam PERMA No. 3/2017. Dan maka dengan ini, perlu adanya penegakan hukum yang lebih tegas dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran obat-obatan dan klinik yang dapat disalahgunakan sebagai tempat praktik aborsi kriminal. Dan juga harus adanya peraturan agar para penegak hukum selain hakim dapat mematuhi asas-asas keadilan bagi PBH.
OPTIMALISASI REFORMA AGRARIA UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DALAM KERANGKA HUKUM TANAH NASIONAL Khairunia, Syifa Zahrani; Simanjuntak, Rahel Rezky; Putri, Sefrina Linda Adilla; Nathaniella, Angelica; Madhina, Azzahra Cantika
Van Java Law Journal Vol 1 No 02 (2024): AGUSTUS
Publisher : Zhata Institut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64578/vjlj.v1i02.114

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi optimalisasi reforma agraria dalam mendukung kesejahteraan masyarakat dalam kerangka hukum tanah nasional. Dengan pendekatan kualitatif berbasis tinjauan literatur dan studi kasus, penelitian ini menganalisis bagaimana legalisasi aset dan redistribusi tanah dapat memperbaiki struktur penguasaan tanah di Indonesia. Studi kasus Kabupaten Rejang Lebong dan Kecamatan Glenmore menunjukkan bahwa implementasi reforma agraria menghadapi berbagai tantangan, termasuk kendala kebijakan, tumpang tindih regulasi, dan konflik kepemilikan tanah. Analisis mendalam dilakukan terhadap literatur terkait untuk memahami hubungan antara reforma agraria, keadilan sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa reforma agraria yang terencana dan berbasis hukum dapat menjadi solusi strategis untuk mengatasi ketimpangan agraria dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 2 No 01 (2025): APRIL Vol 1 No 03 (2024): DESEMBER Vol 1 No 02 (2024): AGUSTUS Vol 1 No 01 (2024): APRIL