cover
Contact Name
Haryo Kunto
Contact Email
haryowibisono@unesa.ac.id
Phone
+6281211037758
Journal Mail Official
innovant@unesa.ac.id
Editorial Address
Jl. Ketintang, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Provinsi Jawa Timur, 60231
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan
ISSN : -     EISSN : 30261805     DOI : -
Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan (Inovant) adalah jurnal peer-review yang diterbitkan tiga kali dalam setahun dengan akses terbuka. Inovant diterbitkan sejak tahun 2023 oleh Prodi Sarjana Terapan Administrasi Negara, Fakultas Vokasi, Universitas Negeri Surabaya. Jurnal ini mencakup pembahasan terkait Kebijakan Publik, Manajemen Pelayanan Publik, Pemerintahan, Manajemen Kepegawaian, dan Inovasi terapan di sektor publik.
Articles 19 Documents
Search results for , issue "Vol. 2 No. 2 (2024)" : 19 Documents clear
Kajian Standar Pelayanan Publik : Sebuah Studi Pada Rumah Susun Sederhana Sewa Dupak Bangunrejo Kota Surabaya Islamiya, Nur Aida; Utami, Dian Arlupi
Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan Vol. 2 No. 2 (2024)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Standar pelayanan publik dalam pelaksanaan program rusunawa digunakan sebagai acuan dalam pengelolaan rusunawa, untuk menciptakan pelayanan publik yang optimal bagi penghuni rusunawa. Melaksanakan standar pelayanan publik bertujuan untuk memahami bagaimanapengelolaan rusunawa yang baik untuk meningkatkan kualitas layanan kepada penghuni rusunawa. Penelitian ini menggunakan teori dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 yang memiliki 3 indikator standar pelayanan yaitu prasarana, sarana, dan utilitas umum. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan berupa pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada indikator prasarana sudah berjalan dengan baik karena petugas pengelola rusunawa telah menjalankan tugasnya dengan baik. Indikator sarana memiliki kendalan pada aspek pelayanan umum dan pemerintahan karena kurangnya keamanan yang ada di rusunawa ditambah dengan kurangnya fasilitas CCTV yang tidak menjangkau setiap sudut rusunawa dan juga adanya kendala pada aspek tempat parkir yang kurang memadai untuk kebutuhan penghuni. Indikator utilitas umum telah berjalan dengan baik, namun terdapat kendala pada jaringan air bersih karena pompa air yang mengalami kerusakan terus menurus.Kata Kunci: Standar, Pelayanan, Rusunawa
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KESEHATAN MASYARAKAT (PERAN DP3AKB) PADA PROGRAM PENCEGAHAN STUNTING DI DESA TANJUNGHARJO Kusumawardani, Audhy Sindhy; Isbandono, Prasetyo
Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan Vol. 2 No. 2 (2024)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Implementasi Penetapan Perintisan Kawasan Lingkungan Masyarakat Sadar Administrasi Kependudukan (Studi Kasus Pada Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya) Sari, Winda Kartika; Rosdiana , Weni
Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan Vol. 2 No. 2 (2024)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemerintah Kota Surabaya meluncurkan program Penetapan Perintisan Kawasan LingkunganMasyarakat Sadar Administrasi Kependudukan bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalammengurus adminstrasi kependudukan melalui RT Rintisan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikandan menganalisis Implementasi Kalimasada di Kelurahan Semolowaru. Metode penelitian yang digunakanadalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data meliputi observasi,wawancara,dokumentasi.Instrumen penelitian yang digunakan adalah panduan wawancara dan lembar observasi. Teknik analisisdata mencakup reduksi data,penyajian data,penarikan kesimpulan. Penelitian ini berfokus pada enamindikator yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik badan, komunikasi antarorganisasi, sikap (disposisi), lingkungan ekonomi,sosial,politik. Hasil penelitian mengindikasikan bahwapada indikator ukuran dan tujuan kebijakan target pencapaian belum terpenuhi karena rendahnyapartisipasi masyarakat dan kurang efektifnya layanan RT rintisan. Adanya keterbatasan sumber dayaseperti sarana dan prasarana pada balai RW tidak adanya web cam dan komputer yang sering erorrmenyebabkan keluhan warga tentang pelayanan yang lambat. Karakteristik badan pelaksana di KelurahanSemolowaru termasuk DispendukCapil Surabaya, serta Ketua RT menunjukkan kemampuan dalammengelola administrasi kependudukan. Komunikasi antar organisasi memberikan sikap positif danmotivasi yang tinggi dari pelaksana. Koordinasi antara Kelurahan dan RT rintisan cukup efektif, meskipunbeberapa RT menghadapi tantangan responsivitas warga. Sikap (disposisi) yang positif dan profesionalpelaksana, termasuk staff administrasi dan ketua RT rintisan, namun beberapa ketua RT kurang responsifdan ada ketidakpatuhan masyarakat terkait adminisrasi kependudukan. Lingkungan ekonomi,sosial danpolitik masyarakat di perumahan besar kurang responsif karena lebih memprioritaskan pekerjaan,sementara warga di perumahan menengah tetap kooperatif. Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaanimplementasi Kalimasada belum optimal dalam capaian target di bawah capaian yang sudah ditentukanserta ketidakteraturan administrasi di beberapa wilayah. Saran yang diberikan meliputi peningkatanpelatihan bagi petugas administrasi, sosialisasi program kepada masyarakat dan perbaikan sistemmanajemen administrasi kependudukan.
Analisis Kebutuhan Diklat Teknis Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Lingkungan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pemerintah Kota Surabaya Rahmat ZamZamy, Mohammad Noor; Isbandono, Prasetyo
Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan Vol. 2 No. 2 (2024)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelatihan atau diklat ASN merupakan aspek penting dalam mendorong kompetensi setiap pegawai untuk mampu memenuhi standar kompetensi yang telah ditetapkan sesuai dengan PP RI No. 101 Tahun 2000. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi adanya kesenjangan kompetensi yang dimiliki oleh pegawai di lingkungan BKPSDM Surabaya sebagai akibat dari belum maksimalnya pelaksanaan analisis kebutuhan diklat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi untuk menemukan solusi dari permasalahan yang diteliti. Fokus penelitian merujuk pada Peraturan Kepala BKN nomor 17 tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Kebutuhan Diklat Teknis, meliputi tahap penyusunan profil kompetensi jabatan, pemetaan kompetensi pengelola kepegawaian, serta penentuan kebutuhan diklat teknis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada indikator pertama yaitu penyusunan profil kompetensi jabatan, instansi BKPSDM Surabaya telah memiliki Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) yang diputuskan melalui Keputusan Walikota Surabaya No. 188.45/388/436.1.2/2022, dimana setiap poin yang tertuang selanjutnya digunakan sebagai acuan wawancara kompetensi kepada tiap pegawai. Indikator selanjutnya yaitu pemetaan kompetensi pengelola pegawai, ditemukan bahwa terdapat beberapa kesenjangan kompetensi yang dimiliki oleh pegawai di lingkungan BKPSDM Surabaya, dibuktikan dengan hasil wawancara kompetensi yang telah dilakukan, beberapa pegawai masih belum memenuhi kriteria atau standar yang telah ditetapkan oleh instansi terkait. Indikator terakhir yaitu penentuan kebutuhan diklat teknis, dilakukan penentuan kebutuhan diklat teknis sesuai dengan kompetensi pegawai untuk meningkatkan kinerja serta mengoptimalkan efektivitas pekerjaan setiap pegawai.
KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN DALAM PENANGANAN STUNTING PADA PUSKESMAS KALIRUNGKUT SURABAYA Putri Ayu, Gusti Hanum; Prastyawan, Agus
Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan Vol. 2 No. 2 (2024)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelayanan Kesehatan merupakan salah satu pelayanan yang penting dalam masyarakat, salah satunya pelayanan Kesehatan dalam menangani kasus stunting khususnya di Puskesmas Kalirungkut Kota Surabaya. Penanganan stunting telah diatur dalam PERWALI no 79 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kota Surabaya. Dalam peraturan tersebut dijelaskan terkait program dalam penanganan stunting yang dapat dilaksanakan oleh puskesmas. Dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki sehingga pelayanan stunting di Puskesmas Kalirungkut belum berjalan dengan optimal. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kualitas pelayanan di Puskesmas Kalirungkut Surabaya dalam menangani stunting. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan teori kualitas pelayanan oleh Zeithaml, dkk dengan ke lima dimensi nya yaitu Tangibes, Reliability, Responsiviness, Assurance, Empathy untuk menganalisis kualitas pelayanannya. Teknik analisis data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik Analisa yang digunakan adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil yang didapat dari penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan yang ada pada Puskesmas Kalirungkut dalam menangani balita stunting belum cukup baik. Hal ini dikarenakan Puskesmas Kalirungkut belum sepenuhnya memenuhi syarat dari ke lima dimensi tersebut. Khususnya dalam berkomunikasi dan pemberian akses informasi kepada orangtua balita terkait dengan bagaimana penanganan yang tepat dan bagaimana program ini seharusnya berjalan. Permasalahan tersebut yang membuat kualitas pelayanan belum cukup baik. Saran yang dapat diberikan kepada Puskesmas Kalirungkut Surabaya adalah perlunya diadakannya sosialisasi secara menyeluruh dengan orangtua balita stunting dan kader dari posyandu karena hal ini membuat orangtua balita dan kader posyandu bisa lebih memahami bagaimana cara yang tepat dalam penanganan stunting.
Efektivitas Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi ABK Pada Tim Kerja Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Bagian Organisasi Sekda Kota Surabaya Roziq, Ilham Ainur; Gamaputra, Gading
Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan Vol. 2 No. 2 (2024)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Analisis beban kerja merupakan proses manajemen yang dilakukan untuk memperoleh informasi tentang kebutuhan pegawai. Monitoring dan Evaluasi Analisis Beban Kerja (Monev ABK) merupakan salah satu bagian dari tahapan abk di Bagian Organisasi Sekda Surabaya. Terdapat permasalahan Monev ABK diantaranya kekosongan pegawai dan pelaksanaan Monev ABK yang tetap berjalan meskipun tidak ada pegawai. Penelitian ini bertujuan untuk menilai efektivitas Monev ABK pada Tim Kerja Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Reformasi Birokrasi. Metode yang digunakan kualitatif deskriptif. Fokus penelitian ini tahapan teknik ABK Permenpan RB No. 1 Tahun 2020, serta teori Efektivitas dari Hessel Nogi S. Tangkilisan. Hasil penelitian menunjukkan pengumpulan data telah bersifat digital pada aplikasi ABK2023. Aspek-aspek dalam perhitungan ABK terkait waktu kerja terjadi perbedaan jam kerja efektif dari 75.000 menit/tahun menjadi 103.000 menit/tahun berdasarkan Keputusan Wali Kota Surabaya No. 88 Tahun 2024 tentang ABK. Tugas pertugas jabatan merupakan metode perhitungan Bagian Organisasi, penggunaan jam kerja efektif sebesar 103.000 menit/tahun terjadi perbedaan jumlah kebutuhan pegawai antara hasil dari perhitungan ABK ideal yang berjumlah 4 pegawai dengan ABK berlebih yang menjadi 2 pegawai pada jabatan Analis Tata Laksana. Pencapaian target dalam menilai efektifitas Monev ABK ditunjukkan dengan hasil isian monev pada Aplikasi tercapai dengan baik meskipun terjadi kekosongan pegawai. Kemampuan Adaptasi tidak berjalan dengan baik dikarenakan presentase hasil monev menunjukkan 20%-35%. Kepuasan kerja yang terganggu dikarenakan beban kerja berlebih dampak dari kekosongan pegawai. Tanggung jawab dilakukan dengan memanfaatkan SDM yang ada untuk menutupi kekosongan pegawai secara berkala. Saran yang diajukan disegerakan rekruitmen pegawai, penyamarataan beban kerja pada jabatan yang tidak memiliki pegawai. Kata Kunci: Analisis Beban Kerja, Monitoring dan Evaluasi, Efektivitas Kata Kunci: Analisis Beban Kerja, Monitoring dan Evaluasi, Efektivitas Abstract Workload analysis is a management process that is carried out to obtain information about employee needs. Monitoring and Evaluation of Workload Analysis (Monev ABK) is one part of the crew stages in the Organizational Section of the Surabaya Regional Secretary. There are problems with Monev ABK including the vacancy of employees and the implementation of Monev ABK which continues to run even though there are no employees. This study aims to assess the effectiveness of Monev ABK in the Planning, Performance Reporting and Bureaucratic Reform Work Team. The method used is qualitative descriptive. The focus of this research is the technical stage of ABK Permenpan RB No. 1 of 2020, as well as the theory of Effectiveness from Hessel Nogi S. Tangkilisan. The results of the study show that data collection has been digital in ABK2023 application. Aspects in the calculation of crew members related to working time there is a difference in effective working hours from 75,000 minutes/year to 103,000 minutes/year based on the Decree of the Mayor of Surabaya No. 88 of 2024 concerning crew members. The duties of the position officer are a calculation method for the Organizational Section, the use of effective working hours of 103,000 minutes/year there is a difference in the number of employee needs between the results of the calculation of the ideal crew of 4 employees and the excess crew which becomes 2 employees in the position of Administrative Analyst. The achievement of the target in assessing the effectiveness of the ABK Monev is shown by the results of filling in the monev on the Application well achieved even though there is a vacancy of employees. Adaptability did not go well because the percentage of monev results showed 20%-35%. Disrupted job satisfaction due to excessive workload due to employee vacancies. Responsibilities are carried out by utilizing existing human resources to cover employee vacancies on a regular basis. The suggestions submitted are expedited employee recruitment, equalization of workload in positions that do not have employees. Keywords: Workload Analysis, Monitoring and Evaluation, Effectiveness
EVALUASI STRATEGI PEMBERDAYAAN PETANI DI DESA PUNGPUNGAN KECAMATAN KALITIDU KABUPATEN BOJONEGORO (Studi kasus pada PPL Desa Pungpungan) Retno Widuri, Aliffionia Sindy Hendrati; Noviyanti
Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan Vol. 2 No. 2 (2024)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyuluh Pertanian Lapangan bertugas memberikan penyuluhan kepada petani dengan melakukan pendekatan kepada kelompok tani dalam mengevaluasi strategi pemberdayaan petani di Desa Pungpungan Kecamatan Kalitidu Kabupaen Bojonegoro (studi kasus ppl di Desa Pungpungan). Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu berupa wawancara, observasi dan dokumentasi dikaitkan berdasarkan berdasarkan aturan UU RI No 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Pasal 7 ayat (3) mengenai strategi pemberdayaan petani. Dalam penelitian ini terdapat 3 indikator sebagai tolak ukur : (1) Pendidikan dan Pelatihan berjalan namun belum ada transfer knowkedge hal ini ditunjukan dengan adanya petani yang tidak mau mendengarkan saat pelatihan, (2) Penyuluhan dan Pendampingan menunjukan berjalan belum maksimal dikarenakan kurangnya partisipasi petani dalam sosialisasi dan kurangnya tenaga penyuluh pertanian yang hanya 4 orang dengan petani yang berjumlah kurang lebih 100 orang. (3) Penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan yang diberikan Pemerintah Bojonegoro belum maksimal karena masih banyak petani yang merasa kekurangan bantuan. Oleh karena itu, perlu membentuk kelompok tani unggulan yang nantinya setiap anggota diikutkan pendidikan dan pelatihan, anggota kelompok tani yang masuk harus sesuai dengan ketentuan persyaratan pendidikan dan pelatihan serta yang memiliki kemampuan dalam transfer knowledge kepada masyarakat petani dan motivasi menjadi agen perubahan bagi petani.
Analisis Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Inspektorat Provinsi Jawa Timur (Studi Kasus pada DSOP) Zidan, Danuril; Isbandono, Prasetyo
Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan Vol. 2 No. 2 (2024)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemberian pelayanan publik oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat merupakan implikasi dari fungsi aparatur negara sebagai pelayan masyarakat. Kedudukannya sangat strategis karena menentukan sejauh mana pemerintah mampu memberikan pelayanan yang optimal. Oleh karena itu, diperlukan Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) . Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan program penyusunan SOP di Inspektorat Provinsi Jawa Timur. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus, berfokus pada tahapan Persiapan Penyusunan SOP, Penilaian Kebutuhan SOP, Pengembangan SOP, Penerapan SOP, dan Monev SOP. Teknik analisis data meliputi koleksi data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Persiapan Penyusunan SOP sudah sesuai dengan peraturan yang menjelaskan perlunya pembentukan tim dan kelengkapannya. Penilaian Kebutuhan SOP sudah sesuai dengan langkah-langkah konkret yang diambil untuk menyelaraskan kompetensi antara organisasi pelaksana dan program pemerintah. Pengembangan SOP masih memerlukan revisi berkelanjutan untuk memastikan keabsahan dan relevansi. Penerapan SOP di Inspektorat Provinsi Jawa Timur masih belum efektif, memerlukan upaya intensif untuk memastikan tujuan tercapai. Monev SOP sudah sesuai dengan harapan, walaupun proses implementasi belum sepenuhnya dilaksanakan. Adapun saran dari penelitian ini adalah diharapkan Inspektorat Provinsi Jawa Timur dapat meningkatkan kualitas dan responsivitas dalam penyusunan, implementasi, dan evaluasi SOP, yang pada gilirannya akan berkontribusi positif dalam meningkatkan kinerja dan pelayanan publik secara keseluruhan.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KABUPATEN KEDIRI (STUDI PADA DESA PANDANSARI) Permatasari, Galuh; Prastyawan, Agus
Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan Vol. 2 No. 2 (2024)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pemberdayaan keluarga miskin berupa bantuan tunai bersyarat yaitu peserta PKH diwajibkan memenuhi persyaratan dan komitmen yang terkait dengan upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang pendidikan dan kesehatan. Sejak tahun 2014 pada Desa Pandansari diimplementasikan dan mendapatkan aspirasi positif dari berbagai kalangan. Namun, hingga saat ini penurunan angka kemiskinan tetap menghasilkan indikator angka kemiskinan yang masih rendah dan mengisyaratkan bahwa program ini terdapat beberapa permasalahan. Berdasarkan fenomena ini penelitian disajikan untuk menjawab dan menjelaskan bagaimana Implementasi PKH di Desa Pandansari Kabupaten Kediri dalam mengentaskan kemiskinan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan model implementasi kebijakan Van Meter Van Horn yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial ekonomi politik, dan disposisi implementor. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif. Pemilihan informan penelitian dilakukan dengan teknik purposive sampling. Sementara itu, pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara tidak terstruktur atau wawancara mendalam, serta dokumentasi. Analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data kemudian mereduksi data, menyajikan data, verifikasi dan menarik kesimpulan hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat masyarakat yang tidak mengerti mekanisme pelaksanaan PKH, keluarga penerima manfaat PKH tidak memenuhi komitmennya serta masih terdapat masyarakat yang malas untuk bekerja dan mengandalkan bantuan pemerintah. Maka perlunya meningkatkan pendampingan kepada masyarakat agar kebijakan dari PKH dapat berjalan dengan baik dan mendapatkan keberhasilan dalam mengentaskan kemiskinan di Desa Pandansari Kabupaten Kediri, meningkatkan taraf hidup penerima manfaat melalui akses layanan pendidikan kesehatan melalui pemberian motivasi atau bimbingan kepada KPM, merekrut lebih banyak pendamping PKH agar lebih berjalan dengan efektif dan efisien.

Page 2 of 2 | Total Record : 19